Harian Nasional

Page 1

RABU, 24 JUNI 2015 | Nomor 626 Tahun II

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

CHILE vs URUGUAY

Terbaik Amerika Latin

Ayah, Yuk Berkomunikasi dengan Buah Hati

»B17

»C25

Quality Food Products

Kami adalah mitra usaha terbaik anda. Ka Bakery Freshly Baked PProduct r setiap hari kaya akan gizi & hygienis.

Jl. Imam Bonjol No. 9 Panunggangan Barat Karawaci Tangerang , kode pos 15139

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Dana Aspirasi Bisa Digagalkan Pemerintah disarankan tak mengakomodasi usulan DPR itu dalam RAPBN.

JOHAN BUDI WAKIL KETUA KPK

ANTARA | YUDHI MAHATMA

JAKARTA (HN) Keputusan DPR mengesahkan Usulan Program Pembangunan Dana Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi masih bisa digagalkan. Menurut peneliti senior dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, pemerintah dapat mementahkan usulan tersebut dengan tidak mengakomodasinya dalam RAPBN. “Saya kira masih mungkin (dana aspirasi) digagalkan jika pemerintah tak mengakomodasi rencana DPR itu dalam RAPBN,” katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (23/6). Apalagi, sikap penolakan telah disuarakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Karena itu, ia menyarankan, pemerintah sebaiknya mengambil sikap serupa PDI-P. “Jika pemerintah tak mengakomodasi dana aspirasi dalam RAPBN, maka sudah pasti pembahasannya tak akan dilakukan. DPR tak punya hak mengajukan program baru dalam pembahasan RAPBN. Karena DPR sekadar membahas dan menyetujui apa yang diajukan pemerintah,” tuturnya. Lucius menilai, dalam usulan penambahan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk satu anggota DPR per tahunnya itu banyak mengandung kelemahan. Pertama, DPR terkesan terburu-buru dalam melakukan pengesahan. “Pengesahan dana aspirasi

KPK menyarankan untuk lebih dulu dimatangkan (dana aspirasi) agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sebab potensi korupsinya besar.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (tengah) didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) menerima laporan dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kanan) tentang keputusan peraturan dana aspirasi dalam sidang paripurna, Jakarta, Selasa (23/6).

mengungkap misi tersembunyi. Ketergesaan (pengesahan) itu tampak dalam rencana DPR untuk mengeksekusi program mulai Juli. Ada apa sehingga rencana yang masih menjadi polemik ini dipaksakan untuk dieksekusi pada Juli?” ujarnya. Kelemahan kedua terlihat dari sikap DPR yang sudah memasukkan jumlah alokasi anggaran. Padahal, DPR belum menjelaskan secara rasional terkait peruntukan program. “Model perencanaan pembangunan seperti ini sangat rawan dikorupsi ketika anggaran mendahului program yang dikerjakan,” kata Lucius. Selain itu, lanjutnya, usulan DPR yang dimaknai sebagai

bentuk akomodasi kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan, seperti jalan raya dan rumah ibadah, telah dilakukan pemerintah melalui skema APBN. “Lalu kalau DPR juga mengambil lahan kerja yang sama melalui program pembangunan dapil, mudah untuk menduga potensi pembancakan anggaran yang bisa dilakukan melalui kongkalingkong DPR,” tuturnya. Sekjen FITRA Yenny Sucipto khawatir usulan dana aspirasi sekadar memenuhi kepentingan segelintir kelompok. Hal itu, kata dia, terlihat dari beda sikap sejumlah fraksi di parlemen. Karena itu, upaya penggagalan masih bisa dilakukan peme-

rintah. Menurutnya, dalam UU MD3, DPR tak memiliki hak mengelola atau menyusuan RAPBN, melainkan hanya mengusulkan. Peneliti Lembaga Kajian Demokrasi dan HAM (Demos) Anton Pradjasto mengatakan, pengesahan dana aspirasi menunjukkan sikap arogansi DPR. “Lembaga negara seperti Komnas Perempuan, Komnas Anak, atau LPSK saja mendapat di bawah Rp 20 miliar,” katanya. Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, keberadaan dana aspirasi justru membuka peluang korupsi. Karena itu, komisi antirasuah tak memberikan rekomendasi kepada DPR untuk melanjutkan program tersebut.

Pengesahan dana aspirasi mengungkap misi tersembunyi. Ketergesaan tampak dalam rencana DPR mengeksekusi program mulai Juli. Ada apa sehingga rencana yang masih menjadi polemik ini dipaksakan? LUCIUS KARUS PENELITI FORMAPPI

“KPK menyarankan untuk lebih dulu dimatangkan (dana aspirasi) agar tidak terjadi penyalahgunaan. Sebab potensi korupsinya besar,” tuturnya. Komisioner KPK Zulkarnain khawatir dana aspirasi yang diusulkan DPR tumpang-tindih dengan program lain yang lebih dulu dilakukan pemerintah. Selain itu, ia mengingatkan, dana aspirasi juga memiliki kerentanan terjadinya praktik rasuah. O REZA | NURUL | EKO | TARI

» Berita Terkait di Halaman A2

IMSAKIYAH RAMADHAN 1436 H | 24 JUNI 2015 JAKARTA & SEKITARNYA Imsyak 04.31 Subuh 04.40 Dhuhur 11.58 Ashar 15.19 Magrib 17.51 Isya 19.05

SURABAYA & SEKITARNYA Imsyak 04.09 Subuh 04.19 Dhuhur 11.34 Ashar 14.54 Magrib 17.25 Isya 18.39

MEDAN & SEKITARNYA Imsyak 04.45 Subuh 04.55 Dhuhur 12.31 Ashar 15.57 Magrib 18.40 Isya 19.55

MAKASSAR & SEKITARNYA Imsyak 04.38 Subuh 04.48 Dhuhur 12.08 Ashar 15.29 Magrib 18.02 Isya 19.16

BALIKPAPAN & SEKITARNYA Imsyak 04.42 Subuh 04.51 Dhuhur 12.18 Ashar 15.42 Magrib 18.19 Isya 19.33

MANADO & SEKITARNYA Imsyak 04.05 Subuh 04.14 Dhuhur 11.46 Ashar 15.11 Magrib 17.52 Isya 19.06

JAYAPURA & SEKITARNYA Imsyak 04.12 Subuh 04.22 Dhuhur 11.46 Ashar 15.09 Magrib 17.44 Isya 18.58 Sumber: Kementerian Agama RI

Jakarta

24-33°C

Bandung

23-33°°C

Semarang

23-34°C

Yogyakarta

20-31°C

Surabaya

23-34°C

Denpasar

23-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.