Harian Nasional

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

DORONG UKM KE ERA DIGITAL

GENERASI ANAK ANGKA BINER

»8

»23

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

NELAYAN MENGECEK TELEPON SELULERNYA DI PANTAI MARINA, ANCOL, JAKARTA UTARA, KAMIS (22/12) – HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

S HUSU EDISI K TAHUN IR AKH

LAYAR ASA BANGSA BERDAYA DI pengujung 2016, revisi UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) efektif berlaku. ‘’Momok’’ bagi kebebasan berekspresi atau justru ‘’berkah terselubung’’ di tengah gairah rakyat Indonesia berponsel dan bermedia sosial (medsos)?

Benarkah UU ITE lebih tajam ke bawah, menggencet rakyat jelata yang sebagian besar dinilai kurang melek hukum serta kurang paham pada akses MEMPERBAIKI WAJAH DI TAPAL BATAS » Jakarta

23-34°C

Bandung

20-30°C

12

Semarang

PERLINDUNGAN TKI HARUS MENCERDASKAN » 22-32°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

bantuan hukum, ketimbang menyentuh mereka yang ‘’bernama’’ serta berkuasa?

Revolusi digital yang merasuki hampir segenap sektor hidup keseharian niscaya tidak bisa dihindari. Di luar rambu-rambu yang menciptakan pranata, tidak bisa disangkal revolusi tersebut menghadirkan berkah dalam banyak wajah (e-commerce, marak bisnis startup, serta gairah mengkaji coding, dan lain-

22

26-35°C

lain) yang memenuhi dahaga kebutuhan generasi digital.

Mengarungi 2017, membuka tangan terhadap revolusi digital merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk lebih berdaya. Begitu pula dengan asa untuk lebih memeratakan proses dan hasil pembangunan, lebih menghargai harkat manusia Indonesia di jengkal bumi mana pun, serta lebih berprestasi di arena. O

SETIA MENANTI BUKTI KESERIUSAN DEMI PRESTASI OLAHRAGA » Denpasar

26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

29 Cerah sumber: BMKG

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

2

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

1

2

3

WASPADAI PELANGGARAN DUNIA MAYA

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

4

GEDUNG DPR RI

4

POIN PERUBAHAN

Penambahan pasal hak untuk dilupakan yakni Pasal 26. Pasal ini menjelaskan seseorang boleh mengajukan penghapusan berita terkait dirinya pada masa lalu yang sudah selesai, namun diangkat kembali. Salah satunya seorang tersangka yang terbukti tidak bersalah di pengadilan berhak mengajukan ke pengadilan agar pemberitaan tersangka dirinya dihapus.

Durasi hukuman penjara terkait pencemaran nama baik, penghinaan, dan sebagainya dikurangi menjadi di bawah lima tahun.

Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, tersangka selama masa penyidikan tak boleh ditahan karena hanya disangka melakukan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya penjara di bawah lima tahun.

Tafsir atas Pasal 5 terkait dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan mengikuti putusan MK yang menyatakan dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan (intersepsi) tanpa seizin pengadilan tidak sah sebagai bukti.

Penambahan ayat baru dalam Pasal 40.

Pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi, melanggar undang-undang terkait pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Jika situs yang menyediakan informasi melanggar undang-undang adalah perusahaan media, akan mengikuti mekanisme di Dewan Pers. Namun, bila situs yang menyediakan informasi itu tak berbadan hukum dan tak terdaftar sebagai perusahaan media, pemerintah bisa langsung memblokir.

Sumber: UU ITE Hasil Revisi

Jangan sembarang meluapkan ekspresi melalui pesan tertulis di media sosial, apalagi berimbas merugikan orang lain.

P

engesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hasil revisi dinilai sebagai momentum penyadaran bagi masyarakat, menyangkut pelanggaran di dunia maya. Mereka yang ringan menulis pesan di media sosial, diingatkan tak sembarang meluapkan ekspresi, apalagi berimbas merugikan orang lain.

Bagi yang melanggar, sanksi pidana menanti. Hasil revisi UU ITE yang diberlakukan DPR RI, Senin (28/11), terdapat beberepa poin yang disempurnakan demi kepastian hukum, salah satunya

tentang perubahan pasal delik umum menjadi delik aduan. Perubahan itu mengartikan orang yang diadukan tidak bisa langsung ditahan.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis memastikan, UU ITE hasil revisi tersebut cenderung prorakyat. Sanksi hukuman hasil revisi ini kurang dari lima tahun penjara tak seperti semula, lebih.

“Ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik,” kata Abdul di Jakarta, belum lama ini.

Kasus yang menimpa Prita Mulyasari pada 2008 lalu, se-

bagai contoh delik umum. Berawal dari berobat ke RS Omni Internasional, Prita tak menyangka digugat secara perdata dan pidana lalu dipenjara selama tiga minggu. Nasib nahas Prita yang tak kuasa di hadapan hukum kala itu, diharap tak terulang.

Menyosialisasikan UU ITE tugas pemerintah. “Untuk melihat sudah atau belum pemerintah menyosialisasikan UU ITE, kita lihat di lapangan, masyarakat sudah mengetahui semua atau belum. Jangan sampai, ada improv implementasi polisi belum memakai UU ITE hasil revisi, masih menerapkan aturan lama.”

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, produk UU ITE yang dibuat pada 2008 itu banyak memakan kor-

ban, terutama melanggar Pasal 27 ayat 3. Alhasil, pemerintah melakukan revisi pada 2010.

Upaya itu untuk memberi penyadaran masyarakat agar menghindari perbuatan yang mengancam pidana.

“Ini bukan berarti merebut kebebasan berekspresi. Prorakyat sangat jelas, karena deliknya sudah diubah, hukumannya sudah dikurangi, dan tidak langsung ditahan. Revisi UU ITE ini guna memberikan batasan terhadap masyarakat agar tidak melampaui etika dan tata krama dalam menggunakan medsos,” ujar Tubagus.

Dia optimistis, kasus serupa Prita tak akan terulang setelah UU ITE diberlakukan. Itu karena, kebebasan berekspresi yang

berujung menghina atau merugikan orang lain telah memiliki kepastian hukum, sehingga masyarakat berpikir ulang ketika ingin menyampaikan sesuatu lewat media sosial. “Polisi harus melakukan pendalaman, tak bisa langsung menahan.”

Aparat harus memberi penegasan, batasan seperti apa yang perlu dihindari ketika menulis pesan di media sosial, agar terhindar dari perbuatan yang dianggap sebagai pencemaran nama baik. Pemerintah dan DPR juga harus memberi imbauan kepada masyarakat lewat sosialisasi mengenai fungsi media sosial.

“Medsos dipergunakan untuk hal yang bermanfaat, jangan negatif, karena bisa dipenjara,” katanya. O MERY HANDAYANI

Penegakan Hukum Perlu Dikawal KOMISI III DPR RI tidak mempermasalahkan pemberlakuan UU ITE hasil revisi tersebut. Namun, komisi hukum tetap perlu mengawal penegakan hukum yang dijalankan Polri terkait larangan masyarakat menyampaikan pendapat tidak menyenangkan (merugikan orang lain) di media sosial.

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i menyatakan, Polri tak bisa serta-merta menahan seseorang yang disangkakan melakukan pencemaran nama baik di dunia maya. Revisi UU ITE ini, cenderung mengedepankan pencegahan, menghindari tindakan yang Banda Aceh

23-34°C

Medan

menyalahi aturan hukum.

Pada dasarnya, UU apa pun harus melindungi masyarakat, terutama rakyat kecil. Kendati menyayangkan kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat di media sisoal dibatasi, komisi hukum tetap menyambut baik penyempurnaan UU ITE itu.

“Kami apresiasi berkembangnya media sosial, namun tetap harus ada aturan, sehingga tidak disalahgunakan,” katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Syafi’i mengingatkan, pelaksanaan UU ITE yang dijalankan penegak hukum harus akurat dan mempunyai kepastian

23-35°C

Pekanbaru

23-34°C

Batam

Jika yang melakukan kesalahan seorang pengusaha, penegak hukum terkesan melakukan pembiaran.

Sebaliknya, jika menyeret rakyat kecil langsung ditindak.

MUHAMMAD SYAFI’I ANGGOTA KOMISI III DPR RI

27-33°C

Padang

23-32°C

Jambi

hukum. Penegak hukum tidak boleh pandang bulu menindak siapa pun pihak yang ditengarai melanggar aturan terebut, jangan hanya menyasar rakyat kecil.

“Selama ini cenderung tebang pilih. Jika yang melakukan kesalahan seorang pengusaha, penegak hukum terkesan melakukan pembiaran. Sebaliknya, jika menyeret rakyat kecil langsung ditindak. Ketidakadilan ini yang perlu dihindari,” ujar Syafi’i.

Polisi, kata dia, merupakan solution maker bukan problem maker. Karena itu, polisi harus benar-benar berpedoman pada hukum. “Semua kedudukan war24-32°C

Palembang

24-33°C

ga negara sama di mata hukum.

Pemerintah wajib menjujung hukum tanpa ada kecuali.”

Aparat harus tegas memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait persoalan yang dianggap melanggar aturan.

Presiden Joko Widodo juga harus mempunyai komitmen yang sama dalam penegakan hukum.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, UU ITE yang menjerat rakyat kecil lantaran moralitas penegakan hukum belum diterapkan. Komisi hukum, kata dia, terus melakukan kontrol pengawasan terhadap kinerja Polri. O MERY HANDAYANI

P. Pinang

24-31°C

Bengkulu

24-32°C

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

3

I N D O N E S I A

Kala Curhatan Sosial Berujung Bui “Saya tidak bermaksud mencemarkan nama baik rumah sakit.”

B Lampung

24-32°C

Pontianak

JOHAN YAN (38), SURABAYA Kasus Menulis status di akun Facebook yang berbunyi: “korupsi atau money laundry yang dilakukan ulama bukan ajaran agama Kristen” pada Febuari 2013.

Status itu diunggah Johan untuk mengomentari santernya pemberitaan di media online tentang dugaan korupsi dana jemaat Rp 4,7 triliun di Gereja Bethany Surabaya.

Status Dihukum dua bulan penjara dan masa percobaan selama enam bulan dan didenda Rp 10 juta subsider satu bulan kurungan penjara.

Profesi/Jabatan Motivator Sangkaan Pasal Dianggap melanggar tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

perdata. Namun Prita kembali dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung pada 2011.

Prita pun banding, hingga pada tahap peninjauan kembali.

Alhasil diputus bebas setelah lima tahun menjalani hukuman bui sejak 2008 – 2013.

“Alhamdulillah akhirnya dapat tahanan kota setelah teman-teman media, berbagai aktivis kebebasan berpendapat di dunia maya, aktivis HAM, termasuk Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Jusuf Kalla memberi dukungan kepada saya,” tuturnya.

Sejumlah pihak yang mendukung Prita sempat mengumpulkan koin guna membayar sanksi denda yang dilayangkan kepadanya. Prita dijerat Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal enam tahun dan denda Rp 1 miliar.

Prita berharap, “UU ITE bisa menjawab ketidakjelasan yang berimbas kriminalisasi terhadap seseorang.” Pemerintah diminta tak sekadar memberikan sosialisasi, melainkan turut memasukkan edukasi etika dan aturan meggunakan media sosial yang baik dan benar dalam kurikulum pendidikan di Indonesia.

24-33°C

Samarinda

26-33°C

Palangkaraya

Kasus Dilaporkan Haska ke Polda Jawa Barat pada Februari 2014 dengan tuduhan menyebarkan kalimat asusila. Kalimat asusila itu adalah isi percakapan Wisni dan teman SMP-nya bernama Nugraha yang dilakukan melalui Facebook pada 2011. Ketika itu Wisni dan Haska masih berstatus suami istri.

Status Dihukum lima bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

Profesi/Jabatan Ibu rumah tangga Sangkaan Pasal Dijerat Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE mengenai distribusi atau transmisi dokumen elektronik yang bermuatan asusila.

Mursyidah sembari mengupas bawang di pelataran rumahnya.

Arsyad dianggap melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, Pasal 27, 45, 32, 35, 36, 51 UU ITE. Beruntungnya, presiden memaafkan Arsyad, kendati sempat dipenjara selama 11 hari. “Sejak kejadian itu, Arsyad sudah tidak tinggal lagi dengan saya. Arsyad tinggal di rumah tantenya di Cilodong,” ucap ibu kelahiran Jakarta 20 Oktober 1966 itu.

Pada 4 November 2014, staf kepresidenan memberitahukan keluarga Arsyad bersiap bertemu Presiden Joko Widodo. Presiden menyatakan, memaafkan Arsyad dan menjamin penangguhan penahanan. Mursyidah juga menerima uang modal usaha dari istri presiden, Iriana Widodo. “Pak Jokowi bilang besok Arsyad pulang, dan diminta berhati-hati berbicara.”

O RICAD | RIDSHA | SYAMSUL (RM)

2:23-32°C

Banjarmasin

25-36°C

Manado

Prita Mulyasari di rumahnya, Jakarta, Jumat (16/12). Prita Mulyasari merupakan korban UU ITE atas tuduhan mencemarkan nama baik RS OMNI Internasional pada 2008.

ERVANI HANDAYANI (29), YOGYAKARTA Kasus Menulis keluhan di Facebook pada Maret 2014.

Ervani menyebut nama salah satu karyawati di Joely Jogja Jewellery, berperan dalam proses pemecatan suaminya Alfa Janto. Awalnya Alfa akan dipindahtugaskan ke Cirebon. Karena merasa tak ada perjanjian dalam kontrak kerja, Alfa Janto keberatan dengan keputusan manajemen. Penolakan itu berujung pemecatan.

Status Tidak dihukum, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Bantul.

Profesi/Jabatan Ibu rumah tangga Sangkaan Pasal Pencemaran nama baik dan penghinaan dengan tiga pasal yang ada yaitu, Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 310 KUHP, dan Pasal 311 KUHP.

SUMBER: Pusat Data HARIAN NASIONAL | Berbagai Sumber

ANTAR | DEWI FAJRIANI

Harus Berhati-hati Bukan hanya Prita, Muhammad Arsyad Assegaf juga mengalami nasib serupa.

Pria yang akrab disapa Imen itu tak bisa mengelak ketika ditahan Bareskrim Mabes Polri atas tindakannya mengunggah gambar Presiden Joko Widodo beradegan seksual dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menjadi viral di media sosial.

Saat Jurnalis Koran ini mendatangi kediaman Muhammad Arsyad Assegaf di Jalan Gudang Air Gang Jumm, Kecamatan Kampung Rambutan, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur, kehidupan pria yang berprofesi asisten tukang sate itu cukup memprihatinkan.

Arsyad hanya sebagian rakyat kecil yang tak mengetahui soal aturan UU ITE. Sang Ibu Mursyidah, merupakan seorang kuli bawang.

“Pekerjaan saya sebagai kuli bawang. Bapak Arsyad menjalani kerja serabutan,” kata

WISNI YETTY (47), BANDUNG

HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

B

egitu pernyataan Prita Mulyani ketika ditemui HARIAN NASIONAL di kediamannya di Japos Tangerang, Banten, belum lama ini. Sepenggal kalimat itu, jawaban Prita yang tak berdaya, ketika RS Omni International melayangkan gugatan kepadanya ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, 2008 lalu.

Prita tak kuasa dan berharap keadilan mendukungnya. Keluhan yang disampaikan lewat kalimat melalui akses internet atas ketidakpuasannya terhadap pelayanan RS Omni Internasional tak disangka berujung masalah hukum.

Tulisan Prita berjudul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra” itu menyebar ke beberapa milis dan forum online.

Ulasan kisah Prita delapan tahun silam itu, sebagai acuan masyarakat atas pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hasil revisi.

Prita berpendapat, revisi UU ITE belum mengalami perubahan signifikan. Menurut dia, pemerintah harus giat dan cermat menyosialisasikan perubahan (revisi) UU ITE agar masyarakat mengetahui aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan di dunia maya.

“Sepanjang 2016, ada sekitar 200-an lebih kasus serupa saya. Artinya masyarakat banyak yang belum mengetahui pemberlakuan UU ITE,” ujar perempuan berkerudung itu.

Kendati mengaku tak berniat mencemarkan nama baik Omni Internasional, Prita tak bisa berbuat banyak. Sebagai rakyat kecil, Prita merasa tak berdaya digugat secara perdata dan pidana lalu dipenjara. Nasib nahas yang diterima Prita cenderung tak adil, lantaran curhatannya di dunia maya sesuai fakta yang dialami saat menjadi pasien di rumah sakit itu.

“Revisi UU ITE ini masih belum jelas karena tidak disebutkan aturan, mana ungkapan kritikan dan mana ungkapan pencemaran nama baik. Yang berubah hanya masa hukuman dari enam menjadi empat tahun, dan pengurangan denda,” katanya.

Seiring berjalannya proses hukum, Prita sempat dinyakatan bebas pidana dan

KILAS KISAH KORBAN UU ITE

Yusniar, terdakwa kasus pencemaran nama baik lewat Facebook, meninggalkan ruang sidang usai mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/11), yang mengabulkan penangguhan penahanannya di Rutan Kelas 1 Makassar menjadi tahanan kota. Yusniar diadili atas status yang dia unggah pada 14 Maret 2016 di akun Facebook-nya berisi kekesalan terhadap oknum anggota DPRD Jeneponto, Sulsel, karena merusak rumah orangtuanya.

22-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

4

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

HAK BEREKSPRESI PUBLIK TERANCAM Sejumlah perubahan pasal dalam UU ITE dinilai belum menjawab persoalan ketika pidana yang diberlakukan menyasar rakyat kecil.

P

eluang masyarakat terutama “awam” dijerat pidana oleh penegak hukum dimungkinkan, menyusul pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hasil revisi. Sejumlah perubahan pasal dalam UU itu dinilai belum menjawab persoalan ketika pidana yang diberlakukan menyasar rakyat kecil.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono berpendapat, penurunan ancaman pidana dalam Pasal 27 ayat (1), (4), dan Pasal 29, tak berpengaruh jika yang dijerat salah sasaran. Bukan tidak mungkin, orang yang tidak paham UU ITE paling banyak menjadi korban tanpa melalui pengadilan yang berkeadilan.

“Pasal-pasal pidana tersebut

terbukti masih bersifat karet, multi-interpretasi, dan gampang disalahgunakan,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, belum lama ini.

Kesepakatan yang dicapai pemerintah dan DPR dalam UU ITE ini merupakan kemunduran proses reformasi hukum di sektor pidana. Dalam pasal-pasal UU itu menunjukkan Indonesia masih berada pada tahap over kriminalisasi, terutama dengan banyaknya duplikasi ketentuan-ketentuan pidana yang ada dalam KUHP. Sejak awal pembahasan UU ITE, pemerintah dan DPR terkesan tertutup. Pantauan ICJR, tak ada satu pun sidang-sidang pembahasan RUU Perubahan UU ITE yang dinyatakan terbuka oleh pimpinan Komisi I DPR. Bahkan para LSM dan LBH juga be-

lum pernah diundang guna memberi masukan terkait pasal-pasal yang diubah itu.

ICJR mengingatkan, ada hak partisipasi publik untuk mendapat akses informasi secara terbuka sehingga tahu pertimbangan pengambilan keputusan dalam proses pembahasan RUU Perubahan UU ITE tersebut. Namun, hingga pengambilan keputusan, keterbukaan informasi tak juga diwujudkan. “Ini kemunduran.”

Keberadaan Pasal 29 UU ITE dikhawatirkan, memuat adanya ketentuan menyangkut pengiriman pesan elektronik yang berisi “ancaman” atau upaya “menakutnakuti”. Semua masalah yang ada di dunia maya akan terus diselesaikan dengan cara penggunaan hukuman pidana, yang berujung ancaman penjara berat.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyorot adanya kecenderungan melindungi pemerintah dalam

UU ITE hasil perubahan itu, lantaran menghindari kritik. Ketua YLBHI Julius Ibrani mempertanyakan, “Bagaimana jika substansi informasi yang disebarkan lewat elektronik itu bertujuan mengkritisi pemerintah?”

Julius curiga, watak pembuat UU ITE ini mengarah tujuan memberi perlindungan terhadap pemerintah. Sebab, dalam revisi KUHP yang sedang dilakukan DPR belum menampung perlindungan pada kuasa negara. “Beberapa perubahan pasal dalam UU ITE tersebut sengaja dimasukkan. Sangat jelas, watak mereka (pembuat UU ITE) menolak terhadap kritik pemerintah,” kata Julius.

Revisi UU ITE terkesan memaksa memberikan pengertian baku mengenai perundangan di dunia maya. Belum lagi soal pemblokiran konten yang diatur dalam Pasal 40 UU ITE ini. Julius mengatakan, “Ini yang paling berbahaya, karena UU ITE

seolah memberi perlindungan lebih kepada pemerintah memutus akses informasi yang dianggap berbahaya.”

Koordinator KontraS Haris Azhar menduga, perubahan sejumlah poin yang terdapat dalam Pasal UU ITE, akan dimanfaatkan mafia politik dan mafia bisnis membersihkan nama baik mereka di internet terkait pelanggaran pidana masa lalunya.

Pemberlakuan UU ITE, menurut Haris, sangat jelas mengancam kebebasan berekspresi, termasuk partisipasi masyarakat.

“Setiap rezim kekuasaan sudah pasti ada undang-undang yang digunakan untuk melindungi pemerintah. Sebelum direvisi pun sudah banyak yang dijerat pidana, termasuk saya pernah menjadi korban karena dianggap telah menyebarkan informasi tentang permainan aparat TNI dan kepolisian terkait peredaran narkoba,” ujar Haris. O TARI OKTAVIANI

PEMERINTAH diharap menyediakan bantuan hukum bagi rakyat seturut diberlakukannya UU ITE yang telah direvisi. Kendati pemerintah sudah mengakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, kebutuhan itu masih kurang mencakup perlindungan bagi masyarakat luas, terutama mereka yang tak memahami peran dan fungsi dunia maya (internet).

“Per tahun pemerintah hanya menggelontorkan bantuan Rp 5 juta per kepala yang disamaratakan di setiap daerahnya,” kata Ketua YLBHI Julius Ibrani.

Menurut Julius, bantuan hukum di Indonesia sebetulnya tidak bisa disamaratakan di setiap daerahnya. Itu karena, banyak perbedaan letak geografis di setiap daerah, sehingga memerlukan bantuan biaya yang lebih besar. Apalagi daerahnya sangat jauh dan tidak memungkinkan.

Dia mengakui, hambatan bantuan hukum ada pada distribusi ke daerah pelosok.

“Menurut kami, di beberapa wilayah yang geografisnya cukup jauh seperti Papua, Sulawesi, Sumatera, Lampung jelas tidak cukup, apalagi Provinsi Kepulauan Riau. Sikap pro rata harus dikaji ulang karena di beberapa wilayah tidak bisa dipaksakan,” ujar Julius.

Selama ini, YLBHI masih mengandalkan dana bantuan hukum yang disediakan pemerintah untuk menolong orang kecil tersangkut kasus pidana. Ke depan, gelontoran bantuan hukum dari pemerintah diharapkan bisa lebih besar. “Kami akan bantu sosialisasi kepada masyarakat awam untuk menyadari, sebaiknya berhati-hati berkomentar di media sosial.”

Koordinator KontraS Haris Azhar senada, mengakui bantuan hukum yang dikeluarkan

pemerintah masih sangat minim. Padahal pemberian bantuan berupa pengacara kepada orang kecil di pelosok daerah bukanlah perkara mudah. “Semakin sulit daerahnya dijangkau, semakin sedikit pula kuasa hukum yang mau turun ke sana,” kata Haris.

Haris menilai, pemerintah tampak berdiam diri dalam persoalan ini. Padahal sudah banyak UU yang justru menjerat orang kecil termasuk nantinya UU ITE yang dikhawatirkan demikian. Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dianggap belum terlihat optimal memastikan pemerataan bantuan hukum untuk masyarakat.

“Masyarakat jangan takut dengan pemberlakuan UU ITE ini, karena banyak bantuan moral atau sosial bagi mereka yang berlaku benar. Ini semua diciptakan guna memenjarakan keberanian partisipasi masyarakat saja. Jadi seperti biasa saja, makin banyak

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Rakyat Butuh Bantuan Hukum

Pedagang kaki lima bermain ponsel sembari menjaga dagangannya di Kawasan jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (21/12).

represi kian banyak pula solidaritas yang muncul,” ujarnya.

Pengamat Hukum ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan, bantuan hukum peradilan pidana harus dijamin sebagai kerangka hak konstitusional warga negara mendapatkan akses.

Itu dalam rangka menghadapi kekuatan dan kewenangan yang dimiliki negara. Kerangka pengaturan hak atas bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana diatur secara khusus dalam Pasal 56 KUHAP. O TARI OKTAVIANI

Terbit perdana 31 Agustus 2013 diterbitkan oleh: PT BERITA NASIONAL

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

www.harnas.co

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB: Makhfud Sappe. REDAKTUR PELAKSANA: Solichin M. Awi, Burhanuddin Bella. STAF REDAKSI: Eko Budi Harsono, Dani Wicaksono, Dionisius B. Arinto, Andi Sapto Nugroho, Didik Purwanto, Ahmad Reza S, Devy Lubis, Fifia A. Himawan, Herman Sina, Mulya Achdami, W. Ridwan Maulana, Nurul Hanifah, Aria Triyudha | Alvin Tamba, Arif Rahman, Dian Riski Rosmayanti, Rosmha Widiyani, Brigitha Sesilya, Adinda Pryanka, Tari Oktaviani, Tegar Rizqon Alfian, Elvi Robiatul Adawiyah, Intan Nirmalasari, . PEWARTA FOTO: Teguh Indra, Aulia Rachman, Yosep Arkian. DESAINER GRAFIS: Suryanda, Mochammad Taufik Fadillah, Lucas Anggriawan, Saiful Nur Sasi, Ismail Saleh. SEKRETARIS REDAKSI: Lispa Juliantry. NETWORK & IT: Sutiyono, Achsin, Bunbun Ondi Jumpa, Okky Octavianus Elia.

ALAMAT REDAKSI: Jalan Teuku Cik Di Tiro 77 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp: 021-3152 699 Faks: 021-3151 668 e-mail: redaksi@harian-nasional.com, website: www.harnas.co PEMIMPIN PERUSAHAAN: Makhfud Sappe. SEKRETARIS PERUSAHAAN: Lispa Juliantry. BISNIS & MARKETING: Nofika Roseliana. GA STAFF: Nanang Suryana. | KONTAK BISNIS: 021-3152 699 | DISTRIBUSI & SIRKULASI: 021-3152 699 | PENGADUAN: 021-3152 699 | BERLANGGANAN: 021-3152 699

Harian Nasional bisa dibaca di Wayang Force (untuk Aplikasi Android dan iOS)

Jurnalis HARIAN NASIONAL selalu dilengkapi identitas diri. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang, dengan penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apa pun barang yang memengaruhi independensi pemberitaan.

Gorontalo

24-34°C

Palu

24-33°C

Kendari

:25-31°C

Makassar

24-33°C

Majene

25-33°C

Ternate

25-32°C

Ambon

:24-32°C

Jayapura

25-33°C

Sorong

24-30°C

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

5

I N D O N E S I A

T

Bagaimana sikap Polri atas berlakunya revisi UU ITE, apa yang akan dikawal?

Polri pada tataran administrasi kenegaraan, termasuk bagian eksekutif, sementara para pembentuk UU disebut legislatif (DPR RI). Polri segera melaksanakan apa yang tertulis. Sejak dijadikan UU, revisi itu berjalan sesuai amanahnya. Kita bukan mengawal, tapi lebih pada melaksanakan. ITE ini jangan sampai dimanfaatkan oleh orang yang tidak paham dan sadar menyelewengkan sehingga melakukan perbuatan pidana maupun nonpidana, yang merugikan orang lain.

Bagaimana Polri melakukan sosialisasi dan sinergi dengan kementerian serta lembaga?

Peran Polri sebagai garda terdepan pelaksana fungsi penegakan hukum UU ITE. Kemitraan dilakukan dengan semua stakeholder guna mengoptimalkan peran dan tugas masing-masing dalam rangka mengatasi permasalahan yang muncul terhadap penggunaan internet, misal Kemenkominfo. Polri juga kerja sama dengan PPATK, karena sekarang transaksi keuangan banyak melewati ITE. Tugas kepolisian lebBiak

25-30°C

Manokwari

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

ugas Kepolisian RI menjalankan penegakan hukum terkait pelanggaran di media sosial harus objektif menyusul diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setelah direvisi pada 28 November 2016. Polri diharapkan tak serta merta menahan seseorang yang disangkakan melakukan pencemaran nama baik di dunia maya.

Hasil revisi UU ITE, terdapat beberapa poin yang disempurnakan demi kepastian hukum, salah satunya tentang perubahan pasal delik umum menjadi delik aduan. Perubahan itu mengartikan orang yang diadukan tidak bisa langsung ditahan. Pada dasarnya, UU apa pun harus melindungi masyarakat, terutama rakyat kecil.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto menyambut baik diberlakukannya UU ITE hasil revisi. Aturan yang tertuang dalam UU itu bisa memberi penyadaran masyarakat menggunakan media sosial. Masyarakat harus lebih berhati-hati menyampaikan pendapat di muka umum lewat akses internet.

Berikut hasil wawancara wartawan HARIAN NASIONAL Melia Cholilah dengan Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Rikwanto didampingi Analisis Kebijakan Madya Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono:

BRIGJEN POL RIKWANTO – KEPALA BIRO PENERANGAN MASYARAKAT MABES POLRI

MOMENTUM PENYADARAN BERINTERNET ih melaksanakan UU ITE itu sendiri dan menjaga jangan sampai ada permasalahan pidana dalam menggunakan teknologi informasi yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.

Apa yang harus diwaspadai dan diantisipasi Polri?

Dalam dunia siber dikenal dua sifat utama, borderless (tanpa batas) dan anonymous (tidak ada bentuk pasti). Ini merupakan tantangan bagi penyidik Polri yang harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas.

Masyarakat harus pandai menyaring informasi. Pemerintah juga harus memberi sosialisasi kepada masyarakat menyampaikan hal-hal yang harus dibatasi.

Masalah ITE ke depan bagaimana?

Kami lakukan replikasi duplikasi. Penyebaran upload-upload yang tidak benar, kami sadap. Jadi kita dorong hal positif ke masyarakat, menjadikan informasi teknologi sebagai sumber ilmu dan tempat sharing tu-

25-32°C

Merauke

24-31°C

Kupang

kar pendapat, dan berbagi infromasi yang bukan kemudaratan.

Kasus apa saja terkait ITE yang banyak ditangani Polri?

Pencemaran nama baik dan penyebaran konten negatif terkait SARA. Bagaimana kondisi di tengah masyarakat sebelum revisi UU ITE diberlakukan?

Kondisi masyarakat digital terdiri dari kelompok pro dan kontra. Kondisi ini menimbulkan situasi yang biasa kita sebut sebagai cyber war. Setelah adanya revisi ini, pemerintah diberi kewenangan menutup akun atau situs yang bersifat negatif. Ini sebagai senjata ampuh dalam tugas kepolisian di bidang preemtif dan preventif. Masyarakat jangan salah menerjemahkan. Sebelum direvisi, seseorang bisa dijerat UU ketika memberikan Flashdisk ke orang. Namun, sekarang tidak langsung dijerat seperti itu. Tentunya UU ITE ini dapat memberi perlindungan hukum kepada masyarakat.

24-33°C

Sumbawa

24-34°C

Mataram

Apa harapan Anda terhadap masyarakat dengan lahirnya revisi UU ITE yang baru ini?

Harapannya semoga masyarakat semakin sadar dan saling menghormati ketika berinternet, terutama dalam menggunakan bahasa yang sehat, sekaligus membantu mencegah kejahatan di dunia siber. Dalam penggunaan IT harus secara arif, bijaksana, dan bermanfaat.

Penyebaran berita bohong (hoax) bisa jadi permasalahan besar.

Apabila muncul provokatif seperti itu harus disaring sejernih mungkin, dan menilainya secara bijak.

Bagaimana SDM atau perangkat teknologi yang dimiliki Polri?

SDM Polri sudah cukup baik mengawal UU ITE dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

Namun peningkatan kualitas SDM dan peralatan IT tetap terus dilakukan. Polri berusaha mampu menyerap teknologi informasi yang ada. Polri juga harus sederajat dengan masyarakat dalam hal kepemilikan alat teknologi yang 24-33°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

canggih. Polisi tugasnya hanya berperan untuk masyarakat.

Untuk menciptakan suasana sejuk dan budaya damai apa yang akan dilakukan Polri?

Kami membuat layanan pesan masyarakat untuk berinternet yang sehat, serta bagaimana beretika dalam menggunakan media sosial. Sosialisasi mengenai medsos itu perlu sekali.

Siapa saja pihak yang berperan dan bekerja sama membantu Polri terkait ITE? Bareskrim kerja sama dengan Telkom, yang menjadi provider pengguna dan pemilik salah satu jaringan komunikasi yang menjadi pengendali komunikasi. Sedangkan tentang bertransaksi, leading sektor-nya adalah Kemenkominfo.

Kenmenkominfo jangan hanya mengerti cara chating program dan menjalankan medsos, tetapi harus mencontohkannya dengan baik dan bijak. Diknas juga berperan memberi pengertian dan cara-cara gunakan kalimat yang beretika. O Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

6

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

Literasi digital di kalangan masyarakat terhitung rendah.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

P

engguna internet di Tanah Air tumbuh signifikan, terutama setelah media sosial lahir menyemarakkan dunia maya. Penggunaan atau pemanfaatan internet dan media sosial itu belum diimbangi pengetahuan memadai. Kondisi itu bisa menjerumuskan masyarakat awam dalam jeratan hukum UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Gaung UU ITE sendiri kembali berbunyi lantaran mengalami revisi. Poin revisi antara lain tentang pelanggaran pencemaran nama baik yang kini dikategorikan delik aduan. Pengurangan hukuman pidana pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun juga direvisi.

Koordinator Regional Safenet Damar Junianto memandang, revisi UU ITE tak memiliki banyak perubahan berarti.

“Sekalipun revisi menegaskan bahwa ini delik aduan dan ancaman pidananya diturunkan, itu hanya menurunkan sifat represi pasal ini. Akar masalahnya bersumber dari dan untuk siapa pasal ini ada, lalu apakah pencemaran nama harus dihukum penjara, serta rumusannya yang tidak pasti justru tidak disentuh sama sekali,” kata Damar kepada HARIAN NASIONAL. Menurut Dia, faktor utama banyaknya masyarakat terjerat UU ITE dipicu Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tidak pernah melakukan sosialisasi sejak regulasi itu diundangkan pada 2008. Alhasil, masyarakat tak memiliki rambu saat menggunakan internet maupun media sosial.

Faktor lain berkaitan dengan belum terbangunnya kesepakatan etika di media sosial. Padahal, etika bisa jadi panduan yang disepakati bersama antarpengguna. Literasi digital di kalangan masyarakat juga terhitung rendah. Jika dikaitkan dengan catatan Safenet, sudah 218 pengguna internet terjerat sejak 2008 hingga 7 Desember 2016.

“Apakah mereka itu semua penjahat atau kriminal yang pantas dihukum? Bisa jadi tidak, berdasar catatan Safenet, yang dijatuhi hukuman bersalah hanya 18 persen dan itu hukumannya rendah, rata-rata di bawah satu tahun penjara dan banyak yang tidak perlu menjalaninya (hanya hukuman percobaan),” kata Damar.

Terlepas dari kasus-kasus yang menjerat masyarakat, bentuk ekspresi di masa datang akan semakin banyak muncul di internet maupun media sosial. Video akan berjaya ke depannya. Keti-

Buruh panggul di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, menggunakan telepon seluler saat istirahat, Jumat (23/12). Medsos banyak dimanfaatkan pemilik ponsel di Indonesia.

CERDAS BERMEDIA SOSIAL ka informasi disampaikan dalam bentuk visual, akan semakin banyak informasi, baik berita berkualitas maupun bohong (hoax). Pengguna internet maupun media sosial perlu memiliki kecerdasan digital. Kehadiran pemerintah juga sangat dibutuhkan menangani masyarakat terjerat UU ITE. Satu sisi, mengisi kekosongan literasi digital, mendesak Penyelenggara Sistem Elektronik menjalankan peran sebagai intermediary liability untuk kasus-kasus hukum, membuat aturan lebih baik, dan mendorong etika media sosial.

Revisi UU ITE turut berkaitan dengan media online karena kerap menjadikan tren di media sosial sebagai bahan pemberitaan.

“Intinya tidak memberi pengaruh. Kami bekerja sesuai kode etik, mengutamakan cross check dan cover both side. Bila ada yang merasa dirugikan, kami memberi ruang melalui Dewan Pers,” kata Penanggung Jawab Jawa Pos National Network (JPNN) Arwan Manaunggeng.

Menurut Arwan, setiap narasumber yang merasa keberatan dengan pemberitaan JPNN selalu berkomunikasi dengan Dewan Pers. Ia mengakui pernah ada yang menempuh jalur hukum, namun putusan pengadilan tetap melimpahkan ke Dewan Pers.

Arwan menggarisbawahi revisi Pasal 26 UU ITE yang me-

PENGGUNA INTERNET 2013-2016

2013

2014

2015

2016

71,19 juta jiwa

88, 1 juta jiwa

APJII tidak melakukan penelitian

132,7 juta jiwa

PENGGUNA INTERNET TAHUN 2016 15,7%

5,8%

SUMATERA 20.752.185 jiwa

KALIMANTAN 7.685.992 jiwa

2,5% 2,5% SULAWESI 8.454.592 jiwa

65% JAWA 86.339.350 jiwa

MALUKU & PAPUA 3.330.596 jiwa

4,7% BALI & NUSA TENGGARA 6.148.796 jiwa

nuliskan, penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus konten informasi yang tidak relevan atas permintaan sesorang yang diputuskan di pengadilan karena bertentangan dengan UU Pers. Sebagai contoh, ada terdakwa divonis bebas dalam kasus hukum tertentu, dia bisa meminta segala hal yang diberitakan sebelumnya ditarik.

“Saya harap Dewan Pers bisa melakukan judicial review terhadap pencabutan berita, karena memberatkan. Kecuali jika kami memberitakan hal bohong, tapi kalau benar kami bisa memberitakan hal terbarunya,” ujar Arwan Vice Editor in Chief DetikCom Ardhi Suryadhi menjelaskan,

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

pihaknya selalu berhati-hati menerbitkan berita, baik dari media sosial atau broadcast, Whatsapp dan Blackberry Messenger.

“Kami hati-hati mengangkat isu provokatif dan kegaduhan, jadi adanya UU ITE tak berpengaruh. Menurunkan berita sulit dilakukan, meski secara teknis di media online gampang mengatur itu. Tapi tak sederhana, karena itu memengaruhi integritas sebagai media,” katanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Henri K Soemartono memandang, revisi UU ITE tak banyak berubah.Ia menilai, masih banyak yang harus diperbaiki dari UU itu. Dia berharap, ada peraturan pemerintah yang

dapat membawahi implementasi UU ITE. Henri mengakui, pengawasan media online tak mudah. Sosialisasi UU ITE dan penggunaan internet baik dan benar harus digencarkan agar kasus-kasus yang menjerat masyarakat tak terulang. Alat yang bisa menguji valid atau tidaknya suatu informasi dibutuhkan.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel Abrijani menyambut positif revisi dari UU ITE. Hasil revisi dinilai mampu memayungi kegiatan transaksi elektronik nyaman dan aman.

Kementerian Kominfo tetap melanjutkan pengawasan terhadap konten negatif di media online dan sosial Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara mengatakan, revisi UU ITE lebih memberikan rasa keadilan masyarakat, terutama terkait pengurangan hukuman dan denda.

“Memberikan ruang lebih baik bagi masyarakat. Saya pribadi turut prihatin pada kasuskasus yang menjerat masyarakat.

Sebab itu, sebulan setelah menjabat sebagai menteri, saya janjikan netizen melakukan revisi, pemerintah telah inisiatif. Soal pengawasan kami cukup mengacu kepada regulasi yang ada,” katanya.

O INDIANA MALIA | BRIGITHA SESILYA

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

7

I N D O N E S I A

KALA SUARA DAERAH BELUM SERAGAM Pemda masih berbeda sikap dan sudut pandang merespon warganya yang tersangkut UU ITE. Fud menjelaskan, banyak kebutuhan penting lainnya dan harus dipenuhi. Terlebih, ia menilai, bila ada warga terjerat kasus hukum, maka itu perbuatan individu. Dana bantuan hukum dari APBD di Kabupaten Sumbawa Barat hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara. “Untuk aparat itu karena menjalankan tugas,” kataya.

Namun, Fud mengatakan, masyarakat akan tetap dilindungi dengan terus menekan pemerintah pusat untuk juga menerapkan aturan kepada operator media sosial yang terlalu terbuka.

Ia mencontohkan, di negara lain banyak yang berani melarang media sosial tertentu masuk. Di Indonesia, operator justru bebas namun masyarakat diatur.

“Kita harus memahami, tidak semua orang bisa paham aturan yang ada. Pemerintah pusat juga harus lebih kencang sosialisasi.

Karena kalau kami yang melakukan, itu butuh anggaran juga,” katanya.

Bupati Batang, Jawa Tengah, Yoyok Sudibyo mengatakan, tidak ada anggaran khusus unuk membantu warganya yang terjerat kasus hukum. Meski demikian, ketika ada masyarakat Batang terjerat kasus hukum, Yoyok mengaku akan berupaya melindungi.

“Kalau masyarakat saya,

Pencemaran nama baik (dalam UU ITE) hanya berlaku untuk nama manusia, bukan nama kota atau instansi tertentu.

www.flickr.com

S

ejumlah kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjerat pengguna internet maupun media sosial.

Berdasarkan catatan Safenet, sebanyak 218 orang terjerat UU ITE selama delapan tahun terakhir.

Pengguna internet maupun media sosial yang terpaksa menjalani proses hukum tersebar di sejumlah daerah. Tidak sedikit dari para korban merupakan masyarakat menengah ke bawah yang tak mengerti proses hukum. Mereka berpeluang mendapatkan bantuan hukum dari negara, dalam hal ini pemerintah daerah (pemda).

Pasal 19 UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum menyebut pemda dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Ketentuan penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Namun praktik di lapangan belum seirama aturan yang telah digariskan.

Pemda masih berbeda sikap dan sudut pandang merespon warganya yang tersangkut UU ITE. “Untuk masyarakat tidak ada, karena tidak memungkinkan menutupi semuanya,” kata Wakil Bupati Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Fud Saifuddin kepada HARIAN NASIONAL belum lama ini.

NUKMAN LUTHFIE PENGAMAT MEDIA SOSIAL

mau maling mau pembunuh, pasti saya lindungi. Karena masyarakat saya, saya lindugi, apapun dia, bagaimanapun dia.

Kalau dia minta pasti kami dampingi. Kalau itu prosesnya menurut kami, untuk kami bantu pasti kami bantu,” tutur Yoyok.

Dia tidak memusingkan revisi UU ITE. Yoyok mengaku, pihaknya hanya menuruti jika itu merupakan yang terbaik untuk pemerintah. Ia percaya niat baik pemerintah.

Namun lain halnya Pemerintah Kota Makassar. Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal mengaku, pihaknya mengalokasikan anggaran khusus terkait bantuan hukum dari APBD. Ia tak ingat nominal anggaran tersebut, namun itu di luar bantuan sosial.

“Semua dari APBD. Kalau dari pusat tidak tahu ada yang masuk atau tidak. Kami selalu menyiapkan dari APBD,” tutur Syamsu.

Dia mengimbau, masyarakat harus lebih bijaksana dalam menggunakan internet agar tidak terjerat kasus ITE. Pengamat Media Sosial Nukman Luthfie memandang, UU ITE pascarevisi tampak lebih baik, karena kini orang tak lagi bisa sembarangan menggunakan untuk urusan pencemaran nama baik.

“Prosesnya lebih repot untuk

masuk penjara. Kalau dari pelaporan statistik pengguna UU ITE itu, lebih dari 50 persen pelapor berasal dari kalangan pejabat.

Itu menunjukkan bahwa UU ITE justru digunakan oleh penguasa.

Nah, pasca direvisi ini, kalau ada pejabat yang merasa tersinggung dan ingin memenjarakan orang, prosesnya akan panjang,” kata Nukman.

Pencemaran nama baik telah masuk kategori delik aduan. Artinya, harus yang bersangkutan melapor. Ia menekankan, hal itu juga tidak berlaku untuk kota atau instansi tertentu.

“Pencemaran nama baik (dalam UU ITE) hanya berlaku untuk nama manusia, bukan nama kota atau instansi tertentu.

Dari revisi UU ITE ini, proses hukumnya jadi lebih panjang dan ribet. Orang akan malas untuk melapor kalau tidak benar-benar tersinggung,” katanya.

Nukman menambahkan, banyaknya warga tersangkut UU ITE karena ketidaktahuan dan kurangnya sosialisasi.

“Ini pelajaran penting pengguna medsos, jika tidak punya fakta jangan menyebarluaskan hal-hal yang bisa menyinggung orang. Ketika itu bukan urusan publik, jangan dijadikan urusan pablik. Kita boleh saja mengkritik pejabat, tetapi basisnya harus pakai fakta,” katanya. O BAYU ADJI P

DAERAH menanggapi berbeda alokasi anggaran bantuan hukum kepada masyarakat. Perbedaan sikap dan sudut pandang itu dinilai sebagai hal wajar. Pasalnya, tak ada aturan yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) menyediakan dana bantuan kepada masyarakatnya.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menjelaskannya tentang bantuan sosial. Mekanisme bantuan itu telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut dia bantuan sosial tidak bersifat wajib, namun bukan berarti tak boleh.Ia menjelaskan, prinsip belanja yaitu memenuhi dahulu keperluan wajib layanan dasar pemerintahan.

Pemda harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-

nya. Sebanyak 32 urusan wajib dibiayai APBD. “Setelah itu terpenuhi, baru boleh mereka berhibah dan berbansos (bantuan sosial). Tapi ini bukan kewajiban. Selama ini kan seolah hibah dan bansos menjadi kewajiban,” katanya kepada HARIAN NASIONAL. Aspek terpenting, kata dia, pemberian hibah dan bansos transparan dan akuntabel diberikan kepada kelompok masyarakat atau masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Reydonnyzar mengungkapkan, pemda juga bisa saja menganggarkan bantuan hukum, selama, berada di luar bansos atau hibah. Donny mengatakan, dalam pedoman penyusunan APBD pemda dapat memeberikan bantuan hukum kepada maasyarakat yang tidak mampu.

Untuk besaran anggarannya, tergantung kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan, daerah da-

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

Bantuan Sosial tak Wajib

Seorang pengunjung keluar dari Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta, Jumat (23/12).

pat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. Ketentuan mengenai penyelenggaraan bantuan hu-

kum diatur peraturan daerah.

“Bantuan hukum itu memang tidak wajib, namun yang terpenting adalah kebenaran tujuannya,

untuk orang yang tidak mampu yang mengalami kasus hukum.

Itu fungsi pemerintah juga,” katanya. O BAYU ADJI P

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

8

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

Pemerintah sediakan satu juta domain untuk pemasaran produk UKM.

B

agi Mutia, mendapatkan pelatihan digitalisasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada pertengahan Desember lalu merupakan sebuah pencerahan.

Perempuan yang memilih jilbab sebagai core bisnisnya itu kerap merasa kesulitan untuk membuat brand.

“Sejauh ini saya hanya mengandalkan media sosial. Itu pun saya belum ada brand. Bikin brand itu susah banget apalagi mengenalkan brand ke masyarakat,” ujarnya.

Melalui pelatihan, pikirannya lebih terbuka untuk menghadirkan brand yang menjadi ciri khas produknya. Memiliki omzet di bawah Rp 1 juta, Mutia berharap pengetahuan digitalisasi mampu mendongkrak pendapatannya kelak.

Pelatihan digitalisasi, termasuk manajemen teknologi informasi dikatakan Linggarjati Setyorini kerap diadakan pemerintah. Agar UKM bisa terus dibantu dalam pelaksanaan teknis, pelaku UKM yang konsen pada kerajinan tangan dan silver itu berharap, pemerintah mau mengoptimalkan digitalisasi.

Linggar merasa, pemahaman digitalisasi yang dia peroleh cukup bermanfaat bagi usahanya.

Sejak 2008, dia sudah menerapkan penjualan secara online.

Keuntungan pun lebih besar dibanding penjualan langsung yang dilakoninya sejak 2003.

“Total rerata omzet UKM LA Silver sekitar 50-70 juta per bulan.

Itu dari penjualan langsung dan lewat situs kotagedesilver.com,” kata Linggar.

Bekerja sama dengan pasar e-commerce juga menjadi pilihan Linggar. Produk-produknya terpajang dalam situs e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, dan Alibaba. Tak lupa, media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Line juga dia manfaatkan untuk sarana menjual produknya.

Terjun ke pasar e-commerce, menurut pemilik UKM Binali Collection Shofyan Yulis Eka Saputra berarti harus siap menyediakan stok. Melalui pengalaman pribadi dia sempat tak sanggup memenuhi permintaan saat produk dipasarkan melalui online.

“Belum semua produk dijual via online karena beberapa varian seperti gordyn bordir, kami tidak kuat memenuhi permintaan,” kata pelaku UKM yang telah merengkuh omzet Rp 50 – 100 juta itu.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkop dan UKM Prakoso Budi Susetyo mengatakan, pemerintah telah melakukan langkah konkret un-

Seorang pengunjung melewati areal e-commerce center di Galeri Indonesia Wow, Gedung Smesco Jakarta. HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

DORONG UKM KE ERA DIGITAL tuk digitalisasi melalui pelatihan.

Langkah itu sudah digelar rutin sejak 2013 di setiap daerah.

“Jumlah UKM yang sudah masuk (punya website) ke dunia digital sekitar 24 ribu. Itu yang benar-benar jalan, kalau yang kita latih mungkin sudah 400 ribu lebih,” kata dia.

Untuk masuk ke dunia ecommerce, kata lelaki yang kerap disapa Koko itu, UKM harus betul-betul jujur saat menjajakan produk. Mulai dari kualitas barang, kesesuaian ukuran barang dengan foto yang dipajang di online, dan yang terpenting ketepatan waktu pengiriman barang.

“Tiga itu penting, kalau tidak dijalankan nanti komplain dari pembeli tidak enak,” ujarnya.

Terkesan sulit, banyak keuntungan jika beralih ke bisnis e-commerce. Pertama, pemasaran lebih luas. Kedua, UKM tidak perlu lagi pusing memikirkan tempat berdagang. “Misalnya usaha travel, tidak perlu lagi di pinggir jalan. Di gang saja bisa. Travel itu sekarang ada yang omzetnya hingga Rp 20 miliar karena e-commerce,” kata Koko. Terakhir, tidak perlu menyediakan stok dalam jumlah banyak. Sebab pengiriman barang tinggal disesuaikan dengan pesanan.

Mengenai kendala, Koko mencatat, kebanyakan masyarakat menganggap digital sesuatu yang menyilaukan, repot, perlu alat canggih, dan keahlian khusus.

“Padahal, mereka tiap hari main ponsel. Mereka belum mau coba saja.” Menurut dia, hal pertama yang harus diubah adalah pola pikir pelaku UKM.

POTENSI EKONOMI DIGITAL INDONESIA Pengguna Internet

133 juta

(52 persen populasi)

Pengguna telepon seluler

308,2 juta (121 persen)

Pengguna ponsel pintar

63,4 juta

(24,7 persen dari populasi Indonesia)

Komposisi penduduk

135

juta usia muda (di bawah 35 tahun), target potensial e-commerce UKM

56

juta dengan kontribusi 55,6 persen terhadap PDB. Menurut McKinsey Global Institue, “UKM yang beralih ke digital tumbuh dua kali lipat dibanding yang tak masuk ke ranah digital.”

Nilai Transaksi E-Commerce

Rp

34 triliun 2016 Rp 260 triliun (perkiraan) 2020 ditargetkan Rp 1.690triliun 2014

Rp

Sumber: KATADATA

Saat ini, sinergi yang dilakukan pemerintah untuk mendorong UKM masuk ke era digitalisasi yaitu bekerja sama dengan International Business Machines (IBM) Indonesia, Microsoft, berbagai perbankan, dan e-market place. Pada 2020, pemerintah menargetkan pemasukan dari seluruh bisnis e-commerce di Indonesia sebanyak US$ 130 miliar.

Terobosan Pemerintah Sejak tahun 2007, kata Deputi bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I wayan Dipta, sekitar 300-500 UKM masuk ke dunia digital seperti di e-market place. Awalnya, pemerintah menyiapkan trading bot tetapi offline. Kemudian, munculnya e-market place membuat pelaku UKM didorong untuk memasarkan produknya di sana.

“Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan satu juta domain. Di bukalapak.com bahkan sudah ada sekitar satu juta UKM yang menaruh produknya di situ,” tuturnya. Jumlah UKM di Indonesia saat ini mencapai 58 juta.

Wayan mengatakan, syarat utama agar UKM mudah masuk ke e-commerce yaitu harus sudah go global. Sebab, jika belum siap untuk pasar ekspor justru akan mengecewakan pembeli mancanegara. “Kalau belum siap kan sayang, nanti orang dari luar negeri lihat tetapi tidak bisa beli,” kata dia. Padahal, lanjut dia, UKM Indonesia banyak memiliki produk berkualitas dan sudah berorientasi ekspor.

Kendala lain di bisnis e-com-

merce yang dihadapi UKM yaitu terkait pemahaman bahasa asing (Inggris) dan masalah jaringan internet yang belum masuk ke seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, kata Wayan, Kemenkop dan UKM terus melakukan terobosan program untuk mendukung produk UKM Indonesia agar masuk ke pasar global melalui bisnis e-commerce.

Terobosan juga dilakukan Lembaga Layanan Pemasaran (LLP)-KUKM, lembaga yang menaungi produk-produk UMKM seluruh Indonesia melalui gedung SMESCO di Jakarta. Direktur LLP-KUKM Ahmad Zabadi menuturkan, SMESCO telah melakukan terobosan dengan mendirikan e-commerce melalui website smescotrade.com.

“Di samping itu, kami juga kerja sama dengan berbagai e-market place seperti blibli.com, heritage. com, bukalapak.com,” katanya.

Itu dilakukan agar pasar yan g dijangkau meluas. Selain itu, kerja sama juga dijalin bersama maskapai Garuda Airlines dan Lion Air Group. Produk-produk SMESCO mengisi katalog di pesawatpesawat maskapai tersebut.

Zabadi menuturkan, maraknya digitalisasi saat ini menjadi poin penting untuk akselerasi ekspansi pasar. Ke depan, LLPKUKM mengkaji untuk menyelenggarakan event Start Up Entrepreneur Academy. Sebuah model pengembangan Start Up Company yang dipusatkan di SMESCO. “Kami kerja sama dengan Telkom, didukung Kementerian Pariwisata, Markplus, dan ISBC,” ujarnya.

O DEDY DARMAWAN NASUTION

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

9

I N D O N E S I A

E-COMMERCE JAJAKI DAERAH

Produk unggulan dipromosikan melalui platform digital market place terintegrasi.

P

erkembangan e-commerce kata Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Armuji sangat penting bagi pengembangan UMKM di Indonesia. E-commerce, kata dia, mampu meningkatkan penjualan pelaku usaha dan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah.

“Sehingga semakin mudah orang berdagang, penjualan dan kesejahteraan meningkat, membuat perekonomian daerah juga meningkat signifikan,” katanya.

Pengembangan e-commerce perlu dilakukan di seluruh Indonesia. “Tidak harus buat platform sendiri, bisa pakai platform yang sudah berkembang, dan tinggal menjalankan,” kata Armuji.

Selain melalui e-commerce, pagelaran pameran juga harus dilakukan pemerintah daerah.

Kegiatan itu membuat pelaku usaha berkesempatan bertemu langsung dengan penjual, dan mengedukasi pembeli mengenai produk yang dijajakan.

“Di setiap pameran disediakan brosur yang di dalamnya bisa diakses melalui aplikasi. Tujuan jangka panjang dari pameran pun bisa tercapai,” kata Armuji.

Dia mengakui, untuk menyambut e-commerce, tidak semua pelaku usaha paham menggunakan internet. Pelatihan dan pendampingan perlu diberikan oleh pemerintah daerah. Sementara bagi pelaku usaha muda yang sudah sadar teknologi dan memiliki kreativitas tinggi, pelatihan sebagai masukan pengembangan usaha ke depan.

Armuji mencontohkan, setiap bulan pemerintah Surabaya memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM yang selama ini belum menggunakan e-commerce. Pelaku usaha itu dituntun untuk bisa menggunakan platform penjualan online agar perkembangan usaha bergerak pesat. “Terkadang sebulan dua kali, tergantung kebutuhan.

Bahkan swasta juga ikut gabung dengan kami, membina pelaku usaha di Surabaya,” ujarnya.

Pelatihan bagi UMKM juga diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal. Sebelum merambah ke e-commerce, Pemkab Tegal terus melakukan inovasi dengan memberikan pelatihan Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat). Upaya tersebut

Seorang perempuan menampilkan situs Banyuwangi-mall.com situs ini menggunakan platform digital market place terintegrasi untuk menawarkan produk unggulan dari Banyuwangi. HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

MANFAAT E-COMMERCE TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM

37

0,9 0,4

2,5

9 UMKM

36

18 Offline Online (intermediate) Online (basic) Online (advanced)

UMKM yang masuk dalam kelompok online advanced mampu mendongkrak laba hingga 80 persen dari sebelum pengadopsian teknologi.

Peningkatan dalam penjualan dan pendapatan Akses ke market baru di luar negeri Periklanan lebih murah/biaya pemasaran per perjualan Memungkinkan melakukan transaksi lebih mudah dengan pelanggan dan pemasok

25,8

26,8

Bisnis Online Dasar

52persen 35,5persen 33,7persen 11,2persen 27,7persen

PERBANDINGAN ASAL PELANGGAN

16,1

Bisnis Offline

44

38,5

38,4 Perumahan Kota sendiri Indonesia lainnya Pasar Asean Pasar Internasional

36 persen 18 persen 37 persen 9 persen

MANFAAT TEKNOLOGI DIGITAL BAGI UMKM Akses ke pelanggan baru di Indonesia

5,9

Perumahan Kota sendiri Indonesia lainnya Pasar Asean Pasar Internasional

26,8 persen 38,4 persen 25,8 persen 5,9 persen 2,5 persen

AKSES BROADBAND UMKM BERDASARKAN LOKASI DAN UKURAN TAHUN 2015

100

50 persen 58 persen 77 persen 58 persen 79 persen 86 persen

79

77

80

60

Desa Kota Kota Besar Mikro Kecil Menengah

44 persen 38,5 persen 16,1 persen 0,9 persen 0,4 persen

50

58

86

58

40

20

0

Sumber: Bank Indonesia --- Survey Deloite terhadap 437 UKM di Indonesia tahun 2015

dilakukan untuk mendorong kegiatan UMKM dalam hal kreativitas generasi muda yang diadakan setiap tahun.

“Kami juga punya Potji.com kepanjangan dari Portal Tegal Jepangnya Indonesia. Isi portal berbasis penjualan barangbarang produktif atau produk unggulan Kabupaten Tegal yang secara komersial dipasarkan lewat media online,” kata Bupati Tegal Enthus Susmono.

Potji.com, kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Te-

gal Hari Nugroho, dibuat sebagai upaya pemkab membantu UMKM dalam hal pemasaran.

“Tantangannya memang dalam hal publikasi atau pemasaran belum begitu meluas dan dipahami pelaku usaha di sektor UMKM. Dari sisi kendala sumber daya manusia (SDM), informasinya masih minim,” katanya.

Sesungguhnya dalam penyebaran e-commerce di daerah, Kabupaten Banyuwangi bisa menjadi model percontohan. Sejak April, Pemkab Banyuwangi meluncurkan Banyuwangi-mall. com. Melalui situs itu, konsumen

dan produsen dijembatani agar bisa bertransaksi langsung tanpa perantara.

Menggunakan platform digital market place terintegrasi, Banyuwangi-mall.com menawarkan beragam produk kerajinan khas Banyuwangi. Tak hanya itu, produk pertanian dan perikanan beserta olahannya juga ditawarkan. Bahkan, situs ini juga menawarkan paket tur wisata. Beberapa trip yang ditawarkan seperti trip ke Pantai Sukamade, Teluk Hijau, Pulau Merah, dan Wedi Ireng, atau Taman Nasional Baluran, Pulau

Tabuhan, dan Mejangan.

Sebagai pusat operasional Banyuwangi-mall.com, pemkab mendirikan Rumah Kreatif. Di tempat itu, terdapat beragam kegiatan seperti penanganan order, pengiriman barang, dan administrasi. Sementara untuk kegiatan kreatif, tempat ini juga mewadahi pemotretan produk maupun desain grafis UMKM. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini masih ada kendala dalam pengembangan situs. “Kami masih punya kendala promosi dari situs digital market place itu sendiri. Ini karena, sekarang promosi untuk keperluan itu cukup banyak,” kata Anas. Namun, dia optimistis situs itu terus berkembang. “Kami terus jalan dan sekarang sudah mulai oke, bahkan berkembang terus,” kata Bupati.

Banyuwangi-mall.com, kata dia, merupakan cara bagi daerah untuk mempromosikan produk-produk unggulan. Ke depan, Pemkab Banyuwangi akan terus mendorong kesadaran masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan e-commerce.

Tak hanya pemkab yang gencar merealisasikan virus e-commerce, salah satu platform e-commerce Bukalapak justru memilih jemput bola untuk menggaet UMKM di daerah agar menggunakan platformnya sebagai wadah usaha.

Melalui edukasi ke berbagai daerah di Indonesia, Bukalapak memperkenalkan dan menginspirasi pelaku UMKM bahwa platform digital bisa digunakan untuk menaikkan nilai penjualan.

