RABU, 25 OKTOBER 2017 | Nomor 1303 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
SPORTS
TRAVEL & LIFESTYLE
THE BEST 2017
SENI MEMAHAT TUBUH
»B9
»C17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Pasal Otoriter Perlu Dikoreksi
JAKARTA(HN) Perppu Nomor
DPR RI Resmi Sahkan Perppu Ormas Menjadi UU
24-32°C
Bandung
Diterbitkan dan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017, setelah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI. Bertujuan mengantisipasi kegiatan ormas yang dinilai mengancam eksistensi bangsa dan menimbulkan konflik.
Draf Perppu diterima DPR RI dari pemerintah pada 12 Juli 2017 guna diproses (dibahas) melalui sidang paripurna. Diputuskan menjadi UU pada 24 Oktober 2017, melalui voting seluruh fraksi di DPR RI, kemudian disempurnakan untuk diterapkan.
FRAKSI SETUJU
HASIL VOTING
108
42
32
SUARA
SUARA
SUARA
15 SUARA
23
23
71
SUARA
SUARA
SUARA
FRAKSI MENOLAK
di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh terbitnya Perppu Ormas yang mengerangkeng kebebasan untuk berserikat dan berkumpul sesuai yang dijamin oleh undang-undang dasar. “Terutama terkait pengadilan. Kalau bukan hukum yang menentukan jalannya aturan main ini, lantas siapa? Ke depan ini akan berbahaya jika tak ada hukum yang berada di pihak tengah untuk mengadili. Inilah kecenderungan sekarang yang mengarah pada sikap otoriter pemerintah,” katanya. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, revisi UU Ormas akan
20-29°C
A2 Semarang
dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menko Polhukam Wiranto, kemudian dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Dia membenarkan poin yang tak boleh diubah yakni terkait ideologi Pancasila dan UUD 1945. “Soal revisi akan dibahas bersama. Revisi hanya pada poin tertentu saja yang belum bisa mengutarakan,” ujar Tjahjo. Fraksi Demokrat dan PKB menyetujui Perppu Ormas jadi UU setelah mendapatkan kepastian revisi dari pemerintah. Menurut Juru Bicara Fraksi PKB Yaqut Cholil Qaumas, pasal yang mengatur pembubaran ormas dan pe-
PEREDARAN ROKOK ILEGAL MELONJAK » 24-32°C
Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-33°C
nistaan agama perlu disempurnakan. “Pasal 59, ormas dilarang melakukan penistaan agama di Indonesia. Ini bisa menjadi pasal karet karena tidak ada mekanisme yang jelas,” kata Yaqut. Fraksi PPP pun senada dan memberi catatan kepada pemerintah serta DPR untuk melakukan revisi. Pemerintah, kata Juru Bicara Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes, perlu cermat dan prudent. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menilai, pengesahan Perppu Ormas jadi UU menunjukkan berjalannya politik transaksional mengalahkan politik rasional.
A5
Denpasar
27
41
63
SUARA
SUARA
SUARA
Sumber: Pusat Data HARIAN NASIONAL | Kemendagri | Berbagai Sumber
Suasana Rapat Paripurna pengesahan UU Ormas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10). DPR RI resmi mengesahkan Perppu Ormas menjadi UU.
POLRI JANGAN TERJEBAK DPR » Jakarta
ORMAS
UU No 17 Tahun 2013 tak lagi memadai sebagai sarana mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
FOTO-FOTO: HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
2 Tahun 2017 tentang Ormas resmi disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang (UU), Selasa (24/10). Pemerintah selanjutnya segera merevisi sejumlah pasal guna diharmonisasikan dengan aturan yang ada sesuai keinginan sejumlah fraksi sebelum diterapkan, terkecuali pada poin yang menyangkut ideologi Pancasila dan UUD 1945. Dalam rapat paripurna di parlemen kemarin, pembahasan menuju putusan sempat berjalan alot karena dari 10 fraksi masih berbeda pandangan. Beberapa fraksi ada yang sepakat, sepakat dengan syarat revisi, bahkan menolak. Seiring berjalannya waktu, akhirnya diputuskan untuk voting. Hasilnya, Perppu Ormas resmi disahkan menjadi UU dengan catatan revisi sejumlah pasal. Menurut Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon, pengesahan Perppu Ormas bagian dari konstitusi. Sebagai fraksi yang menolak, Gerindra bersama PKS dan PAN memastikan bakal berada di garda terdepan untuk mengusulkan revisi UU Ormas. Dia juga mengimbau sejumlah pihak yang tak sepakat bisa ajukan upaya hukum judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami berharap MK menggunakan kewenangannya untuk mengoreksi sejumlah pasal yang dianggap otoriter dan represif,” katanya di Jakarta, kemarin. Fadli menyebut banyak yang harus dirombak dari UU Ormas lantaran tidak harmonis dengan UU lainnya, termasuk soal hukuman seumur hidup yang dianggap sangat berlebihan. Dia juga menyayangkan mekanisme pembubaran ormas seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinilai represif, tanpa melalui proses pengadilan dan dilakukan secara subjektif oleh pemerintah. “Kami akan berjuang agar MK bisa mengambil keputusan yang sesuai harapan masyarakat,” ujar Fadli. Upaya pembubaran HTI, menurut Fadli, telah mereduksi demokrasi
ALUR PERPPU
“Pengesahan tersebut mengabaikan semua argumen-argumen rasional, baik secara formil (alasan terbitnya Perppu) maupun secara materiil (dari segi isi),” ujar Firman kepada HARIAN NASIONAL. Setelah disahkan menjadi UU Ormas, presiden membubuhkan tanda tangan dalam waktu paling lambat 30 hari. Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran negara RI, berita negara RI, lembaran daerah atau berita daerah. Hingga 6 Juli 2017, tercatat jumlah ormas di Indonesia sebanyak 334.039. O INDIANA MALIA
THAILAND MELEPAS JASAD BHUMIBOL » 25-32°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A7
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG