SELASA, 25 NOVEMBER 2014 | Nomor 433 Tahun II
SEPATU KULIT LEMBU
Slow IT?
Cloud Social Media
IndonesianCloud can help
Mobility
» C25
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
www.indonesiancloud.com
Big Data Analytics
» B17 MAN CITY vs BAYERN MUNCHEN
SERI BUKAN SOLUSI
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
SEJARAH PENDIRIAN PETRAL DISELIDIKI » A7
NEGOSIASI NUKLIR IRAN DIPERPANJANG » A16
Eskavasi Situs Liangan
ANTARA | ANIS EFIZUDIN
Sejumlah pekerja mengeruk tanah di titik penemuan benda bersejarah areal situs Liangan saat dilakukan eskavasi lanjutan di Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah, Senin (24/11). Balai Arkeologi dan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta menemukan benda purbakala termasuk batu dan arang bambu yang diperkirakan sisa letusan Gunung Sindoro abad VI-X Masehi.
Tanggung jawab individu dalam kerja nyata pada rakyat pemilih merupakan keniscayaan bagi wakil rakyat. JAKARTA (HN) Dua bulan sejak dilantik, anggota DPR belum juga bekerja optimal karena komisi dan alat kelengkapan dewan belum terbentuk sempurna. Padahal, mereka sudah menerima gaji dan tunjangan. “Yang pasti tidak bisa bicara tentang kinerja. Kinerja mereka nol. Bahkan setelah dua bulan dilantik, ketersediaan komisi dan alat kelengkapan dewan untuk mulai bekerja saja, belum memadai,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus kepada Jakarta
23-33° C
Bandung
HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (25/11). Menurut Lucius, gaji dan tunjangan yang telah wakil rakyat terima hanya dimanfaatkan untuk membiayai energi bertengkar antarkoalisi. “Bayangkan betapa ironisnya, penghasilan bersih hampir Rp 16 juta plus total tunjangan hampir Rp 42 juta per anggota DPR per bulan, hanya untuk bertengkar demi kepentingan kelompok,” ujarnya. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddi Haris berpendapat, keberadaan setiap anggota dewan yang lahir dari hasil pemilu wajib bertanggung jawab pada publik pemilih dalam kerja nyata. DPR tak boleh disetir dan disandera kepentingan segelintir elite partai
21-32° C
Semarang
24-34° C
Yogyakarta
politik (parpol) yang tak berjiwa negarawan. “Memang betul, anggota DPR tersandera elite parpol. Realitas politik di Senayan kini, seolah DPR sekadar milik segelintir elite,” katanya. Menurut Syamsuddin, tanggung jawab individu dalam kerja nyata pada rakyat pemilih merupakan keniscayaan bagi anggota DPR. Jika tetap berlawanan arah, wajah politik oligarkis tepat dialamatkan. “Bagaimanapun, kedaulatan anggota dewan harus diwujudkan dan dikembalikan. Sesungguhnya, yang berkuasa anggota dewan secara individu hasil pemilu, bukan parpol lagi,” ujarnya. Jika kedewasaan dan etika politik dikedepankan, kata Syamsuddin, anggota DPR pasti melebur dalam komisi dan alat 24-31° C
Surabaya
25-35° C
Denpasar
kelengkapan dewan. “Politik di parlemen kita aneh karena mementahkan kembali pengelompokan berbasis parpol. Padahal, itu merupakan sesuatu yang semestinya sudah selesai ketika mereka menjadi anggota dewan,” katanya. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tak sependapat jika dikatakan DPR belum bekerja. Menurut dia, salah satu kasus penolakan Menteri BUMN Rini M Soemarno menghadiri rapat bersama Komisi VI DPR, tak disertai alasan jelas. “Bahkan, surat yang dikirim salah alamat karena ditujukan ke Sekjen DPR. Hari ini (kemarin) kami melayangkan surat undangan lagi. Jika tak ditanggapi, ada konsekuensinya,” katanya.
RINCIAN GAJI
Iuran Wajib 10%
Hujan Lebat
Hujan Sedang
462.000
(Pens. 4,75% + PHB 2% + Tasp. 3,25%)
Pajak Penghasilan (PPH Ps.21) Jumlah Potongan
348.250 810.250
PENGHASILAN BERSIH
15.997.600
TUNJANGAN DI LUAR GAJI Kegiatan Peningkatan Fungsi Anggaran 5.000.000 Kegiatan Peningkatan Fungsi Legislasi 5.000.000 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan 5.000.000 Listrik dan Telepon 5.500.000 Fungsi Pengawasan dan Anggaran 2.500.000 Penyerapan Aspirasi Masyarakat 8.500.000 Komunikasi Intensif 14.140.000 Kehormatan Alat Kelengkapan Dewan 3.720.000 JUMLAH 49.360.000 Potongan-potongan Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 5,5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 2,5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 8,5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 14,14 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 3,72 juta Jumlah Potongan
TOTAL TUNJANGAN
750.000 750.000 750.000 825.000 375.000 1.275.000 2.121.000 558.000 7.404.000
41.956.000
Sumber: Surat Keterangan Rincian Gaji dan Penghasilan Anggota DPR (3 dan 4 November 2014)
O HERMAN SINA | TARI OKTAVIANI
26-35° C
(rupiah)
4.200.000 420.000 2.000.000 9.700.000 80 139.520 348.250 Rp 16.807.850
Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Uang Paket Tunjangan Jabatan Pembulatan Tunjangan Beras Tunjangan Khusus PENGHASILAN KOTOR Potongan-potongan
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
BIAYA BERTENGKAR DPR Rp 58 JUTA
GAJI DAN PENGHASILAN ANGGOTA DPR