“Kami juga meyakinkan mereka (pelaku UMKM) bahwa platform kami aman,” kata Brand Manager Bukalapak Oci Ambrosia. Basis komunitas di berbagai daerah di Indonesia pun diperkuat.

Bukalapak juga bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) untuk memajukan UMKM di Indonesia. Melakukan pendampingan pemasaran online kepada pelaku UMKM, memfasilitasi hak cipta, pengembangan talent, pengembangan produk kreatif, serta membuka akses pemodalan.

Selain itu, diadakan juga pelatihan UKM bertajuk “Pengembangan Pemasaran Karya Kreatif Melalui Media Online” di enam kota di Indonesia, meliputi Bali, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palembang, dan Malang. “Kami juga terbuka dengan pihak mana pun yang mau bergandengan tangan untuk bersama-sama memajukan UKM di Indonesia,” kata Oci. O DIAN RISKI ROSMAYANTI |

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

10

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A PERINGKAT BISNIS DIGITAL (E-COMMERCE) 2016

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

P Negara A B C D E 1 Luksemburg 95 69 98 89,1 1 7 Korea Selatan 84 56 97 84,3 8 23 Singapura 82 35 88 75,8 26 44 Malaysia 68 20 69 60,1 45 64 China 49 16 48 49,1 65 69 Thailand 35 6 58 47,2 70 75 Vietnam 48 2 52 43,1 90 89 Filipina 40 3 52 35,7 N/A 90 India 18 4 46 34,0 83 93 Indonesia 17 2 47 33,0 88 115 Laos 14 3 38 20,3 105 119 Kamboja 9 3 41 19,5 91 Keterangan: P: Peringkat A: Pengguna individual pemakai internet (2014 atau lebih) B: Pengguna individual pemakai kartu kredit (15+, 2014 atau lebih) C: Pemakai internet per satu juta orang (2014) D: Nilai peringkat bisnis digital 2015 E: Peringkat 2014 Sumber: UNCTAD B2C Commerce Index 2016

» Pengusaha e-commerce membutuhkan dukungan pemerintah terkait pendanaan untuk bisa digital.

UMKM DIGITAL SIAP MENGGLOBAL Modal dan pajak ganda masih menghambat.

U

ntuk bisa bersaing dengan pengusaha asing, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih memerlukan dukungan pemerintah, khususnya permodalan.

Kurang modal memicu UMKM tidak jarang sulit berkembang, bahkan gulung tikar, apalagi masuk era perdagangan digital (e-commerce).

Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Frans Budi Pranata mengatakan, dukungan ini diharapkan datang dari setiap kebijakan pemerintah, salah satunya paket kebijakan ekonomi ke-14 yang telah terbit beberapa waktu lalu. Beberapa poin harus diperdalam dan diuraikan agar bisa langsung dimanfaatkan pelaku bisnis.

“Kalau kami lihat banyak pebisnis pemula (start-up) kesulitan dana. Mereka butuh banyak uang merealisasikan ide.

Tidak jarang mereka bangkrut di tengah jalan karena modal paspasan. Peraturan bisa diuraikan dalam butir-butir peraturan turunan dari kementerian terkait,” ujar Frans kepada HARIAN NASIONAL. Menurut dia, unsur bantuan pendanaan bisa dikucurkan melalui akses pinjaman perbankan. Tidak semua UMKM bisa mendapatkan investor asing.

Kebijakan aturan pinjaman perbankan menjadi masalah yang harus dijawab pemerintah.

Akses bank pun masih belum menjangkau pengusaha

e-commerce untuk proses peminjaman. Jika berkaca negara tetangga seperti Singapura, sokongan pemerintah sangat baik dan memberikan kesempatan pengusaha kecil berkembang.

“Seperti di Singapura, ada 1.000 start-up akan dipilih. Misalkan 100 dari mereka diberikan dana untuk mengembangkan diri. Lalu diberikan tempat dan dibimbing sampai mereka bisa berjalan baik,” kata dia.

Frans menyebut, perlu upaya cepat dan tepat untuk mengimplementasi paket kebijakan.

Hingga saat ini paket kebijakan ekonomi ke-14 masih minim dimanfaatkan pelaku usaha. Petunjuk pelaksanaan peta jalan (roadmap) masih belum jelas.

“Sepertinya kalau sekarang peta jalan Indonesia masih baru sekadar kebijakan. Misalkan ada bank yang bisa memberikan pembiayaan itu siapa dan prosedurnya bagaimana?” ujar Frans.

Ia mengakui, pelaku e-commerce berharap upaya penguraian paket kebijakan cepat dilakukan. Dialog dengan pelaku e-commerce harus membuahkan hasil segera.

Harga tidak kompetitif Ketua Bidang Keanggotaan dan Pengembangan Organisasi Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Adimarta mengatakan, perpajakan menjadi kendala lain yang menghambat perkembangan e-commerce. Selain itu juga ongkos logistik, keamanan cyber, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM). Khusus perpajakan, sering pengusaha e-commerce terkena pajak ganda.

Pengusaha biasanya mem-

bayar pajak pada sistem produksi konvensional dan membayar kembali pada pemasaran dalam bentuk online. “Kalau begini jadinya harga tidak kompetitif padahal harga produk e-commerce lebih murah,” kata dia.

Menurut dia, seharusnya pelaku bisnis diberikan pajak dari satu sisi sehingga tidak membebani. Tahap awal perintisan usaha diharapkan insentif pajak sebagai stimulus. “Kalau di awal tidak dibebani pajak akan jauh lebih baik.”

Dari sisi logistik atau pengiriman, ongkos dinilai masih mahal sehingga membebani pengusaha dan konsumen. Meski karakteristik geografis Indonesia sangat sulit, tapi ongkos mahal juga dikarenakan infrastruktur yang memadai tidak tersedia.

“Kalau di China, Amerika, dan negara maju lain sudah ada jalan tol yang murah untuk pengiriman jadi lebih cepat,” ujar Adi. Paket kebijakan Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Aulia E Marinto mengatakan akan mengawal dan memfasilitasi pelaku usaha e-commerce, khususnya rincian paket kebijakan ekonomi ke-14. Di masa mendatang, ada 31 turunan peraturan dan uraian yang memfasilitasi pelaku bisnis e-commerce. “Proses ini sedang berjalan untuk menyelesaikan inisiatif-inisiatif bagi penyelesaian pelaku e-commerce,” ujar Aulia.

Dia mencontohkan, rincian peraturan pada aspek pembiayaan. Pelaku bisnis mengharapkan proses peminjaman kredit

untuk modal bisa dipermudah.

Selama ini, pembiayaan menjadi salah satu kendala bagi start-up atau pelaku bisnis pemula. “Contohnya, KUR digital skema yang cocok seperti apa,” kata dia.

Namun, belum ada target tertentu merampungkan seluruh uraian paket kebijakan ekonomi ke-14 mengenai e-commerce.

Butuh waktu menguraikannya karena pelaku bisnis terdiri atas produsen, penjual, platform, dan lainnya. “Semua perlu waktu dibahas,” ujar Aulia.

Ia akan memberikan fasilitas kepada pelaku UMKM yang akan maju dan memasarkan produknya pada e-commerce. Fasilitas ini tersedia bagi mereka yang berstatus UMKM dalam bentuk edukasi, pembimbingan, dan kebijakan.

O ELVI ROBIATUL ADAWIYAH

Makin Makmur jika Diatur MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, saat ini pemerintah masih memproses uraian paket kebijakan ekonomi ke-14 bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pelaku usaha, dan seluruh pihak terkait. Harapannya, kebijakan yang ditelurkan sesuai kebutuhan pelaku usaha e-commerce.

“Kami menunggu Kemenkominfo karena dari sana awalannya. Kami akan menangkap dan menjembatani dari sisi perdagangan,” ujar dia.

Ia menyebut salah satu hal yang akan difasilitasi terkait pengaturan pajak. Selama ini pelaku usaha keberatan pajak dibebankan, apalagi pajak ganda. “Pajak kami sorot, bagaimana nanti kerja sama dengan Kemenkeu merumuskan ini,” katanya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan siap mengakomodasi kebutuhan pengusaha e-commerce. Semua aspek akan dikaji dan dicarikan solusi tepat.

“Kemudahan pendanaan tentunya kami mendukung, bahkan diutamakan untuk UMKM yang akan mengawali e-commerce,” kata Oke.

Ia menyebut, saat ini Kemendag belum melihat kendala proses fasilitas pendanaan. Hal ini dikarenakan masih tatanan konsep. “Kemendag saat ini masih konsentrasi di RPP sesuai penugasan,” kata dia.

Menurut Oke, masih ada hal-hal yang perlu diharmonisasikan antarkementerian dan lembaga, terutama Kemenkeu.

“Tapi substansinya belum boleh diinfokan,” ujar dia.

Di masa mendatang, prinsip perlakuan UMKM e-commerce sama dengan perusahaan konvensional. Seluruh kebijakan dan fasilitas akan sama rata dan kedua bidang dapat tumbuh baik. O ELVI ROBIATUL ADAWIYAH

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

11

I N D O N E S I A

KONSUMEN BAYAR, KIRIMAN LANCAR UKM Center Lion Parcel Beroperasi Januari 2017.

B

isnis pengiriman men-

jadi penopang terakhir produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk siap go digital. Ujung tombak bisnis ini pada kecepatan pengantaran saat konsumen telah membayar.

Untuk mendukung bisnis logistik di Tanah Air, Lion Air Group bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) bekerja sama mendorong pengembangan UMKM. Ditandai dengan nota kesepahaman, Lion Air Group dan BRI turut mendorong akses pelaku UMKM. Pendiri Lion Air Group Rusdi Kirana mengatakan, distribusi produk UMKM bisa disalurkan melalui Lion Parcel. Alhasil, sasaran produk akan meluas karena Lion Parcel menyentuh 82 kota dan kabupaten di Indonesia, termasuk 12 kota mancanegara.

Pembukaan akses diharapkan meningkatkan penjualan dan harga jual produk UMKM dalam negeri. “Kalau dua ini bergabung (Lion Parcel dan BRI) akan sangat membantu UMKM. Penjualan akan meningkat seribu persen,” ujar Rusdi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lion Air Group, menurut Rusdi, juga menyediakan gudang untuk menampung produk UMKM secara gratis. Lalu lintas barang diyakini lebih singkat dan cepat karena pendistribusian dilakukan Lion Parcel.

Nantinya, kata Rusdi, pemasaran produk UMKM juga dipromosikan di setiap maskapai milik Lion Air Group melalui video dan katalog. Pelaku UMKM juga diberikan tiket gratis untuk mengikuti pameran di luar negeri.

Bahkan, Rusdi melanjutkan, fasilitas juga menyentuh tempat tinggal selama pameran berlangsung, bekerja sama dengan duta besar Indonesia di negara tujuan. Biaya sewa tempat pameran akan didukung BRI. “Kami berharap UMKM bisa berkembang cepat sehingga moratorium Presiden Joko Widodo untuk TKI bisa terwujud, dihapuskan, dan diberikan lapangan kerja melalui UMKM,” kata Rusdi.

Direktur Utama BRI Asmawi Syam optimistis bekerja sama dengan Lion Air Group dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi, sambungnya, kedua perusahaan memiliki seg-

mentasi usaha serupa, yakni mendorong dan mendukung industri UMKM. “Kami dengan Lion Air Group banyak bekerja sama, terutama segmen bisnis.”

Menurut Asmawi, kedua perusahaan juga memiliki teknologi yang bisa mendukung sektor UMKM, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tren positif ini dapat semakin terpacu karena Lion Air Group memiliki jaringan luas.

Alhasil, Asmawi optimistis kerja sama mampu menekan risiko gagal bayar, menciptakan efisiensi dan mendorong penyaluran kredit, termasuk menumbuhkan dana pihak ketiga.

“Perkembangan Lion Air Group selalu create pasar, bank selalu follower bisnis. Sekarang kami mau coba create bisnis,” katanya.

Asmawi mengatakan, sekitar 90 persen dari 95 juta pelaku bisnis di Indonesia merupakan UMKM. “Kalau UMKM sukses, artinya 97-98 persen masalah ekonomi kita selesai.”

Pusat perdagangan Presiden Direktur Lion Air Group Edward Sirait mengatakan, Lion Air Group berencana membuka pusat perdagangan UMKM di Manado. Saat ini, pembangunan dengan luas lahan mencapai 2 hektare itu masih tahapan fisik. Pusat UMKM yang diprediksi mampu menampung ratusan ribu pelaku UMKM itu ditargetkan beroperasi Januari 2017.

Menurut dia, pusat UMKM dimaksudkan mengembangkan perekonomian daerah, termasuk memajukan usaha masyarakat lokal. Terkait potensi bisnis, ia mengatakan, setiap pekan Lion Air sedikitnya membawa 4.000 wisatawan China ke Manado.

“Kami terbang hingga ke tujuh kota di China, direct dari dari Manado. Sebanyak 4.000 wisatawan China per minggu butuh tempat hiburan, belanja, dan resort. Ini yang belum ada di Manado.”

Untuk mendorong perekonomian Manado, Lion Air Group berencana membuka Lion Hotel yang memiliki 50 ribu kamar, termasuk wisata maritim dengan kapal pesiar. Lion Hotel akan berada di areal pusat UMKM. “Manado diharapkan bisa menjadi pusat tourism kedua setelah Bali,” katanya.

O DIAN RISKI ROSMYANTI |

Suasana pengiriman barang di kantor Lion Parcel, Jakarta, beberapa waktu lalu. HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

JUMLAH JARINGAN LION PARCEL Sumatera 400+POS

Kalimantan 200+POS

Sulawesi 200+POS

Papua 40+POS

Maluku 30+POS

Jawa 500+POS Sumber : Lion Parcel

Makin Untung dengan Titip Warung LION AIR Group akan mengoperasikan UKM Center di Manado. Pusat penjualan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini akan diresmikan pertengahan Januari 2017.

General Manager Commercial Lion Parcel Victor Ary Subekti mengatakan, sekitar 500 pelaku usaha dapat tertampung di UKM Center ini. Hingga kini, Lion Parcel berhasil merekrut 100 pelaku usaha dari Jakarta dan 20 pelaku usaha dari Manado yang merupakan binaan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Sekarang sedang terus kami lakukan pemilihan pelaku usaha dan produk yang layak masuk UKM Center ini,” kata dia kepada HARIAN NASIONAL. Lion Parcel menentukan 10 kategori produk yang dapat masuk UKM Center Manado, yakni Art Work, Handicraft, Food and Beverage, Suplemen, Woodworking, fesyen dan Batik, Footware, Instrument, rempah-rempah, dan Ethnic.

Pelaku usaha yang baru bergabung harus mau memenuhi kriteria yang berlaku, seperti produk lokal dan bukan barang impor, bersifat titip jual dengan Lion Parcel, barang tersedia di tempat, dan harga jual ditentu-

kan Lion Parcel.

“Nanti kami yang jualkan, jadi penjual tidak perlu bertransaksi langsung dengan pembeli. Hanya menaruh produknya saja,” kata dia.

Victor mengatakan, tahap awal hanya 228 hingga 300 UKM yang dipasarkan. Ini sambil menanti pengembangan bangunan secara sempurna.

Lion Parcel menyuguhkan sejumlah keuntungan kepada pelaku usaha yang mau bergabung di UKM Center. Di antaranya transaksi lanjutan dan Lion Parcel menyediakan gudang untuk produk masing-masing pelaku usaha.

Selain itu, pelaku usaha akan mendapat keuntungan dari komisi penjualan dan biaya transaksi. Manajemen pasokan pun akan dikerjakan Lion Parcel sehingga pelaku usaha tidak perlu direpotkan, tidak ada deposit penjualan, pengiriman paket dari Lion Parcel, dan pembayaran akan dilakukan sekali seminggu.

“Kami juga akan berikan dua jalur promosi, yakni melalui lionparcel.com, offline Window of Indonesia di Manado, Denpasar, dan Batam, serta dukungan katalog untuk memasarkan lionparcel.com kepada penumpang,”

ujar dia.

Upaya-upaya tersebut dikenal dengan 4G atau gratis promosi, gratis pergudangan, gratis distribusi, dan gratis pelatihan.

Sejumlah kurasi untuk produk berjenis makanan dan minuman pun akan dilakukan.

Lion Parcel akan mengecek dengan melihat dan memastikan sertifikat atau label halal pada makanan dan minuman. Namun tidak menutup peluang bagi makanan yang dapat dikonsumsi oleh nonmuslim. “Harus ada sertifikat halal dan BPOM-nya,” kata dia.

Pelaku usaha juga harus memberikan penjelasan akurat mengenai teknis lama penyimpanan dan jenis penyimpanan pada masing-masing makanan atau minuman. Harga jual pun harus sesuai agar tidak memberatkan penjualan.

Victor meyakinkan, UKM Center ini akan berkembang pesat dan menjadi pusat wisata belanja yang digandrungi wisatawan, baik lokal maupun internasional. Setidaknya ribuan turis China per minggu datang ke Manado yang diterbangkan Lion Air untuk menikmati wisata maritim dan budaya di sana.

O DIAN RISKI ROSMYANTI

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

12

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

Pengembangan tak hanya perbaikan PLBN, namun juga pendekatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ANTARA | A NUGROSH

N

asionalisme, kebanggaan, martabat, dan harga diri Republik Indonesia terlambangkan melalui kondisi kawasan perbatasan. Bukan hal tabu jika banyak orang menilai kawasan perbatasan Indonesia tertinggal dari negara tetangga dan serumpun Malaysia. Presiden Joko Widodo pun mengakui hal tersebut.

“Di sebelah sangat megah, kita jelek sekali,” katanya membayangkan kondisi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kalimantan Barat, sebelum dibangun kembali. Namun, kini masyarakat di perbatasan dapat kembali berbangga dengan telah diresmikan PLBN Entikong dengan bangunan yang megah.

Presiden mengharapkan, peresmian PLBN ini diikuti dengan pengembangan kawasan untuk meningkatkan pergerakan ekonomi. Pasar, kata dia, harus segera dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perlahan, wajah Indonesia di perbatasan kian hadir kembali dengan meningkatnya sarana prasarana yang tersedia.

“Inilah sebuah kebanggaan, harga diri, dan martabat yang ingin kita bangun, bahwa kita negara besar, nyatanya kita bisa,” ujarnya.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rido Matari Ichwan mengatakan saat ini ada tujuh kawasan PLBN yang diprioritaskan pengembangannya. Selain Entikong, ada juga PLBN Aruk dan Nanga Badau di Kalimantan Barat, Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur, dan Skouw di Papua. Seluruh PLBN ini ditargetkan selesai akhir 2016.

Rido mengatakan, pengembangan tak hanya dilakukan untuk perbaikan PLBN, namun juga melalui pendekatan sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Program yang terlihat, kata dia, memang bentuk jadinya gedung PLBN. Namun, selain itu juga dibuat akses jalan, termasuk tambahan program infrastruktur permukiman dan sumber daya air.

“Selalu bertahap, yang selama ini tidak diperhatikan, mereka juga harus beradaptasi dengan situasi yang baru,” kata Rido kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (21/12).

Menurut dia, dengan adanya pembangunan ini, kesejahteraan

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko PMK Puan Maharani (keempat kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri), Menteri PU Pera Basoeki Hadimoeljono (kedua kiri), dan Gubernur Kalbar Cornelis (kedua kanan) meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong usai peresmiannya di Kabupaten Sanggau, Kalbar, Rabu (21/12).

MEMPERBAIKI WAJAH DI TAPAL BATAS masyarakat perlahan akan meningkat. Yang paling penting saat ini adanya kehadiran negara di kawasan perbatasan.

Rido menyatakan, membangun kawasan perbatasan bukan berarti tanpa masalah.

Ia menjelaskan kendala dalam membangun kawasan perbatasan sering ditemui untuk urusan pengembangan akses jalan. Ia mencontohkan, di Kalimantan permasalahan sering datang karena lahan yang akan dibangun banyak berupa hutan lindung dan hutan adat masyarakat setempat. Namun permasalahan tersebut diatasi dengan bantuan pemerintah daerah untuk memediasi urusan perizinan.

Selain itu, faktor terjalnya medan sering membuat pembangunan jalan sedikit terhambat, khususnya di Kalimantan dan Papua. “Kadang perlu bantuan dari TNI. Semua diberdayakan.

Malah di Papua saat ini sedang dicari teknologi untuk mengatasi jalan yang terjal dan tebing,” tuturnya.

Untuk urusan keamanan, Rido mengatakan tidak bisa dibilang tidak aman, tidak juga bisa dibilang aman. Pasalnya, ada saja kelompok yang berupaya me-

lakukan gangguan dalam pembangunan. Dalam hal itu, katanya, antara satuan kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), aparat, dan masyarakat, telah memiliki metodologi tersendiri untuk mengatasinya. “Kita juga sering dibantu komunitas untuk dialog dengan kelompok tertentu,” katanya.

