Harian Nasional

Page 1

SELASA, 25 NOVEMBER 2014 | Nomor 433 Tahun II

SEPATU KULIT LEMBU

Slow IT?

Cloud Social Media

IndonesianCloud can help

Mobility

» C25

A

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

www.indonesiancloud.com

Big Data Analytics

» B17 MAN CITY vs BAYERN MUNCHEN

SERI BUKAN SOLUSI

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

SEJARAH PENDIRIAN PETRAL DISELIDIKI » A7

NEGOSIASI NUKLIR IRAN DIPERPANJANG » A16

Eskavasi Situs Liangan

ANTARA | ANIS EFIZUDIN

Sejumlah pekerja mengeruk tanah di titik penemuan benda bersejarah areal situs Liangan saat dilakukan eskavasi lanjutan di Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah, Senin (24/11). Balai Arkeologi dan Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Yogyakarta menemukan benda purbakala termasuk batu dan arang bambu yang diperkirakan sisa letusan Gunung Sindoro abad VI-X Masehi.

Tanggung jawab individu dalam kerja nyata pada rakyat pemilih merupakan keniscayaan bagi wakil rakyat. JAKARTA (HN) Dua bulan sejak dilantik, anggota DPR belum juga bekerja optimal karena komisi dan alat kelengkapan dewan belum terbentuk sempurna. Padahal, mereka sudah menerima gaji dan tunjangan. “Yang pasti tidak bisa bicara tentang kinerja. Kinerja mereka nol. Bahkan setelah dua bulan dilantik, ketersediaan komisi dan alat kelengkapan dewan untuk mulai bekerja saja, belum memadai,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus kepada Jakarta

23-33° C

Bandung

HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (25/11). Menurut Lucius, gaji dan tunjangan yang telah wakil rakyat terima hanya dimanfaatkan untuk membiayai energi bertengkar antarkoalisi. “Bayangkan betapa ironisnya, penghasilan bersih hampir Rp 16 juta plus total tunjangan hampir Rp 42 juta per anggota DPR per bulan, hanya untuk bertengkar demi kepentingan kelompok,” ujarnya. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddi Haris berpendapat, keberadaan setiap anggota dewan yang lahir dari hasil pemilu wajib bertanggung jawab pada publik pemilih dalam kerja nyata. DPR tak boleh disetir dan disandera kepentingan segelintir elite partai

21-32° C

Semarang

24-34° C

Yogyakarta

politik (parpol) yang tak berjiwa negarawan. “Memang betul, anggota DPR tersandera elite parpol. Realitas politik di Senayan kini, seolah DPR sekadar milik segelintir elite,” katanya. Menurut Syamsuddin, tanggung jawab individu dalam kerja nyata pada rakyat pemilih merupakan keniscayaan bagi anggota DPR. Jika tetap berlawanan arah, wajah politik oligarkis tepat dialamatkan. “Bagaimanapun, kedaulatan anggota dewan harus diwujudkan dan dikembalikan. Sesungguhnya, yang berkuasa anggota dewan secara individu hasil pemilu, bukan parpol lagi,” ujarnya. Jika kedewasaan dan etika politik dikedepankan, kata Syamsuddin, anggota DPR pasti melebur dalam komisi dan alat 24-31° C

Surabaya

25-35° C

Denpasar

kelengkapan dewan. “Politik di parlemen kita aneh karena mementahkan kembali pengelompokan berbasis parpol. Padahal, itu merupakan sesuatu yang semestinya sudah selesai ketika mereka menjadi anggota dewan,” katanya. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tak sependapat jika dikatakan DPR belum bekerja. Menurut dia, salah satu kasus penolakan Menteri BUMN Rini M Soemarno menghadiri rapat bersama Komisi VI DPR, tak disertai alasan jelas. “Bahkan, surat yang dikirim salah alamat karena ditujukan ke Sekjen DPR. Hari ini (kemarin) kami melayangkan surat undangan lagi. Jika tak ditanggapi, ada konsekuensinya,” katanya.

RINCIAN GAJI

Iuran Wajib 10%

Hujan Lebat

Hujan Sedang

462.000

(Pens. 4,75% + PHB 2% + Tasp. 3,25%)

Pajak Penghasilan (PPH Ps.21) Jumlah Potongan

348.250 810.250

PENGHASILAN BERSIH

15.997.600

TUNJANGAN DI LUAR GAJI Kegiatan Peningkatan Fungsi Anggaran 5.000.000 Kegiatan Peningkatan Fungsi Legislasi 5.000.000 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengawasan 5.000.000 Listrik dan Telepon 5.500.000 Fungsi Pengawasan dan Anggaran 2.500.000 Penyerapan Aspirasi Masyarakat 8.500.000 Komunikasi Intensif 14.140.000 Kehormatan Alat Kelengkapan Dewan 3.720.000 JUMLAH 49.360.000 Potongan-potongan Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 5,5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 2,5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 8,5 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 14,14 juta Pph.Pasal 21 : 15% X Rp 3,72 juta Jumlah Potongan

TOTAL TUNJANGAN

750.000 750.000 750.000 825.000 375.000 1.275.000 2.121.000 558.000 7.404.000

41.956.000

Sumber: Surat Keterangan Rincian Gaji dan Penghasilan Anggota DPR (3 dan 4 November 2014)

O HERMAN SINA | TARI OKTAVIANI

26-35° C

(rupiah)

4.200.000 420.000 2.000.000 9.700.000 80 139.520 348.250 Rp 16.807.850

Gaji Pokok Tunjangan Keluarga Uang Paket Tunjangan Jabatan Pembulatan Tunjangan Beras Tunjangan Khusus PENGHASILAN KOTOR Potongan-potongan

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah

HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO

BIAYA BERTENGKAR DPR Rp 58 JUTA

GAJI DAN PENGHASILAN ANGGOTA DPR


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.