Harian Nasional

Page 1

RABU, 23 OKTOBER 2013 | Nomor 53 Tahun I US$ GB£ EU€ JP¥ SIN$ AUS$ RM RMB

11.398 18.381 15.580 116 9.178 10.998 3.583 1.856

SEPUTIH AMBISI Real Madrid vs Juventus

» B 17

sumber: www.bi.go.id

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

Jejak-jejak Patung Jakarta

KURS MATA UANG

A

»C 25

NASIONAL H A R I A N

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Saksi Kasus Hambalang

HARIAN NASIONAL | NURCHOLIS ANHARI LUBIS

Ketua DPR Marzuki Alie memberi keterangan pers usai diperiksa KPK di Jakarta, Selasa (22/10). Marzuki mengaku tidak tahu menahu terkait dugaan aliran dana proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, ke Kongres Partai Demokrat pada 2010. >> BERITA DI HALAMAN A2

UJI MATERI PERPPU

Kewenangan MK Dipertanyakan Tata JAKARTA (HN) Pakar Ne­gara berselisih pendapat me­ ngenai kewenangan Mahkamah Kons­ titusi (MK) dalam melaku­ kan uji materi terhadap peratur­ an pemerintah pengganti un­ dang-undang (Perppu). Mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra menilai perppu bu­ kanlah undang-undang se­hingga bertentangan dengan konstitusi. Berbeda dengan Yusril, pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra berpandangan MK memiliki kewenangan untuk menguji per­ppu. Menurut Yusril, kewenangan MK yang diberikan UUD 45 ada­ lah menguji undang-undang. “Perpu diterbitkan Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Keberlakuannya terbatas sampai masa sidang Jakarta

24-34° C

Bandung

DPR berikutnya,” katanya. Yusril mengatakan kewe­ nang­an pengujian perppu ada di DPR, bukan MK. Tidak ada satu pun perundang-undangan yang menyatakan MK berwenang menguji perppu. “Jika DPR me­ nyetujui perppu, maka disah­ kan menjadi UU. Namun jika DPR menolak, perppu harus dicabut,” ujarnya. Ia berpandangan, kewe­nang­ an MK hanya menguji norma UU terhadap norma UUD. Sementara ‘pengujian’ oleh DPR dapat mem­ persoalkan sejauh mana validitas perppu itu dilihat dari sifat ‘ke­ gentingan memaksanya’. “Jadi sifat pengujian oleh DPR lebih luas daripada MK. Kalau MK sekadar menganggap bertentangan dengan UUD, MK berwenang membatalkan nor­

21-30° C

Semarang

24-34° C

Yogyakarta

ma UU tersebut. Kalau DPR menganggap sifat kegentingan memaksanya tidak ada, maka DPR dapat menolak pengesah­ an perppu tersebut. MK tidak dapat menguji hal seperti ini,” katanya. Saldi menilai kewenangan MK menguji perppu sudah ber­ landaskan hukum sesuai de­ngan putusan MK nomor 138 tahun 2009 yang menyebutkan MK berwenang menguji perppu. “Ini bisa dijadikan landasan hukum,” tuturnya. Terkait Perppu MK, setidak­ nya ada 2 perkara yang sudah masuk ke MK untuk diujimateri­ kan. Pertama permohonan yang diajukan 3 advokat yakni Adi Partogi Simbolon, Didi Sunardi, dan Habiburokhman. Habibu­ rokhman mengungkapkan ter­ 24-32° C

Surabaya

26-37° C

tangkapnya Ketua MK nonaktif Akil Mochtar bukanlah keadaan yang genting dan memaksa hing­ ga harus dikeluarkannya perppu. Kedua permohonan tam­ bahan yang diajukan Serikat Pekerja Penegakan Konstitusi, Herdaru Manfa Luthfie dan Fajar Kurniawan. Mereka menilai pe­ nyeleksian hak konstitusi hakim konstitusi harusnya diatur dalam UU, bukannya perppu. Kuasa hukum Serikat Pekerja Penegakan Konstitusi Pradnanda Berbudy mengatakan perppu seakan membolehkan penyelek­ sian hakim konstitusi nantinya akan diatur oleh peraturan yang dibuat oleh Komisi Yudisial (KY). “Itu tidak boleh karena Pasal 24c ayat 6 UUD 1945 itu jelas bunyinya, segala ketentuan lain­ nya mengenai MK diatur dengan

Denpasar

25-34° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

UU, bukan diatur dengan aturan teknis,” katanya usai sidang pa­ nel, Selasa (22/10). Dalam putusan bernomor 138 tahun 2009, Mantan Ketua MK Mahfud MD melalui dissen­t­ ing opinion menyebutkan perppu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK untuk menyegerakan kepastian berlaku. Perppu perlu diuji MK untuk menjamin konsti­ tusional tetap ditegakkan. “Sangat mungkin ada perp­ pu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan ce­ pat dan mengulur-ngulur waktu dengan berbagai alasan. Pada­ hal perppu tersebut mengan­ dung hal-hal yang bertentangan de­ngan konstitusi,” ucap Mah­ fud MD dalam salinan putusan MK. l VINI MARIYANE ROSYA >> BERITA TERKAIT DI HALAMAN A2 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.