Rido juga menilai peran dari pemerintah daerah telah optimal membantu pembangunan perbatasan. Artinya, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak sebesar daerah di Jawa, pemerintah daerah tetap mencoba memberi kontribusi dengan maksimal.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Hadi Sucahyono mengatakan peran perintah daerah seharusnya dapat lebih maksimal. Ia mencontohkan di Kalimantan Barat, gubernur telah menerbitkan surat keputusan untuk membentuk Badan Perbatasan Daerah. Tujuannya untuk mengelola perbatasan dengan APBD yang ada dan mandiri. Hal ini sebagai bentuk kontribusi penting yang harus diikuti daerah lain.

Selain itu, di Papua dengan panjang jalan mencamai 1.111,50

km, masih banyak jalan yang belum tumbuh permukiman. Artinya, pemerintah daerah harus dapat menumbuhkan lokasi permukiman di sekitar jalan itu supaya tidak sepi.

“Orang juga mau lewat jadi takut. Itu tugas pemda membuat pemukiman penduduk. Supaya sudah jadi jalannya, namun orang tidak takut untuk lewat. Karena kalau ada apa-apa petugas bisa cepat membantu,” katanya.

Pekerjaan Rumah Meski wajah Indonesia perlahan di kawasan perbatasan semakin membaik, Hadi Sucahyono mengatakan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi. Pasalnya, saat ini pemerintah masih fokus pembangunan perbatasan di daratan. Padahal, di luar itu ada 112 pulau kecil terluar yang harus juga diperhatikan.

“Ke depan kita sediakan infrastruktur di sana. Itu sebagian besar masih kosong. Kalau yang kosong itu wewenang aparat, kalau yang ada penduduk kita ajak kementerian/lembaga lain menyediakan sarana dan prasarana,” katanya.

Menurut dia, permasalah paling utama di pulau kecil terluar

adalah kebutuhan air bersih dan air minum. Ia menyatakan sudah ada beberapa pulau kecil yang dibuatkan sistem penyediaan air minum dan permukiman, terutama yang dekat dengan wilayah negara lain. “Ini kan harus dijaga agar tidak menjadi (seperti) Sipadan dan Ligitan lagi. Itu ada strateginya,” ujarnya.

Pembangunan di pulau kecil terluar, kata dia, telah lama dilakukan oleh pemerintah. Namun dengan semakin lengkapnya data, pihaknya akan semakin mengembangkan di pulau kecil terluar lainnya.

Selain itu, juga akan dikembangkan teknologi untuk mengatasi permasalah di kawasan perbatasan, seperti teknologi pengubah air laut menjadi air bersih. Pasalnya, selama ini permasalahan di perbatasan adalah kekurangan air bersih.

Pengamat infrastruktur Universitas Indonesia Wicaksono Adi mengatakan perlu adanya kepastian dampak pembangunan PLBN untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia.

Ia mengakui pemerintah saat ini telah bekerja dengan baik dalam membangun wilayah perbatasan.

O BAYU ADJI P

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

DUA SISI ALAM INDONESIA

BENCANA SEPANJANG

2016

LONGSOR BANJARNEGARA, JAWA TENGAH KEJADIAN: Longsor di Desa Clapar, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Jumat (25/3). Area terdampak longsor ini diperkiraan lebih dari 8 hektare, longsor diperkirakan sejauh 2-3 kilometer dari ujung hingga bawah dengan rata-rata lebar longsoran 100 -200 meter.

KORBAN: 352 jiwa atau 102 KK Mengungsi KERUSAKAN: 20 unit, rusak sedang tujuh unit, rusak ringan lima unit dan 33 rumah terancam.

KERUGIAN: JUNI BANJIR LONGSOR JAWA TENGAH KEJADIAN: Banjir dan longsor menimpa beberapa wilayah di Jawa Tengah, pada Sabtu (18/6). Korban tersebar di Kabupaten Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, Sukoharjo, Banyumas, dan Rembang.

KORBAN PER (23/6): 56 orang tewas, 9 orang hilang, 22 orang luka-luka dan 395 orang mengungsi.

KERUSAKAN DI PURWOREJO: 143 rumah rusak (63 rumah rusak berat, 38 rumah rusak sedang, dan 42 rumah rusak ringan).

KERUGIAN: ratusan miliar.

SEPTEMBER BANJIR BANDANG GARUT KEJADIAN: Banjir bandang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Batar pada Selasa (20/9). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan koefisien regim sungai (KRS) Cimanuk telah jauh melebihi kadar buruk, yaitu 713, sebagai faktor utama terjadinya banjir bandang.

KORBAN PER MINGGU (29/9): 34 orang meninggal, 19 hilang, 35 orang luka-luka, dan 6.361 orang mengungsi.

KERUSAKAN: 1.784 rumah rusak (411 rusak berat, 239 rusak sedang, 970 rusak ringan dan 164 hanyut). Fasilitas pendidikan dengan rincian 8 sekolah rusak berat, 11 rusak sedang, dan 30 rusak ringan.

KERUGIAN: OKTOBER BANJIR BANDANG LIMBOTO KEJADIAN: Banjir melanda Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada Selasa (25/10) belum juga surut. Banjir diduga akibat buruknya DAS Limboto.

KORBAN: Tiga anak meninggal hanyut dan 4.000 kepala keluarga (KK) mengungsi KERUSAKAN: Sekitar 1.000 rumah.

KERUGIAN: Sekitar Rp 150 miliar.

DESEMBER GEMPA ACEH

ANTARA| FILES

KEJADIAN: Gempa berkekuatan 6,5 skala richter (SR) melanda tiga kabupaten di Provinsi Aceh, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Pidie, dan Bireuen, pada Rabu (7/12) pukul 05.03 WIB. KORBAN: 104 orang meninggal (97 orang di Pidie Jaya, 5 orang di Pidie, dan 2 orang di Bireuen). 267 orang luka berat dan 127 orang luka ringan. Pengungsi 85.256 jiwa.

KERUSAKAN: 2.150 unit rumah yang ditetapkan rusak melalui Surat Keputusan Bupati. Masjid 65, meunasah 160, ruko 357, kantor pemerintahan 30, sekolah 139, pasar 11, jembatan 83 dan jalan 88,5 km. Kerugian: Rp 1,96 triliun.

ndonesia miliki kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia juga dikelilingi ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin kencang, gelombang tinggi, dan kekeringan. Ancaman juga dari gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api.

Tinggal dalam wilayah dengan kondisi alam seperti itu bagai melihat dua sisi mata uang yang berbeda, menguntungkan namun berisiko tinggi. Mau tak mau masyarakat mesti beradaptasi dan melakukan mitigasi untuk mengurangi potensi kerugian.

Dewan Pengarah Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana Sugeng Triutomo mengatakan, dari sekian bencana, hidometeorologi paling mudah diprediksi. Pasalnya, cuaca di Indonesia umumnya memiliki musim yang pasti. Seharusnya masyarakat mudah memprediksi kejadian bencana hidrometeorologi. Kenyataanya tren bencana ini justru semakin meningkat.

“Ditambah degradasi lingkungan yang disebabkan manusia, trennya semakin meningkat,” kata mantan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini, Kamis (22/12).

Sugeng mengatakan, masyarakat harus selalu memperbarui pengetahuannya terkait cuaca sehingga dapat mengantisipasi kerugian yang lebih besar lagi. Sementara bencana di luar faktor iklim, kerentanan masyarakat lebih disebabkan ketidaktahuan dalam mencegah atau mengurangi risiko.

“Yang paling gampang banjir bandang dan longsor. Tanda paling awam apabila ada curah hujan selama tiga hari, itu membuat tanah jenuh, harus hati-hati.”

Di sisi lain, belum seluruh daerah memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebabkan koordinasi sering kali terhambat. Sugeng menilai, banyak kota yang belum membentuk BPBD karena merasa potensi bencana di wilayahnya hanya berupa kebakaran. Padahal, berdasarkan peta rawan bencana hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki potensi bencana.

Kepala Divisi Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Arifin Muhammad Hadi mengatakan tren yang paling meningkat adalah bencana terkait air dan iklim.

Menurut dia, di Asia Pasifik 95 persen bencana akibat iklim ekstrem. Dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami ke-

ANTARA | DIDIN

I

MARET

Warga menyaksikan puing bangunan pasar Meuredu rubuh akibat gempa di Pidie Jaya, Aceh.

13

I N D O N E S I A

Sejumlah warga berada dekat jembatan yang ambruk diterjang banjir di Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasana’e Timur, Kota Bima, NTB, Kamis (22/12). Banjir yang terjadi akibat meluapnya air sungai Padolo, melumpuhkan seluruh aktivitas warga.

PENDUDUK TERPAPAR BENCANA 3.3

JUTA JIWA

3.2

JUTA JIWA

1.4

JUTA JIWA

BAHAYA TINGGI

1.4

JUTA JIWA

BAHAYA TINGGI

148.4 JUTA JIWA

GEMPA BUMI

3.8 JUTA JIWA

TSUNAMI

62,4 % BAHAYA SEDANG

71.3

JUTA JIWA

3.2

JUTA JIWA

1,6 % BAHAYA SEDANG

461

RIBU JIWA

451

RIBU JIWA

Sebanyak 148.4 juta jiwa penduduk Indonesia terpapar oleh bahaya gempa bumi Sebanyak 3.8 juta jiwa penduduk terpapar oleh bencana bahaya tsunami

rugian US$ 11 juta akibat bencana.

Tenaga Ahli Kebencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surono mengatakan, pendidikan kebencanaan penting untuk mengurangi dampak kerugian. Masyarakat seyogianya dapat mengenali kondisi lingkungan di sekitarnya melalui pendidikan. “Alam itu tuan rumah, kita tamu. Tamu kan harus sopan. Dengan mengerti karakter tuan rumah, kita akan tahu kalau mereka mau marah.

Yang menyesuaikan diri manusia,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Ia menerangkan, sepanjang Sumatera daerah rawan gempa dan tsunami. Itu sudah terjadi sebelum adanya masyarakat di daerah itu. Karena itu, masyarakat harus menyesuaikan diri dengan keadaan alam.

Surono mengakui menyesuaikan diri tidak mudah. Masyarakat Indonesia belum terlalu peduli dengan apa yang seharusnya dilakukan, seperti sungkan ketika ada pelatihan kebencanaan. Padahal, pelatihan dibuat agar masyarakat dapat mengenal dampak positif dan negatif dari lingkungannya.

“Ini proses pembelajaran.

Masyarakat Jepang survive karena mau belajar menerima, meng-

antisipasi, dan mengevakuasi.

Dari proses itu mereka bisa mengerti tentang alam, sehingga bisa berbuat secara arif terhadap alam,” tuturnya.

Surono mengatakan harus ada pembimbing yang memiliki konsep jelas dalam melakukan pendidikan. Pendidikan kebencanaan harus disesuaikan dengan kondisi alam dan budaya. “Kita tidak mungkin menularkan ilmu apa pun tanpa respek kepada kearifan lokal yang ada.”

Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho juga berkali-kali mengatakan, masyarakat perlu inovasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Karena sebagian besar daerah Indonesia rawan bencana, tidak mungkin seluruh daerah tersebut dikosongkan dari manusia. ”Kalau seperti itu, tidak ada daerah di Indonesia yang bisa ditempati,” katanya.

Karena itu, masyarakat perlu memperkuat dirinya dengan pengetahuan mitigasi. Menurutnya, mitigasi tak selalu harus menggunakan teknologi modern, melainkan dapat memanfaatkan kearifan lokal. Tugas pemerintah, kata dia, tetap menyiapkan sistem peringatan dini, tempat pe-

ngungsian, dan jalur evakuasi.

Ia mencontohkan, masyarakat di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, telah mengantisipasi longsor dengan webbing jude menggunakan anyaman kayu untuk menahan tanah agar tidak longsor. Sementara di Kabupaten Bantul, masyarakat yang mengalami banjir dan kekeringan tiap tahun membangun bendungan mini dengan biaya sekitar Rp 80 juta dengan gotong royong.

Hasilnya, daerah mereka tidak lagi kebanjiran.

Selain itu, lanjut Sutopo, salah satu pemerintah daerah yang inovatif menanggulangi bencana adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, Kabupaten Bojonegoro pasti mengalami kebanjiran setiap tahun akibat luapan Bengawan Solo. “Bupatinya sudah merasa tidak mampu supaya bebas banjir, karena air datangnya dari 16 kabupaten/kota di luar Bojonegoro,” katanya.

Dengan kondisi itu, Kabupaten Bojonegoro mau tidak mau beradaptasi dengan alam. Adaptasi itu salahan satunya dengan mewajibkan setiap anak sekolah dasar memiliki kemampuan berenang. Sehingga korban akibat banjir dapat diminimalisasi.

Akhirnya, lanjut Sutopo, Bupati Bojonegoro membangun banyak kolam renang.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mengembangkan tanaman yang cocok dengan banjir seperti belimbing. “Dibangun menjadi sentra belimbing untuk diolah. Bahkan di sana disediakan objek wisata banjir. Itu ternyata meningkatkan ekonomi masyarakat secara signifikan,” katanya.

O BAYU ADJI P

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

14

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

INFRASTRUKTUR vs WAJAR 12 TAHUN

Komitmen pemda menentukan keberhasilan anak mendapat pendidikan hingga SMA/SMK.

ANTARA | RISKY ANDRIANTO

M

ulai 2016 pemerintah pusat mewajibkan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun diterapkan di tiap daerah. Wajar 12 Tahun bukan program asing bagi dunia pendidikan. Beberapa wilayah sudah menerapkan program tersebut, kendati tak berlaku untuk semua sekolah.

Dalam catatan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), ada 30 kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki aturan khusus tentang Wajar 12 Tahun. Kabupaten Serang tercatat mengawali penerbitan aturan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2006.

Dalam Neraca Pendidikan Daerah (NPD), saat ini angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK masih di angka 49,7 persen.

Tidak mudah menerapkan Wajar 12 Tahun dalam pendidikan di Indonesia. Komitmen pemda menentukan keberhasilan anak mendapat pendidikan hingga bangku SMA/SMK. Sebagai prioritas utama, pemda berusaha menyediakan anggaran dan perbaikan mekanisme pelaksanaan lapangan yang lebih baik. Hasilnya fasilitas dan sarana pendidikan tersedia lebih baik di semua jenjang pendidikan formal.

Fasilitas pendidikan bisa dikatakan masalah klise dalam dunia pendidikan. Hampir tiap tahun selalu dijumpai gedung yang rusak atau roboh. “Kita menyediakan anggaran untuk menangani sekolah dengan kerusakan berat, sedangkan kerusakan ringan hingga sedang diserahkan pada pemda,” kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi kepada HARIAN NASIONAL. Bisa dikatakan satu dari dua sekolah mengalami kerusakan.

Sesuai dengan sistem otonomi daerah, pemda berperan besar dalam perbaikan sekolah. Peran tersebut diperkuat dengan pengalihan wewenang yang berjalan awal 2017.

Otonomi dan pengalihan wewenang bisa memberi gambaran fasilitas dan sarana pendidikan.

Pemda juga bisa tahu pentingnya menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. “Dari sinilah kita berharap peran pemda bisa lebih baik,” kata Didik.

Konsultan pendidikan untuk PASKA Kemendikbud Totok Amien Soefijanto mengatakan, saat ini pemerintah melakukan

Sejumlah siswa melintas di depan ruang laboratorium sekolah yang roboh di SMPN 4 Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Senin (28/11).

sosialisasi penggunaan Neraca Pendidikan Daerah (NPD). NPD memuat informasi terkini status pendidikan daerah. Pemda bisa menentukan penggunaan dana berdasar informasi dalam NPD. Informasi dalam NPD juga memungkinkan penerapan mekanisme top down dalam penggunaan DAK. Totok mengatakan, pemerintah mengupayakan NPD bisa menjadi bahan rembuk daerah mulai 2017. “Mekanisme ini memperbaiki pengawasan dan penggunaan dana” kata Totok.

Perbaikan sekolah memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih baik. Totok tak menampik jika perbaikan sekolah rawan penyalahgunaan dana.

Tak heran jika kualitas bangunan buruk. Perbaikan mekanisme pengawasan diharapkan bisa menjawab masalah tersebut.

Totok mengatakan, pelaksanaan Wajar 12 Tahun memerlukan komitmen kuat dari pemda.

Wajar 12 Tahun harus mampu menekan angka putus sekolah SMP ke SMA yang mencapai 70 hingga 80 ribu anak per tahun.

Salah satunya dengan mendekatkan akses SMA atau SMK kepada anak.

Wajar 12 Tahun menyaratkan SMA atau SMK ada di tiap kecamatan. Sekolah tak lagi ada di tingkat kabupaten layaknya Wajar 6 atau 9 Tahun. Anak punya pilihan hendak meneruskan ke SMA atau SMK. Apa pun pilihannya, anak tak kesulitan menguasai keterampilan di abad 21, misalnya berpikir kritis.

Wajar 12 Tahun menjadi jawaban tantangan era perdagangan bebas. Tanpa perbaikan kompetensi, mustahil Indonesia bisa memenangkan persaingan dunia.

Tak Melulu Infrastruktur Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan, penerapan Wajar 12 Tahun tak melulu soal infrastruktur.

Kultur masyarakat ikut berperan.

Saiful mengatakan, selama lima tahun belakangan infrastruktur tak jadi masalah dalam pelaksanaan Wajar 12 Tahun. Hampir semua kabupaten di Jawa Timur sudah menerapkan wajib belajar SD hingga SMA. “Kecuali untuk Madura dan daerah tapal kuda, seperti Jember dan Situbondo.”

Masyarakat daerah tapal kuda memilih pondok pesantren sebagai wahana melanjutkan pendidikan selepas SMP. Sebagian orangtua mengajak anaknya bekerja atau membantu orangtua usai SMP. Bagi anak perempuan, orangtua memilih segera menikahkan.

Pendekatkan budaya dipilih Pemprov Jawa Timur untuk memperbaiki akses pendidikan formal di wilayah tersebut. Salah satunya menyekolahkan ustaz dan ustazah pondok pesantren hingga lulus strata satu. Pendidikan yang lebih baik untuk tenaga pendidikan diharapkan meningkatkan kualitas pengajar ponpes.

Hasilnya lulusan ponpes sanggup bersaing di tingkat global.

Pemprov juga menyediakan bantuan Rp 240 miliar per tahun.

Bantuan diberikan pada hampir 6 ribu pondok pesantren di seluruh Jawa Timur. Program sudah berjalan kurang lebih empat tahun.

Saat ini angka IPM di wilayah yang tidak menerapkan Wajar 12 Tahun masih kurang dari 70, berbeda dengan wilayah lain yang sudah menerapkan Wajar 12 Tahun. Saiful berharap program sudah berjalan empat tahun bisa meningkatkan mutu pendidikan ponpes dengan peningkatan angka IPM. z ROSMHA WIDIYANI

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas NOMOR 7 TAHUN 2013 KALTENG 2. Peraturan Daerah Kab. Kudus NOMOR 2 TAHUN 2010 JAWA TENGAH 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat NOMOR 10 TAHUN 2009 KALTIM 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana NOMOR 15 TAHUN 2006 BALI 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu NOMOR : 12 TAHUN 2012 JAWA BARAT 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat NOMOR 9 TAHUN 2013 KEP. BANGKA BELITUNG 7. Peraturan Daerah Kota Madiun NOMOR 07 TAHUN 2014 JAWA TIMUR 8. Peraturan Daerah Kota Mataram NOMOR 4 TAHUN 2008 NTB 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap NOMOR 17 TAHUN 2014 JAWA TENGAH 10. Peraturan Bupati Rokan Hulu NOMOR 11 TAHUN 2010 RIAU 11. Peraturan Bupati Pamekasan NOMOR 8 TAHUN 2014 JAWA TIMUR 12. Peraturan Daerah Kab Sukabumi NOMOR 8 TAHUN 2009 JAWA BARAT 13. Peraturan Daerah Kota Medan NOMOR 5 TAHUN 2014 SUMUT 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang NOMOR 1 TAHUN 2006 BANTEN 15. Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 18 tahun 2009 Kalteng 16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto NOMOR 6 TAHUN 2007 JAWA TIMUR 17. Peraturan Walikota Pariaman NOMOR 28 TAHUN 2009 SUMBAR 18. Peraturan Daerah Bupati Badung NOMOR 5 TAHUN 2010 BALI 19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang NOMOR 6 TAHUN 2009 SUMBAR 20. Peraturan Walikota Samarinda NOMOR 21 TAHUN 2014 KALTIM 21. Peraturan Daerah Kota Tanggerang NOMOR 4 TAHUN 2012 BANTEN 22. Perauran Daerah Kabupaten Gowa NOMOR 4 TAHUN 2008 SULSEL 23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya NOMOR 4 TAHUN 2007 JAWA BARAT 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen NOMOR 22 TAHUN 2012 JAWA TENGAH 25. Peraturan Daerah Kota Bekasi NOMOR 12 TAHUN 2012 JAWA BARAT 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat NOMOR 7 TAHUN 2008 JAWA BARAT 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal NOMOR 10 TAHUN 2012 JAWA TENGAH 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan NOMOR 13 TAHUN 2013 RIAU 29. Peraturan Daerah Kota Baru NOMOR 02 TAHUN 2009 KALSEL 30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur NOMOR 5 TAHUN 2010 KALSEL

DAFTAR PERDA

TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN PADA 30 KABUPATEN/KOTA

JUMLAH RUANG KELAS MILIK MENURUT KONDISI DAN JENJANG PENDIDIKAN SEMUA JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2015/2016 No Jenjang 1 2 3

SD SMP SM SMA SMK

Baik

%

247.260 90.716 128.198 68.021 60.177

23,85 26,97 46,56 47,35 45,68

Rusak ringan % 606.047 196.926 127.528 64.426 63.102

Rusak sedang %

58,47 58,54 46,31 44,85 47,91

69.841 20.551 7.840 4.496 3.344

6,74 6,11 2,85 3,13 2,54

Rusak berat

%

Rusak total

57.222 15.648 6.104 3.518 2.586

5,52 4,65 2,22 2,45 1,96

56.176 12.563 5.697 3.184 2.513

%

Jumlah

5,42 1.036.552 3,73 336.404 2,07 275.367 2,22 143.645 1,91 131.722

PERSENTASE RUANG MILIK KELAS MENURUT KONDISI SEMUA JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2015/2016 Jenjang

Baik

SD SMP SMA SMK

23,85 26,97 47,35 45,68

Rusak ringan Rusak sedang 58,47 58,54 44,85 47,91

SMK

45,68

SMA

47,35

SMP

26,97

Rusak berat

Rusak total al

5,52 4,65 2,45 1,96

5,42 3,73 2,22 1,91

6,74 6,11 3,13 2,54

2,54 1,96 1,91

47,91

44,85

58,54

Baik

3,13

Rusak Ringan

2,45 2,22 6,11

Rusak Sedang

4,65 3,37

SD

23,85

58,47

6,74

Rusak Berat

5,52 5,42

Rusak Total

SUMBER: IKHTISAR DATA PENDIDIKAN KEMENDIKBUD 2015/2016

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

15

I N D O N E S I A

Kemenkes menyediakan 300 beasiswa program Dokter Layanan Primer.

ANTARA | IRWANSYAH PUTRA

A

kreditasi rumah sakit menjadi titik tolak perbaikan layanan kesehatan di Indonesia. Akreditasi mensyaratkan perbaikan sarana dan sumber daya manusia (SDM) hingga bisa terakreditasi paripurna. Puskemas yang terakreditasi menandakan komitmen pemerintah daerah (Pemda) yang lebih baik pada kesehatan.

Kementerian Kesehatan menyatakan 1.400 puskesmas sudah melakukan akreditasi puskesmas. Pemerintah semula menargetkan hanya 700 puskemas yang bisa mengikuti akreditasi pada 2015. “Pada 2019 mendatang kami menargetkan 5.600 puskesmas sudah terakreditasi sesuai Renstra dan RPJMN 20152019,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (22/12).

Saat ini terdapat sedikitnya 9.500 puskesmas di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap satu kecamatan punya sebuah puskesmas terakreditasi untuk melayani warga di sekitarnya. Tahun 2016, pemerintah menargetkan puskesmas bisa dilaksanakan di 274 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Pemerintah memberi bantuan kepada pemda untuk meningkatkan kompetensi puskesmas di wilayahnya. Bantuan diberikan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.

Dana diberikan sebesar Rp 109 miliar pada 2015. Bantuan serupa akan diberikan pada 2016, namun jumlahnya belum ditentukan.

Puskesmas terakredritasi berperan besar menentukan keberhasilan program Dokter Layanan Primer (DLP). Berbeda dengan program spesialis lain, DLP belajar dan berpraktik di fasilitas layanan primer. “Puskesmas terakreditasi bisa naik tingkat menjadi wahana pendidikan DLP,” kata Ketua Pokja DLP Dhanasari Vidiawati.

Wahana pendidikan memiliki sarana belajar selain layanan yang lebih baik. Sarana tersebut meliputi ruang praktik yang bisa diawasi langsung DLP di puskesmas terkait dengan menggunakan kamera pengawas atau one through mirror. Puskemas juga punya ruang pertemuan atau belajar yang bisa digunakan mahasiswa dan tenaga pendidikan.

Puskesmas harus punya fasilitas e-learning untuk memudahkan proses belajar. Elearning memungkinkan mahasiswa berbagi materi selama proses belajar. Mahasiswa bisa megikuti proses belajar meski se-

Petugas medis Ulee Kareng memberikan imunisasi pencegahan campak, difteri, dan tetanus kepada pelajar pada program (BIAS) di SD Negeri 42 Lamteh, Banda Aceh.

SATU KECAMATAN SATU PUSKESMAS dang berada di puskesmas tempatnya mengabdi.

Dhana mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan 300 puskesmas sebagai wahana pendidikan. Puskesmas tersebar di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Wahana pendidikan umumnya merupakan puskesmas yang berada di tengah kota.

DLP untuk satu hingga dua tahun selanjutnya fokus pada dokter yang mengabdi di puskesmas tengah kota. Mahasiswa program DLP juga harus mandiri dan punya masa praktik lebih dari lima tahun. Mereka tidak boleh pindah selama tiga tahun mendatang.

Generasi pertama program DLP yang baru dibuka pada 2016 akan menjadi tenaga pendidik.

Hal ini berlangsung selama satu hingga dua tahun mendatang.

Generasi pertama umumnya berpraktik di puskesmas yang berlokasi di tengah kota. “Baru setelahnya kita akan memprioritaskan dokter di kawasan terpencil, tertinggal, atau terluar, sehingga dokter bisa melihat dirinya tak salah pilih dan bisa punya karier,” ujar Dhana.

Dhana mengatakan, untuk tahun 2017 pemerintah menargetkan ada 300 dokter yang bisa mengikuti program DLP. Dokter umumnya sudah punya pengalaman sehingga hanya per-

REKAPITULASI PUSKESMAS 22 Desember 2016 No. Provinsi 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Riau 5. Jambi 6. Sumatera Selatan 7. Bengkulu 8. Lampung 9. Kep Bangka Belitung 10. Kepulauan Riau 11. DKI Jakarta 12. Jawa Tengah 13. DI Yogyakarta 14. Jawa Timur 15. Banten 16. B A L I 17. Nusa Tenggara Barat 18. Nusa Tenggara Timur 19. Kalimantan Barat 20. Kalimantan Tengah 21. Kalimantan Selatan 22. Kalimantan Timur 23. Sulawesi Utara 24. Sulawesi Tengah 25. Sulawesi Selatan 26. Sulawesi Tenggara 27. Gorontalo 28. Sulawesi Barat 29. M A L U K U 30. Maluku Utara 31. Papua Barat 32. Papua 33. Hacked JUMLAH

PERAWATAN Total Puskesmas

Perawatan

Non Perawatan

339 571 264 213 179 322 180 292 62 73 340 875 121 960 233 120 158 371 238 195 230 174 187 189 448 269 93 94 199 127 151 393 0 8660

143 164 91 79 68 95 46 112 21 28 30 320 43 519 56 35 109 137 95 73 46 95 92 79 227 80 23 44 64 27 43 103 0 3187

196 407 173 134 111 227 134 180 41 45 310 555 78 441 177 85 49 234 143 122 184 79 95 110 221 189 70 50 135 100 108 290 0 5473

lu waktu 6 bulan untuk menyelesaikan program pendidikan. Mereka bisa belajar tanpa perlu meninggalkan tempat praktiknya.

DLP memungkinkan perbaikan akses dan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pelayanan berorientasi pada pro-

motif dan preventif, bukan kuratif seperti yang terjadi sekarang. Layanan yang bersifat pencegahan sesuai kompetensi DLP berfungsi sebagai dokter keluarga.

Dalam penanganan ibu hamil, DLP mampu membantu ibu menjaga kesehatannya dengan kontrol teratur dan menjaga nutrisi asupan. Ibu harus mengonsumsi cukup vitamin dan mineral lain sehingga tak mengalami anemia atau kekurangan nutrisi selama hamil. Golden period 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) bisa dilewati dengan hasil maksimal, termasuk saat ibu hamil dengan kondisi khusus, misal hipertensi.

Penyakit Degeneratif DLP memastikan pengelolaan kesehatan pada pasien penyakit degeneratif, misal diabetes dan hipertensi. DLP mampu membantu warga selalu menjalani gaya hidup sehat serta mengonsumsi obat sesuai resep dokter. Untuk mencegah infeksi penyakit menular, DLP bisa membantu warga menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Warga juga mampu mengolah asupan dengan baik sebelum dikonsumsi keluarganya.

Keberadaan DLP di puskesmas juga membantu pemda mengatur alur rujukan bertingkat. Tidak semua kasus harus perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Puskesmas harus mampu menyelesaikan kasus yang masuk dalam 155 diag-

nosa dasar. “Dengan manfaat ini sebetulnya tak ada alasan bagi pemda untuk tidak mendukung DLP,” ujar Dhana.

DLP sebetulnya bukan hal baru dalam dunia kedokteran. Australia mengenalnya dengan sebutan rural doctor. Mereka umumnya punya kompetensi cukup baik karena terbiasa menangani masyarakat sekitar.

Dhana mengatakan, DLP dan puskemas terakreditasi menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan. Sistem asuransi sosial BPJS Kesehatan hanya bisa diterapkan pada puskemas terakresitasi yang mampu melayani masyarakatnya dengan baik.

Kepala PPSDM Kemenkes Usman Sumantri mengatakan, kementerian ini menyediakan 300 beasiswa bagi DLP tahun 2017.

Beasiswa diberikan langsung pada kampus tempat mahasiswa DLP menuntut ilmu. Usman tak mengatakan besaran beasiswa yang diterima mahasiswa.

Dia berharap beasiswa bisa menjadi motivasi dokter di puskesmas meningkatkan kompetensinya. Kemampuan yang lebih baik memungkinan dokter tak lagi pasif menunggu pasien seperti sekarang, namun aktif turun lapangan untuk mengetahui kondisi warganya. “Kita juga menyediakan insentif bagi DLP yang bertugas di Daerah Terpencil Kepulauan Perbatasan (DTKP),” kata Usman. z ROSMHA WIDIYANI

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

16

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

MENCEGAH UMKM ABSEN DALAM REVOLUSI DIGITAL Saat ini industri e-commerce masih didominasi pemain asing.

Tentu dalam jangka panjang jika tidak berubah, Indonesia hanya akan dijadikan pasar produk impor dan produk industri skala besar.

T

ahun 2016 disebut sebagai tahun kebangkitan industri digital.

Salah satunya perdagangan digital (e-commerce).

Di tengah pelambanan ekonomi, justru bisnis digital tumbuh pesat melawan arus.

Buktinya, penurunan jumlah kunjungan di pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan bukan berarti ekonomi tidak bergerak tumbuh. Ada perpindahan pola konsumsi masyarakat dari membeli barang secara langsung di pusat perbelanjaan menjadi pembelian melalui online.

Di masa depan, pusat perbelanjaan hanya dijadikan etalase produk. Konsumen datang ke mal untuk melihat spesifikasi barang yang ingin dibeli secara online.

Sayangnya, tren belanja offline menjadi online ini belum banyak merambah sektor Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Konektivitas atau hubungan antara e-commerce dan UMKM masih sangat terbatas.

Pertumbuhan e-commerce yang ditargetkan mencapai US$ 130 miliar pada tahun 2020 terancam tidak melibatkan UMKM. Alhasil revolusi industri digital yang cepat memicu sektor usaha yang tidak beradaptasi, terutama UMKM akan dipastikan tersingkir dari persaingan.

Kondisi ini berkebalikan dengan porsi konsumsi terhadap total perekonomian yang terus meningkat. Selama 10 tahun terakhir, porsi konsumsi rumah tangga ratarata sebesar 55-58 persen.

Artinya, masyarakat makin konsumtif didukung kelas menengah baru yang muncul.

Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia bahkan tertinggi di Asia Tenggara.

Di sisi yang lain sungguh ironis, ketergantungan terhadap produk impor barang konsumsi

meningkat 13,07 persen dari Januari hingga November tahun 2016. Produk UMKM faktanya nyaris absen dari bonus tingginya konsumsi itu.

Jadi melihat potensi pasar di dalam negeri yang besar, pemerintah jangan buruburu mendorong UMKM untuk ekspansi ekspor.

Pasar internasional sedang mengalami malaise, terlebih tren deglobalisasi atau kecenderungan proteksi impor di negara tujuan ekspor utama Indonesia, seperti Amerika dan Eropa. Tahun 2017 kinerja ekspor Indonesia diprediksi masih dihantui ketidakpastian.

Oleh karena itu, dibandingkan UMKM melakukan ekspor, lebih baik fokus ke pasar dalam negeri dengan menggandeng

e-commerce. Kesimpulan ini didukung data pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih di atas 5 persen, yang artinya daya beli masyarakat terutama bagi produk kelas menengah ke bawah masih prospektif.

Untuk mendorong penetrasi UMKM ke pasar dalam negeri, pemerintah perlu mendorong e-commerce lokal muncul. Masalah keterlibatan e-commerce lokal juga menjadi masalah kedaulatan ekonomi.

Saat ini industri e-commerce masih didominasi pemain asing.

Tentu dalam jangka panjang jika tidak berubah, Indonesia hanya akan dijadikan pasar produk impor dan produk industri skala besar.

Melihat situasi keterlibatan e-commerce dalam negeri yang

rendah, pemerintah kemudian menerbitkan jurus paket kebijakan jilid ke-14. Isinya peta jalan yang memuat aneka insentif maupun dukungan bagi sektor e-commerce lokal agar mampu tumbuh dan bersaing.

Pembangunan peta jalan memang bagus dan harus diapresiasi karena pemerintah mulai berpihak pada industri e-commerce. Tapi belajar dari paket-paket kebijakan sebelumnya dari jilid 1-13, tampaknya implementasi sampai di tingkat bawah akan sulit dilakukan.

Misalnya, soal Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tenant pengembang platform. Walaupun sudah dijamin pemerintah tetapi bank pelaksana tentu punya pertimbangan risiko.

Sekadar catatan, kondisi perbankan saat ini menghadapi lonjakan kredit bermasalah (NPL) yang cukup tinggi di atas 3 persen. Dus, penyaluran kredit ke sektor e-commerce masih dianggap high risk bagi sebagian bank penyalur KUR. Indonesia perlu belajar dari negara lain dalam pengembangan bisnis e-commerce agar bantuan pemerintah tidak melulu soal pembiayaan.

Alibaba di China bisa jadi kasus menarik bagaimana dominasi e-commerce lokal merajai China.

Padahal sejak tahun 2004 eBay, perusahaan e-commerce dari Amerika sudah lebih dulu di China tapi akhirnya kalah bersaing.

Kuncinya, pembangunan rantai pasokan yang efisien bagi produk UMKM hingga sampai ke konsumen akhir. Rantai pasok yang efisien juga berkaitan dengan urusan logistik. Biaya logistik Indonesia berdasarkan data Bank Dunia mencapai 26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) bahkan angka ini dua kali lebih mahal dibanding Malaysia.

Penguatan perusahaan kurir lokal atau nasional, pengembangan alih data logistik UMKM, dan pengembangan logistik dari desa ke kota mendesak segera direalisasikan. z

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

17

I N D O N E S I A

Yusniar, ibu rumah tangga asal Makassar, berhadapan dengan hukum lantaran status Facebook. Ia menulis:

Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga masalahnya. Anggota DPR t*lo, pengacara t*lo. Mau nabantu orang yang bersalah, nyata-nyatanya tanahnya ortuku pergiko ganggui Poeng.”

Tulisan ini membuat Muhammad Arsyad dilaporkan Abdul Wahab, anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Golkar. Arsyad oleh kepolisian ditetapkan sebagai tersangka. Oleh pengadilan Arsyad dinyatakan tak bersalah.

L

Mulanya, ungkapan itu sekadar kesah.

Tapi, imbas beleid yang kembali berdaulat, satu per satu warga sipil menjadi “korban”.

aiknya dua sisi mata uang, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memantik dua reaksi. Pada sisi pertama, aturan ini diyakini bisa membangkitkan kesadaran masyarakat melakukan atau menuliskan sesuatu di dunia maya.

Tapi di sisi lain, beleid juga membuat jerat hukum kian terbuka, terkait Pasal 27 ayat 3 tentang Pencemaran Nama Baik.

Korbannya, sudah tak terbilang jumlahnya.

Sedari diberlakukan pada 2008, menukil catatan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), jerat UU ITE banyak memunculkan korban.

Bahkan, jumlah kian meningkat dari tahun ke tahun.

Pada 2011, misalnya, kehadiran Pasal 27 ayat 3 memunculkan tiga perkara. Berselang satu tahun menjadi tujuh perkara. Lalu pada 2013 sedikitnya terdapat 20 kasus. Jumlah kian meningkat menjadi 42 pada 2014 dan 60 pada 2015.

Di antara banyaknya warga sipil yang menjadi korban jeratan UU ITE, hasil penelusuran Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), beberapa di antaranya berhasil dibebaskan lewat putusan pengadilan.

Namun, pada temuan lain, mayoritas putusan pengadilan terkait kasus Pasal 27 ayat 3 belum mencerminkan keadilan.

Dari 20 perkara, misalnya, ICJR sekadar menemukan delapan kasus yang menempatkan pertimbangan hukum mumpuni.

Kini, usai beleid kembali berdaulat, kepastian hukum—di luar etika dan batas kesopanan pengguna forum maya— diharapkan mampu memberikan jaminan. z AHMAD REZA S

Begitu PNS Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Fadli Rahim berkesah dalam grup Line yang berisikan teman SMP. Akibat curahan hati itu, Fadli berhadapan dengan hukum.

No fear Nurdin Halid Koruptor!!!

Jangan pilih adik koruptor!!!.

Adlun Fiqri, dituduh melakukan pencemaran imbas mengunggah video bertajuk ‘Kelakuan Polisi Minta Suap di Ternate’ di situs Youtube.

Mahasiswa ini pun ditangkap lantaran merekam dan menyebarkan video saat dirinya ditilang dan oknum polisi meminta uang damai.

“Oh Sultan, plis mengertilah, Jogja mu terlalu membosankan.

Apalah Jogja ini tanpa UGM.”

Status yang diunggah Florence Sihombing ini dianggap menghina.

Akibatnya, mahasiswa S-2 Fakultas Hukum UGM ini harus mendekam dua bulan penjara, termasuk masa percobaan enam bulan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pak Har baik, yang gak baik itu yang namanya Ayas dan SPV lainnya. Kami rasa dia gak pantas dijadikan pimpinan Jolie Jogja Jewelley.

Banyak yang lebay dan masih seperti anak kecil.

Ervani Emy Handayani menulis itu dalam grup Facebook karyawan Jolie Jogja Jewelley. Akibat tulisan itu, Ervani harus berhadapan dengan hukum.

z Nunung Setyaningrum binti Karlan Pengadilan Negeri Pati Terjerat Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat

z Herrybertus Johan Julius Calame Pengadilan Tinggi Denpasar Terjerat Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1

z Benny Handoko alias Benhan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terjerat Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1

z Diki Candra bin Didi Kustawa Pengadilan Negeri Tangerang Terjerat Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1

z Muhammad Fajrika Mirza alias Boy Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terjerat Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat 1

z Khairudin M Ali Bima Tindak pidana pencemaran nama baik Terjerat Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 Sumber: Pusat Data Harian Nasional | Institute for Criminal Justice Reform

FOTO-FOTO: IST

DALAM JERATAN UU ITE

Saya setuju Gowa tidak inovatif, money oriented, power legacy ... arrrrhhhhh .... tena kebajikan ... jai jai investor andak jadi proyekka.

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

18

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

BEREBUT SUARA PEMILIH PEMULA Lewat media sosial, kami mencari informasi.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

W

inda Herawati, dengan lugas, menyatakan akan ikut serta dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Perempuan 19 tahun asal Cibubur, Jakarta Timur, ini belum punya pengalaman memilih. Guna menunjang pengetahuan politik, ia menelusuri rekam jejak para kandidat lewat media sosial.

Melalui media sosial, sedikit banyak, membuat Winda mafhum soal calon yang akan dipilih. Bahkan, mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta ini rela mengikuti akun media sosial salah satu kandidat.

Lewat Facebook, ia berusaha tak tertinggal informasi, termasuk tanda keberpihakan. “Selain untuk informasi, saya juga mau berpartisipasi sebelum pencoblosan,” tutur Winda kepada HARIAN NASIONAL beberapa waktu lalu.

Sepanjang mengikuti gerak kandidat lewat Facebook, pilihannya kian mantap. Dari media itu, Winda mengetahui kinerja, kebijakan, dan program kandidat. “Saya baru tahu (tujuan kandidat) setelah rajin lihat postingan di Facebook.”

Di antara nilai postif, kehadiran informasi-informasi nyinyir membuatnya resah. Di sebuah berita, misalnya, Winda dihadapkan pada informasi negatif yang menyerang satu kandidat.

Begitu seterusnya.

Tak berpihak fakta, informasi yang ia baca justru lebih mengarah pada ujaran kebencian dan hoax. “Harusnya yang seperti ini dihalau. Banyak fitnahnya. Kami tidak tahu mana berita yang benar atau hoax,” tutur Winda mengeluh.

Serupa Winda, Reni Evita (19) juga mengandalkan medsos sebagai sumber informasi. Mengandalkan media sosial, ia menutup informasi dari media konvensional seperti televisi dan radio.

“Kalau TV terkadang suka malas sendiri lihatnya. Karena semua main medsos, lebih sering lihat berita pilkada dari medsos,” kata Reni.

Di dunia maya, Reni terbiasa menggunakan seluruh media, seperti Facebook, Twitter, Instagram, bahkan Youtube. Usai memantau informasi dari medsos, ia menyatakan terpincut dengan dua kandidat, antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan.

“Kalau enggak Ahok, aku mau pilih Pak Anies. Aku memang sudah tertarik sama Pak Anies semenjak jadi menteri. Tapi lihat Ahok juga programnya bagus-

Siswa sekolah dasar (SD) mengikuti simulasi pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta. Pengenalan sistem dan pelaksanaan pemilu sedari dini.

bagus,” tutur Reni, bimbang. Untuk mencari pemenang, Reni mengikuti akun media sosial milik Ahok dan Anies.

Sepanjang mengikuti aktivitas keduanya di medsos, Reni menilai keberpihakan terhadap pemilih pemula—terutama anakanak muda—belum ditonjolkan.

“Kalau menurut aku, suara pemilih muda kurang jadi perhatian. Makanya isu tentang pemilih pemula kayak aku jarang di-sounding.”

Di antara pemilih pemula yang telah menjatuhkan pilihan, Erlangga Raharjo (17) menyatakan belum punya kandidat. Kendati begitu, ia tetap melihat aktivitas politik lewat media sosial.

Media sosial, menurut siswa kelas sebelas yang tinggal di kawasan Kalisari, Jakarta Timur, ini menjadi tempat strategis untuk mengetahui informasi seputar Pilkada DKI Jakarta. “Yang paling gampang lihat lewat medsos.”

Penentu Putaran Direktur Eksekutif Lembaga Konsultan Politik Indonesia (LKPI) Dendi Susianto mengata-

kan, media sosial memiliki pengaruh besar terhadap penilaian masyarakat.

Apalagi, sebanyak 91 persen warga Jakarta merupakan pengguna aktif medsos. Jika dihitung rentang usia, pengguna aktif di bawah 45 tahun. “Termasuk pemilih pemula.”

Selain menarik pemilih pemula, menurut Dendi, kampanye di media sosial juga mampu menghimpun pemilih berusia di atas 50 tahun.

Namun, kata Dendi, tim pemenangan pasangan calon kurang bereksperimen dalam menyajikan konten-konten menarik di media sosial, terutama menyasar pemilih pemula. Dari tiga kontestan, LKPI mencatat, sekadar tim Anies-Sandiaga yang intens menyasar media dalam jaringan (daring).

“Anies memang punya agenda pendidikan, di mana pemilih pemula yang menjadi incaran. Nah, kalau Ahok sudah mulai banyak menarik hati pemilih pemula dengan website-nya.”

Padahal, menurut Dendi, medsos menjadi mesin politik

paling efektif. Alhasil jika dimobilisasi, kandidat diyakini akan berada di atas angin. “Tapi ketiga kandidat belum punya isu atau agenda jitu (memanfaatkan medsos),” katanya.

Terkait penggunaan medsos sebagai media kampanye, penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Subdit Keamanan Negara Dirkrimum Polda Metro Jaya AKP Fadilah mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh pemberitaan minor.

“Perlu berhati-hati, bijak dalam mem-posting apa pun dari media sosial. Salah-salah masyarakat bisa jadi penyebar berita salah atau malah menjurus black campaign,” imbaunya.

Ihwal kehadiran akun minor, ia menyatakan Gakkumdu belum banyak menerima laporan. Gakkumdu baru bisa bertindak ketika ada laporan. Gakkumdu juga mengandalkan Bawaslu membuat berkas perkara.

Pesta demokrasi Ibu Kota, menukil daftar pemilih tetap (DPT) KPU DKI Jakarta, akan diikuti sebanyak 7.108.589 pemilih. Dari jumlah, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno merinci, terdapat 715 ribu pemilih pemula.

Kehadiran 715 ribu pemilih pemula akan memengaruhi kontestasi memperebutkan kursi DKI-1. “Bukan soal 10 persen saja,” kata Sumarno, “pemilih pemula akan berpengaruh terhadap pemilihan selanjutnya.”

Menukil daftar pemilih sementara (DPS), jumlah pemilih pemula terbanyak berada di Jakarta Timur, menyusul Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, lalu Kepulauan Seribu.

Target Utama Juru Bicara Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Ruhut Sitompul, menargetkan pasangan petahana meraup seluruh suara pemilih pemula. Target dinilai realistis, mengingat selama menjabat Ahok-Djarot menempatkan pemilih pemula sebagai agenda pemerintahan.

“Pak Ahok punya hal yang dibutuhkan (pemilih pemula),” kata Ruhut.

Kendati demikian, Ruhut mengakui, upaya meraup seluruh suara pemilih pemula bukan hal mudah. Itu karena pemilih pemula terbilang rasional.

“Anak muda itu sulit kalau kami masuk dengan gaya kampanye kuno. Tidak akan berpengaruh apa-apa, malah kami bisa diketawain.”

Alhasil, media sosial menjadi solusi alternatif. “Pemilih muda,” menurut Ruhut, “enggak

PARA PENDUKUNG NG MAYA AGUS – SYLVI 92,6 persen

50,5 persen

45,7 persen

18,7 persen AgusSylviForDKI 786 pengikut

AgusSylviForDKI 1 3.594 pengikut

@@AgusSylviForDKI1 #JakartaUntukRakyat 7.206 pengikut AHOK – DJAROT 90,6 persen

52,7 persen

45,6 persen

22,2 persen @AhokDjatot 38.000 pengikut

AhokDjarot 145.344 pengikut @AhokDjarot.Id 49.600 pengikut ANIES – SANDI

94,7 persen 61,3 persen

51,6 persen 24,5 persen Anies-Sandi #JakartaMajuBersama 78.852 pengikut @JktMajuBersama 2.410 pengikut

@@JakartaMajuBersama 4.108 pengikut

Sumber: KPU DKI Jakarta | Pantauan 13 Desember 2016

bisa cuma andalkan pencitraan.

Makanya kami sajikan yang riil.

Dengan sendirinya mereka juga akan tahu mana yang benarbenar baik.”

Ketua Tim Pemenangan AniesSandiaga, Mardani Ali Sera, tak mau kalah. Sebanyak 715 ribu pemilih pemula, kata Mardani, masuk dalam tujuan tim pemenangan.

Cara menarik suara pemilih pemula dilakukan Anies selama kampanye: berusaha menyejahterakan pemuda. “Pemilih pemula ini prospeknya panjang.

Pak Anies melihat kemiskinan, ketidakadilan, dan keserakahan hanya bisa dihalau oleh pemilih muda,” tutur Mardani.

Soal target, ia optimistis pasangan Anies-Sandiaga menjadi kandidat tepat untuk dipilih oleh 715 ribu pemilih pemula.

Juru Bicara Tim Pemenangan Agus Harimurti-Sylviana Murni, Rico Rustambi, menyatakan gerak politik tim fokus menyasar pemilih pemula. Caranya, kata Rico, dengan melakukan tatap muka.

“Mas Agus lebih sering dengar langsung keluh kesah mereka di lapangan. Dengan gaya Mas Agus yang juga datang dari kaum muda, ia lebih mampu menarik simpati.”

Ihwal target, Rico percaya diri Agus-Sylvi dapat merebut mayoritas suara pemilih pemula. “Kami yakin 50 persen lebih pemilih pemula bisa kami dapatkan.”

O TEGAR RIZQON ALFIAN

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

19

I N D O N E S I A

MENJAGA JAKARTA LEWAT QLUE Antara terobosan dan kebencian.

KELOMPOK LAPORAN

T

SAMPAH 84.835 aduan

PELANGGARAN 79.289 aduan 659 aduan PARKIR LIAR 57.023 aduan 701 aduan 525 aduan

MEDIA N LAPORA

FASILITAS UMUM 49.310 aduan

KEMACETAN 206 aduan 58 aduan

merepotkan,” ujarnya. Arifin, Ketua RT 12/RW 06, Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, menyesali biaya operasional yang berkurang imbas lambat memberikan laporan.

Menurut Arifin, kewajiban pengurus lingkungan menggunakan Qlue memantik dua reaksi.

“Ada senang, ada tidaknya. Senangnya karena laporan bisa langsung. Tidak senangnya, kalau lambat, uang operasional dipotong.”

Dari sisi masyarakat, ke-

hadiran Qlue sebagai media menyampaikan laporan terkait permasalahan di Ibu Kota disambut positif. Adrian Anhar, misalnya.

Lewat Qlue, wiraswasta berusia 26 tahun itu mengatakan, laporan cepat ditindak.

Ia pernah memberikan laporan ihwal sampah yang berserak di depan kiosnya di kawasan Pasar Rebo. “Memudahkan, cepat tindakannya. Tapi terulang kembali.

Masa saat laporan jadi seakan saya yang salah. Harusnya langsung dikerjakan,” kata Adrian.

36.881 aduan Sumber: Jakarta Smart City | Oktober-November 2016

Qlue, Kepala Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City Setiaji menjelaskan, menjadi salah satu aplikasi untuk warga melaporkan, termasuk menyampaikan keluhan, terhadap pelayanan di Ibu Kota. Keluhan bisa juga terkait sarana dan prasarana.

Dalam lingkup smart city, menurut Setiaji, tak hanya Qlue yang diterapkan. “Warga juga tetap bisa mengadukan lewat Facebook, SMS, e-mail, dan Twitter. Bisa juga lewat portal kami, jakarta.go.id,” jelas Setiaji.

HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN

ak mudah menggunakan Qlue. Apalagi, tutur Ketua Rukun Warga (RW) 06, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Darmaji, tak semua pengurus bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kasus ini banyak dialami ketua rukun tetangga (RT) di wilayah Darmaji.

“Kebetulan RT-RT kami ada yang gagap teknologi, gaptek.

Jadi, tidak semua bisa melapor dengan Qlue, sehingga laporannya kurang maksimal,” keluh Darmaji ketika berbincang dengan HARIAN NASIONAL beberapa waktu lalu.

Awal Agustus 2016, Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, karib disapa Ahok, mewajibkan ketua RT dan RW melaporkan persoalan lingkungan lewat Qlue. Tak sekadar menyasar ketua, kewajiban serupa juga diberikan kepada seluruh pengurus.

Bahkan, pemerintah provinsi turut menempatkan Qlue sebagai media evaluasi kinerja para pengurus lingkungan. “Lewat aplikasi ini, kami menilai kinerja ketua RT dan RW dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan,” begitu kata Ahok.

Di antara gagasan, kebijakan ini turut memantik keluh para pengurus lingkungan. Tak hanya Darmaji, Ketua RT 10/RW 01, Kelurahan Petojo Utara, Gambir, Andri, bahkan menolak penerapan Qlue sebagai media pelaporan.

“Merepotkan. Kalau bisa jangan. Tiap hari harus foto, kirim, foto, kirim lagi. Jadi

Kendati demikian, Qlue menjadi saluran resmi pemerintah provinsi. Itu karena di dalam Qlue bisa dicantumkan foto, seturut langsung ditindaklanjuti –lantaran Qlue berbasis mobile.

Kehadiran Qlue, tutur Setiaji, membuat pengaduan melalui kanal lain, Facebook atau Twitter misalnya, mulai berkurang. “Sehari tidak sampai ratusan. Kalau Qlue bisa ribuan.”

Sesuai alurnya, jelas Setiaji, setiap pelapor yang mengirim laporan lewat Qlue akan diakses oleh kelurahan. Jika kewenangan kelurahan, laporan langsung direspons. Jika tidak, maka laporan akan diklasifikasi sesuai kategori, dilanjutkan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), syahdan respons.

Sedari Januari hingga November 2016, laporan terbanyak menyentuh persoalan sampah (84.835 laporan). Sementara terkait waktu respons, Setiaji memastikan kian cepat. Jika pada Januari memerlukan waktu 17 jam, pada November sekadar delapan jam.

Setiaji memastikan, sekitar 80 petugas Jakarta Smart City terus mengembangkan perangkat guna memudahkan komunikasi dua arah, antara pemerintah provinsi dengan warga. Namun, para petugas tidak 24 jam bertugas.

Tapi, Setiaji menyatakan, sistem yang telah dibuat tetap beroperasi 24 jam. “Keluhan Qlue kapan pun bisa diatasi, karena ada petugas kelurahan yang piket memantau dan piket di lapangan.

Jadi tetap bisa langsung action,” ungkapnya. O EGIS YULIANTI

SONI SUMARSONO – PELAKSANA TUGAS GUBERNUR DKI JAKARTA

Antara Smart City dan Birokrasi Seberapa penting Qlue untuk Jakarta?

Smart City bukan Qlue. Tapi Qlue bagian dari Smart City. Qlue tidak bisa mengukur kinerja provinsi secara menyeluruh, hanya sebagian. Namun, Qlue menjadi bagian penting, tapi jangan diidentikkan sebagai satu-satunya alat ukur. Aplikasi ini untuk pemetaan masalah dan memuaskan masyarakat.

Masyarakat puas?

Saat ini masyarakat puas, karena setiap pengaduan langsung direspons.

Itu sebenarnya lebih kepada kinerja

pelayanan publik. Nah, masuk ke ranah yang lebih luas, yakni Smart City. Smart City itu aktualisasi dari e-government. Efesiensi lalu transparasi dan akurasi dengan menggunakan bantuan teknologi informasi.

Smart City sudah memuaskan?

Pesan saya, Smart City di Jakarta sudah bagus, harus dikembangkan. Bahkan sangat bagus.

Nah, ini harus dilanjutkan siapa pun yang menjadi gubernur.

Masih ada kekurangan?

Sayangnya, tenaga-tenaga di dalam Smart City hampir seluruhnya non-PNS, sehingga agak kurang keterikatannya. Kapan pun bisa keluar atau masuk.

Kalau PNS kan bisa jangka pan-

jang, bisa sampai pensiun. Jadi ada kesinambungan. Andai kata transfer pengetahuan kepada PNS, itu akan lebih bagus.

Siapa yang mengisi Smart City?

Sekarang masih menggantungkan kepada tenaga kontrak non-PNS. Jumlahnya sekitar 80 orang, banyaknya non-PNS. Mereka tidak punya ikatan apa-apa.

Ketika mereka suatu hari sepakat untuk berhenti, atau semua menuntut gaji tinggi kemudian dikasih rendah lalu berhenti, maka Smart City akan down. Dia pasti akan langsung berhenti dan tidak bekerja. Kalau separuh dari petugas Smart City itu PNS, jika sebagian nakal dan mau keluar, maka masih bisa jalan. Jadi kelemahannya lebih kepada kompo-

sisi personel.

Akan dievaluasi?

Evaluasi pembangunan itu dilakukan dua kali, setiap pertengahan dan akhir tahun, atau enam bulan sekali. Yang ideal itu tiga bulan sekali. Semua akan dievaluasi. Cuma untuk menjangkau pergantian personel di Smart City tidak mudah. Karena saya butuh waktu kepemimpinan yang panjang.

Kalau saya menjadi gubernur, akan segera mengevaluasi. Karena tinggal separuh perjalanan, mungkin hanya bisa memberikan frame kebijakan. Ke depannya PNS harus bisa mengambil alih atau minimal menjadi bagian dari Smart City. Itu yang paling pokok. O EGIS YULIANTI

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

20

I N D O N E S I A

ANTARA | M N KANWA

P R O Y E K S I

Tim Western Fleet Quick Response Lantamal IV Tanjungpinang menjaga TKI ilegal yang diamankan sebelum diberangkatkan menuju Malaysia di Dermaga Pangkalan Angkatan Laut Batam, Kepulauan Riau, Rabu (7/12).

DRAMA PILU BERSAMBUNG

Beragam kisah pilu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri masih berlangsung meski sejumlah kebijakan serta langkah pencegahan telah diterapkan. Apa yang kurang?

D

ELAPAN tahun lalu, asa menerbangkan NN —perempuan asal Majalengka, Jawa Barat— bekerja ke Suriah. Pada 30 November 2016, ia kembali menginjakkan kaki di Tanah Air. Bukan kisah bahagia yang dibawa NN pulang, melainkan drama hidup penuh kehidupan di tanah seberang nun jauh.

NN terpaksa dipulangkan ke Indonesia. Ia termasuk satu dari 26 Warga Negara Indonesia (WNI) dalam rombongan repatriasi ke281 sejak 2012 atau gelombang ke-12 pemulangan sepanjang 2016.

NN lega bisa kembali berkumpul bersama keluarga setelah bertahun-tahun merantau, termasuk berbulan-bulan hidup terpenjara. Kabur dari majikan pada 2009, ia ditampung warga Suriah bernama Samer al-Bawab.

Sial, ternyata Samer juga bukan si penyelamat. Ia tidak memenuhi

janji mengantar NN ke Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Damaskus, tetapi malah dipekerjakan pada agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal miliknya.

Kehidupan NN kian ruwet setelah MH, bayi hasil hubungan dengan anak sulung Samer, lahir pada1 Mei 2013. Bayi MH justru dijadikan “sandera” agar NN tidak banyak menuntut kala dipekerjakan dari rumah ke rumah di bawah pengawasan sekaligus ultimatum Samer. Jika NN melawan, MH tidak selamat.

Kepolisian Trafficking Suriah akhirnya menangkap dan memenjarakan Samer beserta komplotan agen TKI ilegal, termasuk NN dan MH yang tidak memiliki paspor dan izin tinggal. Pada 26 Juli 2016, KBRI memindahkan NN dan anaknya dari Pusat Detensi Imigrasi Suriah ke shelter KBRI di Damaskus.

Kisah pedih TKI di luar negeri tidak hanya tentang NN.

Pengalaman ditipu agen juga dirasakan banyak WNI yang tersandung berbagai permasalahan, sebagian besar berstatus ilegal.

Bara konflik di sejumlah negara Timur Tengah rupanya tidak memutus arus kedatangan WNI. Harapan bekerja di negara-negara kawasan Teluk bisa dibilang masih besar. Kebijakan Pemerintah RI memoratorium pengiriman pekerja migran atau TKI, yang dipermanenkan pada awal 2015, juga dinilai “tidak efektif” mencegah keberangkatan mereka yang memimpikan kehidupan lebih baik di negeri orang. ‘’Proporsi WNI dan korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) makin lama makin memprihatinkan,” ujar Pejabat Penerangan Sosial Budaya KBRI di Damaskus AM Sidqi, Rabu (21/12). Ia merujuk tingginya angka WNI dibandingkan korban TPPO dalam satu tahun terakhir —235 WNI berbanding 112 kasus TPPO. Survei lembaga advokasi pekerja migran, Migrant Care, mendapati hampir 3.000 WNI terbang ke Timur Tengah untuk bekerja di sektor domestik. Se-

mentara data Departemen Imigrasi Suriah per Mei 2016 terdapat sekira 2.500 WNI di negeri yang diamuk perang itu.

Padahal, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015 menetapkan penghentian total dan pelarangan penempatan TKI khususnya di 19 negara Timur Tengah, di antaranya Arab Saudi, Suriah, Yaman, Yordania, dan Mesir.

“Setiap bulan ada saja arus masuk (ke Suriah),” kata Sidqi menekankan. “Kami memang bertugas melindungi dan memulangkan. Tapi, persoalannya tak henti-hentinya pengiriman.

Mereka dikirim sindikat TPPO di Indonesia yang berkedok agen.

Pengiriman TKI ke Suriah sudah dihentikan sejak moratorium 2011, dipertegas penghentian permanen pada 2015. Mereka tidak ada yang sadar dikirim ke Suriah.”

