Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 26 JANUARI 2017 | Nomor 1088 Tahun IV

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

BUPATI RAJA AMPAT APRESIASI WINGS AIR

BARCELONA vs REAL SOCIEDAD

»A7

»B9

A

MISI SUCI BARCA

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Inspektorat Daerah Diperkuat PETUGAS DARI PUSAT AKAN DITURUNKAN UNTUK MENGAWASI BIROKRASI DAERAH.

Pekerja mengamati tabung gas elpiji yang rusak dan cacat (rucat) di gudang tabung gas elpiji di kawasan Lempuyangan, Yogyakarta, Rabu (25/1). PT Pertamina berencana merelokasi tempat penampungan dan pengancuran tabung gas elpiji rucat ke daerah yang jauh dari permukiman warga, menyusul keluhan warga terhadap bau gas.

ANTARA | ANDREAS FITRI ATMOKO

JAKARTA (HN) Belum optimalnya inspektorat daerah melakukan pengawasan menjadi salah satu penyebab praktik rasuah kepala daerah kian terbuka. Sepanjang 2016, menukil laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasi tangkap tangan selalu dihuni kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, jumlah kepala daerah yang terjerat kasus rasuah kian bertambah. Beruntung, mata pisau KPK turut menyentuh kasus korupsi di pemerintahan daerah, seperti penyalahgunaan kewenangan dan jual-beli jabatan. Padahal, menurut Tjahjo, peran seharusnya dilakukan inspektorat daerah. Namun, fungsi tersebut belum dilakukan dengan baik. Alhasil, sambung Tjahjo, OTT KPK kerap menyentuh kepala daerah “Saya cukup intens mengawasi isu-isu ini (korupsi di daerah),” kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (25/1). Untuk menutup celah praktik minor, termasuk meningkatkan fungsi pengawasan, Mendagri berencana menempatkan petugas inspektorat pusat ke daerah. Saat ini, jelas Tjahjo, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan lembaga terkait. Ihwal payung hukum, Tjahjo mengatakan bisa melalui

RELOKASI GUDANG GAS

peraturan pemerintah (PP). “Harus secepatnya ditarik ke pusat. Mekanismenya bisa melalui PP atau kami rancang dalam UU dan kami sampaikan ke DPR,” tutur Mendagri. Rencana penempatan petugas inspektorat pusat ke daerah, kata Tjahjo, telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Akhir Januari, ia melanjutkan, dilakukan pertemuan dengan sejumlah gubernur, termasuk DPRD, untuk mengonkretkan rencana. Penukaran petugas, Tjahjo meyakini, dapat membangun

tata kelola pemerintahan lebih efektif dan efisien, termasuk merampingkan birokrasi. “Target realisasinya tahun ini selesai.” Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menurut Tjahjo, akan bekerja sama dengan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan BPKP guna menguatkan sistem pengawasan. Selain meminimalisasi praktik rasuah di daerah, kerja sama juga untuk mendeteksi areal rawan korupsi. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, jual-beli jabatan dan praktik korupsi daerah masuk dalam ra-

MATA PISAU KPK PENYELIDIKAN

PENYIDIKAN

96

99

perkara

perkara

PENUNTUTAN

EKSEKUSI

77

81

perkara

25-31°C

Bandung

20-30°C

PENYITAAN Rp 497,6 miliar

putusan pengadilan

PERMENDAGRI SEGERA DIEVALUASI » Jakarta

KASUS

Semarang

berdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menggagas sistem ini melalui RUU Pengawasan. Tinggal bagaimana nanti di lapangan,” jelasnya. Pahala menyarankan, persoalan pengawasan inspektorat daerah tak perlu dilakukan mendalam lantaran telah menjadi cerita lawas. Inspektorat daerah, ia mengingatkan, berwenang untuk mencegah, melaporkan, termasuk menindak kasus rasuah. “Selama ini fungsi pengawasan inspektorat di tingkat provinsi lebih baik jika dibandingkan dengan inspektorat di kabupaten/kota agak kurang,” ungkap Pahala. O RICAD SAKA

JABATAN

PENYUAPAN

PENGADAAN

TPPU

SWASTA

DPR/DPRD

PEJABAT ESELON

KEPALA DAERAH

OTT

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

perkara

79

14

3

26

MERAWAT VISI INKLUSIF » Yogyakarta

23

10

8

17

Sumber: Laporan Kinerja KPK 2016

A3 22-32°C

dar komisi antirasuah. Bersama Kemendagri, jelas Pahala, KPK akan berkoordinasi dengan inspektorat daerah untuk memaksimalkan pengawasan. “Harus ada keterbukaan, sehingga inspektorat daerah bisa memaksimalkan fungsi pengawasan guna melakukan pembenahan total untuk peran dan fungsi inspektorat,” imbau Pahala. KPK, kata Pahala, telah berkomunikasi dengan Presiden terkait rencana penempatan petugas inspektorat pusat ke daerah. Presiden, Pahala melanjutkan, memberikan persetujuan. “Kementerian Pem-

23-32°C

Surabaya

26-35°C

A4

Denpasar

JAM TULANG SAPI » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

C17

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu