Harian Nasional

Page 1

SELASA, 22 MEI 2018 | Nomor 1468 Tahun V

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

S SPORTS

JELAJAH KEBAIKAN SELAMA RAMADHAN

ADIOS AMIGOS!

»A11

»B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

SELASA, 22 MEI 2018 RABU, 23 MEI 2018 JAKARTA Maghrib 17.47 Imsak Subuh

04.26 04.36

SURABAYA Maghrib 17.22 Imsak Subuh

04.04 04.14

MEDAN Maghrib 18.34 Imsak Subuh

04.43 04.53

MAKASSAR Maghrib 17.58 Imsak Subuh

04.34 04.44

BALIKPAPAN Maghrib 18.14 Imsak Subuh

04.38 04.48

MANADO Maghrib 17.46 Imsak Subuh

04.02 04.12

JAYAPURA Maghrib 17.37 Imsak Subuh

04.05 04.15

Untuk kota-kota tersebut dan sekitarnya

JAKARTA (HN) Wacana Amandemen UUD 1945 bergulir lagi, bertepatan 20 Tahun Reformasi Indonesia. Pikiran itu muncul di tengah publik karena menganggap agenda reformasi sejauh ini belum tuntas, terutama menyangkut poin kesejahteraan, meski sistem demokrasi Tanah Air diakui semakin maju dibandingkan sejumlah negara lain di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Pakar Konstitusi Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyatakan tak sepakat jika bangsa Indonesia berpikiran kembali menjalankan UUD 1945. Ia menilainya sebagai langkah mundur, terkecuali didasari pertimbangan matang guna menghilangkan dominasi kekuasaan. Ide kembali ke UUD 1945 datang dari para elite yang mencitrakan reformasi gagal. “Jika amandemen untuk memperbaiki dan menambah yang positif bagus. Namun, jika kembali ke UUD 1945, langkah mundur,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Senin (21/5). Menurut Erwin, konstitusi Orde Baru didesain secara minimalis disertai tidak ada pembatasan kekuasaan. Para elite kerap mencitrakan reformasi gagal seperti tidak bisa mendatangkan kesejahteraan serta menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tokoh reformasi Amin Rais mengatakan, agenda reformasi tidak bisa dilakukan jika di dalamnya masih ada figur dominan. Menurut dia, Amandemen UUD 1945 dalam empat tahap selama 1999-2002 telah melahirkan sejumlah perubahan, terutama kebebasan dan demokrasi stabil yang dinikmati Bang-

KUOTA IBADAH HAJI KOSONG HARUS TRANSPARAN » Jakarta

25-31°C

Bandung

20-30°C

Semarang

A4 22-32°C

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

IMSAKIYAH RAMADHAN 1439 H

Ide kembali ke UUD 1945 dinilai datang dari para elite karena menganggap reformasi gagal.

Sejumlah elemen dan organisasi masyarakat dari berbagai kalangan dan profesi menggelar aksi damai peringatan 20 Tahun Reformasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/5). Mereka merefleksikan sejumlah agenda reformasi yang bergulir.

sa Indonesia. Amien menyebut, keberhasilan reformasi seperti berakhirnya Dwifungsi ABRI dan pemberlakuan otonomi daerah. Namun, penegakan hukum masih tersendat-sendat. “Sejumlah lembaga tinggi negara seperti DPD, Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) bisa dihilangkan jika Bangsa Indonesia benar-benar ingin kembali ke UUD 1945,” ujar Amien. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) juga berpeluang dihidupkan kembali, termasuk presiden bisa dipilih berulang kali sesuai Pasal 7 dalam Bab III UUD 1945. Aturan itu menyatakan, presiden memegang jabatan lima tahun, kemudian bisa dipilih untuk masa berlaku lima tahun berikutnya. Ini, kata Amien, bukan UUD 1945 yang salah, tapi kekhawatiran sikap otoriter pemerintah pusat.

“Harus diingat, sentralisasi kekuasaan di pemerintah pusat bisa kembali hidup,” katanya. Politikus PKS Mardani Ali Sera mengakui, reformasi memang melahirkan demokrasi yang luar biasa besar. Namun, persoalan kemiskinan dan kesejahteraan masih cenderung stagnan bahkan menurun. Indonesia, kata dia, masih menghadapi kebuntuan meski reformasi sudah berjalan 20 tahun. Indonesia harus bisa memisahkan proses politik yang dinamis dengan ekonomi yang dipaksa jalan terus. “Reformasi baiknya banyak, kurangnya juga demikian. Namun, yang jelas, Indonesia harus percaya kepada proses dan kerja keras. Itu penting,” ujar Ali. Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie dikutip Antara mengatakan, 20 tahun reformasi di Tanah Air berjalan sesuai rencana,

LION AIR GROUP EFISIENKAN PENERBANGAN » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

A5 26-35°C

tapi untuk mencapai sasaran sebagai peradaban masih jauh. Peradaban Indonesia yang disasar reformasi adalah negara dengan sumber daya manusia yang bisa diandalkan untuk membangun negaranya sendiri. “Saya berharap Indonesia ke depan menjadi negara produsen, bukan konsumen,” kata Habibie. Dia optimistis, Indonesia bisa menjadi negara yang berdiri di atas kaki (berdikari), di antaranya ditunjukkan dengan keyakinannya membuat pesawat sendiri. Habibie menyebut sedikitnya tiga hal yang menentukan suatu peradaban yakni kebudayaan, agama, dan kemampuan mengembangkan serta menggerakkan ilmu pengetahuan. Itu hanya mungkin dicapai jika proses pembudayaan berjalan baik, terjadi sinergi antara budaya dan agama. O ARIF RAHMAN

SUKSES MADURO JANJIKAN KRISIS LEBIH DALAM » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

A10 Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu