Harian Nasional

Page 1

SELASA, 23 JUNI 2015 | Nomor 625 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

ARGENTINA vs KOLOMBIA

Variasi Unik Bantal Leher

DUEL HEBAT »B17

A

Quality Food Products

Kami adalah mitra usaha terbaik anda. Ka Bakery Freshly Baked PProduct r setiap hari kaya akan gizi & hygienis.

»C25

Jl. Imam Bonjol No. 9 Panunggangan Barat Karawaci Tangerang , kode pos 15139

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Penolakan Presiden tidak Didengar

ANTARA | RENO ESNIR

DPR tetap melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang KPK.

STERILISASI JALUR TRANSJAKARTA Pengendara motor menerobos jalur TransJakarta di Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/6). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana meninggikan pembatas busway dengan memasang movable concrete barrier (MCB), pintu otomatis, serta menempatkan radio-frequency identification (RFID) sebagai upaya sterilisasi. » Berita Terkait di Halaman A7 dan A12

JAKARTA (HN) Wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) belum berakhir, meski Presiden Joko Widodo menyatakan menolak rencana tersebut. Nyatanya, DPR masih melakukan pembahasan terhadap revisi UU KPK. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Subagyo mengatakan, walau pemerintah telah menolak revisi, tapi hal tersebut tak membuat usulan RUU KPK ditiadakan. Sebab, kata dia, RUU KPK telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. “Kita tetap serius membahas revisi (UU KPK). Bahkan hari ini (kemarin) telah dibahas di rapat Bamus (Badan Musyawarah) dengan pimpinan DPR,” katanya di Jakarta, Senin (22/6). Meski begitu, tutur Firman, DPR tidak akan mempersoalkan sikap pemerintah yang menolak UU KPK direvisi. Selain itu, permintaan penundaan revisi juga tak dapat dipenuhi parlemen. Alasannya karena telah masuk Prolegnas 2015. “Penolakan yang disuarakan Presiden itu urusan eksekutif. Tapi kenapa menterinya (Menkumham) dulu menyampaikan hal yang berbeda di DPR? Masa antara Presiden dan pembantunya tidak kompak?” ujar Firman. Persoalan beda pendapat turut disuarakan anggota Komisi

III dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo. Ia menilai, silang pendapat antara Presiden dan pembantunya menjadi bukti manajemen komunikasi dalam pemerintah belum tertata rapi. Bahkan, ia mencatat, beda pendapat itu tak hanya terkait rencana revisi UU KPK, tapi pernah terjadi ketika pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. “Presiden Jokowi harus mengendalikan para pembantunya agar tak terjadi silang pendapat,” imbaunya. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa punya pendapat lain. Menurutnya, penolakan pemerintah terhadap revisi UU KPK sekadar pencitraan. Pasalnya, rencana merevisi UU KPK merupakan hasil kesepakatan antara DPR dan pemerintah. “Tadi (kemarin) kita ketemu dengan Dirjen PerundangUndangan (Kemenkumham), kita ketawa-ketawa. Drafnya saja belum ada. Apa yang ditolak? Apa yang disetujui? Karena wacana belum ada, jadi ini hanya di kepala masing-masing,” ujarnya. Meski begitu, ia menilai UU KPK sudah sepatutnya direvisi. Tapi sebelum RUU KPK dihelat, menurutnya terlebih dulu merevisi UU KUHP dan KUHAP. “Dua tahun lagi juga belum tentu UU KPK dibahas. Lebih baik dahulukan dulu payung hukum ibu bapaknya (KUHP dan KU-

HAP) baru anak-anaknya,” kata Desmon. Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, dimasukkannya UU KPK dalam Prolegnas 2015 memiliki rangkaian dengan pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang KPK. Ketika itu, kata dia, DPR memberikan sejumlah catatan persetujuan terhadap Perppu KPK, termasuk desakan agar UU KPK direvisi. Menurut Yasonna, jika inisiatif merevisi UU KPK tak disetujui, “DPR tidak akan menyetujui Perppu KPK. Kalau Perppu tidak berlaku, maka konsekuensinya berat, pengangkatan tiga komisioner KPK menjadi batal. Makanya kita terima catatan itu.” Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani tak sepakat jika dalam RUU KPK hak penyadapan dihilangkan. Ia menilai fungsi penyadapan memiliki dampak signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, ia meminta kewenangan penyadapan tetap dipertahankan, sehingga yang direvisi merupakan pasal-pasal yang mengatur kemungkinan adanya abuse of power (penyalahgunaan wewenang). “Maka perlu diperbaiki sistem pengawasan atau auditnya. Dalam kerangka perbaikan inilah antara lain Komite Pengawasan Eksternal (KPK) diperlukan, bukan hanya pengawas internal,” kata dia. O AHMAD REZA | TARI OKTAVIANI

IMSAKIYAH RAMADHAN 1436 H | 23 JUNI 2015 JAKARTA & SEKITARNYA Imsyak 04.30 Subuh 04.40 Dhuhur 11.58 Ashar 15.19 Magrib 17.50 Isya 19.05

SURABAYA & SEKITARNYA Imsyak 04.09 Subuh 04.18 Dhuhur 11.34 Ashar 14.54 Magrib 17.25 Isya 18.39

MEDAN & SEKITARNYA Imsyak 04.45 Subuh 04.55 Dhuhur 12.30 Ashar 15.56 Magrib 18.40 Isya 19.55

MAKASSAR & SEKITARNYA Imsyak 04.38 Subuh 04.48 Dhuhur 12.07 Ashar 15.29 Magrib 18.02 Isya 19.16

BALIKPAPAN & SEKITARNYA Imsyak 04.41 Subuh 04.51 Dhuhur 12.17 Ashar 15.42 Magrib 18.19 Isya 19.33

MANADO & SEKITARNYA Imsyak 04.04 Subuh 04.14 Dhuhur 11.45 Ashar 15.11 Magrib 17.52 Isya 19.06

JAYAPURA & SEKITARNYA Imsyak 04.08 Subuh 04.18 Dhuhur 11.42 Ashar 15.05 Magrib 17.41 Isya 18.55 Sumber: Kementerian Agama RI

Jakarta

24-33°C

Bandung

23-33°°C

Semarang

23-34°C

Yogyakarta

20-31°C

Surabaya

23-34°C

Denpasar

23-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.