RABU, 22 OKTOBER 2014 | Nomor 400 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
A
» B17
Tim Monster Real Madrid
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
MENGELOLA TUMBUH KEMBANG ANAK » C25
ANTARA | JOKO SULISTYO
PERDAGANGAN BURSA SEPI INVESTOR » A7
Perahu pancung mengangkut muatan gas elpiji 3 kg di perairan Pulau Belakang Padang, Batam, Selasa (21/10). Meski Batam mendapatkan jatah 2.563 metrik ton (MT) pada bulan Oktober atau setara 854 ribu tabung (80 persen dari total distribusi gas 3 kg di Kepulauan Riau sebesar 3.204 MT), sejumlah warga di pulau-pulau mengaku masih kesulitan mendapatkan gas dengan harga jual terendah Rp 18 ribu per tabung.
Masyarakat perlu modal usaha, jaminan kesehatan, dan pendidikan. JAKARTA (HN) Program yang disalurkan Bank Mandiri dan BRI merupakan salah satu uji coba pemerintah dalam memberikan kompensasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas mengatakan, program penyaluran bantuan sosial (bansos) merupakan kompensasi pemerintah sebagai upaya pengurangan subsidi BBM dan juga mengurangi kemiskinan. Ronald mengatakan, pembayaran bansos melalui uang elektronik (e-money) bisa juga diintegrasikan untuk program yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menuturkan, program Jokowi nantinya terdapat program-program penyaluran bantuan langsung. “Kalau kita sudah ketemu business model dan teknologinya, tentu kita gampang pakai program apa saja yang dimiliki Jakarta
24-34° C
Bandung
pemerintah,” katanya di Jakarta, Selasa (21/10). Nantinya, kata dia, penyaluran bansos akan dilakukan pemerintah ke bank. Setelah itu, bank langsung menyalurkan ke rekening penerima. Ini disebutnya akan lebih tepat sasaran. Saat ini, penyaluran bansos melalui skema e-money baru diujicobakan dengan memanfaatkan jasa layanan BRI dan Bank Mandiri. Untuk penyaluran dana bansos, bank yang ditunjuk memanfaatkan basis data penerima bantuan yang diberikan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penerima bantuan tinggal datang ke agen yang ditunjuk bank untuk mencairkan dana sesuai keinginan penerima. “Siapa yang disasar, itu tergantung hasil pendataan yang dilakukan TNP2K. Mereka punya data. Isinya masyarakat yang butuh dan patut menerima,” katanya. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Telisa Aulia Falianty mengatakan, skema penyaluran dana kompensasi melalui pos selama masa pemerintahan SBY terdapat ma-
22-32° C
Semarang
24-35° C
Yogyakarta
ANTARA
SKEMA KOMPENSASI BBM DISIAPKAN BAGAIMANA SKEMA PENYALURAN DANA KOMPENSASI BBM? Q
Skema penyaluran dana kompensasi melalui pos selama masa pemerintahan SBY dinilai masih terdapat masalah. Salah satunya penyaluran terlambat.
Q Rencana penyaluran dana
kompensasi BBM oleh Bank Indonesia (BI) melalui bank BUMN bisa jadi solusi lebih tepat. salah. Salah satunya penyaluran terlambat. Rencana penyaluran dana kompensasi BBM oleh Bank Indonesia (BI) melalui bank BUMN bisa jadi solusi lebih tepat. Namun penyebaran bank BUMN di pelosok masih kalah dari kantor pos di seluruh Indonesia. “Sebaiknya dikombinasikan antara pos dan penyaluran melalui bank BUMN,” 22-34° C
Surabaya
25-35° C
Denpasar
ujarnya. Telisa menilai, masyarakat pelosok akan lebih mudah mendapatkan dana kompensasi via pos. Masyarakat miskin di perkotaan bisa memeroleh dana kompensasi via bank BUMN. Dia sepakat penggunaan data TNP2K untuk mendata orang miskin di Indonesia. Selama ini data angka kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) dinilainya bermasalah. “Banyak pro dan kontra terhadap data BPS terkait penduduk miskin,” katanya. Menurut Telisa, dana kompensasi sebaiknya diberikan hanya untuk jangka pendek. Dana kenaikan subsidi BBM sebaiknya dialihkan ke infrastruktur dan akses bagi penduduk miskin. “Sebaiknya akses bagi penduduk miskin diperbaiki. Perlu juga pangan murah serta transportasi publik. Bukan lagi dana kompensasi yang memanjakan,” ujarnya. Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto menilai, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sangat tidak membantu kesulit25-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
an rakyat. Bantuan Rp 100 ribu per bulan tidak sebanding dengan peningkatan harga akibat inflasi. Kecuali jika pemerintah memberi jaminan BLSM senilai pendapatan orang kerja selama setengah bulan. Menurut dia, tidak mungkin pemerintah berani kasih rakyat miskin Rp 1-2 juta sebulan karena keterbatasan anggaran. Tapi BLSM Rp 100 ribu tidak akan menutup tambahan biaya hidup akibat inflasi. “Ingat, rakyat bukan binatang yang cuma makan rumput,” tuturnya. Fitra menolak segala upaya inovasi penyaluran BLSM. Yenni menyatakan sekitar 24 juta keluarga miskin di Indonesia tidak butuh BLSM dalam bentuk apa pun. Mereka butuh jaminan pendidikan, pekerjaan, dan akses permodalan. “Kami menolak semua inovasi penyaluran BLSM. Jika Jokowi pro terhadap rakyat miskin, harus ada tambahan subsidi terutama modal usaha dan modal kerja. Sejauh ini kami menilai BLSM justru menghina harga diri orang miskin,” tuturnya. O NURUL H | TIARA M KUSUMA | LULUS GITA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah