SENIN, 22 MEI 2017 | Nomor 1181 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
SPORTS
LIFESTYLE
JUVE JUARA
ESTETIKA ARISAN
»B17
»C25
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Pilkada 2018 “Tersandera” NPHD Sebanyak 10 Daerah belum Menyelesaikan Naskah Hibah
Indonesia Street Bukit Bintang Fiesta 2017 berlangsung di Kuala Lumpur, 18-21 Mei 2017. Menyuguhkan beragam acara terkait promosi Indonesia, acara diadakan di pavillion, pusat perbelanjaan paling populer di Malaysia. Indonesia Street diisi berbagai acara yang dikemas dalam satu konsep promosi pariwisata Wonderful Indonesia. Ini dinilai cara terbaik dan efektif untuk mempromosikan Indonesia kepada publik Malaysia.
HARIAN NASIONAL | MAKHFUD SAPPE
JAKARTA (HN) P e m i l i h a n Kepala Daerah (Pilkada) 2018 terancam tak serentak. Dari 171 peserta pesta demokrasi –17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota– sepuluh di antaranya belum menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Kondisi ini dikhawatirkan Komisioner KPU RI Pramono Ubaid mengganggu teknis pelaksanaan dan tahapan awal pilkada. Namun, Pramono belum bersedia menjelaskan 10 daerah yang belum menyelesaikan NPHD, sekadar menyebut Pangkal Pinang dan Bangka Belitung. “Yang sudah (menyelesaikan) NPHD masih di bawah 25 daerah, sebagian besar kabupaten/kota. Pengajuan anggaran provinsi umumnya aman,” kata Pramono kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (21/5). Saat ini, menurut Pramono, mayoritas pemerintah daerah (pemda) dengan KPUD sedang membahas dan menyusun NPHD. Namun, sebagian besar pemda belum menyepakati besaran anggaran lantaran menunggu KPU me-launching tahapan awal Pilkada Serentak 2018, termasuk penerbitan Peraturan KPU. Rencana launching dilakukan pada 14 Juni mendatang. Pramono berharap pemda yang belum memberikan anggaran dapat mengalokasikan lewat APBD Perubahan. KPU menargetkan anggaran Pilkada Serentak 2018 disepakati pada September 2017. Pramono mengingatkan, NPHD harus ditandatangani satu kali agar tidak menghambat proses pencairan. “NPHD se-
INDONESIA SREET DI KUALA LUMPUR
luruh daerah pilkada sudah selesai seluruhnya pada 27 September, sehingga masih tersisa beberapa bulan dilakukan supervisi untuk menuntaskan NPHD,” imbaunya. Hari ini, Kementerian Dalam Negeri menjadwalkan pertemuan dengan pemda dan KPUD peserta Pilkada Serentak 2018. Namun, agenda diundur menjadi akhir bulan. “Pertemuan untuk mengonfirmasi kesiapan dan keperluan masing-masing daerah,” kata Pramono. Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswantoro mengatakan, alokasi anggaran untuk pengawas pemilu di daerah tidak boleh lebih dan kurang. “Anggaran untuk pengawas pemilu sebaiknya cukup. Jangan terlalu besar karena untuk mengembalikannya kepada negara pasti besar.”
POTENSI KORUPSI DPD TERBUKA LEBAR » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
A3
Semarang
26-33°C
Yang sudah (menyelesaikan) NPHD masih di bawah 25 daerah, sebagian besar kabupaten/kota. Pengajuan anggaran provinsi umumnya aman. PRAMONO UBAID KOMISIONER KPU RI
Ia juga berharap pemda peserta pilkada dapat memfasilitasi pengawas pemilu dari sisi anggaran, sarana, dan prasarana. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, ia mencontohkan, menghibahkan kantor untuk Bawaslu Sumsel.
Anggota Komisi II DPR Rufinus Hotmaulan Hutauruk meminta pemerintah mencairkan NPHD sebelum Agustus 2017, mengingat tahapan pilkada berencana digelar pada September mendatang. Total anggaran KPU yang diusulkan kepada pemerintah daerah mencapai Rp 14,3 triliun dalam bentuk NPHD. Anggota Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan, pencairan NPHD berhubungan dengan komitmen penyelenggara pilkada. “Jangan sampai terlambat. NPHD harus cepat diselesaikan agar ada komitmen.” Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno mengatakan, keterlambatan penyerahan NPHD dapat menghambat persiapan, “seperti rekrutmen PPS, PPK, dan mungkin pendaftaran calon perseorangan.”
DEKLARASI HAK ASASI PETANI TERTUNDA » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
25-34°C
Denpasar
A7 23-34°C
Alhasil, NPHD harus segera diselesaikan, termasuk dimasukkan dalam APBD. “Jika telat dicantumkan dalam APBD, maka harus dimasukkan dalam APBD Perubahan untuk meng-cover dana penyelenggaraan Pilkada,” imbaunya. Peneliti Perludem Khoirunnisa Agustyati mengingatkan, keterlambatan pencairan NPHD dapat menjadikan pilkada tertunda. Pada Pilkada 2017, ia mencontohkan, daerah yang belum menerima NPHD maka penyelenggaraan pesta demokrasi harus ditunda, sesuai keputusan KPU. “Namun, pada 2017 tidak ada daerah yang sampai ditunda pelaksanaannya. Jadi batasannya pembentukan panitia ad hoc. Pilkada 2015 ada daerah yang tertunda,” katanya. O RICAD SAKA | MERY HANDAYANI
PBB IKUT TANGANI KORUT » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG