Harian Nasional

Page 1

SELASA, 25 SEPTEMBER 2018 | Nomor 1562 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

INDONESIA 1-1 VIETNAM

SELEBRASI BUDAYA POP

“GARUDA ASIA” WAJIB MENANG

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

SOSIALISASI

APG 2018 Petugas kebersihan menyapu dekat baliho gold winner Para Powerlifting Ni Nengah Widiasih di Simpang Susun Semanggi, Jakarta, Senin (24/9). Panitia Pelaksana Indonesia Asian Para Games (INAPGOC) mulai memperkenalkan sejumlah atlet demi menyukseskan perhelatan olahraga Indonesia Asian Paragames (APG) pada 6 sampai 13 Oktober 2018 di Jakarta.

ANTARA | RIVAN AWAL LINGGA

JAKARTA (HN) Kemajuan sistem demokrasi Tanah Air (Indonesia) terus menuai apresiasi mayoritas masyarakat. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dirilis Senin (24/9) di Jakarta, kepuasan publik terhadap sistem (demokrasi) pemerintahan (saat ini) meningkat, mencapai 83 persen dari tahun sebelumnya yakni 76 persen. “83 responden setuju bahwa sistem demokrasi pemerintahan terus membaik (terbaik),” kata Peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi, kemarin. Kepuasan masyarakat terhadap jalannya demokrasi juga tinggi yaitu 73 persen dan hanya 20 persen menilai tidak puas. Naik dan turunnya kepuasan publik tergantung pada kinerja pemerintah dalam mendukung terwujudnya demokrasi. Sejauh ini publik menilai masih baik di tengah kondisi ekonomi, politik, dan hukum yang belum memuaskan. “Namun, angka itu masih di bawah dengan capaian Korea Selatan dan negara-negara di Eropa barat yaitu 87 persen. Kepuasan pada demokrasi cenderung naik mungkin karena momen pemilu,” ujarnya. Dalam riset LSI, persoalan korupsi dan intoleransi juga menjadi fokus. Secara umum, peningkatan terhadap sistem demokrasi tidak serta merta berlaku bagi DPR. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga parlemen masih cenderung rendah menyusul maraknya anggota dewan yang terlibat praktik korupsi dan dijerat pesakitan oleh KPK. “Persoalan intoleransi, LSI melihat adanya mobilitas partai politik (parpol). Salah satu gambaran terlihat ketika capres petahana Joko Widodo menarik Ma’ruf Amin sebagai cawapres. Akhirnya, parpol ikut ke dalam isu toleransi,” katanya. Peneliti LIPI Syamsudin Harris mengatakan, setelah 20 tahun Reformasi, Indonesia mengalami kemajuan. Mayoritas publik menyebut sistem demokrasi Tanah

Air tepat bagi rakyat dan terus jalan menuju ke arah yang benar. Itu tidak luput dari adanya kebebasan berpendapat serta perbaikan pada sistem politik sehingga berikan angin segar terhadap Indonesia. Namun, pemerintah patut meningkatkan kinerja karena persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme masih menghantui Reformasi. Berdasar survei Indo Barometer beberapa waktu lalu, lebih dari 35 persen responden menyebut tiga persoalan itu sebagai agenda utama Reformasi yang belum

PERAN ELITE SEJUKKAN MASSA PENTING » Jakarta

25-31°C

Bandung

20-30°C

A3

Semarang

ada perubahan signifikan. Ketua The Wahid Fondation Yeni Wahid berpendapat, jelang Pilpres 2019 harus ada sekat yang sehat terutama menyangkut demokrasi dan intoleransi yang kerap disalahpamahi banyak pihak. Jika intoleransi PELAKSANAAN SURVEI Pada 1-7 Agustus 2018 dengan populasi seluruh warga Negara Indonesia yang punya hak pilih. Jumlah responden 1.520. Melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih. Metode margin of error plus minus 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sumber: LSI

THAI LION AIR BUKA RUTE KE DHAKA » 22-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

A5

26-35°C

Denpasar

sudah meningkat, potensi konflik sesama warga berpeluang naik. “Ini yang harus dicegah. Gesekan antarwarga bisa ancam demokrasi,” ujar Yeni. Menurut Yeni, salah satu potensi yang bisa merusak pilpres damai adalah isu yang berkembang dari dua kubu pasangan calon (kandidat) itu sendiri. Isu pembentukan khilafah yang ingin dicapai capres Prabowo Subianto dan isu PKI yang dituduhkan kepada capres Joko Widodo sangat berpotensi merusak perdamaian pesta demokrasi nasional tahun depan. “Dua isu yang tidak berdasar ini perlu disikapi dengan kepala

dingin. Sebaiknya, kedua kubu capres-cawapres fokus pada kinerja dan program-program yang disusun untuk Indonesia lima tahun ke depan. Itu jelas jauh lebih baik,” katanya. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menilai, persoalan korupsi di Indonesia masih jadi perangkap sosial. Mereka yang berupaya menegakan kebenaran pun tidak dilayani oleh negara. “Contoh kasus Novel Baswedan. Beliau mengalami hal buruk ketika bertugas, tapi tidak ada sikap tegas dari pemerintah,” ujar Adnan Topan. Di sisi lain, sikap antikorupsi pemerintah masih diragukan karena masih banyak masyarakat yang harus berurusan dengan layanan publik bermasalah. Fakta di lapangan, tidak sedikit masyarakat harus membayar uang pelicin agar mudah mendapat pelayanan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat terkontaminasi, dan menganggap praktik seperti itu wajar. O TEGAR RIZQON ALFIAN

TEKANAN BIKIN SKENARIO POLITIK YAMEEN TAK JALAN » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.