SELASA, 22 APRIL 2014 | Nomor 227 Tahun I
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Akuisisi BTN Dipersoalkan
SELAMAT DATANG PAHLAWAN
A
»C25
Pemerintah belum menerima laporan terkait rencana tersebut. »A7
»B17
SELAMATKAN BUDAYA BETAWI
ANTARA | WAHYU PUTRO A
ANTARA | PUSPA PERWITASARI
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Ketua KPK Abraham Samad (kiri) dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan keterangan terkait penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Senin (21/4).
Ekspresi mantan Ketua BPK Hadi Purnomo (kanan) saat menerima ucapan dari kolega dalam acara perpisahan purnatugas di Jakarta, Senin (21/4).
Peran Hadi Purnomo Terkuak
O AHMAD REZA | LULUS GITA
I SIDANG INT PS
SUDJADNAN PARNOHADININGRAT Sekjen Kemenlu
SITI FADHILAH SUPARI Menteri Kesehatan
Diolah dari berbagai sumber
Jakarta
24-34° C
Bandung
23-32° C
Semarang
24-33° C
Yogyakarta
23-32° C
Surabaya
25-33° C
Denpasar
23-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
SUS KORU KA
KA
patkan Hadi pada posisi strategis. “Anehnya, kasus yang sudah lama kenapa baru muncul sekarang. Itu yang harus dijadikan perhatian mengingat akan segera dilangsungkan pemilihan presiden,” ujarnya. Pada catatan lain, terungkapnya peran Hadi dalam kongkalikong pajak yang dilakukan BCA, juga dinilai Yenny dapat dijadikan pintu masuk KPK dalam membongkar mafia pajak. Ia yakin jika kasus yang menjerat Hadi juga dapat memunculkan nama lain. Selain itu, ia juga berharap proses hukum yang akan dijalani Hadi dapat berpihak pada kepentingan masyarakat. “Aset-aset Hadi harus dapat ditarik semua sampai miskin. Aset itu dapat menutupi kerugian negara dan jadi pendapatan lain,” katanya.
NASIONAL ER
HADI PURNOMO Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
DAAN ALAT A G
ATA SEH N KE
ANDI ALIFIAN MALLARANGENG Menteri Pemuda dan Olahraga
Tak hanya itu, ia juga menduga Hadi hanya berpihak pada BCA ketika pengajuan keberatan sejumlah bank lain masuk ke Direktorat PPh. Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto menambahkan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Hadi mencapai Rp 375 miliar. Jumlah tersebut, menurut Bambang, merupakan besaran pajak yang tidak dibayarkan BCA kepada negara. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengatakan, keterlibatan Hadi dalam praktik rasuah merupakan pukulan bagi pemerintah. Sebab, kata dia, pengangkatan Hadi sebagai Ketua BPK merupakan inisiatif pemerintah. Padahal, jika merunut pada akar masalah, pemerintah dianggapnya abai dan malah menem-
S PAJAK B SU
CA
HAMBAL A US NG
PEJABAT TERJERAT RASUAH
deral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Periode 2002-2004. “KPK menemukan fakta dan bukti yang akurat. Seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan Hadi Purnomo selaku Dirjen Pajak 2002-2004 sebagai tersangka,” kata Abraham di Jakarta. Abraham menjelaskan, kasus bermula ketika Bank BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi non-performing loan atau kredit bermasalah kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh), 17 Juli 2003. Ketika itu, nilai transaksi Bank BCA mencapai RP 5,7 triliun. Setelah surat pengajuan diterima, Direktorat PPh kemudian melakukan pengkajian sebelum mengambil kesimpulan. Lalu pada 13 Maret 2004, ketika kajian dilakukan hampir setahun,
KA S
JAKARTA (HN) K o m i s i Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (21/4), meningkatkan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pembayaran pajak PT Bank Central Asia (BCA) menjadi penyidikan. Bersamaan dengan peningkatan tersebut, komisi antirasuah juga menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo sebagai tersangka. Penetapan Hadi sebagai tersangka juga bertepatan dengan waktu pensiunnya sebagai Ketua BPK. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penetapan itu lantaran Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang saat masih menjabat sebagai Direktur Jen-
kata Abraham, Direktorat PPh menerbitkan surat yang berisi penolakan pengajuan keberatan pajak Bank BCA. Menurut dia, hasil telaah kemudian disampaikan Direktorat PPh kepada Dirjen Pajak. Namun, pada 18 Juli 2004, Hadi yang ketika itu masih menjabat sebagai Dirjen Pajak justru meminta hasil kajian diubah. “Hadi meminta Direktur PPh selaku pejabat penelaahan mengubah kesimpulan yang semula dinyatakan menolak menjadi menerima seluruh keberatan. Di situ peran Hadi,” kata Abraham. Permintaan tersebut dicatat KPK dilakukan Hadi melalui nota dinas pada 18 Juli 2004. Pada hari yang sama, Hadi diduga lantas mengeluarkan surat keputusan ketetapan wajib pajak nihil. Surat tersebut, menurut Abraham, berisikan penerimaan keberatan wajib pajak BCA.
KASUS PEN
KPK resmi menetapkan mantan Ketua BPK sebagai tersangka dugaan korupsi pajak.