Harian Nasional

Page 1

SABTU, 21 DESEMBER 2013 | Nomor 111 Tahun I

Kerajaan Dunia

Kisah sang

Roti Warung

SUBSIDI TETAP HEMAT ANGGARAN

“Misi Kelima” Bayern Munich adalah meraih singgasana di Maroko.

»C25

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

»B17

»A7

NASIONAL H A R I A N

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Etika Politik Tetap Dijaga PDI-P tak memiliki niat sedikit pun untuk meraih keuntungan politik atas proses hukum yang menjerat Ratu Atut.

SIMPUL KASUS PILKADA LEBAK

SENJAKALA

ATUT, WAWAN, DAN AKIL BERTEMU DI SINGAPURA

ATUT

Kasus yang menjerat Ratu Atut hingga dia ditahan adalah sengketa Pilkada Lebak. Demi mendukung pasangan Amir Hamzah dan Kasmin, Atut bersama adiknya Wawan menggelar pertemuan dengan mantan Ketua MK Akil Mochtar di Hotel JW Marriot Singapura, Sabtu (21/9). Berikut lalulintas perjalanan mereka : RATU ATUT Sabtu 21 September 2013 | Pukul 07.00 dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Changi. Rabu 25 September 2013 | Pukul 19.30 dari Bandara Changi ke Bandara Soekarno Hatta.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Rutan Wanita Pondok Bambu Jakarta, Jumat (20/12). Ratu Atut ditahan setelah diperiksa selama tujuh jam untuk pertama kalinya pasca-penetapan sebagai tersangka pada Selasa (17/12) dalam kasus sengketa Pilkada Lebak di MK. Berikut perjalanan kasus ini :

TUBAGUS CHAERI WARDANA Jumat 20 September 2013 | pukul 19.00 dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Changi Selasa 24 September 2013 | pukul 10.50 dari Bandara Changi ke Bandara Soekarno Hatta

3 OKTOBER 2013 Ratu Atut dicegah bepergian ke luar negeri dalam kaitan sengketa perkara Pilkada di MK pada 2011-2013.

AKIL MOCHTAR Sabtu 21 September 2013 | Pukul 05.00 dari Bandara Soekarno Hatta ke Bandara Changi Senin 23 September 2013 | Pukul 11.30 dari Bandara Changi ke Bandara Soekarno Hatta.

11 OKTOBER 2013 Ratu Atut menjalani pemeriksaan perdana di KPK sebagai saksi seputar sengketa Pilkada Lebak.

PUTUSAN MK SOAL SENGKETA PILKADA LEBAK

19 NOVEMBER 2013 Atut menjalani pemeriksaan kedua di KPK terkait proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. 4 DESEMBER 2013 KPK menjadwalkan pemeriksaan ketiga terkait suap Akil, namun Atut tak datang karena menghadiri acara di Banten bersama pimpinan daerah lain. 10 DESEMBER 2013 Ratu Atut memenuhi panggilan penyidik KPK terkait pertemuan dengan Akil dan Wawan di Singapura. 12 DESEMBER 2013 Lima pimpinan KPK sepakat menandatangani surat perintah penyidikan (Sprindik) atas Ratu Atut. Status tersangka resmi dia sandang. 17 DESEMBER 2013 Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, Ratu Atut dijerat pasal suap terkait Pilkada Lebak dan pengadaan alat kesehatan. Status tersangka diumumkan.

Pada Senin (16/12), MK memutuskan perkara Nomor:111/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013. Dalam putusan akhir itu, MK menolak permohonan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin soal pemilihan ulang. Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yang diketuai Hamdan Zoelva memutuskan : 1. Perolehan suara yang benar bagi peserta Pilkada Lebak: a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pepep Faisaludin dan Aang Rasidi memperoleh 19.617suara. b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Amir Hamzah dan Kasmin memperoleh 170.340 suara. c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi memperoleh 398.892 suara. 2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya. 3. Menolak permohonan keberatan pemohon atas hasil pemungutan suara ulang.

