JUMAT, 24 JUNI 2016 | Nomor 921 Tahun III
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
FASHION
A
GAYA SIMPEL TAS SELEMPANG »C25
» ULASAN LENGKAP B13-B23
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
China Akui Kedaulatan RI di Natuna
PERSETUJUAN CALON KAPOLRI Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (23/6). Seluruh fraksi di komisi hukum menyetujui Tito sebagai Kepala Polri menggantikan Badrodin Haiti. >> Berita di Halaman A2
Menteri Luar Negeri dapat menyampaikan pesan bahwa pemerintah akan mengevaluasi posisi Indonesia sebagai mediator dalam konflik kepulauan di Laut China Selatan jika penangkapan ikan tanpa izin terus dilakukan. ANTARA | FILES
JAKARTA (HN) Konflik klaim kepemilikan perairan Natuna yang dilakukan oleh China mulai menjejak penyelesaian. Negara tirai bambu menolak konfrontasi, termasuk memastikan tak pernah terlibat sengketa teritorial dengan Indonesia. Keterangan itu disuarakan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying, seperti dikutip dari AFP, Kamis (23/6). Menurut Hua, China tak pernah menyatakan kepemilikan kepulauan di Laut China Selatan. China, sambungnya, menghormati kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna. Namun, Hua tak menyangkal bahwa kedua negara terlibat overlapping claims—tumpang tindih— terkait penentuan batas maritim atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kondisi itu terjadi di beberapa wilayah perairan di Laut China Selatan. Penentuan batas ini menyangkut hak masing-masing negara untuk mengeksplorasi kekayaan alam di areal tersebut. Memberikan respons terkait konflik, Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas di perairan Natuna. Rapat dilakukan di atas KRI Imam Bonjol. Kehadiran Jokowi, Joko Widodo biasa disapa, menjadi penegasan bahwa Natuna merupakan miliki NKRI. Guna meniadakan klaim, Presiden meminta ekonomi di Pulai Natuna dikembangkan. Pengembangan, imbaunya, terkait perikanan dan migas. “Ekonomi dan masalah kedaulatan, itu saja,” tuturnya di Natuna, Kepulauan Riau. Pengembangan ekonomi di Natuna dinilai realistis. Apalagi, Natuna merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kam-
HIKMAHANTO JUWANA PAKAR HUKUM INTERNASIONAL UI
boja. Natuna juga menjadi jalur utama pelayaran laut dunia. Pengembangan Natuna diyakini sejalan dengan rencana pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Jadi tidak ada (yang) mengganggu stabilitas keamanan kawasan,” jelas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden, menurut Luhut, juga berencana mengalihkan ribuan kapal nelayan yang berlokasi di dekat Jawa untuk mencari ikan di Natuna. “Ada pikiran Presiden untuk mengalihkan hampir 6.000 kapal nelayan di dekat Jawa yang sudah crowded untuk bisa main di sini (Natuna), daripada orang lain yang main,” katanya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menuturkan, per-
kembangan wilayah terluar selalu menjadi prioritas, termasuk menjaga kedaulatan negara. “Kali ini, perhatian Presiden ada di Pulau Natuna,” tuturnya. Terkait pengembangan ekonomi Natuna di dua sektor, perikanan dan migas, Retno telah berkomunikasi dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Diketahui bahwa di perairan sekitar Natuna terdapat 16 blok migas. “Lima blok migas sudah berproduksi, dan 11 blok sedang bereksplorasi,” jelasnya. Ihwal sektor perikanan, menurut Rento, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membangun sentra kelautan dan perikanan secara terpadu. Tak sekadar menyentuh dua sektor, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga berencana mengembangkan pertahanan di wilayah Natuna. Wacana tersebut telah mendapat persetujuan DPR. Bahkan, parlemen menyarankan Natuna segera dijadikan pangkalan militer. Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, pemerintah Indonesia harus terus menyuarakan protes kepada China, imbas penangkapan ikan secara ilegal di ZEE Indonesia. Pemerintah China, menurut dia, seperti memfasilitasi nelayan untuk menangkap ikan, termasuk mengerahkan kapal penjaga kapal yang melebihi laut teritorial China. “Menteri Luar Negeri dapat menyampaikan pesan bahwa pemerintah akan mengevaluasi posisi Indonesia sebagai mediator dalam konflik kepulauan di Laut China Selatan jika penangkapan ikan tanpa izin terus dilakukan.” O DEVY LUBIS | A REZA | ARIA TRIYUDHA
IMSAKIYAH RAMADHAN 1437 H | 24 JUNI 2016 JAKARTA & SEKITARNYA Imsak 04.30 Subuh 04.40 Maghrib 17.51
SURABAYA & SEKITARNYA Imsak 04.09 Subuh 04.19 Maghrib 17.25
MEDAN & SEKITARNYA Imsak 04.45 Subuh 04.55 Maghrib 18.40
MAKASSAR & SEKITARNYA Imsak 04.38 Subuh 04.48 Maghrib 18.02
BALIKPAPAN & SEKITARNYA Imsak 04.41 Subuh 04.51 Maghrib 18.19
MANADO & SEKITARNYA Imsak 04.04 Subuh 04.14 Maghrib 17.52
JAYAPURA & SEKITARNYA Imsak 04.12 Subuh 04.22 Maghrib 17.44 Sumber: Kementerian Agama RI
Jakarta
24-33°C
Bandung
21-29°C
Semarang
:25-32°C
Yogyakarta
24-33°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG