SELASA, 23 MEI 2017 | Nomor 1182 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
SPORTS
LIFESTYLE
SENSASI JUARA
BOHO CHIC & BATIK ETNIK
»B17
»C25
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PENERBANGAN PERDANA BOEING 737 MAX 8
HARIAN NASIONAL | MAKHFUD SAPPE
Pesawat Boeing 737 Max 8 bersiap terbang perdana dari Bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) 2 menuju Bandara Changi di Singapura, Senin (22/5). Lion Air Group telah menerima pesawat Boeing B737 Max 8 untuk dioperasikan pertama kali di dunia oleh maskapai Malindo Air yang kini menjadi Batik Malaysia.
Pilkada 2018 Harus Efisien
KPU dan Bawaslu diharapkan memperhatikan detail anggaran.
JAKARTA (HN) Persoalan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 diharapkan segera berakhir. Akhir Mei 2017, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mengundang sekretaris daerah, biro keuangan daerah, dan ketua parlemen daerah 171 peserta pesta demokrasi. Pertemuan yang juga akan diikuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu, menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, untuk memastikan kesiapan teknis dan anggaran Pilkada Serentak 2018. “Sebenarnya uang (anggaran Pilkada 2018) sudah ada, cukup dan tercukupi baik kebutuhan untuk KPU dan Bawaslu,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (22/5).
Namun, Tjahjo mengakui, pencairan anggaran tidak bisa dilakukan menyeluruh, melainkan sesuai termin dan dilaporkan melalui surat pertanggungjawaban. “KPU dan Bawaslu harus tahu mekanisme ini. Kalau tidak nanti bisa ada temuan BPK (Badan Pemerika Keuangan),” imbau Mendagri. Terpenting, Tjahjo mengingatkan, Pilkada Serentak 2018 harus efisien, tanpa mengurangi kualitas dan prinsip keserentakan. Jika dilakukan, Tjahjo optimistis pesta demokrasi tahun depan terlaksana sesuai harapan. “Kok serentak malah lebih mahal. Memang biaya politik mahal, tapi keserentakan ini semestinya tidak semahal itu,” kata Tjahjo. Pengajuan anggaran Pilkada Serentak 2018 mencapai Rp 12,6 triliun, belum termasuk 10 daerah dari 171 peserta. Terkiat penyusunan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, masih dalam pem-
INSENTIF DORONG KUALITAS DOSEN » Jakarta
26-33°C
Bandung
19-30°C
A5
Semarang
bahasan antaran KPUD dengan antisipasinya,” katanya. Anggota Bawaslu Mochampemerintah daerah. Hingga kemarin, ia mencatat, sekadar satu mad Afifuddin menyatakan, angkabupaten belum melaporkan garan rekrutmen anggota penghasil penyusunan NPHD. “Tinggal awas untuk provinsi dan kabuKabupaten Tegal belum melapor- paten/kota cukup. Namun, sambungnya, baru beberapa daerah kan (NPHD).” Perihal kontestasi pilkada, yang telah memiliki kejelasan menurut Arief, menguatnya di- anggaran untuk pengawas. “Misalnya di Sumatera Utnamika politik tak bisa dihindarkan. Alhasil, ia berharap peserta ara, dari delapan kabupaten/ pilkada dapat berkompetisi kota hanya tiga yang sudah jelas anggarannya. Lima daerah sesuai aturan. “Setiap kontestasi itu dinamis. yakni Kota Padang Sidempuan, Batubara, Langkat, Padang Namun yang perlu kami Lawas Utara, dan Paingatkan, berkompetisi CERMATI DINAMIKA dang Lawas belum jesesuai dengan regulasi POLITIK las ,” ungkap Afifuddin yang sudah ditentuDI DAERAH dikonfirmasi HARIAN kan,” imbaunya. NASIONAL. Hingga 24 Mei, ia » A3 Ia berharap dana memastikan, KPU terus pengawasan segera dimelakukan pertemuan realisasikan, sehingga perdengan ketua dan sekretaris KPU seluruh Indonesia untuk siapan pengawasan bisa dilakumembahas persiapan teknis kan maksimal. Bawaslu, ia mePilkada Serentak 2018. “Kami lanjutkan, juga berkoordinasi Kemendagri untuk antisipasi mulai dari sekarang. dengan Andaikan ada problem yang memperjelas status anggaran dikhawatirkan, sudah disiapkan beberapa daerah.
FUNGSI PASAR IKAN DIPERTAHANKAN » 26-33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
25-34°C
A11
Denpasar
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk terus mengedepankan prinsip efisiensi. “Anggaran pilkada diusulkan penyelenggara, maka wajib bagi pemda untuk me-review dan mencairkannya.” Kendati demikian, kata Fadli, tahapan pilkada tak bisa kekurangan anggaran. “KPU dan Bawaslu harus memperhatikan setiap detail anggaran yang diajukan (harus) benar dibutuhkan untuk pelaksanaan pilkada.” Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPR) Sunanto menilai, ketidakpastian anggaran pilkada bisa berimplikasi terhadap kepastian pelaksanaan tahapan. Selain itu, peningkatan kualitas pilkada juga bisa terhambat. “Kerja penyelenggara bisa terganggu, karena pikirannya akan terbelah sehingga tidak maksimal melaksanakan kegiatan,” katanya. O RICAD SAKA
KORUT SIAP GUNAKAN PUKGUKSONG-2 » 23-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG