Harian Nasional

Page 1

SENIN, 24 MARET 2014 | Nomor 200 Tahun I

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

DI BALIK TATO ORANG DAYAK

Ekspresi Syukur

Pengusaha Menanti Kebijakan Capres

»C25

A

LUAPAN BAH Lima gol mantapCity sebagai tim paling produktif

»A7

»B17

HARIAN NASIONAL | TEGUH INDRA

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

PPP Dukung Prabowo Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (depan, tiga dari kanan) dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (tiga dari kiri), mengepalkan tangan bersama para pengurus Gerindra dan PPP saat kampanye terbuka Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Minggu (23/3). Suryadharma menyatakan PPP mendukung Prabowo sebagai Calon Presiden RI periode 2014-2019.

Eksploitasi Anak Mengkhawatirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan sedikitnya 40 anak di berbagai panti asuhan di Jakarta dipergunakan sebagai alat kampanye. JAKARTA (HN) Eksploitasi terhadap anak dalam kampanye jelang Pemilu 2014 semakin mengkhawatirkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan sedikitnya 40 anak yang tersebar di berbagai panti asuhan di Jakarta dipergunakan sebagai alat kampanye. “Ini dugaan pelanggaran kampanye oleh peserta pemilu yang sudah sangat mengkhawatirkan,” kata Ketua KPAI Susanto kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (23/3). Menurut Susanto, KPAI berkoordinasi dengan Panwaslu Jakarta Selatan guna menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai adanya dugaan keterlibatan anak panti asuhan yang Jakarta

23-32° C

Bandung

dijadikan alat kampanye oleh peserta pemilu itu.“Sejauh ini, panwanslu secara aktif menyampaikan kepada KPAI mengenai keterlibatan anak dalam pemilu. Kami sangat mengapresiasi langkah Panwanslu,” ujarnya. Susanto mengatakan, KPAI berharap Panwaslu menindak tegas peserta pemilu yang telah melibatkan anak-anak dalam berkampanye. “Apalagi mengeksploitasi anak panti asuhan sebagai langkah kampanye untuk mengundang empati masyarakat,” katanya. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menyayangkan adanya kasus mobilisasi 40 anak dari panti asuhan dalam

22-31° C

Semarang

24-32° C

Yogyakarta

kampanye. Menurut dia, hal itu sudah melanggar aturan kampanye berdasarkan Pasal 15 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Undang-undang itu mengatur setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Penyalahgunaan anak dalam kampanye terancam hukuman paling lama lima tahun dan denda Rp 500 juta sesuai Pasal 87,” katanya. Dia mengatakan mobilisasi anak yang dianggap parpol sebagai pembelajaran dalam demokrasi merupakan hal salah. Apalagi, selama ini kampanye menjadi ajang mengejek dan mencerca satu sama lain. “Ini sama saja mengajarkan politik kekerasaan kepada anak. Pendidikan harus dimulai dari rumah,” ujar Arist. Psikolog Anak Universitas Widya Mandala Surabaya Ratna Yudhawati berpendapat, cara berpikir anak masih konkret. Ke23-32° C

Surabaya

24-33° C

Denpasar

tika para caleg atau parpol memperagakan cara-cara kampanye yang buruk misalnya membagikan uang, hal itu menjadikan anak memiliki gambaran bahwa dunia politik seperti itu. “Anak-anak masih dalam masa berpikir konkrit. Kampanye dengan cara mebagi-bagikan uang kepada anak, bukan edukasi bagi anak,” ujarnya. Dia mengatakan seperti itu berkait dengan adanya peserta pemilu yang membagi-bagikan uang kepada anak saat kampanye di Jakarta. Kendati demikian, menurut Yudha, bila para caleg mendatangi langsung ke panti asuhan di daerah pemilihannya dengan menyosialisasikan program yang sesuai dengan kebutuhan anak, hal itu sah dilakukan. “Misalnya bagaimana soal mempelajari matematika atau mata pelajaran lain dengan mudah dan menyenangkan, itu tidak masalah. Berbeda kalau mereka 25-33° C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

melibatkan anak dalam kampanye terbuka bersama orangtua atau orang dewasa, itu eksploitasi namanya,” kata Yudha. Anggota Divisi Peranan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta M Jufri menuturkan, pihaknya sampai saat ini belum mendapatkan laporan Panwaslu Jakarta Selatan dan KPAI terkait pelibatan 40 anak panti asuhan dalam kampanye. Bawaslu DKI hanya bisa mengenakan kepada pelaku pelanggaran dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, teguran, dan larangan berkampanye. “KPAI sebenarnya bisa juga memproses mobilisasi anak panti asuhan ke ranah pidana,” katanya. Jufri pun mengimbau kepada parpol untuk tetap berkomitmen untuk tidak melibatkan anak dalam kampanye. “Masa anak adalah masa bermain, bukan berpolitik,” ujarnya. O TSULIS A ZAHRI | CATUR NUGROHO Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.