KAMIS, 26 OKTOBER 2017 | Nomor 1304 Tahun V
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
FUENLABRADA vs REAL MADRID
TRAVEL & LIFESTYLE
DERBY MADRID BEDA KASTA
SENYAMAN VILA DI BALI
»B9
»C17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Dana Mangkrak APBD Melonjak
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA(HN) Dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan meningkat. Peningkatan tersebut diklaim sebagai dampak surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, dana pemda yang mengendap di bank hingga September 2017 mencapai Rp 226,6 triliun atau naik Rp 19,9 triliun (9,6 persen) dibanding periode yang sama tahun lalu. Dibanding Agustus 2017, dana mengendap naik Rp 15,4 triliun (7,3 persen). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarso Teguh Widodo mengatakan, realisasi pendapatan daerah lebih tinggi ketimbang realisasi belanja daerah pada September 2017. Total pendapatan daerah sebanyak Rp 88,3 triliun. Angka itu termasuk sumbangan dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 64 triliun. Realisasi belanja daerah pada September 2017 hanya Rp 73,3 triliun, lebih rendah ketimbang realisasi belanja pada Agustus sekitar Rp 74,25 triliun. Selain realisasi pendapatan lebih besar, realisasi penyaluran TKDD juga meningkat. Artinya, penyaluran anggaran dari pusat ke daerah meningkat. Lima provinsi terbesar yang memiliki jumlah simpanan terbesar di bank, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Papua, Aceh, dan Jawa Timur. Lima kabupaten terbesar, Tangerang, Badung, Bogor, Bekasi, dan Bandung. “Lima kota yang memiliki dana simpanan terbesar di bank yak-
Suasana pembangunan underpass Mampang Prapatan di Jakarta, Rabu (25/10). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, dana pemda yang mengendap di bank hingga September 2017 mencapai Rp 226,6 triliun atau naik Rp 19,9 trilium (9,6 persen).
SIMPANAN TERBESAR
APBD
DI PERBANKAN BAN K AN SEPTEMBER
2017
24-32°C
Bandung
PROVINSI DKI JAKARTA JAWA BARAt PAPUA ACEH JAWA TIMUR
KABUPATEN
Rp 25,70 triliun Rp 8,09 triliun Rp 5,28 triliun Rp 4,95 triliun Rp 4,93 triliun
TANGERANG BADUNG BOGOR BEKASI BANDUNG
KOTA
Rp 1,78 triliun Rp 1,73 triliun Rp 1,69 triliun Rp 1,68 triliun Rp 1,24 triliun
SURABAYA CIMAHI TANGERANG MEDAN MAGELANG
Rp 3,03 triliun Rp 2,07 triliun Rp 1,57 triliun Rp 1,35 triliun Rp 1,27 triliun
Sumber: Kementerian Keuangan
ni Surabaya, Cimahi, Tangerang, Medan, dan Magelang,” ujar Budiarso kepada HARIAN NASIONAL, Rabu (25/10). Menurut Budiarso, dana simpanan pemda di bank dengan jumlah besar bukan berarti hanya dimiliki daerah bersangkutan.
UU ORMAS – PEMERINTAH PERSILAKAN UJI MATERI » Jakarta
DKI JAKARTA MEMILIKI SIMPANAN PALING BESAR DI BANK
20-29°C
Semarang
Namun, juga dapat berupa dana yang dimiliki daerah lain yang kebetulan menyimpan dananya di bank provinsi dan kabupaten atau kota tersebut. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira
A2
24-32°C
Yogyakarta
Adhinegara mengatakan, tidak semua daerah mengalami surplus APBD. DKI Jakarta paling banyak mengendapkan dana di bank. Hal ini disebabkan penyerapan APBD Jakarta hanya 47 persen dari total alokasi. “Masalah dana mangkrak
TARGET PAJAK TERUS DIDONGKRAK » 23-32°C
Surabaya
26-33°C
Denpasar
A5
25-32°C
ini struktural. Mau pendapatan naik atau turun tetap saja parkir di bank,” kata Bhima kepada HARIAN NASIONAL. Bhima mengatakan, dana pemda yang mangkrak di bank berisiko mengganggu pembangunan daerah di saat kondisi ekonomi sedang fase pemulihan. Bhima mencontohkan, ekonomi Bali, NTT, dan NTB hanya tumbuh sekitar 3,14 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal, belanja daerah memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Dampak lain dari dana mangkrak tersebut, kontraktor daerah akan menanggung risiko dari pencairan dana proyek yang macet. Menurut Bhima, beberapa pemda sempat berjaga dari potensi pemangkasan anggaran dari pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, perilaku kepala daerah juga masih suka menahan belanja. “Ketika mendekati pilkada baru dikucurkan, terutama dalam bentuk bantuan sosial. Perilaku ini harus diawasi pemerintah pusat,” ujar Bhima. Bhima meminta pemerintah pusat mengevaluasi instrumen sanksi kepada pemda yang tidak efektif menyerap anggaran. Penundaan belanja sama dengan menghambat proyek pembangunan nasional. “Saran saya, pemda yang serapan anggaran kurang dari 40 persen harus diberi sanksi moratorium transfer daerah dari pusat agar jera.” O DEDY DARMAWAN NASUTION CATALONIA RETAK »
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A7 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG