Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 24 JANUARI 2014 | Nomor 142 Tahun I

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

KACAMATA & PETUALANGAN »C25

Penjualan Properti Menurun

Hello Again Kalah di Austria, cambuk untuk kembali melangkah dengan kepala tegak. »B17

A

»A7

NASIONAL H A R I A N

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Bermalam di Posko Pengungsi Sinabung

ANTARA | ABROR | HO

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) bersama sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di Posko Pengungsian, Kaban Jahe, Sumatera Utara, Kamis (23/1). Presiden menginap di tenda tersebut dalam rangka meninjau pengungsi erupsi Gunung Sinabung. Dalam kesempatan tersebut presiden berdoa, mencicipi kue, dan membeli kerajinan tangan buatan pengungsi serta berdialog dan main pingpong dengan pengungsi. » Berita di Halaman A14

“Ini Kemenangan Rakyat” Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan Pemilu Legislatif serentak dengan Pemilu Presiden berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya.

Jakarta

23-30° C

Bandung

dung MK Jakarta, Kamis (23/1). Mahkamah menyatakan pe­ nyelenggaraan Pilpres dan Pe­milu Anggota Lembaga Perwakilan serentak lebih efisien. Biaya pe­ milu dipastikan lebih hemat. Pe­ milu serentak juga mengurangi pemborosan waktu dan konflik. Menurut Mahkamah, hingga kini praktik ketatanegaraan Pil­ pres setelah Pileg ternyata tidak mampu menjadi alat transfor­ masi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki dan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasar­ kan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, terutama antara DPR dan pre­ siden tidak berjalan baik. “Norma pelaksanaan Pilpres yang dilakukan setelah Pileg telah nyata tidak sesuai semangat UUD

22-29° C

Semarang

24-31° C

Yogyakarta

HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO

JAKARTA (HN) M a h k a m a h Konstitusi (MK) akhirnya me­ nga­bulkan tuntutan Koalisi Ma­ syarakat Sipil untuk Pemilu agar Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) di­ lakukan serentak. Namun, pu­ tus­an tersebut baru berlaku pada Pemilu 2019 dan selanjutnya. Dalam amar putusan, mah­ kamah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pe­ milu Presiden dan Wakil Pre­siden yang menyebut pelaksanaan Pil­ pres tiga bulan setelah Pileg. “Amar putusan dalam angka 1 itu berlaku untuk penyelenggara­ an Pemilu 2019 dan pemilihan umum seterusnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di ruang Sidang Pleno Ge­

PLUS-MINUS PEMILU SERENTAK KELEBIHAN Dari aspek dana, menghemat biaya pemilu. Banyak pilihan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik pada akhirnya tidak laku, gaungnya kalah dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Koalisi bisa menghilangkan transaksi pragmatis. Koalisi memiliki visi dan platfrom jauh lebih solid. KEKURANGAN Ada semacam personifikasi para pimpinan partai politik yang mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Aspek kepartaian lemah.

1945 dan makna pemilu yang di­ maksud Pasal 22E ayat (1), (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945,” ujar Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi. Dari sisi original intent dan penafsiran sistematik makna asli para perumus perubahan UUD 22-31° C

Surabaya

24-31° C

1945 disimpulkan, penyelenggara­ an Pilpres serentak dengan Pileg secara tegas dikemukakan anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR Slamet ­Effendy Yusuf. “...Yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil pre­ siden, dan DPRD. Jadi, di­letakkan dalam satu rezim pemilu.” “Dari sudut pandang original intent penyusun perubahan UUD 1945 telah terdapat gambaran visi­ oner mekanisme penyelenggara­an Pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan Pileg sesuai Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dan penafsiran sistematis Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.” Mahkamah menyatakan semua tahapan dan persiap­ an teknis pelaksanaan Pemilu 2014 telah berjalan mendekati pelaksanaan. Seluruh ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan, baik Pilpres maupun Pileg telah dibuat dan diimplementasikan

Denpasar

25-31° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

sedemikian rupa. Dengan begitu, apabila Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres dan ketentuan lain yang berkait­ an tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres yang akan diputus harus diberlakukan segera setelah diucapkan, tahap­ an Pemilu 2014 yang kini telah dan sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat, dan akan kehilangan dasar hukum. “Hal demikian dapat menye­ babkan pelaksanaan pemilihan umum 2014 mengalami kekacau­ an dan menimbulkan ketidak­ pastian hukum yang justru tidak dikehendaki karena bertentangan dengan UUD 1945,” ujar Fadlil Sebagai pemohon, Effendi Gazali bersyukur atas putusan ini. Dia menyambut baik putusan mahkamah yang telah menempat­ kan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan golong­ an. “Ini merupakan kemenangan rakyat,” ujarnya. l HERMAN SINA » Berita Terkait di A2 Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.