RABU, 21 JANUARI 2015 | Nomor 486 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Disparitas Picu Migrasi
Ketika Anak Butuh Dukungan
»A7
»C25
FINAL KEPAGIAN Atletico kemungkinan besar akan mengandalkan Torres sebagai jimat lama rasa baru.
B17 DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Bermain Game Saat Paripurna
ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY
Seorang anggota DPR bermain game menggunakan telepon selularnya saat mengikuti sidang paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1). Dalam paripurna itu, DPR menetapkan Perppu Pilkada dan Perppu Pemda menjadi undang-undang.
Revisi UU Pilkada Beraura Politis KPU memilih tetap berpedoman pada hukum positif. JAKARTA (HN) Keputusan DPR mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung dan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang Pemda menjadi undangundang dengan catatan sejumlah pasal direvisi, dinilai sarat muatan politis. Revisi seharusnya tak dilakukan mengingat polemik sudah selesai. “Ini menyiratkan ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat seluruh fraksi di DPR untuk menyetujui perppu itu. Bisa jadi, saat perppu itu dibahas apakah disetujui atau tidak, mereka membuat kesepakatan untuk mengubah sejumlah pasal,” kata Pakar Hukum Tata Negara Jimly Ashiddiqie di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1). Jakarta
23-33° C
Bandung
Menurut Jimly, muatan politis tersebut terutama terkait sejumlah fraksi pengusung pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dimotori Partai Demokrat berusaha keras menyetujuti perppu tersebut. “Demokrat dan parpol pendukung SBY sepakat menyetujui kedua perppu itu dibahas dan disahkan sebagai undang-undang, di situlah muatan politisnya,” ujarnya. Kemarin, paripurna DPR mengesahkan kedua perppu itu menjadi undang-undang. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengimbau, pascadiundangkan bisa segera memperbaiki perppu yang telah menjadi undang-undang itu. “Agar bisa kita bahas perbaikan secara cepat dan terbatas,” katanya. Anggota Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan,
21-31° C
Semarang
25-32° C
Yogyakarta
banyak hal yang harus direvisi, salah satunya terkait masa penjadwalan pilkada serentak. Menurut dia, karena penjadwalan terlalu lama, masa jabatan pelaksana tugas kepala daerah lebih panjang. Padahal, banyak pelaksana tugas kepala daerah tak mengerti konteks dan tak bisa membuat kebijakan strategis. “Di masa mendatang, kami harap tak ada lagi undangundang yang semula disetujui, pada akhirnya ditolak dengan diterbitkannya perppu. Ini jadi pelajaran berharga agar praktik ini tak terulang,” ujarnya. Mendagri Tjahjo Kumolo yakin, revisi terbatas tersebut tidak akan mengganggu proses tahapan pilkada serentak di 204 daerah tahun ini. “Seluruh daerah menyatakan sudah siap. Pun KPU dan KPUD,” katanya. Ketua KPU Husni Kamil Manik 23-32° C
Surabaya
25-33° C
Denpasar
mengatakan, KPU telah menyiapkan tiga langkah menghadapi Pilkada Serentak 2015. “Kami telah merumuskan 12 peraturan untuk menjabarkan perppu tersebut dan sudah menggelar rakor bersama KPU Provinsi, KPU Kabupaten, dan KPU Kota. Selain itu, dengan Kemendagri, Mahkamah Agung, dan sebagainya,” ujarnya. Terkait revisi UU Pilkada, KPU berpedoman pada hukum positif. “Kalau ada perubahan, ya kita ubah lagi. Kalau prosesnya sudah dimulai, KPU sangat senang bisa mendiskusikan hal-hal yang sangat penting diperhatikan dalam hal-hal penyempurnaan UU itu,”kata Husni. Menurut Husni, kini KPU dalam posisi menunggu undangan DPR terkait beberapa, Peraturan KPU (PKPU) yang sudah dibuat. “Bahannya sudah kami kirim ke DPR. Mudah-mudah23-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
an secepatnya karena kita butuh kepastian bahwa prosedur penerbitan PKPU bisa terpenuhi harus konsultasi dengan DPR dan pemerintah meskipun cara konsultasinya bervariasi.” Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengaku, penyelenggara pemilu itu belum memutuskan untuk mengusulkan poin-poin revisi UU Pilkada Langsung. “Kami dianjurkan para ahli mengusulkan. Yang jelas usulan yang bisa mempermudah kerja KPU. Yang penting, waktu harus dipertimbangkan,” katanya. Menurut Hadar, “Jangan sampai usulan itu membutuhkan waktu panjang dan mengubah beberapa hal prinsip. Misalnya, terkait lembaga penyelesaian sengketa dan pasangan calon atau tidak karena masa sidang kedua kan sebentar.” O TARI OKTAVIANI | RIZAVAN S THORIQI Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG