Harian Nasional

Page 1

SABTU, 23 NOVEMBER 2013 | Nomor 83 Tahun I

Selandia Baru Bukan Alternatif »A7

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

ANCAMAN “STUREZ”

»C25

Wisata Bubur Jakarta

Dua mata pedang Liverpool itu benar-benar mengerikan. »B17

NASIONAL H A R I A N

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

RI Sayangkan Sikap Myanmar

ANTARA | RIVAN AWAL LINGGA

Aturan one country one vote dapat menjadi solusi atas penolakan Myanmar terhadap resolusi PBB tentang kewarganegaraan Muslim Rohingya.

Pembuatan Pohon Natal Raksasa Sejumlah pekerja menyelesaikan pembuatan pohon natal raksasa di Alam Sutera Serpong, Tangerang, Banten, Jumat (22/11). Pembuatan pohon natal setinggi 32 meter ini untuk menyambut Natal pada 25 Desember 2013.

Jakarta

23-34° C

Bandung

22-32° C

Semarang

24-32° C

Yogyakarta

23-30° C

Surabaya

24-33° C

aktif dalam penyelesaian masalah Muslim Rohingya. Berkait penolakan Myanmar terhadap resolusi PBB, dia mengatakan Pemerintah Indonesia menya­ yangkan sikap tersebut. “Kami akan bersikap di Majelis Umum PBB,” ujarnya. Keseriusan Pemerintah Indo­ nesia terkait masalah Muslim Rohingya, kata Tene, diwujudkan salah satunya di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, beberapa waktu lalu. Saat itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa sempat membahas masalah tersebut dengan para Menlu negara anggota OKI. Terkait masalah toleransi antarumat beragama, khususnya masalah Rohingya, pertemu­an Menlu OKI dan Contact Group OKI, termasuk Indonesia di dalamnya, sempat membahas situasi terakhir Muslim Rohingya. “Indonesia berperan secara langsung berkomunikasi dengan cara yang tepat dan terukur dengan Pemerintah Myanmar. Indonesia tak semata-mata mengecam dan menyampaikan keprihatinan melainkan mengunjungi langsung tempat konflik,” ujar Menlu Marty Natalegawa. Marty mengatakan, peme­ rintah selama ini memberikan masukan yang tegas dan lugas kepada Pemerintah Myanmar agar melakukan rekonsiliasi dan menghentikan tindakan kekerasan terhadap kelompok Rohingya dan memastikan hak asasi serta kewarganegaraan bagi warga Rohingya. Saat ini, kata Marty, pendekat­ an OKI masih harus dikembangkan karena seringkali mereka mengeluarkan pernyataan-per-

Denpasar

23-31° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

FAKTA-DERITA ROHINGYA Pada Juni dan Oktober 2012, pertikaian etnis Rohingya dan Rakhine membuat 140 ribu orang, mayoritas Rohingya, kehilangan tempat tinggal. Versi Pemerintah Myanmar, 192 tewas namun Rohingya menyebut 748 tewas. Sejak itu terjadi eksodus etnis Rohingya dari Myanmar ke negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Indonesia. Kekerasan berlanjut tahun ini. Pemerintah Myanmar menyatakan Rohingya merupakan etnis migran dari Bangladesh. UU Kewarganegaraan 1982 tidak memasukkan Rohingya dalam daftar resmi 135 etnis di Myanmar meski tidak kurang 1,1 juta warga etnis Rohingya sudah turun-temurun menetap di sana. Sejak 1992 Bangladesh menolak mereka kembali ke tanah leluhur, bahkan tidak mau memberi status pengungsi.

nyataan keras. Namun bagi Indo­ nesia, lebih mengedepankan hasil daripada pernyataan-pernyataan keras seperti itu. Marty menyatakan, Indo­nesia, Malaysia, dan Brunei Darus­salam terus berusaha meng­arah­kan OKI agar lebih konstruktif mem­ berikan kontribusi bagi penye­ lesaian masalah Rohingya secara konkrit, termasuk masalah kemanusiaan, pembangun­an eko­­nomi, dan rekonsiliasi. l AHMAD REZA

» Berita Terkait Di Halaman A2 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

FOTO REUTERS | INFO GRAFIS: HN | JOKO SUTRISNO

JAKARTA (HN) P e n g a m a t inter­nasional Hikmahanto Juwana menganggap penolakan yang dilayangkan Myanmar terhadap resolusi yang dikeluarkan PBB, terkait pemberian hak warga negara terhadap Muslim Rohingya, harus disikapi negara-negara yang tergabung dalam Majelis Umum PBB. Menurut dia, dalam majelis tersebut memuat aturan yang membuat sarana voting dalam pengambilan keputusan jika terjadi penolakan, semisal Myanmar. Karena itu, Hikmahanto menganggap aturan one country one vote dapat menjadi solusi atas penolakan itu. Hikmahanto mengatakan, penolakan Myanmar atas resolusi yang dikeluarkan PBB tersebut tidak melahirkan sanksi apa pun. “Tiap-tiap negara yang tergabung dalam majelis memberikan s­uara kalau Myanmar harus menjalankan resolusi,” kata Hik­mahanto kepada HARIAN ­NASIONAL, Jumat (22/11). Meskipun Myanmar telah masuk dalam lingkaran ASEAN, kata dia, namun pembahasan soal Muslim Rohingya tak lagi diperlukan. Sebab masyarakat internasional, melalui PBB, telah mengeluarkan mandat melalui resolusi itu. Meski begitu, Hikma­ hanto meminta Indonesia untuk bisa bersikap dalam majelis umum. Sikap yang dimaksud yakni mampu mengambil peran dan mengajak negara-negara lain untuk memutuskan bahwa Myanmar harus menaati resolusi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene me­ ngatakan, Pemerintah Indonesia serius dan dipastikan berperan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu