SENIN, 25 FEBRUARI 2019 | Nomor 1682 Tahun VI
A
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
BERITA UTAMA
TRAVEL & LIFESTYLE
AS JANJIKAN TINDAKAN NYATA DI VENEZUELA
MENGURAI SAMPAH MERAWAT KEHIDUPAN
» A2
» A11
DINAMIS DAN MENCERAHKAN Perppu dinilai sebagai salah satu solusi.
MENJEJAK
FINAL
Selebrasi Muhamad Lutfi Kamal Baharsjah (tengah) dan para pemain Timnas U-22 usai membobol gawang Timnas U-22 Vietnam pada laga semifinal Piala AFF U-22 di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, Kamboja, Minggu (24/2). Indonesia menang 1-0 dan melaju ke partai final melawan Thailand. >> Berita di Halaman B17
ANTARA | NYOMAN BUDHIANA
JAKARTA (HN) P e r s o a l a n logistik Pemilu 2019 begitu kompleks. Selain kerusakan surat suara dan kotak suara, kekurangan surat suara sebagai imbas dari terus bertambahnya daftar pemilih sudah dalam taraf mengkhawatirkan. “Perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) karena UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu belum menjawab persoalan itu,” kata Pengamat Politik dari Universitas Airlangga Surabaya Hari Fitrianto kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (24/2). Menurut Hari, uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memungkinkan ditempuh saat ini. Salah satunya, perlu waktu tidak sebentar untuk sampai pada keputusan final. “Perppu bisa dipikirkan untuk setidaknya mengamankan, misalnya, kotak suara yang terlanjur rusak sebagai acuan hukum,” ujar dia. Di sisi lain, dia memperingatkan KPU untuk tidak lagi gegabah membuat terobosan, misalnya penggunaan kotak suara berbahan karton dupleks. “Maksud KPU memudahkan distribusi, tetapi konsekuensinya kan bahan dengan material seperti itu cenderung ringkih,” kata Hari. Kini, kekhawatiran itu terbukti ketika kotak suara di sejumlah daerah mengalami kerusakan. Hari juga meminta, KPU tidak memaksakan diri. “Bila ada kotak suara berbahan aluminium, tidak ada salahnya digunakan. Yang berbahan karton itu sebagai suplemen saja supaya benar-benar bisa digunakan saat pencoblosan nanti,” ujar dia. Pengamat Pemilu Harminus Koto mengatakan, sudah diprediksi sejak awal, daftar pemilih yang belum juga tuntas hingga kini menjadi salah satu problem serius Pemilu 2019. Meskipun KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT)
SEBAGIAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA RUSAK
hasil perubahan kedua pada 18 Desember 2018, hingga kini masih terus terjadi perubahan daftar pemilih, khususnya untuk pemilih tambahan (DPTb) hingga Maret 2019. “Daftar pemilih yang tak kunjung selesai itu berdampak pada jumlah tempat pemungutan suara (TPS), keperluan logistik pemilu, penambahan personel (KPPS, pengawas TPS, dan saksi peserta pemilu), serta perubahan jadwal pendaftaran pemilih tambahan,” tutur mantan Ketua Bawaslu Jawa Barat itu. Sebelumnya, KPU RI mengklaim telah menuntaskan DPTb sebanyak 275.923 hingga 17
73.381 HONORER MENUNGGU HASIL TES P3K » Jakarta
24 - 31°C
Bandung
20 - 29°C
A4
Semarang
Februari 2019. Jumlah itu berdasarkan proses administrasi pindah memilih yang tersebar di 87.483 TPS di 30.118 desa atau kelurahan, 5.027 kecamatan, dan 496 kabupaten atau kota. KPU menyebut, jumlah DPTb itu masih mungkin bertambah meskipun tidak signifikan. Jatah surat suara bagi DPTb diperkirakan tak mencukupi di setiap TPS. Sebab, mengacu UU Pemilu, jatah surat suara cadangan di setiap TPS hanya 2 persen. Baik anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin maupun Rahmat Bagja tidak bersedia menjelaskan perkembangan terkini logistik Pemilu 2019. Mereka
ANCAMAN KEKURANGAN PANGAN DIWASPADAI » 24 - 33°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
MINGGU (10/2) Sebanyak 696 kotak surat suara rusak akibat terkena air hujan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. SABTU (23/2) Sebanyak 172 surat suara rusak di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. MINGGU (24/2) Sebanyak 18.980 surat suara untuk DPR RI dan 6.176 surat suara untuk DPRD Sulawesi Selatan rusak di Luwu Utara. Sebanyak 10 kotak suara dari 1.805 kotak suara rusak di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Di Pasaman Barat, Sumatera Barat, sekitar 99 kotak suara rusak setelah sebanyak 5.908 kotak suara yang diterima disortir. Sumber: KPUD Cirebon, KPUD Bangkalan, KPUD Luwu Utara, KPUD Mamuju Tengah, dan KPUD Pasaman Barat.
A5
Denpasar
beralasan, informasi tentang logistik tersebut sudah sering diberitakan. Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyayangkan tanggapan Bawaslu tersebut. Sebagai salah satu penyelenggara pemilu, Bawaslu seharusnya menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka. “Kok begitu? Seharusnya mereka memberikan informasi kepada media sebagai penyambung lidah masyarakat,” ujar dia. Sementara itu, tak seorang pun komisioner KPU menjawab HARIAN NASIONAL ketika dimintai konfirmasi mengenai polemik logistik pemilu yang tak kunjung usai itu. Menurut staf KPU, mereka sedang menggelar rapat teknis jelang debat putaran ketiga yang menampilkan cawapres nomor urut 01 dan 02. O TEGAR RIZQON ALFIAN | ESTI TRI PUSPARINI
WILAYAH BENGKALIS ALAMI KARHUTLA TERPARAH » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
A9 Cerah sumber: BMKG