RABU, 23 OKTOBER 2013 | Nomor 53 Tahun I US$ GB£ EU€ JP¥ SIN$ AUS$ RM RMB
11.398 18.381 15.580 116 9.178 10.998 3.583 1.856
SEPUTIH AMBISI Real Madrid vs Juventus
» B 17
sumber: www.bi.go.id
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Jejak-jejak Patung Jakarta
KURS MATA UANG
A
»C 25
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Saksi Kasus Hambalang
HARIAN NASIONAL | NURCHOLIS ANHARI LUBIS
Ketua DPR Marzuki Alie memberi keterangan pers usai diperiksa KPK di Jakarta, Selasa (22/10). Marzuki mengaku tidak tahu menahu terkait dugaan aliran dana proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, ke Kongres Partai Demokrat pada 2010. >> BERITA DI HALAMAN A2
UJI MATERI PERPPU
Kewenangan MK Dipertanyakan Tata JAKARTA (HN) Pakar Negara berselisih pendapat me ngenai kewenangan Mahkamah Kons titusi (MK) dalam melaku kan uji materi terhadap peratur an pemerintah pengganti un dang-undang (Perppu). Mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra menilai perppu bu kanlah undang-undang sehingga bertentangan dengan konstitusi. Berbeda dengan Yusril, pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra berpandangan MK memiliki kewenangan untuk menguji perppu. Menurut Yusril, kewenangan MK yang diberikan UUD 45 ada lah menguji undang-undang. “Perpu diterbitkan Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Keberlakuannya terbatas sampai masa sidang Jakarta
24-34° C
Bandung
DPR berikutnya,” katanya. Yusril mengatakan kewe nangan pengujian perppu ada di DPR, bukan MK. Tidak ada satu pun perundang-undangan yang menyatakan MK berwenang menguji perppu. “Jika DPR me nyetujui perppu, maka disah kan menjadi UU. Namun jika DPR menolak, perppu harus dicabut,” ujarnya. Ia berpandangan, kewenang an MK hanya menguji norma UU terhadap norma UUD. Sementara ‘pengujian’ oleh DPR dapat mem persoalkan sejauh mana validitas perppu itu dilihat dari sifat ‘ke gentingan memaksanya’. “Jadi sifat pengujian oleh DPR lebih luas daripada MK. Kalau MK sekadar menganggap bertentangan dengan UUD, MK berwenang membatalkan nor
21-30° C
Semarang
24-34° C
Yogyakarta
ma UU tersebut. Kalau DPR menganggap sifat kegentingan memaksanya tidak ada, maka DPR dapat menolak pengesah an perppu tersebut. MK tidak dapat menguji hal seperti ini,” katanya. Saldi menilai kewenangan MK menguji perppu sudah ber landaskan hukum sesuai dengan putusan MK nomor 138 tahun 2009 yang menyebutkan MK berwenang menguji perppu. “Ini bisa dijadikan landasan hukum,” tuturnya. Terkait Perppu MK, setidak nya ada 2 perkara yang sudah masuk ke MK untuk diujimateri kan. Pertama permohonan yang diajukan 3 advokat yakni Adi Partogi Simbolon, Didi Sunardi, dan Habiburokhman. Habibu rokhman mengungkapkan ter 24-32° C
Surabaya
26-37° C
tangkapnya Ketua MK nonaktif Akil Mochtar bukanlah keadaan yang genting dan memaksa hing ga harus dikeluarkannya perppu. Kedua permohonan tam bahan yang diajukan Serikat Pekerja Penegakan Konstitusi, Herdaru Manfa Luthfie dan Fajar Kurniawan. Mereka menilai pe nyeleksian hak konstitusi hakim konstitusi harusnya diatur dalam UU, bukannya perppu. Kuasa hukum Serikat Pekerja Penegakan Konstitusi Pradnanda Berbudy mengatakan perppu seakan membolehkan penyelek sian hakim konstitusi nantinya akan diatur oleh peraturan yang dibuat oleh Komisi Yudisial (KY). “Itu tidak boleh karena Pasal 24c ayat 6 UUD 1945 itu jelas bunyinya, segala ketentuan lain nya mengenai MK diatur dengan
Denpasar
25-34° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
UU, bukan diatur dengan aturan teknis,” katanya usai sidang pa nel, Selasa (22/10). Dalam putusan bernomor 138 tahun 2009, Mantan Ketua MK Mahfud MD melalui dissent ing opinion menyebutkan perppu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK untuk menyegerakan kepastian berlaku. Perppu perlu diuji MK untuk menjamin konsti tusional tetap ditegakkan. “Sangat mungkin ada perp pu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan ce pat dan mengulur-ngulur waktu dengan berbagai alasan. Pada hal perppu tersebut mengan dung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi,” ucap Mah fud MD dalam salinan putusan MK. l VINI MARIYANE ROSYA >> BERITA TERKAIT DI HALAMAN A2 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah