SENIN, 21 SEPTEMBER 2015 | Nomor 696 Tahun III
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
A
Menikmati Rasa ala California
Batik Air Umumkan Pemenang Undian »A7
»C25
» B17
HOT BENZ Karim Benzema siap menyambut tantangan pelatih Rafael Benitez untuk mencetak sedikitnya 25 gol dalam satu musim.
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
INSIDEN DI GP SINGAPURA
REUTERS | EDGAR SU
Lesatan tidak terkendali mobil pebalap tim Force India Nico Hulkenberg (Jerman) usai berbenturan dengan mobil Felipe Massa (Brasil) dari tim Williams pada balapan Grand Prix F1 Singapura di Sirkuit Jalanan Marina Bay, Singapura, Minggu (20/9) malam. Apes dialami tidak hanya Hulkenberg dan Massa, tetapi juga sang pemimpin klasemen sementara pebalap Lewis Hamilton. » Berita di Halaman B23
Biaya Penjagaan Hutan Minim Pengendalian pembakaran hutan dan lahan dinilai belum jadi prioritas utama. penJAKARTA (HN) Biaya jagaan hutan di Indonesia sejak 2011-2015 hanya Rp 44.194 per hektare per tahun. Angka tersebut diperoleh Indonesia Budget Centre (IBC) menggunakan luasan total hutan sebesar 129.425.443,29 hektare hingga 2013. Pada pratiknya, anggaran yang digunakan diperkecil lagi yaitu Rp 39.338 per hektare per tahun. Kecilnya biaya penjagaan hutan mengindikasikan pengendalian pembakaran hutan dan lahan belum jadi prioritas utama. “Jika menjadi prioritas utama, tentu anggarannya menjadi lebih besar,” kata Peneliti IBC Roy Salam, Minggu (20/9). Roy mencatat, total anggaran untuk menjaga lingkungan pada pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 hanya 0,84 persen. Anggaran tersebut turun menjadi hanya 0,81 persen pada Rancangan AnggarJakarta
26-33°C
Bandung
an Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. “Total biaya ini lebih kecil dibanding tahun anggaran 2014 yang mencapai 1,04 persen dari APBN sehingga memungkinkan biaya penjagaan hutan sebesar Rp 48.685 per hektare per tahun,” ujarnya. Minimnya anggaran menyulitkan target pemerintah mengendalikan dan menurunkan titik api (hot spot). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah menargetkan penurunan jumlah hot spot sebesar 10 pesen sehingga titik panas yang pada 2014 sebanyak 17.820 turun menjadi 16.038 pada 2018. Pemerintah juga menargetkan menurunkan areal hutan yang terbakar sebesar 10 persen (386,1 hektare), sehingga ratarata areal terbakar yang pada 2014 mencapai 3.861,3 hektare menjadi 3.475 hektare pada 2018. “Tahun 2013-2014 de-
18-30°C
Semarang
25-34°C
Yogyakarta
ngan anggaran yang lebih tinggi, kita bisa menurunkan rata-rata wilayah yang terjadi pembakaran sebesar 20 persen. Saat itu, biaya pencegahan kebakaran hutan sebesar Rp 32-37 juta per hektare per tahun, belum termasuk biaya dari BNPB,” kata Roy. Dia berharap, pemerintah bisa menempatkan pencegahan dan pengendalian pembakaran lahan sebagai prioritas utama. Peningkatan anggaran bisa digunakan untuk operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang saat ini terdapat kurang lebih 120 unit di seluruh Indonesia. “Seharusnya pemerintah bisa lebih efektif dalam mengelola dana dengan memaksimalkan instrumen yang ada misal KPH. Dengan lembaga yang telah ada, pemerintah tidak perlu repot membuat pos anggaran serta regulasi yang baru,” ujarnya. Anggota DPD RI Abdul Gafar Usman mengimbau pemerintak melihat persoalan kebakaran hutan secara holistik. “Banyak faktor yang membuat kebakaran 22-32°C
Surabaya
23-34°C
Denpasar
KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA Kebakaran hutan di Indonesia menjadi masalah tahunan saat musim kemarau, terutama ketika hutan dibuka dan dibakar untuk lahan perkebunan. Berikut data grafik menunjukkan kebakaran hutan di Indonesia setiap hari sebagaimana direkam satelit Terra dan Aqua milik NASA. KEBAKARAN PER HARI 1,200 1,000 800 600 400 200 0
2013
2014
2015
Sumber: Global Forest Watch; NASA
» Berita Terkait di Halaman A14
hutan, di antaranya faktor alam dan manusia. Pemerintah harus menangani kebakaran hutan menjadi rawan satu atau jadi prioritas yang harus ditangani,” ujarnya. Untuk itu, pemerintah harus membuat aturan yang mengikat dan memaksa terkait keba22-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
karan hutan yang menjadi masalah regional dan internasional. “Tugas DPD memperjuangkan dan mengawal masalah hutan di daerah ke pemerintah. Masalah hutan ini perlu dikawal dan rakyat perlu bukti,” kata Gafar. Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan meminta pemerintah merevisi UU Lingkungan Hidup yang membolehkan pembakaran lahan maksimal 2 hektare. “Kalau dulu mungkin masuk akal, tapi sekarang ini berbahaya karena apinya bisa merembet keUmana-mana. Pemerintah harus melakukan revisi Undang-undang Lingkungan Hidup tersebut,” ujarnya. Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Pius Ginting mengatakan, perkebunan wajib mempunyai sarana dan prasarana yang baik. “Di Riau tidak punya persyaratan itu. Itu bagian dari komitmen, pemerintah tidak mengantisipasi hal tersebut,” katanya. O ROSMHA WIDIYANI | ARIF KUSUMA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG