JUMAT, 21 OKTOBER 2016 | Nomor 1011 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
BARCELONA 4-0 MAN CITY
A
SEA+ TRIENNALE 2016
MAIN-MAIN ALA MESSI
SENI LINTAS NEGARA
»B17
»C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Paket Kebijakan Minim Realisasi
ANTARA | WIDODO S JUSUF
U
Presiden Joko Widodo memberikan arahan pada rapat koordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10). Rapat membahas sejumlah masalah, di antaranya pemberantasan pungutan liar.
INDIKATOR KEMUDAHAN BERBISNIS DI ASIA TENGGARA 2016 NEGARA INDONESIA PERINGKAT 109 Memulai Usaha 173 Perizinan terkait Pendirian Bangunan 107 Pendaftaran Properti 131 Penyambungan Listrik 46 Pembayaran Pajak 148 Perdagangan Lintas Negara 105 Akses Perkreditan 70 Perlindungan terhadap Investor Minoritas 88 Penegakan Kontrak 170 Penyelesaian Perkara Kepailitan 77
MALAYSIA 18 14 15 38 13 31 49 28 4 44 45
THAILAND 49 96 39 57 11 70 56 97 36 57 49
VIETNAM 90 119 12 58 18 168 99 28 112 74 123
FILIPINA 103 165 99 112 19 126 95 109 155 140 53 Sumber: INDEF
PEMBENAHAN NEGARA BELUM TERWUJUD » A3 SEJUMLAH FAKTOR HAMBAT KESEJAHTERAAN PETANI » A8
JEMPUT BOLA SISWA MISKIN » Jakarta
23-34°C
Bandung
20-30°C
A5 Semarang
paya pemerintah memacu sektor ekonomi lewat paket kebijakan dinilai masih minim manfaat, kendati roda pemerintahan telah menjejak dua tahun. Dari sisi kemudahan berbinis (ease of doing business atau EODB), hasil kajian Bank Dunia, peringkat Indonesia masih jauh tertinggal dari negara serumpun, seperti Malaysia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 109, sementara Malaysia di urutan 18, Thailand 49, Vietnam 90, dan Filipina 103. Kondisi tersebut, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, imbas efektivitas paket kebijakan belum terlihat. Akibatnya, dari 10 indeks pembentuk peringkat EODB, torehan Indonesia masih jeblok. Enny mencontohkan indeks kesulitan untuk memulai usaha yang berada diperingkat 173, indeks pendaftaran properti terkait pembebasan lahan (131), indeks pembayaran pajak (148), dan perdagangan lintas negara (105). “Keempat indeks ini jadi pekerjaan rumah pemerintah paling besar,” tuturnya di Jakarta, Kamis (20/10). Keempat persoalan tersebut, Enny melanjutkan, belum berhasil diselesaikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam dua tahun memerintah. “Akar masalahnya ada diefisiensi pasar yang juga mengalami penurunan. Ini menunjukkan struktur persaingan pasar tidak sehat. Be-
REVITALISASI GUSURAN DIPERTANYAKAN » 22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
gitu juga dari sisi produktivitas, indeks manufaktur dan investasi menurun, sehingga kami bilang efektivitas paket kebijakan masih nothing,” ujarnya. Untuk memperbaiki, INDEF menyarankan pemerintah fokus meningkatkan daya saing, termasuk mendorong investasi. Upaya ini dianggap penting seturut komitmen pemerintah menegakkan Nawacita. “Untuk sekarang,” kata Enny, “aspek Nawacita dan daya saing rapornya masih merah, buruk, atau bahkan turun. Jadi kuncinya ke depan adalah konsistensi mendorong daya saing.” Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bustanul Arifin mengklaim, hampir seluruh sektor telah disentuh pemerintah lewat paket kebijakan. Bahkan, ia menilai kebijakan yang dibuat sudah komprehensif. Alhasil, sambungnya, hanya tinggal mendorong realisasi. Kendati demikian, Bustanul sepakat jika pemerintah berhenti mengeluarkan paket kebijakan baru. “Saya pikir iya (paket kebijakan ditahan), enggak ada gunanya tambah-tambah paket lagi kalau yang kemarin belum dilaksanakan. Itu poinnya. Tim koordinator harus bergerak ke masing-masing sektor, plus ke daerah. Itu mungkin kuncinya,” tuturnya. Dari 13 paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, beberapa beleid bersifat rewarding, selebihnya diserahkan kepada kementerian terkait. Dari hasil evaluasi, implementasi paket kebijakan acap terhambat ketika melibatkan daerah, terutama
A12
Denpasar
JOKO O WIDODOWIDOD JUSUF KALLA
terkait pembebasan lahan. “Sekarang bagaimana mempush terutama yang berhubungan dengan pusat dan daerah, itu harus dikejar lagi. Memang lebih berat kalau harus melibatkan daerah, sepertinya butuh task force lebih ekstra. Pemerintah harus make sure semua (paket) dilaksanakan dengan baik,” kata Bustanul. Selama dua tahun menjalankan roda pemerintahan, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, penguatan di sektor ekonomi dilakukan lewat 13 paket kebijakan. Hasilnya, kata dia, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla semakin meningkat. Ia mencontohkan dukungan warga ihwal pelaksanaan pengampunan pajak tahap pertama, berakhir 31 September kemarin. “Sampai program pertama, sudah terkumpul dana repatriasi kurang lebih Rp 97 triliun. Sementara dana keseluruhan baik deklarasi, repatriasi, dan sebagainya hampir Rp 3.600 triliun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mendapatkan kepercayaan publik yang luar biasa,” ungkapnya. O INTAN NIRMALA SARI | AHMAD REZA
MOSUL “DIKEPUNG” » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
A15
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG