KAMIS, 24 MEI 2018 | Nomor 1470 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
TETAP ENERGIK DI BULAN RAMADHAN
BERDAMAI DENGAN BALE
»A11
»B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN Sejumlah pasal dalam draf RUU Terorisme dicap berpotensi lahirkan kesewenangan.
EKSPRESI KEMENANGAN
JAKARTA (HN) Dua
KAMIS, 24 MEI 2018 JUMAT, 25 MEI 2018 JAKARTA Maghrib 17.47 Imsak Subuh
04.26 04.36
SURABAYA Maghrib 17.22 Imsak Subuh
04.04 04.14
MEDAN Maghrib 18.34 Imsak Subuh
04.43 04.53
MAKASSAR Maghrib 17.58 Imsak Subuh
04.34 04.44
BALIKPAPAN Maghrib 18.14 Imsak Subuh
04.38 04.48
MANADO Maghrib 17.46 Imsak Subuh
04.02 04.12
JAYAPURA Maghrib 17.37 Imsak Subuh
04.05 04.15
ALTERNATIF DEFINISI TERORISME Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau
Ekspresi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Firman Abdul Kholik usai memastikan kemenangan Tim Thomas Indonesia atas Korea Selatan dalam pertandingan babak penyisihan Grup B Piala Thomas-Uber 2018 di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Rabu (23/5). Indonesia menundukkan Korsel 3-2 dan melangkah ke perempat final dengan predikat juara grup. >> Berita di B23
ANTARA | PUSPA PERWITASARI
IMSAKIYAH RAMADHAN 1439 H
alternatif definisi terorisme yang diusulkan pemerintah dan disepakati Pansus Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinilai masih belum jelas dan konkret. Sejumlah pasal yang tertuang dalam draf RUU Terorisme dianggap masih mengandung potensi lahirnya kesewenang-wenangan dalam memerangi terorisme. Pasal 6 draf RUU Terorisme yang menyatakan setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, hingga memunculkan korban yang bersifat massal, menuai kritik. Selain berpotensi terjadinya abusse of power, subjektivitas para aparat jadi sumber bencana baru menegakkan hukum. Aturan itu juga menyebut orang yang dengan sengaja merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa serta harta benda orang lain dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan atau fasilitas internasional dihukum pidana mati, atau seumur hidup. Paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun penjara. “Ini definisi yang ambigu dan multitafsir. Aksi para preman dan perusuh dalam skala massal bisa dikenakan pasal terorisme. Pelempar bom molotof atau petasan dalam perkelahian jalanan yang membuat cemas publik juga teroris,” kata Pengamat Terorisme & Direktur CIIA (The Community of Ideological Islamic Analyst) Harits Abu Ulya kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (23/5).
Menurut dia, parameter yang absurd soal terorisme akan melahirkan preseden buruk dalam criminal justice system. Definisi yang terukur, terbatasi, dan jelas motif serta tujuan politik atau ideologinya dari sebuah aksi teror yang dilakukan seseorang atau kelompok sangat mendesak diurai. Pasal 13 A draf RUU Terorisme yang menyatakan “hubungan” dengan jaringan terorisme juga perlu detail. “Kata ‘hubungan’ bermakna sangat luas, bisa sekadar kenal, atau teman sekolah. Ini subjektif dan dapat ditafsirkan secara luas seperti (pasal karet),” ujarnya. Harits juga menyorot Pasal 43 C ayat 1. Aturan itu menyatakan kontra radikalisasi merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan
rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Menurut dia, bunyi pasal ini sangat subjektif. Pemerintah dan DPR perlu menjelaskan tolok ukur seseorang rentan terpapar teroris. “Apakah janggut panjang, sorban, celana cingkrang, berjilbab, bercadar, rajin ke masjid, hafal Al Qur’an dapat dikatakan rentan terpapar paham radikal terorisme? Ini belum jelas definisinya,” kata Harits. Anggota Pansus RUU Terorisme (DPR RI) Arsul Sani mengatakan, pansus menyepakati dua alternatif definisi terorisme dalam Revisi UU Terorisme. Selanjutnya, kata dia, akan diputuskan dalam pleno pansus bersama pemerintah guna memastikan mana yang dirumuskan. Menurut Arsul, persetujuan hasil
Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan
revisi UU Terorisme kemungkinan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/5). Dia mengklaim, apa yang dihasilkan tim panja pemerintah dan tim ahli DPR tetap tidak membatasi, mempersulit proses-proses penegakan hukum yang dilakukan penegak hukum. Pansus optimistis semua akan ada titik temu kesepakatan secara musyawarah mufakat bukan melalui pemungutan suara. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih mengatakan, kedua definisi terorisme perlu dibawa ke rapat kerja dengan Menkumham. Dua alternatif definisi terorisme yang diajukan ke DPR dengan memperhatikan usulan dari berbagai pihak agar tidak multitafsir. O RIDWAN MAULANA | YOSEP ARKIAN
atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.
Untuk kota-kota tersebut dan sekitarnya
Sumber: Pansus RUU Terorisme
EFEKTIFKAN PELAYANAN HAJI » Jakarta
25-31°C
Bandung
A4
20-30°C
JALUR UDARA SELATAN AKAN DIOPERASIKAN » Semarang
22-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
A5
26-35°C
Denpasar
SURIAH TAKUT DITINGGALKAN IRAN DAN HIZBULLAH » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG