Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 25 JANUARI 2018 | Nomor 1374 Tahun V

A

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

BARCELONA vs ESPANYOL

RUMAH MIKRO MULTIFUNGSI & KEKINIAN

DUA GOL TAK MUSTAHIL

»A11

»B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

KPU dan Bawaslu diminta bertindak tegas menyikapi segala bentuk pelanggaran pemilu.

30 RIBU POIN DI PENTAS NBA Aksi pebasket Cleveland Cavaliers LeBron James (tengah) saat pertandingan NBA melawan tuan rumah San Antonio Spurs di AT&T Center, San Antonio, Texas, Selasa (23/1) malam waktu setempat atau Rabu (24/1) WIB. Pada laga ini Cavaliers kalah 102114, tetapi James menoreh rekor pribadi yang fantastis. Torehan 28 poin menobatkannya sebagai pemain termuda yang mampu mengemas lebih dari 30 ribu poin sepanjang kariernya di musim reguler NBA. Berusia 33 tahun pada 30 Desember lalu, James kini mengemas 30.021 poin. Ia menumbangkan rekor Kobe Bryant kala menoreh 30 ribu poin pada usia 34 tahun 104 hari.

AFP | GETTY IMAGES | NBAE | MARK SOBHANI

masi terkait latar belakang kandidat. Pelanggaran lain yang kerap memicu konflik dalam ajang pesta demokrasi yakni ujaran kebencian, isu SARA, termasuk diskriminasi terhadap kelompok agama atau etnis tertentu. “Itu masih menjadi momok yang harus diselesaikan seluruh pihak terkait,” ujar Damanik. Komnas HAM fokus mengawasi praktik-praktik ujaran kebencian dan intoleransi yang kemungkinan timbul pada pilkada. Menurut dia, tidak menutup kemungkin-

KPU akan mempermudah penyandang disabilitas dan tidak ingin dianggap mendiskriminasi.

DANA DESA UNTUK PELAYANAN KESEHATAN » Jakarta

25-32°C

Bandung

20-29°C

an terjadi pelanggaran HAM pada ajang pesta demokrasi lokal itu, sehingga patut dicegah oleh penyelenggara dan pemerintah. Menyangkut penindakan sanksi diserahkan kepada Bawaslu dan polisi. “Peran Komnas HAM sekadar memantau.” Dia berharap semua elemen masyarakat ikut serta menyosialisasikan pendidikan politik dalam pilkada. Dengan begitu, pemilu tahun mendatang tidak menimbulkan gejolak yang bisa mengancam kelancaran

YOUTUBE | FILES

JAKARTA (HN) Beragam ancaman menyangkut pelanggaran hak asasi manusia (HAM) patut diantisipasi jelang-hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah di Tanah Air. Penyelenggara pemilu, terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk pemerintah harus mengakomodasi (hak politik) warga pemilih hingga di pelosok (daerah terpencil) sekalipun. Pemutakhiran data pemilih kerap menjadi persoalan dari masa ke masa lantaran penyelenggara cenderung kurang cermat dalam menelaah. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengimbau KPU tidak luput (mengabaikan) masyarakat pemilih yang tinggal di pedalaman, perbatasan, termasuk mempermudah akses bagi penyandang disabilitas (sakit atau cedera). Pengalaman di pilkada tahun sebelumnya, kelompok disabilitas banyak yang tidak bisa mendaftar dan mencoblos karena kesulitan akses. Bahkan banyak dari mereka yang tidak didata oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Kendala jarak dan kondisi infrastruktur juga rentan jadi masalah bagi penyandang disabilitas memenuhi hak politik sebagi peserta pemilu. “Banyak TPS yang ditempatkan pada daerah yang tidak bisa dijangkau bagi orang yang memiliki kekurangan tertentu seperti disabilitas, sehingga tidak bisa datang. Dalam pendataan ulang juga tidak ditanya soal identitas dan usia. Ini perlu diperhatikan penyelenggara pemilu,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (24/1). Selain kesulitan mendapatkan akses, mereka minim infor-

REKOR BARU

A4

Semarang

ILHAM SAPUTRA KOMISIONER KPU RI

BATIK AIR TERIMA 3 AIRBUS A320-200 » 24-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

A5

26-33°C

Denpasar

pileg-pilpres. Komnas HAM, kata dia, telah membentuk kekuatan (bekerja sama) dengan seluruh pihak mulai dari KPU, Bawaslu, Polri, dan juga DPR RI. Pengamat Politik YAPPIKA Hendrik Rosdinar mendorong KPU dan Bawaslu bertindak tegas menyikapi segala bentuk pelanggaran pemilu baik pilkada maupun pilpres dari kejadian sebelumnya sehingga tidak terulang. Paslon tertentu yang ditengarai menggunakan isu-isu yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM patut diberikan sanksi setimpal, hingga diskualifikasi sekalipun. “Sanksi pembatalan sebagai peserta perlu diberikan jika ada calon yang terbukti melakukan pelanggaran HAM atau menggunakan isu sentimen politik,” kata Hendrik. Komisioner KPU RI Ilham Saputra memastikan, KPU membuka (mempermudah) akses sebesar-besarnya kepada penyandang disabilitas. KPU, kata dia, tidak ingin dianggap

mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas Ariani Soekanwo sebelumnya meminta KPU Pusat melakukan revisi atas SK No 231/PL.03.1-Kpt/06/ KPU/XII/2017 yang menjelaskan tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pilkada. Paling lambat 12 Februari 2018. Tujuannya agar asas penyelenggaraan Pilkada 2018 accessible dan menjamin adanya kesamaan hak serta kesempatan bagi semua warga negara termasuk penyandang disabilitas untuk melaksanakan hak politik. “Kami segera merevisi SK No 231/ PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017, agar penyandang disabilitas kembali mendapat akses publik,” ujar Ilham. O MALCOS MARIANOTATO | ARIF RAHMAN

SAVE THE CHILDREN HENTIKAN OPERASI DI AFGHANISTAN » 25-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu