KAMIS, 26 JANUARI 2017 | Nomor 1088 Tahun IV
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
BUPATI RAJA AMPAT APRESIASI WINGS AIR
BARCELONA vs REAL SOCIEDAD
»A7
»B9
A
MISI SUCI BARCA
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Inspektorat Daerah Diperkuat PETUGAS DARI PUSAT AKAN DITURUNKAN UNTUK MENGAWASI BIROKRASI DAERAH.
Pekerja mengamati tabung gas elpiji yang rusak dan cacat (rucat) di gudang tabung gas elpiji di kawasan Lempuyangan, Yogyakarta, Rabu (25/1). PT Pertamina berencana merelokasi tempat penampungan dan pengancuran tabung gas elpiji rucat ke daerah yang jauh dari permukiman warga, menyusul keluhan warga terhadap bau gas.
ANTARA | ANDREAS FITRI ATMOKO
JAKARTA (HN) Belum optimalnya inspektorat daerah melakukan pengawasan menjadi salah satu penyebab praktik rasuah kepala daerah kian terbuka. Sepanjang 2016, menukil laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasi tangkap tangan selalu dihuni kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, jumlah kepala daerah yang terjerat kasus rasuah kian bertambah. Beruntung, mata pisau KPK turut menyentuh kasus korupsi di pemerintahan daerah, seperti penyalahgunaan kewenangan dan jual-beli jabatan. Padahal, menurut Tjahjo, peran seharusnya dilakukan inspektorat daerah. Namun, fungsi tersebut belum dilakukan dengan baik. Alhasil, sambung Tjahjo, OTT KPK kerap menyentuh kepala daerah “Saya cukup intens mengawasi isu-isu ini (korupsi di daerah),” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (25/1). Untuk menutup celah praktik minor, termasuk meningkatkan fungsi pengawasan, Mendagri berencana menempatkan petugas inspektorat pusat ke daerah. Saat ini, jelas Tjahjo, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan lembaga terkait. Ihwal payung hukum, Tjahjo mengatakan bisa melalui
RELOKASI GUDANG GAS
peraturan pemerintah (PP). “Harus secepatnya ditarik ke pusat. Mekanismenya bisa melalui PP atau kami rancang dalam UU dan kami sampaikan ke DPR,” tutur Mendagri. Rencana penempatan petugas inspektorat pusat ke daerah, kata Tjahjo, telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Akhir Januari, ia melanjutkan, dilakukan pertemuan dengan sejumlah gubernur, termasuk DPRD, untuk mengonkretkan rencana. Penukaran petugas, Tjahjo meyakini, dapat membangun
tata kelola pemerintahan lebih efektif dan efisien, termasuk merampingkan birokrasi. “Target realisasinya tahun ini selesai.” Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menurut Tjahjo, akan bekerja sama dengan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan BPKP guna menguatkan sistem pengawasan. Selain meminimalisasi praktik rasuah di daerah, kerja sama juga untuk mendeteksi areal rawan korupsi. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, jual-beli jabatan dan praktik korupsi daerah masuk dalam ra-
MATA PISAU KPK PENYELIDIKAN
PENYIDIKAN
96
99
perkara
perkara
PENUNTUTAN
EKSEKUSI
77
81
perkara
25-31°C
Bandung
20-30°C
PENYITAAN Rp 497,6 miliar
putusan pengadilan
PERMENDAGRI SEGERA DIEVALUASI » Jakarta
KASUS
Semarang
berdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menggagas sistem ini melalui RUU Pengawasan. Tinggal bagaimana nanti di lapangan,” jelasnya. Pahala menyarankan, persoalan pengawasan inspektorat daerah tak perlu dilakukan mendalam lantaran telah menjadi cerita lawas. Inspektorat daerah, ia mengingatkan, berwenang untuk mencegah, melaporkan, termasuk menindak kasus rasuah. “Selama ini fungsi pengawasan inspektorat di tingkat provinsi lebih baik jika dibandingkan dengan inspektorat di kabupaten/kota agak kurang,” ungkap Pahala. O RICAD SAKA
JABATAN
PENYUAPAN
PENGADAAN
TPPU
SWASTA
DPR/DPRD
PEJABAT ESELON
KEPALA DAERAH
OTT
perkara
perkara
perkara
perkara
perkara
perkara
perkara
perkara
79
14
3
26
MERAWAT VISI INKLUSIF » Yogyakarta
23
10
8
17
Sumber: Laporan Kinerja KPK 2016
A3 22-32°C
dar komisi antirasuah. Bersama Kemendagri, jelas Pahala, KPK akan berkoordinasi dengan inspektorat daerah untuk memaksimalkan pengawasan. “Harus ada keterbukaan, sehingga inspektorat daerah bisa memaksimalkan fungsi pengawasan guna melakukan pembenahan total untuk peran dan fungsi inspektorat,” imbau Pahala. KPK, kata Pahala, telah berkomunikasi dengan Presiden terkait rencana penempatan petugas inspektorat pusat ke daerah. Presiden, Pahala melanjutkan, memberikan persetujuan. “Kementerian Pem-
23-32°C
Surabaya
26-35°C
A4
Denpasar
JAM TULANG SAPI » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
C17
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG