Harian Nasional

Page 1

SELASA, 22 APRIL 2014 | Nomor 227 Tahun I

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Akuisisi BTN Dipersoalkan

SELAMAT DATANG PAHLAWAN

A

»C25

Pemerintah belum menerima laporan terkait rencana tersebut. »A7

»B17

SELAMATKAN BUDAYA BETAWI

ANTARA | WAHYU PUTRO A

ANTARA | PUSPA PERWITASARI

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Ketua KPK Abraham Samad (kiri) dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyampaikan keterangan terkait penetapan Hadi Purnomo sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, Senin (21/4).

Ekspresi mantan Ketua BPK Hadi Purnomo (kanan) saat menerima ucapan dari kolega dalam acara perpisahan purnatugas di Jakarta, Senin (21/4).

Peran Hadi Purnomo Terkuak

O AHMAD REZA | LULUS GITA

I SIDANG INT PS

SUDJADNAN PARNOHADININGRAT Sekjen Kemenlu

SITI FADHILAH SUPARI Menteri Kesehatan

Diolah dari berbagai sumber

Jakarta

24-34° C

Bandung

23-32° C

Semarang

24-33° C

Yogyakarta

23-32° C

Surabaya

25-33° C

Denpasar

23-32° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah

HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO

SUS KORU KA

KA

patkan Hadi pada posisi strategis. “Anehnya, kasus yang sudah lama kenapa baru muncul sekarang. Itu yang harus dijadikan perhatian mengingat akan segera dilangsungkan pemilihan presiden,” ujarnya. Pada catatan lain, terungkapnya peran Hadi dalam kongkalikong pajak yang dilakukan BCA, juga dinilai Yenny dapat dijadikan pintu masuk KPK dalam membongkar mafia pajak. Ia yakin jika kasus yang menjerat Hadi juga dapat memunculkan nama lain. Selain itu, ia juga berharap proses hukum yang akan dijalani Hadi dapat berpihak pada kepentingan masyarakat. “Aset-aset Hadi harus dapat ditarik semua sampai miskin. Aset itu dapat menutupi kerugian negara dan jadi pendapatan lain,” katanya.

NASIONAL ER

HADI PURNOMO Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

DAAN ALAT A G

ATA SEH N KE

ANDI ALIFIAN MALLARANGENG Menteri Pemuda dan Olahraga

Tak hanya itu, ia juga menduga Hadi hanya berpihak pada BCA ketika pengajuan keberatan sejumlah bank lain masuk ke Direktorat PPh. Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bambang Widjojanto menambahkan, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Hadi mencapai Rp 375 miliar. Jumlah tersebut, menurut Bambang, merupakan besaran pajak yang tidak dibayarkan BCA kepada negara. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengatakan, keterlibatan Hadi dalam praktik rasuah merupakan pukulan bagi pemerintah. Sebab, kata dia, pengangkatan Hadi sebagai Ketua BPK merupakan inisiatif pemerintah. Padahal, jika merunut pada akar masalah, pemerintah dianggapnya abai dan malah menem-

S PAJAK B SU

CA

HAMBAL A US NG

PEJABAT TERJERAT RASUAH

deral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Periode 2002-2004. “KPK menemukan fakta dan bukti yang akurat. Seluruh pimpinan KPK sepakat menetapkan Hadi Purnomo selaku Dirjen Pajak 2002-2004 sebagai tersangka,” kata Abraham di Jakarta. Abraham menjelaskan, kasus bermula ketika Bank BCA mengajukan keberatan pajak atas transaksi non-performing loan atau kredit bermasalah kepada Direktorat Pajak Penghasilan (PPh), 17 Juli 2003. Ketika itu, nilai transaksi Bank BCA mencapai RP 5,7 triliun. Setelah surat pengajuan diterima, Direktorat PPh kemudian melakukan pengkajian sebelum mengambil kesimpulan. Lalu pada 13 Maret 2004, ketika kajian dilakukan hampir setahun,

KA S

JAKARTA (HN) K o m i s i Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (21/4), meningkatkan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pembayaran pajak PT Bank Central Asia (BCA) menjadi penyidikan. Bersamaan dengan peningkatan tersebut, komisi antirasuah juga menetapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo sebagai tersangka. Penetapan Hadi sebagai tersangka juga bertepatan dengan waktu pensiunnya sebagai Ketua BPK. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, penetapan itu lantaran Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang saat masih menjabat sebagai Direktur Jen-

kata Abraham, Direktorat PPh menerbitkan surat yang berisi penolakan pengajuan keberatan pajak Bank BCA. Menurut dia, hasil telaah kemudian disampaikan Direktorat PPh kepada Dirjen Pajak. Namun, pada 18 Juli 2004, Hadi yang ketika itu masih menjabat sebagai Dirjen Pajak justru meminta hasil kajian diubah. “Hadi meminta Direktur PPh selaku pejabat penelaahan mengubah kesimpulan yang semula dinyatakan menolak menjadi menerima seluruh keberatan. Di situ peran Hadi,” kata Abraham. Permintaan tersebut dicatat KPK dilakukan Hadi melalui nota dinas pada 18 Juli 2004. Pada hari yang sama, Hadi diduga lantas mengeluarkan surat keputusan ketetapan wajib pajak nihil. Surat tersebut, menurut Abraham, berisikan penerimaan keberatan wajib pajak BCA.

KASUS PEN

KPK resmi menetapkan mantan Ketua BPK sebagai tersangka dugaan korupsi pajak.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.