SELASA, 24 OKTOBER 2017 | Nomor 1302 Tahun V
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
INTER MILAN vs SAMPDORIA
KAMPUNG SEGART
ICARDI MILIK INTER
SERIUS TAPI SEGAR
»B9
»C17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
PERRPU ORMAS
JAKARTA(HN) K e p u t u s a n Gerindra menolak Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas dinilai sebagai bentuk ketidakkonsistenan partai politik (parpol) yang berplatform nasionalis. Pakar Komunikasi Politik Universitas Bengkulu Lely Arrianie curiga, Perppu Ormas sekadar digunakan sebagai gerbang untuk menarik massa pada pemilu, baik Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019. “Semua pihak yang berkepentingan untuk maju dalam pertarungan politik pemilu kerap menggunakan berbagai praktik propaganda lewat berbagai cara. Jika melihat sukses Pilkada DKI, konotasi propaganda isu agama jelas terlihat,” katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (23/10). Dalam rapat kerja dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasona Laoly, serta Menkominfo Rudiantara (perwakilan pemerintah) bersama Komisi II DPR RI di gedung parlemen Jakarta, kemarin, dari 10 fraksi parpol terpecah menjadi tiga bagian. Selain Gerindra, penolakan juga disuarakan PKS dan PAN, sementara fraksi lain, ada yang setuju maupun sepakat
dengan catatan revisi beberapa pasal. Lely menilai, Gerindra, PKS, dan PAN menampakkan ketidaksinkronannya dengan pemerintah. Gerindra menyatakan sebagai partai penyeimbang, sementara PKS maupun PAN cenderung beriringan dengan partai besutan Ketua Umum Prabowo Subianto itu untuk hal-hal tertentu yang mereka sikapi sebagai kepentingan agama, seperti penolakan Perppu Ormas. Ketua Program Magister Komunikasi Universitas Jayabaya Jakarta tersebut menyebut, “Gerindra cenderung menarik isu yang sama untuk meraih kesuksesan seperti Pilkada DKI Jakarta.” Menurut Lely, agama merupakan harga mati bagi masyarakat Indonesia. Banyak yang tak sadar isu agama dimanfaatkan guna menggiring suara dalam kontestasi politik pilkada atau pilpres. “Ketika secara psikologis masyarakat melihat tokoh yang membela agamanya, mereka akan berpihak ke sana. Memanfaatkan isu tertentu untuk mendulang suara dalam pemilu sudah berlaku jamak di panggung politik. Tak ada parpol yang steril dari
ANTARA | PUSPA PERWITASARI
PINTU MASUK GERINDRA DIN SYAMSUDDIN UTUSAN KHUSUS PRESIDEN Didampingi Mensesneg Pratikno (kiri), Presiden RI Joko Widodo berjabat tangan dengan mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin (kanan) seusai menyampaikan keterangan kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10). Presiden mengangkat Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban.
propaganda apa pun sepanjang bisa merebut suara dari calon pemilih,” ujar Lely. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra Ahmad Riza Fatria, Perppu Ormas melanggar konstitusi dan UUD 1945 lantaran pembentukannya tanpa kegentingan memaksa, tak sesuai prosedur, dan terdapat kekosongan hukum. Sebab itu, Gerindra memutuskan menolak agar tidak menimbulkan kegaduhan. “Sejumlah fraksi yang menyetujui dengan syarat revisi, menunjukkan Perppu Ormas tidak sempurna lantaran dibuat tergesa-gesa,” kata Riza. Menurut Riza, jika pimpinan
ormas yang berbuat kesalahan patut dihukum, bukan anggota pasif karena akan menimbulkan kegaduhan. Selain itu, pembubaran ormas harus melalui beberapa tahapan, seperti pendekatan persuasif, peringatan lisan, tertulis, dialog, dan sebagainya. Lain hal dengan Perppu Ormas yang dapat membubarkan ormas dalam tujuh hari. “Ini harus dibenahi.” Hari ini, Komisi II DPR RI mengagendakan rapat paripurna terkait keputusan Perppu Ormas untuk disahkan menjadi undangundang (UU) atau sebaliknya. Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Zainudin Amali berharap,
SETUJU DENGAN REVISI
SETUJU
MENOLAK
Sumber: Hasil Rapat Kerja Pemerintah dan DPR RI
SUARA FRAKSI TERBELAH
PENOLAKAN PANGLIMA TNI – KOORDINASI AS DINILAI TAK AKURAT » Jakarta
24-32°C
Bandung
20-29°C
Semarang
24-32°C
A2
Yogyakarta
14 INVESTASI ILEGAL DIHENTIKAN » 23-32°C
Surabaya
26-33°C
Denpasar
A5 25-32°C
komisi yang dipimpinnya itu dapat mengambil keputusan dengan musyawarah dan mufakat. Jika tidak demikian, terpaksa dilakukan pemungutan suara. “Pengambilan suara akan dilakukan per anggota sebagaimana yang sudah dilakukan,” ujar Zainudin. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihak pemerintah telah mencermati dengan baik pandangan semua fraksi. Pemerintah pada prinsipnya terbuka untuk melakukan revisi sepanjang tidak menyalahi prinsip Pancasila dan UU. Juru Bicara Fraksi PKB Yaqut Cholil Qaumas menyatakan setuju Perppu Ormas menjadi UU, asalkan pasal yang mengatur pembubaran ormas dan penistaan agama direvisi. Fraksi PPP pun senada dan memberi catatan kepada pemerintah serta DPR untuk melakukan revisi. “Pemerintah perlu cermat dan prudent,” kata Juru Bicara Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes. O INDIANA MALIA
CATALONIA SIAPKAN PEMBANGKANGAN MASSAL » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A7 Cerah sumber: BMKG