Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 24 NOVEMBER 2016 | Nomor 1040 Tahun IV

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

MAN UNITED vs FEYENOORD

LIFESTYLE

FINAL TERPAKSA

RUMAH ALA PAK TANI

»B17

»C25

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

BILATERAL RI-KERAJAAN BELANDA

AFP | ADEK BERRY

Presiden Indonesia Joko Widodo berbicara dengan Perdana Menteri Kerajaan Belanda Mark Rutte (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/11). Perdana Menteri Rutte bersama delegasi dan sejumlah pemimpin perusahaan Belanda berkunjung ke Indonesia membahas kerja sama bilateral di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, infrastruktur, lingkungan dan kemaritiman, serta pengelolaan air. >> Berita di Halaman A2, A7

JAKARTA (HN) Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi menyasar sektor pajak, menangkap Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno, diyakini sekadar memberikan efek kejut. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam optimistis OTT tak memengaruhi program pengampunan pajak (tax amnesty), termasuk mengganggu penerimaan pajak pada 2017. Alhasil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), diharapkan Darussalam, mampu mengelola sektor pajak. “OTT juga tidak menggambarkan kondisi orang (pegawai) DJP secara keseluruhan,” kata kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Rabu (23/11). Kendati pendek, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai OTT KPK akan memengaruhi upaya pemerintah mereformasi birokrasi. Di sektor pajak, menurut Bhima, OTT bisa

berdampak penurunan tebusan. “Tapi ini hanya jangka pendek.” Agar tak memanjang, ia menyarankan Kementerian Keuangan dan DJP mengavaluasi remunerasi pegawai pajak, mengingat kenaikan pendapatan belum berdampak pada peningkatan kinerja. “Remunerasi perlu di-review kembali. Ini penyakit turunan, sehingga perlu ada peningkatan evaluasi dari sisi internal Kemenkeu dan DJP. Caranya bisa dengan pengawasan lewat CCTV, pelatihan, saling mengawasai internal, meskipun kita lihat ruang untuk korupsi,” imbaunya. Menurut Bhima, whistle blowing yang menjadi bagian dari instrumen pengamanan belum dibenahi. Kementerian Keuangan, sambungnya, perlu mereformasi birokrasi dan mengimplementasikan konsep pengawasan lebih dalam dan serius. Sekjen FITRA Yenny Sucipto menyatakan, OTT KPK menunjukkan sistem pengelolaan pajak di Kementerian Keuangan belum terbangun, termasuk masih lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya membuka ru-

BUKTI KOMITMEN KPK KIAN NYATA » Jakarta

23-34°C

Bandung

20-30°C

A4

Semarang

ang untuk melakukan praktik rasuah. Tanpa pembenahan, Yenny khawatir dapat memengaruhi implementasi tax amnesty. Pembenahan juga diharapkan menyentuh sumber daya manusia. Caranya, kata Yenny, dengan memonitoring dan mengevaluasi kinerja seluruh pegawai. Kementerian Keuangan, juga disarankan membangun transparansi dan akuntabilitas. “(OTT) Akan berdampak signifikan (terhadap tax amnesty) jika sistem tidak dibangun sesegera mungkin.” Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengatakan, OTT KPK bisa menjadi pintu masuk untuk membenahi sektor perpajakan. Karena itu, ia menilai evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melakukan reformasi perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan sistem yang terbentuk saat ini telah cukup mengawasi dan menindak celah korupsi. “Kalau terbukti, dilepaskan dari posisinya. Kami lihat dari unitnya, apakah ada polapola yang sama. Kami sudah lakukan, seperti beberapa fung-

ANTISIPASI BENCANA DENGAN BAMBU » 22-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Kami minta profil aparat-aparat yang punya tingkah laku dan kecenderungan yang dianggap mencurigakan. ANTARA | FILES

OTT KPK diyakini tak memengaruhi penerimaan pajak.

SRI MULYANI MENTERI KEUANGAN

si yang punya kerawanan. Bahkan ada informasi atau masukan dari masyarakat akan kami tindaklanjuti,” tuturnya. Saat ini, menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan tak lagi menunggu bukti untuk mengambil tindakan, bahkan melakukan tangkap tangan. “Kami minta profil aparat-aparat yang punya tingkah laku dan kecenderungan yang dianggap mencurigakan.”

A13

Denpasar

Terkait program tax amnesty, Sri Mulyani optimistis OTT tidak akan memengaruhi penerimaan pajak. “Sebagian besar (SDM) punya komitmen. Semakin cepat dibersihkan akan semakin baik.” Ihwal penanganan perkara, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan penyidikan masih fokus pada peran Handang. Kendati begitu, sambungnya, potensi keterlibatan pihak lain tetap dimungkinkan. “Bisa saja. Tapi untuk sementara ini kami fokus pada OTT,” kata Basaria. Apalagi, uang Rp 1,9 miliar yang diterima Hendang diduga berasal dari Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Ras Rajamohanan Nain —terkait surat keterangan bebas pajak impor— merupakan pemberian awal dari komitmen fee mencapai Rp 6 miliar. “Sudah banyak data untuk bisa dikembangkan,” sambung Basaria. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, penetapan tersangka baru menyasar Hendang dan Ras Rajamohan. Kendati demikian, penyidik masih terus melakukan pendalaman. O INTAN NIRMALA SARI | TARI OKTAVIANI

ALEPPO IBARAT RUMAH JAGAL » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A15 Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.