SELASA, 24 MEI 2016 | Nomor 894 Tahun III
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
SOLUSI ATASI PENGANGGURAN MINIM
AMUNISI SANG JURNALIS
»A3
»C17
A
» B9 DINAMIS DAN MENCERAHKAN
3.000 Perda Hambat Investasi
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
Rencana penghapusan peraturan daerah bermasalah diyakini membuat pengusaha lokal untung.
KEMACETAN PANJANG IMBAS HUJAN Hujan yang mengguyur sejumlah kawasan di Ibu Kota membuat beberapa jalan tergenang air. Kondisi tersebut berimbas kemacetan panjang seperti yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (23/5). » Berita di Halaman A5
Jakarta
24-33°C
Bandung
21-29°C
Semarang
25-32°C
Yogyakarta
24-33°C
Surabaya
YOGYAKARTA (HN) Komitmen pemerintah membuka sekat-sekat investasi melalui penghapusan peraturan daerah (perda) diapresiasi. Dari hasil pendataan, kata Presiden Joko Widodo, sedikitnya 3.000 perda perlu dihapuskan lantaran menghambat kemudahan berusaha dan investasi. Bahkan Jokowi, Joko Widodo biasa disapa, menargetkan penghapusan dilakukan sebelum Juli 2016. Penghapusan disarankan segera dilakukan tanpa terlebih dulu dilakukan kajian. “Sekitar 3.000 perda harus dihapuskan, tidak perlu dikaji. Saya perintahkan Menteri Dalam Negeri untuk menghapus maksimal Juli nanti,” tutur Jokowi di Yogyakarta, Senin (23/5), seperti dikutip Antara. Menurut Presiden, jika peraturanperaturan tersebut justru menjadi penyekat dari arus investasi dan berusaha, “Langsung dihapus. Kalau masih bisa direvisi, tidak perlu menerbitkan UU baru.” Dari hasil evaluasi, indeks daya saing Indonesia tidak beranjak kompetitif. Penyebabnya, kata Jokowi, karena perombakan secara besar-besaran terhadap keberadaan peraturan yang menjadi penghambat tidak dilakukan. Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani menilai ada banyak perda yang dipaksakan atau dibuat-buat. Alhasil, rencana pemangkasan perda yang justru menghambat investasi dianggap akan menguntungkan penguasaha domestik. “Kami melihat ada banyak perda yang menghambat, terutama yang menyangkut beban biaya. Dalam pelaksanaannya menimbulkan beban tambahan. Ini sangat mengganggu,” katanya kepada HARIAN NASIONAL. Menurut Hariyadi, Surat Izin Gangguan atau Hinderordonnantie (HO) juga membuat sekat. Selain itu ia juga mencontohkan Sertifikasi Operator Diesel (Genset). “Genset itu ibarat mobil yang rutin dipakai. Kalau disertifikasi, tidak ada relevansinya dan menambah biaya. Jadi tidak perlu,” ujarnya. Perda lain yang disarankan untuk dihapus yakni terkait dana sosial perusahaan atau CSR. Meski telah dimuat dalam UU Perusahaan Terbuka, aturan masih dimanfaatkan daerah melalui perda. “Perda 26-35°C
Denpasar
26-35°C
Hujan Lebat
ikut campur tangan, bahkan di Karawang minta 2,5 persen,” ungkapnya. Alhasil, rencana penghapusan perda yang menghambat arus investasi dinilai tak hanya membawa keuntungan bagi pengusaha domestik, menurut Hariyadi, turut menguatkan daya saing. Penghapusan juga dapat mendorong investasi asing langsung masuk ke Tanah Air. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, masih tumpang tindihnya perda justru menghambat arus investasi. Meski rencana penghapusan diapresiasi, ia mempertanyakan, “Siapa yang akan mengeksekusinya jika dihapus? Ini berkali-kali sudah dibahas.”
PEMBATALAN PERDA KEMENDAGRI Tahap I
1.126
Tahap II
750
KEPALA DAERAH Tahap I
777
Tahap II
490
TOTAL
3.143 Sumber: Kementerian Dalam Negeri
Menurut Enny, penghapusan perda tak bisa dilakukan tanpa melalui koordinasi pihak terlibat. Pemerintah, ia menyarankan, harus membentuk tim yang dapat memverifikasi dan melakukan harmonisasi peraturan. Selain itu, pemerintah dianjurkan untuk membuat prosedur sederhana yang bisa dimasukkan dalam paket-paket kebijakan investasi. “Nanti yang berlaku menggunakan aturan investasi baru, sehingga aturan lama yang tak sesuai dengan aturan baru tidak akan berlaku. Tapi ini harus ada terobosan hukumnya dulu,” imbaunya. Pemerintah juga disarankan memiliki komitmen guna mengharmonisasikan perda yang ada di seluruh provinsi. “Jangan sampai perda di masing-masing provinsi berbeda, sehingga menyulitkan pengusaha (untuk) berinvestasi,” tuturnya. O INTAN NIRMALA SARI | WAHYU NUGROHO Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG