KAMIS, 24 OKTOBER 2013 | Nomor 54 Tahun I US$ GB£ EU€ JP¥ SIN$ AUS$ RM RMB
11.314 18.382 15.601 115 9.162 11.024 3.593 1.845
sumber: www.bi.go.id
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Wisata Malam di Ketinggian
KURS MATA UANG
TORRNADO
Torres merasa semakin tajam dari hari ke hari. »B17
A
»C25
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
309 Kepala Daerah Bermasalah
REUTERS | JOHN STILLWELL | POOL
Ketua MPR: Situasi ini sudah merupakan lampu kuning.
Pangeran William menggendong Pangeran George didampingi istrinya, Kate Middleton, saat pembaptisan, Rabu (23/10).
Pewaris Takhta Kerajaan Inggris Dibaptis TEPAT pukul 14.00 waktu London atau 21.00 WIB pada Rabu (23/10), Pangeran William dan istri, Kate Middleton, menyaksikan dimulainya upacara pembaptisan Pangeran George, putranya yang masih berumur 3 bulan, oleh Uskup Agung Canterbury Justim Welby di Chapel Royal St James’s Palace London. Di dalam kapel tidak banyak tamu yang hadir menyaksikan Pangeran George dibaptis Uskup Agung Welby dengan air dari Sungai Yordan. Hanya 21 orang yang terdiri atas keluarga Kerajaan Inggris, keluarga Kate, serta orang-orang dekat Duke dan Duchess of Cambridge (gelar William dan Kate). ‘’Ini acara keluarga, bukan kenegaraan,’’ ujar Clarissa Campbell, seja rawan spesialis kajian kerajaan di Anglia Ruskin University kepada Reuters. Meski dilangsungkan di ruangan tertutup, warga berdatangan di luar St James’s untuk me nyaksikan pembaptisan sang pangeran kecil pewaris takhta Kerajaan Inggris yang lahir pada 22 Juli 2013 itu. Lainnya menyaksikan lewat tayangan langsung televisi. Fotografer Jason Bell, 44 tahun, dipercaya mengabadikan momen penting ini. Dengan kameranya, Bell yang kesohor dengan foto-foto bintang rock dunia dan bintang Hollywood itu juga untuk kali pertama selama lebih dari 100 tahun terakhir membuat foto yang menampilkan empat generasi penguasa Kerajaan Inggris dan calon pewarisnya: Ratu Elizabeth, Pangeran Charles, William, dan George. Jakarta
24-34° C
Bandung
21-30° C
Semarang
24-34° C
Yogyakarta
23-32° C
Surabaya
26-37° C
sejumlah kepala daerah terjebak praktik Korupsi Kolusi dan Nepo tisme (KKN). Ini membuat kepala daerah tersandera para pemilik JAKARTA (HN) Otonomi daerah modal. Mereka membuat se melahirkan banyak kepala daerah jumlah proyek dengan cara yang yang tersandung masalah. Ketua melanggar hukum. MPR RI Drs H Sidarto Danu Penyebab lain, DPRD di ma subroto, SH menyebut saat ini sing-masing kota tidak menun berjumlah 309 orang. Tidak ha jukkan gelagat pengawasan. nya bupati dan wali kota, tapi juga Para wakil rakyat malah turut gubernur. mendukung dan menekan kepala Situasi ini, menurut dia, su daerah untuk korupsi. “Peng dah merupakan lampu kuning. awasan masyarakat juga minim. “Ini membuat keprihatinan kita Akhirnya peluang korupsi besar,” semua,” tuturnya ketika menjadi kata dia, Rabu (23/10). pembicara kunci pada seminar di Peniliti senior LIPI Siti Zuhro Auditorium Universitas Se belas menganggap maraknya pelang Maret Surakarta (UNS), Rabu garan hukum yang dilakukan (23/10), seperti dikutip Antara. kepala daerah karena tidak Kementerian Dalam Negeri adanya koordinasi antara peme (Kemendagri) mencatat, pekan rintah pusat, provinsi, dan kota. lalu 304 kepala daerah berma Ini penyebab terbesar maraknya salah. “Sekarang tambah lagi pelanggaran hukum yang dilaku menjadi 309,” ujar Dirjen Oto kan kepala daerah. nomi Daerah (Otda), Djoherman Dia mengakui, hubungan yang syah DJ melalui situs Kemendari. ditunjukkan pemerintah pusat, Menurut Djohermansyah, provinsi, dan kota, kini tidak har banyaknya kepala daerah yang monis. Dia menganggap ketiga bermasalah imbas dari mahalnya elemen ini tidak melakukan tugas biaya politik yang harus dikeluar pokok dan fungsi pengawasan. kan untuk memenangkan pemilu Karena itu, pelanggaran yang di kada. Setelah menang pun biaya lakukan kepala daerah menjadi belum putus karena ada ongkos mudah, seperti pengelolaan ang maintenance konstituen. “Akibat garan yang jauh dari harapan. nya, terjadilah penyimpangan- Pada penyebab lain, menurut penyimpangan,” tuturnya. Zuhro, sistem kepartaian seperti Selain banyak yang berma pemilihan kepala daerah secara salah dengan hukum, gugatan langsung dan menempatkan poli pemilukada juga tinggi. Dirjen tisi menjadi pejabat daerah. Dua Otda mencatat sejak tahun 2008 masalah itu, dianggap Zuhro hingga 7 Oktober 2013 ada 608 se bagai faktor penting karutgugatan pemilukada di Mah marutnya persoalan daerah. kamah Konstitusi. Dia tidak melihat permasala Peneliti Indonesia Corruption han yang menimpa ratusan ke Watch (ICW) Divisi Peng awasan pala daerah karena penerapan Pegawai Negeri Sipil dan Reforma otonomi daerah. “Mau sistem si Birokrasi, Ade Irawan menilai otoritarian pun peluangnya akan mahalnya biaya politik membuat sama,” katanya. l AHMAD REZA
Denpasar
25-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah