Harian Nasional

Page 1

RABU, 22 APRIL 2015 | Nomor 574 Tahun II

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Pertalite Dianggap tak Standar

Bonding Istimewa tak Perlu Mewah

»A7

»C25

SEGITIGA HILANG SISI CR7 diharapkan mengemuka sebagai penyelamat tim yang tengah berada dalam kondisi darurat.

B17 DINAMIS DAN MENCERAHKAN

KARUT-MARUT PENGELOLAAN

NEGARA

AKSI PEREMPUAN ANTIKORUPSI

3.293 TEMUAN

KERUGIAN

Seorang perempuan pemanjat memasang spanduk raksasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (21/4). Kegiatan itu dilakukan dalam rangkaian Peringatan Hari Kartini dan pencanangan Gerakan Nasional “Saya Perempuan Antikorupsi”.

Rp 14,47 TRILIUN RINCIAN KERUGIAN NEGARA

Rp 1,42 triliun HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

POTENSI KERUGIAN NEGARA

» Berita di Halaman A4

Rp 3,77 triliun KEKURANGAN PENERIMAAN

Rp 9,55 triliun TEMUAN 7.789 kasus ketidakpatuhan aturan DIPERIKSA 479 pemerintah daerah dan 37 BUMN KERUGIAN Rp 40,55 triliun

Persoalan yang terjadi karena ketidakpatuhan hukum itu menyebabkan kerugian mencapai Rp 40 triliun. JAKARTA (HN) P e n g e l o l a a n negara tampaknya belum sesuai aturan. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kondisi tersebut menimbulkan dampak finansial sebesar Rp 14,74 triliun. Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, hasil pemeriksaan semester dua pada 2014, pihaknya memperoleh sebanyak 3.293 temuan dengan dampak finansial sebesar Rp 14,74 triliun. Dari jumlah itu, ia merinci, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 1,42 triliun. “Potensi kerugian negara Rp 3,77 triliun dan kekurangan penerimaan mencapai Rp 9,55 triliun,” katanya usai menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa (21/4). Temuan lain, yakni terkait haJakarta

23-33° C

Bandung

sil pemeriksaan terhadap 135 kementerian dan lembaga di tingkat pusat, 479 pemerintah daerah, serta 37 BUMN, kerugian yang ditemukan bahkan mencapai Rp 40,55 triliun. Dalam kasus tersebut, jelas Harry, sebanyak 7.789 kasus masuk dalam kategori ketidakpatuhan terhadap aturan. Selain itu, adanya 2.482 perkara terkait kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Ia mengatakan, kasus tersebut memiliki kaitan dengan pelanggaran undang-undang dan aturan. “Misalnya dana yang seharusnya diberikan untuk masjid, malah diberikan ke yang lain,” tuturnya. Harry menilai, kondisi tersebut terjadi karena pemerintah pusat dan daerah belum siap menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam menyusun laporan keuangan. Di sektor lain, yakni penerimaan pajak serta minyak dan gas (migas), BPK menemukan setumpuk persoalan yang menyebabkan kerugian negara mencapai

22-30° C

Semarang

25-33° C

Yogyakarta

Rp 1,12 triliun. Selain itu, sejumlah kementerian juga ditemukan BPK menyebabkan kerugian negara. Kementerian ESDM misalnya. Menurut Harry, Kementerian ESDM ditemukan adanya masalah dalam belanja infrastruktur. Imbasnya, proyek senilai Rp 5,38 triliun di sana tak dapat dimanfaatkan. “Kerugian negara yang terjadi mencapai Rp 562,6 miliar,” tuturnya. Maraknya pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah diyakini berawal dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Selain itu, menurut Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, juga karena lemahnya pola kaderisasi di partai politik. Karena itu, ia mengimbau parpol untuk memperbaiki rekrutmen. “Perekrutan oleh parpol untuk calon kepala daerah memang perlu dievaluasi,” ujarnya kepada HARIAN NASIONAL. Moenek mengatakan, kepala daerah yang berasal dari parpol selama ini acap memiliki keter22-33° C

Surabaya

24-33° C

Denpasar

KERUGIAN Rp 1,1 triliun

batasan, terutama dalam memahami sejumlah hak terkait aspek pemerintahan daerah. “Jadi (pelanggaran) lebih karena ketidakmengertian, juga terbatasnya kapasitas (kepala daerah) dalam memahami keuangan,” katanya. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai, pelaksanaan pilkada secara langsung seharusnya dapat mengurangi potensi pelanggaran oleh kepala daerah. Hal tersebut, kata dia, karena fungsi kontrol masyarakat semakin meningkat. Karena itu, menurutnya, maraknya pelanggaran di pemerintah daerah terjadi karena lemahnya sistem pengawasan. “Harus dievaluasi sistem pengawasannya. Kalau sistemnya baik maka pelanggaran tidak akan terjadi,” ujarnya. Selain itu, hal lain yang dinilai perlu diperbaiki ialah perekrutan calon kepala daerah oleh parpol. Ia mengingatkan, parpol terkait upaya tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.

KEMENTERIAN ESDM TEMUAN Masalah belanja infrastruktur yang berakibat proyek senilai Rp 5,38 triliun tak bermanfaat KERUGIAN

Rp 562,66 miliar KEMENTERIAN PERTANIAN TEMUAN Target pertumbuhan produksi kedelai 20,05 persen per tahun tak tercapai KEMENKUMHAM TEMUAN Perubahan mekanisme pembayaran berupa payment gateway yang mengabaikan risiko hukum TEMUAN LAIN Pemerintah pusat dan daerah belum siap mendukung penerapan sistem akuntansi pemerintah menyusun laporan keuangan pemerintah atau daerah

O AHMAD REZA | ARIA TRIYUDHA

24-34° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO

479 PEMDA BERMASALAH

TEMUAN 2.482 kasus kelemahan sistem pengendalian internal sektor penerimaan pajak dan migas


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.