20 DESEMBER 2013 Atut ditahan di Rutan Wanita Pondok Bambu Jakarta INFO GRAFIK: HN | JOKO SUTRISNO, FOTO: HN | NURCHOLIS ANHARI LUBIS | ANTARA

Jakarta

23-31° C

Bandung

22-32° C

Semarang

JAKARTA (HN) Tak sepatah kata meluncur dari mulut Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Bahkan ketika keluar dari gedung KPK dengan menyandang rompi oranye khas tahanan KPK, wajahnya kuyu, dan matanya sembab. Hanya berselang lima hari berstatus sebagai tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Lebak di MK dan pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten pada Selasa (17/12), Ratu Atut dijebloskan ke Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta pada Jumat (20/12). Dengan penahanan Ratu Atut itu, praktis tugas dan kewajiban dia sebagai orang nomor satu di Provinsi Banten harus didelegasikan kepada rekan kerja yaitu Wakil Gubernur Rano Karno dan jajarannya. “Saya prihatin dan segera berkoordinasi dengan jajaran Muspida Provinsi Banten menanggapi peristiwa ini untuk mengambil langkah-langkah yang efektif. Masyarakat Banten kami mohon tetap tenang,” kata Rano Karno dihubungi HARIAN NASIONAL. Rano Karno adalah kader PDI Perjuangan (PDI-P). Politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari menyatakan, meski Ratu Atut resmi menjadi tahanan KPK, dia tetap Gubernur Banten sehingga otoritas untuk menjalankan peme­ rintahan tetap ada pada diri dia. “Kemendagri sudah menegaskan, jabatan itu lepas kala statusnya terdakwa atau terpidana. Itu pun penggantinya berposisi sebagai pelaksana tugas setelah keluar Keputus­ an Presiden,” katanya. Wakil Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tetap menjaga etika politik dalam kasus ini. PDI-P tak memiliki niat sedikit pun untuk meraih keuntungan politik atas proses hukum yang menjerat Ratu Atut. “Tak ada ambisi kami untuk mendapatkan jabatan gubernur itu. Kami mengedepankan kepercayaan rakyat dan mekanisme yang ada,” katanya. Menurut Hasto, jalannya

roda pemerintahan di Provinsi Banten kini berada di ranah Kementerian Dalam Negeri. Pengacara Ratu Atut, Tina Hariya­ ningsih menginformasikan, kliennya menerima keputusan hukum meski kaget karena proses tersebut berlangsung begitu cepat. “Apalagi pada saat bersamaan beliau masih berduka karena suami wafat 40 hari lalu,” ujarnya. Juru Bicara Masyarakat Trans­ paransi (Mata) Banten, Oman Abdurrahman mengapresiasi upaya KPK yang telah menahan kakak ipar Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany itu. Menurut dia, KPK ­ telah memberikan bukti serius menuntaskan korupsi di Banten. Oman berharap agar penyidik komisi antirasuah tak berhenti hanya di Atut dan perkara Pilkada Lebak. Penyidik perlu berani mengusut dana hibah bansos tahun anggaran 2011. “Penahanan Atut harus jadi pintu masuk menuntaskan korupsi di Banten,” kata dia. Perkara suap penanganan sengketa Pilkada Lebak di MK diduga menjadi bukti kuat bagi KPK menahan Atut. Apalagi, pertemuan Atut, Wawan, dan mantan Ketua MK Akil Mochtar di Singapura pada 21 September 2013 mengarah pada perkara ini. Dalam pertemuan itu, Atut dan Wawan diduga meminta bantuan Akil sebagai Ketua MK. Menurut Oman, bantuan yang diberikan Atut dan Wawan dalam Pilkada Lebak tak lain demi politik balas budi. Lantaran tak memiliki akses meluaskan sayap bisnis di Lebak, Wawan dan Atut membantu calon bupati Lebak yang berasal dari Partai Golkar. Dilihat dari rekonstruksi pasal yang diterapkan KPK, yakni Pasal 6 Ayat 1 huruf a UU 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Atut dan Wawan diduga sebagai pemberi. l AHMAD REZA | HERMAN SINA » BERITA TERKAIT DI HALAMAN A2

Sumber: KPK dan MK

24-33° C

Yogyakarta

23-30° C

Surabaya

24-33° C

Denpasar

24-31° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.