JUMAT, 24 JANUARI 2014 | Nomor 142 Tahun I
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
KACAMATA & PETUALANGAN »C25
Penjualan Properti Menurun
Hello Again Kalah di Austria, cambuk untuk kembali melangkah dengan kepala tegak. »B17
A
»A7
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Bermalam di Posko Pengungsi Sinabung
ANTARA | ABROR | HO
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di Posko Pengungsian, Kaban Jahe, Sumatera Utara, Kamis (23/1). Presiden menginap di tenda tersebut dalam rangka meninjau pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Dalam kesempatan tersebut presiden berdoa, mencicipi kue, dan membeli kerajinan tangan buatan pengungsi serta berdialog dan main pingpong dengan pengungsi. » Berita di Halaman A14
“Ini Kemenangan Rakyat” Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan Pemilu Legislatif serentak dengan Pemilu Presiden berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya.
Jakarta
23-30° C
Bandung
dung MK Jakarta, Kamis (23/1). Mahkamah menyatakan pe nyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan serentak lebih efisien. Biaya pe milu dipastikan lebih hemat. Pe milu serentak juga mengurangi pemborosan waktu dan konflik. Menurut Mahkamah, hingga kini praktik ketatanegaraan Pil pres setelah Pileg ternyata tidak mampu menjadi alat transfor masi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki dan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasar kan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, terutama antara DPR dan pre siden tidak berjalan baik. “Norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pileg telah nyata tidak sesuai semangat UUD
22-29° C
Semarang
24-31° C
Yogyakarta
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
JAKARTA (HN) M a h k a m a h Konstitusi (MK) akhirnya me ngabulkan tuntutan Koalisi Ma syarakat Sipil untuk Pemilu agar Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di lakukan serentak. Namun, pu tusan tersebut baru berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dalam amar putusan, mah kamah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pe milu Presiden dan Wakil Presiden yang menyebut pelaksanaan Pil pres tiga bulan setelah Pileg. “Amar putusan dalam angka 1 itu berlaku untuk penyelenggara an Pemilu 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di ruang Sidang Pleno Ge
PLUS-MINUS PEMILU SERENTAK KELEBIHAN Dari aspek dana, menghemat biaya pemilu. Banyak pilihan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik pada akhirnya tidak laku, gaungnya kalah dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Koalisi bisa menghilangkan transaksi pragmatis. Koalisi memiliki visi dan platfrom jauh lebih solid. KEKURANGAN Ada semacam personifikasi para pimpinan partai politik yang mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Aspek kepartaian lemah.
1945 dan makna pemilu yang di maksud Pasal 22E ayat (1), (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi. Dari sisi original intent dan penafsiran sistematik makna asli para perumus perubahan UUD 22-31° C
Surabaya
24-31° C
1945 disimpulkan, penyelenggara an Pilpres serentak dengan Pileg secara tegas dikemukakan anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR Slamet Effendy Yusuf. “...Yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil pre siden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.” “Dari sudut pandang original intent penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visi oner mekanisme penyelenggaraan Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pileg sesuai Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.” Mahkamah menyatakan semua tahapan dan persiap an teknis pelaksanaan Pemilu 2014 telah berjalan mendekati pelaksanaan. Seluruh ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan, baik Pilpres maupun Pileg telah dibuat dan diimplementasikan
Denpasar
25-31° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
sedemikian rupa. Dengan begitu, apabila Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres dan ketentuan lain yang berkait an tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputus harus diberlakukan segera setelah diucapkan, tahap an Pemilu 2014 yang kini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, dan akan kehilangan dasar hukum. “Hal demikian dapat menye babkan pelaksanaan pemilihan umum 2014 mengalami kekacau an dan menimbulkan ketidak pastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Fadlil Sebagai pemohon, Effendi Gazali bersyukur atas putusan ini. Dia menyambut baik putusan mahkamah yang telah menempat kan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan golong an. “Ini merupakan kemenangan rakyat,” ujarnya. l HERMAN SINA » Berita Terkait di A2 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah