SENIN, 21 DESEMBER 2015 | Nomor 771 Tahun III
ENAM TERDUGA TERORIS DITANGKAP
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
USUT TUNTAS KORUPSI PELINDO II
PEMENANG MERCY DIUNDI »A7
»A2
»A4
MISS WORLD 2015
TOREHAN SEJARAH
MARIA HARFANTI » C25
REUTERS | THOMAS PETER
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
BARCELONA RAJA DUNIA Para pemain dan ofisial Barcelona berpesta dengan trofi juara Piala Dunia Antarklub 2015 usai melibas River Plate pada laga final di Stadion Internasional Yokohama, Jepang, Minggu (20/12) malam. Selain menoreh rekor tim pertama yang meraih gelar juara tiga kali di ajang ini, seluruh kategori terbaik juga diraih pemain dan tim asal Catalan, Spanyol, itu. BERITA DI » B17 | POSTER BARCELONA DI » B24
Produk Legislasi Melorot Dalam setahun, kemampuan legislasi DPR sekadar 7,5 persen. JAKARTA (HN) Kinerja DPR RI terus menuai sorotan. Lemahnya produk legislasi yang dihasilkan membuat citra parlemen kian terpuruk, seturut skandal mantan Ketua DPR Setya Novanto. Dalam satu tahun, hasil catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), kemampuan legislasi sekadar 7,5 persen. Peneliti FORMAPPI Lucius Karus mengatakan, dalam masa tugas 2015, dari 40 RUU Prioritas, DPR hanya menghasilkan tiga produk. Dari jumlah itu, dua di antaranya merupakan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu), yakni terkait pemilihan kepala daerah dan pemerintah daerah. Sisanya UU Penjaminan. Selain itu, DPR tuJakarta
23-34°C
Bandung
rut menghasilkan 13 UU Kumulatif Terbuka. “Ini adalah era terburuk yang pernah dialami DPR pascaReformasi. Belum ada kinerja DPR yang menghasilkan tiga prolegnas dalam satu tahun. Paling rendah delapan prolegnas prioritas per tahun,” kata Lucius di Jakarta, Minggu (20/12). Kondisi ini, menurutnya, membuat pekerjaan DPR tak membuahkan prestasi. Bahkan, sambungnya, parlemen justru dicoreng dengan sejumlah praktik minor anggota dan pimpinan. Terkait fungsi anggaran, jelas Lucius, DPR telah menyetujui RAPBN 2015 dan 2016. Namun, hal tersebut tak berbasis kepentingan rakyat. “DPR terkesan mengutamakan kepentingan sendiri melalui alokasi anggaran rumah aspirasi, pembangunan tujuh megaproyek, dana pembangunan dapil, dan penaikan tunjangan anggota,” ujarnya.
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
KINERJA PARLEMEN 2015 TARGET LEGISLASI Prioritas 2015 40 RUU Tercapai 3 produk PRODUK LEGISLASI Perppu Pilkada Perppu Pemerintah Daerah UU Penjaminan 13 UU Kumulatif Terbuka PRODUK PANITIA KERJA/KHUSUS 2015 40 Panitia Kerja Penyelesaian 3 Panitia Kerja PELANGGARAN ETIK 29 perkara 8 perkara diputuskan 1 perkara dibatalkan 20 perkara menunggu Sumber: FORMAPPI
Peneliti FORMAPPI M Djadijono menyoroti soal fungsi pengawasan. Saat melakukan rapat kerja, parlemen sedikitnya mem23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
bentuk 40 panita kerja (panja). Dari jumlah itu, ia mencatat, sekadar tiga panja yang selesai bekerja. Selain itu, DPR juga telah mendapat laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Dari puluhan ribu temuan BPK, hanya sedikit yang ditindaklanjuti,” kata Djadijono. Dari catatan lain, “kinerja” DPR juga mengarah pada pelanggaran kode etik. Ia mencatat sebanyak 29 perkara berada di meja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Puluhan perkara itu tak hanya melibatkan anggota, tapi menempatkan dua pimpinan DPR. “Dari 29 kasus, MKD telah membuat keputusan terhadap delapan perkara, membatalkan satu perkara, dan tersisa 20 perkara untuk diselesaikan. Terkait dua perkara pimpinan DPR, MKD memutus perkara (pertemuan dengan Donald Trump) 25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
dan tidak memutus satu perkara lainnya (skandal Setya Novanto,” ujarnya. Pergantian tampuk kepemimpinan, diharapkan membuat kondisi minor menghilang. Ketua DPR baru, imbau Djadijono, harus mengembalikan martabat dan citra DPR. Caranya yakni berkomitmen terhadap aspirasi masyarakat. “Kepemimpinan baru ditunggu untuk membuat terobosanterobosan bermutu yang mampu mengentaskan DPR dari keterpurukan saat ini,” katanya. Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon pernah mengakui pihaknya banyak kekurangan terkait program legislasi. Ia memastikan kondisi tersebut telah dilakukan instrokpeksi. Meski begitu, menurut Fadli, pembuaatan undang-undang tak sekadar tanggung jawab DPR, melainkan juga melibatkan pemerintah dan DPR. O ARIF KUSUMA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG