RABU, 23 JANUARI 2019 | Nomor 1655 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
CEGAH OBESITAS UBAH KEBIASAAN
SANG MAESTRO TIMNAS VIETNAM
» A11
» B11
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
BANGSAL RUMAH SAKIT TERENDAM LUMPUR Petugas membersihkan lumpur yang merendam bangsal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabelotapura, Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (22/1). Bangsal rumah sakit ini terendam air dan lumpur akibat hujan deras, sehingga pasien terpaksa dievakuasi ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang posisinya lebih tinggi. >> Berita Terkait di A9
ANTARA | BASRI MARZUKI
JAKARTA (HN) P e m e r i n t a h diharapkan mengantisipasi masalah yang berpotensi muncul dari pengintegrasian Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) menjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini seiring upaya mendata siswa secara akurat terkait penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020. “Kalau dijalankan dengan baik akan menjadi terobosan besar,” kata Dosen Fakultas Geografi dan Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Sukamdi kepada HARIAN NASIONAL, Selasa (22/1). Sukamdi menjelaskan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mengembangkan sistem yang kompatibel. Selain itu, kata dia melanjutkan, persoalan klasik menyangkut diversitas atau keragaman kondisi antar wilayah. “Data siswa maupun penduduk tidak seluruhnya lengkap,” kata Sukamdi. Menurut Sukamdi, permasalahan itu berkaitan faktor geografis dan sosial budaya di masyarakat. Oleh karena itu, dia menilai, belum semua daerah siap melakukan integrasi data. Apalagi, bujet dan infrastruktur yang dibutuhkan tidak sedikit. Pemerintah pusat perlu lebih dulu memfasilitasi pemerintah daerah. Dia menambahkan, potensi persoalan lain yang bisa muncul dan perlu diantisipasi adalah NIK ganda. “Kemungkinan selalu ada. Antisipasi sejak awal seperti halnya mengatasi KTP elektronik ganda.” Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, pengintegrasian
PPDB TAHUN AJARAN 2019/2020 JANUARI 2019
FEBRUARI 2019 FEB – MEI 2019 MEI 2019
USIA CALON PESERTA DIDIK
24 - 31°C
Bandung
SMP SMA/SMK
: 4 tahun (A) 5 tahun (B) : 7 tahun diutamakan, 6 tahun, bisa 5,5 tahun dengan rekomendasi psikolog : Maksimal 15 tahun dan memiliki ijazah/STTB SD : Maksimal 21 tahun, memiliki ijazah/ STTB SMP, memiliki SHUN SMP Sumber: Kemendikbud
Menurut Muhadjir, proses pengintegrasian mudah karena hanya membutuhkan penyepadanan data. Dia meyakini, pengintegrasian akan mempermudah pendataan anak-anak yang masuk usia sekolah. Pemerintah dapat
data yang dilakukan bisa berdampak luas. Salah satunya untuk sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB. “Sudah disepakati, tahun ini tidak ada lagi Nomor Induk Siswa Nasional, tapi yang ada Nomor Induk Kependudukan,” katanya.
PRIORITASKAN TINDAKAN PREVENTIF OLEH PENYELENGGARA PEMILU » Jakarta
TK SD
: Penetapan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB 2019 : Penetapan Zonasi : Sosialiasi Permendikbud tentang PPDB : Proses Pelaksanaan PPDB
20 - 29°C
Semarang
24 - 33°C
A3
Yogyakarta
23-32°C
mengetahui data tempat tinggal yang bersangkutan dan keluarganya. Dengan begitu, proses pendaftaran ke depan bukan lagi dilakukan orangtua siswa. “Sekolah bersama-sama aparat desa dan kelurahan mendata anak masuk sekolah mana, terutama untuk masuk sekolah negeri. Kami harapkan dukungan Kemendagri.” Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menjelaskan, NIK akan menjadi identitas siswa yang diimplementasikan pada PPDB Tahun Ajaran 2019/2020. Hal ini sekaligus menjadi upaya mendukung program wajib belajar 12 tahun. Ke depan pemerintah dapat melacak kepartisipasian anak dalam pendidikan.
PROGRES THAI LION AIR TERPESAT DI DUNIA » Surabaya
26-35°C
Denpasar
26-35°C
A5 Hujan Lebat
“Pengintegrasian data dari jenjang pendidikan usia dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Siswa yang belum punya NIK akan dibuatkan,” kata Zudan. Dia mengakui, persoalan seperti NIK ganda bisa muncul. Namun, Zudan berujar, potensi masalah itu akan diantisipasi. Kemendagri, kata Zudan menambahkan, akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPDB bersama Kemendikbud. Upaya ini untuk memastikan proses PPDB berjalan sesuai Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB Tahun 2018. Sanksi tegas akan diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak mengikuti aturan. O ALVIN TAMBA
MILITER MASIH BENTENGI MADURO » Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A10 Cerah sumber: BMKG