Kepala Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) Badan Nasonal Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Muhammad Hidayat menyampaikan pandangan serupa. ‘’Sosialisasi agar bekerja

sesuai prosedur sehingga human g trafficking seperti ini tidak terjadi terus dilakukan. Tapi, banyak yang bandel, calo-calo tidak jelas. Mereka lihai mengimingimingi calon TKI, padahal ada unsur penipuan di sini,” katanya, Kamis (15/12).

Muhammad kembali mengingatkan, mayoritas WNI yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran (sesuai data) berpendidikan maksimal Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Catatan ini, menurut dia, tetap menjadi pertimbangan serius untuk mengambil langkah ke depan. Pengetahuan dan penyadaran publik solusi pencegahan pengiriman TKI ilegal. ‘’Kecenderungan ini akan terus terjadi tanpa pembekalan memadai. TKI yang diberangkatkan harus setidaknya memiliki pengetahuan kebudayaan negara penempatan, mengerti aturan hukum yang berlaku, termasuk soal bahaya narkotika. Mereka juga harus tahu betul mekanisme pemberangkatan dari bandara asal ke bandara negara tujuan,” kata Muhammad menjelaskan.

Pemahaman seperti itu pula

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I yang kerap ditekankan Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal. Penegakan aturan hukum dan pembenahan tata kelola pengiriman sejak di Tanah Air, mengingat sebagian besar WNI yang memilih bekerja migran berada di kalangan ekonomi lemah dan pendidikan rendah.

“Mereka masih saja berpikir Arab itu pasti Mekkah dan Madinah. Ternyata, mereka masuk ke negara Arab, Suriah. Itu pun terbangnya melalui rute yang nggak normal. Dari jalur (penerbangan) saja sudah ketahuan ilegal,” kata Iqbal.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mencermati unsur berbeda menanggapi kedalaman persoalan WNI/TKI di luar negeri.

“Saya kira akar masalahnya bukan sekadar kemiskinan, tapi lingkaran feminism migration.

Sekira 1,3 juta perempuan putus sekolah, sebagian sebab pernikahan anak (di bawah umur), korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mereka tidak ada pilihan, akhirnya jadi buruh migran.”

Faktor-faktor kompleks seperti ini, menurut Anis, belum banyak dijadikan prioritas yang secara umum fokus pada persoalan hak asasi manusia (HAM).

Jadi, tindak lanjut yang dilakukan pun bisa dikatakan keliru.

“Pendekatan itu wajib dilihat dari perspektif perempuan,” kata dia.

Anis juga berharap tata kelola migrasi yang lebih baik dan Ko-

misi Pemberantasan Korupsi (KPK) andil mengawal prosesnya.

Penutupan terminal khusus TKI pada 2014 dinilainya sebagai langkah sangat positif karena itu sarang proses sistematis yang menjerat WNI. “Menurut saya, bagaimana mendorong segera pembangunan tata kelola yang mudah dan tidak panjang. Yang diinginkan buruh migran itu sebenarnya sederhana, berangkat-pulang gak riweuh. Selain pemangkasan biaya, pemerintah bisa mengakomodasi momentum online untuk proses migrasi yang lebih mudah.”

Terpisah, Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo menekankan pentingnya keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penempatan dan perlindungan TKI. Mengkritik kurang optimalnya pemanfaatan Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang dibentuk BNP2TKI di sejumlah daerah, Wahyu mendesak penyederhanaan birokrasi yang selama ini tersentralisasi pada pemerintah pusat.

Menurut Wahyu, sekira 80 persen urusan TKI selama ini diputuskan pemerintah pusat, mulai dari pengurusan dokumen hingga pelatihan. ‘’Yang seharusnya bisa diserahkan ke daerah harus diproses di Jakarta, padahal praktik birokrasi yang singkat memudahkan calon TKI untuk menyelesaikannya. Namun, tetap ada catatan, harus ada sinergi inisiatif pemerintah lokal,

GELOMBANG PEMULANGAN WNI - 2016

JUMLAH REPATRIASI

5000

4.936

Kobane Hassakeh Aleppo

TOTAL

Homs N

347

IRAK

NO BA

DAMASKUS D 100 km

JORDAN

4.853

TOTAL REPATRIASI WNI/TKI DARI SURIAH 2012-2016

12.572 orang

2000

1.776

1000

TPPO

Deir Ezzor

myra Palmyra Pa alm yra

3000

WNI/TKI

Shelter KBRI

Daraa

4000

0

Raqa

Latakia Idlib

LE

TANGGAL JUMLAH 26 Januari 26 23 Februari 33 29 Maret 35 26 April 41 3 Mei 14 11 Juni 35 24 Juli 20 9 Agustus 25 16 September 27 4 Oktober 26 7 November 28 30 November 26 14 Desember 11

533 218

1

26

16

85

2012

2013

2014

2015

2016

4.937

4.879

1.792

618

346

128

21

I N D O N E S I A Kemenaker, dan pihak lain yang menangani perlindungan TKI di tingkat lokal,” kata dia.

Berdasarkan data BNP2TKI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengoperasikan kantor LTSP di Kabupaten Indramayu dan membangun serentak di Sukabumi, Cianjur, Subang, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Bandung, dan Cirebon.

Sementara di Nusa Tenggara Barat (NTB), direncanakan LTSP dibangun di Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Untuk daerah perbatasan, LTSP telah beroperasi di Nunukan, Kalimantan Utara, dan sedang dibangun di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. ‘’Pendirian LTSP ini sejalan dengan upaya untuk mendekatkan layanan terintegrasi ke kantong-kantong calon TKI, sehingga terwujud pelayanan yang murah, cepat dan transparan,” kata Staf Khusus Kepala BNP2TKI Dedi Noor Cahyanto menjelaskan.

Satu Suara Pengamat Hubungan Luar Negeri Teuku Rezasyah menilai, secara manajerial, penanganan kasus WNI membaik dalam dua tahun terakhir. Namun, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Lintas departemen dalam pemerintah diharapkan satu suara dalam penyelesaian masalah serta upaya perlindungan WNI di luar negeri. ‘’Ini sulit dikendalikan karena mereka ke luar negeri tanpa dokumen. Kalau sudah terjebak, negara sulit menangani ini. Tenaga kerja educated sejauh ini jarang bermasalah. Tapi, di luar itu cukup banyak jumlahnya,” ujar Rezasyah, merujuk WNI atau TKI yang menempuh jalur ilegal masuk ke negara lain.

Ia berpendapat, pemerintah harus lebih memperketat aturan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. WNI yang ingin bekerja di luar negeri setidaknya harus mengantongi 300 jam pelatihan dari Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dirasa perlu memasukkan kurikulum lokal terkait pengenalan budaya setiap negara. Kebijakan ini bisa diterapkan di daerah-daerah yang terbilang sebagai lumbung TKI, seperti Sumatera, Jawa Barat, NTB, NTT, Kalimantan Barat, dan lainnya. ‘’Tak hanya dari nonformal, pendidikan formal juga perlu.

Setidaknya dari SD karena mayoritas yang bekerja ke luar negeri lulusan SD. Mereka harus tahu budaya di sana sehingga setelah tinggal di sana, mereka bisa survive,” kata Rezasyah.

O RICAD SAKA | BRIGHITA SESILYA | BAYU ADJI | DEVY LUBIS

Perlindungan dan Peran Aktif di Kawasan TENTANG perlindungan WNI di luar negeri, kasus sepanjang 2016 didominasi tidak hanya oleh buruh migran atau pendatang ilegal. Penculikan WNI oleh gerilyawan Abu Sayyaf di perairan Filipina Selatan yang berbatasan dengan Indonesia juga menyita perhatian tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.

Surat-surat elektronik dan catatan dari Jolo mengisahkan kisah-kisah memilukan sandera Abu Sayyaf yang tidak selamat. Namun, seperti disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Lestarini Priansari Marsudi, sepanjang 2016 pemerintah berhasil menyelamatkan 25 WNI, anak buah kapal (ABK) yang disandera di Filipina dan empat WNI sandera Somalia. ‘’Ini adalah hasil diplomasi total, kerja bersama seluruh elemen pemerintah,” ujarnya dalam serah terima dua sandera WNI ABK Tugboat Charles 001 di Jakarta, Jumat (16/12). Pada momen serupa beberapa bulan lalu Menlu Retno memastikan, “Pemerintah meski ‘dalam diam (tanpa gembar-gembor)’ terus mengerahkan kemampuan dan upaya melakukan pembebasan.”

Saat ini masih terdapat empat WNI yang menjadi korban penyanderaan di Filipina Selatan (menurut laporan The Philippines Daily Inquirer, Manila masih memperjuangkan pembebasan 16 warga asing sandera Abu Sayyaf. Menlu Retno mengharap dukungan semua pihak agar upaya pemerintah segera membuahkan hasil.

Pembebasan empat sandera tersisa bukan perkara mudah. Selain upaya diplomasi, kondisi di lapangan juga sangat menentukan. Kelompok gerilyawan Abu Sayyaf saat ini sudah memindahkan daerah operasi seturut operasi militer intensif tentara Filipina di selatan negeri. Mereka kemudian bergerak ke perairan di Sabah, Malaysia. ‘’Sepanjang 2016 waktu kami agak tersita untuk pembebasan sandera,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal.

Pada 21 November 2016, Iqbal membenarkan penculikan dua nelayan Indonesia yang terjadi dua hari sebelumnya. Keduanya warga Sulawesi Selatan, yaitu Saparuddin Bin Koni (43) dan Sawal Bin Maryam (36). Mereka bekerja secara legal di kapal penangkap ikan berbendera Malaysia.

Peristiwa ini terjadi di perairan Lahad Datu, Sabah. Pelaku diduga kuat Abu Sayyaf.

Terkait upaya pembebasan sandera, pemerintah sejauh ini menerapkan hasil pertemuan trilateral —Indonesia, Filipina, dan Malaysia— di Yogyakarta pada 5 Mei 2016 dan standard operating procedure (SOP)-nya disepakati dalam pertemuan Menlu RI dengan Menlu Malaysia Anifah Aman pada 23 November. Salah satunya, penguatan patroli di jalur-jalur laut rawan maupun aman.

“Sejak Juni lalu tidak ada lagi penyanderaan di Sulu.

Perairan Sulu sudah aman, mereka (Abu Sayyaf) berpindah ke Sabah yang masih lemah.

Targetnya berbeda, nelayan,” kata Iqbal.

Namun, menurut Iqbal, pencegahan paling komprehensif adalah menyelesaikan masalah sosial di belahan selatan Filipina. Kendati bukan ranah Indonesia, pemerintah menyatakan kesiapan terlibat dalam upaya penyelesaian persoalan mendasar sekaligus mengawal pemulihan situasi di sana. ‘’Kita (RI) pada 1995–1996 membantu mereka (Filipina) untuk mewujudkan perjanjian damai antara pemerintah dan MNLF (Front Nasional Pembebasan Moro). Itu harus kita sustain (pertahankan) dan kita siap membantu,” kata Iqbal.

O DEVY LUBIS

WNI KORBAN PENYANDERAAN ABU SAYYAF 2016 26 MARET

10 WNI diculik di perairan Sulu Filipina Seluruh sandera dibebaskan 2 Mei 2016

15 APRIL

Dua tugboat berbendera Indonesia berisi 10 penumpang diserang. Empat orang diculik, lima selamat Empat sandera dibebaskan 11 Mei 2016

21 JUNI

Tujuh ABK diculik saat melintas Sulu, seorang berhasil menyelamatkan diri Sandera dibebaskan 22 September 2016

9 JULI

Tiga WNI diculik saat melayari pesisir Lahad Datu (Sabah, Malaysia) Mereka dibebaskan 17 September 2016

3 AGUSTUS

Seorang WNI diculik, dua lainnya dibebaskan Insiden ini baru dilaporkan pada 5 Agustus 2016

27 SEPTEMBER Kapten kapal berbendera Malaysia diculik dan dibebaskan 1 Oktober 2016 bersama tiga sandera WNI 20 NOVEMBER

Dua WNI diculik lima lelaki bersenjata di Lahad Datu (Sabah, Malaysia) Dua sandera WNI dibebaskan pada 12 Desember 2016

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

22

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

LALU MUHAMMAD IQBAL - DIRJEN PERLINDUNGAN WNI DAN BADAN HUKUM INDONESIA, KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PERLINDUNGAN HARUS MENCERDASKAN

Bagaimana konsep atau prinsip Kemlu dalam perlindungan WNI di luar negeri?

Be fair saja. Kita semua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar diamanatkan bukan hanya melindungi segenap bangsa Indonesia, tapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi perlindungan harus bisa dilakukan dengan cara yang mencerdaskan.

Kalau semua diambil alih pemerintah, agen-agen dan sponsor bisa leluasa mengirim WNI ke luar negeri. Ketika saatnya mereka (WNI) itu “harus pulang”, negara yang harus melakukannya. Kami akan lakukan itu. Tapi, kami kejar dulu para agen dan sponsor. Kami pastikan mereka menjalankan kewajibannya. Seandainya pun tidak bisa, pastikan mereka kena hukuman. Tanpa penegakan hukum, tidak akan ada efek jera, baik yang memberangkatkan ataupun yang diberangkatkan.

Proyeksi 2017?

Kami tahun depan ingin fokus penguatan sistem. Kami harus memiliki investasi berupa sistem perlindungan yang lebih baik.

Untuk mengukur kinerja, PWNI sekarang sudah memanfaatkan indeks (Indeks Kinerja Perlindungan WNI). Kami tidak lagi bisa mengklaim sukses. Orang lain bisa mengukur keberhasilan kami dengan angka. Perbandingan bujet, misalnya, dengan total pemulangan dan penyelesaikan kasus korban TPPO akan menentukan tingkat keberhasilan kami.

Institusi lain seperti Kementerian

Keuangan dan Bappenas nantinya bisa ikut mengukur.

Kami juga sudah membangun e-perlindungan, database WNI di luar negeri yang real-time antara kami dengan seluruh perwakilan.

Jadi, ketika kita masukkan satu data dari sini (Indonesia), perwakilan lain pada saat yang bersamaan akan mendapatkan datanya.

Pada prinsipnya, ekspektasi publik terhadap Perlindungan WNI Kemenlu RI sudah telanjur tinggi. Padahal, tidak ada jaminan kami punya anggaran memadai.

Kalau suatu saat ternyata kami tidak punya anggaran, kami tentu diharapkan tetap melakukan yang terbaik, paling tidak seperti sekarang. Jadi, sekarang kami juga mencoba me-reduce cost-nya supaya bisa beroperasi dengan cost seminimal mungkin.

Salah satunya, mengurangi beban biaya pengacara. Kami memanfaatkan kerja sama dengan Justice Without Borders (JWB), paguyuban pengacara-pengacara di dunia yang memberikan semacam pro bono. Beberapa persen dari jam kerjanya dialokasikan untuk pelayanan gratis atau sukarela. Sementara ini, kita dapat kuota untuk di Hong Kong dan Singapura. Rencananya kita perluas ke Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Taiwan.

Kami kini mengawal kerja MMR Team (Media Monitoring and Response Team). Tim ini berfungsi seperti monitoring room yang memonitor kondisi di seluruh dunia.

Seperti kudeta di Turki, kami di sini (Jakarta) lebih dulu tahu daripada teman-teman di Turki.

Kami langsung established kontak dengan WNI yang terdampar di bandara. MMR Team mengabarkan perkembangan situasi, menjelaskan risk assessment karena kemungkinan banyak WNI trapped di airport. KJRI Istanbul dan Ankara tentu saja langsung mengambil alih situasi. Tapi, mereka yang di airport tak punya akses.

P W N I kemudian on air di stasiun radio dan televisi.

Kami menyampaikan hotline Per lindungan WNI dan meminta publik yang memiliki saudara atau teman terjebak di bandara meng-

hubungi kami. Mereka kemudian kami kontak, meminta salah satu dari mereka menjadi koordinator, lakukan pendataan. Semua informasi dan perkembangan situasi dari luar kita suplai melalui dia.

Kemudian dia yang akan menyampaikan kepada teman-teman yang ada di dalam karena kondisi shutdown semua.

Rencana program berbasis aplikasi untuk penyadaran publik?

Setiap bulan kami membuat video singkat untuk disebar melalui WhatsApp dan LINE. Kira-kira sudah tiga atau empat yang sudah kami buat. Isinya tentang bagaimana bermigrasi aman, mencegah jadi korban TPPO. Tapi semua itu terbatas.

Pertama, karena memang yang di dalam (negeri) memang bukan wewenang kami. Kedua, sumber daya kami terbatas. Tak banyak yang bisa kami lakukan. Tapi, tetap kami coba.

Pertengahan Januari 2017 kami akan merilis smart traveling, aplikasi berbasis Android dan IOS. Ini bukan cuma buat TKI tapi semua orang Indonesia yang ke luar negeri. Aplikasi ini menghimpun informasi dan kebutuhan untuk ke luar negeri. WNI juga bisa lapor diri di situ karena sistemnya terkoneksi dengan semua KBRI.

Sisi lain agenda tahun depan?

Kampanye pemberdayaan WNI di luar negeri juga menjadi prioritas. Jika kembali dengan kondisi mereka sekarang di sana, most likely mereka tidak akan bisa berkontribusi apa-apa terhadap pembangunan di Indonesia. Hanya menghabiskan uang hasil kerja, lalu pergi lagi ke luar negeri. Itu akan terjadi.

Jadi, sekarang kami mendorong KBRI memaksimalkan baik anggaran maupun kegiatannya. Arahnya adalah mendorong pendidikan, mulai dari universitas terbuka, kejar paket A sampai C. Kami juga akan mendorong pelatihan untuk teman-teman WNI, baik yang TKI maupun non-TKI. Pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan keahlian tertentu yang mereka butuhkan, yang bisa mereka jadikan modal untuk mencari nafkah ketika pulang ke Indonesia.

Khusus di Malaysia, kami akan mendorong pencapaian target meng-cover sekira 60 ribu anak TKI di Wilayah Sabah dan Serawak yang dulu sama sekali tidak punya akses pendidikan.

Pada 2015, Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi) mencanangkan memprioritaskan akses pendidikan untuk anak-anak TKI. Karena kalau tidak, ini akan jadi lingkaran rantai kemiskinan.

Keluarga yang bekerja di sektor kelapa sawit, misalnya. Si bapak memetik kelapa sawit, anaknya mengumpulkan bibit kelapa sawit untuk ditanam kembali. Ketika anak ini besar, dia yang akan memetik (mengikuti jejak sang ayah), begitu seterusnya.

Jika dibiarkan, mereka tidak akan punya akses pada pendidikan. Tidak bisa baca tulis, tidak kenal Indonesia, dan sebagainya. Mata rantai ini harus dipotong. Kalau tidak, sama artinya kita membuang generasi.

Satu-satunya jalan adalah dengan pendidikan.

Community Learning Centre (CLC) yang sudah berusia dua tahun meng-cover hampir 40 ribu anak TKI. Kita akan upayakan terus supaya semua (total 60 ribu)

PERLINDUNGAN WNI KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2016

15.308 Penanganan permasalahan WNI di luar negeri (termasuk evakuasi WNI dari zona konflik).

40.352 Repatriasi WNI overstayer.

438 Penyelesaian kasus ABK (anak buah kapal) di luar negeri.

352 Kasus Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di seluruh dunia diselesaikan.

221 Orang diduga bergabung kelompok “Negara Islam (IS)” atau lainnya dipulangkan.

71 Dari 248 WNI terancam hukuman mati di luar negeri berhasil dibebaskan.

19 Negara Timur Tengah berstatus penghentian total/pelarangan penempatan TKI (Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, Yordania).

17 Pengacara khusus di 12 negara (paling banyak di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Yordania, Suriah).

ter-cover.

Tidak berhenti sampai di sini, kalau anak-anak yang SD ini sekarang sudah lulus, mereka harus melanjutkan sekolah. Kami sedang rumuskan bersama Kementerian Pendidikan untuk membangun sekolah-sekolah di Pulau Sebatik, di perbatasan Indonesia-Malaysia, dekat Tawau.

Semacam boarding school. Jadi, anak-anak bisa melanjutkan pendidikan SMP atau setingkat SMP di sana dan pulang kapan saja. Yang terpenting, memberdayakan mereka.

Jadi, tema tahun depan “Indonesia Berdaya” di luar negeri.

Hanya itu yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan temanteman kita dari lingkaran kemiskinan, lingkaran-lingkaran TKI. Bukan cuma menangani masalahnya tapi juga mempersiapkan mereka purna-TKI-nya untuk tetap hidup bermartabat. z HARIAN NASIONAL | YOSEP ARKIAN

K

eselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) baik yang menetap, bepergian, atau bekerja di luar negeri tetap menjadi prioritas perlindungan Pemerintah Indonesia. Hingga pengujung 2016, berbagai masalah dan kasus membelit WNI di luar negeri.

Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri RI tahun ini menggagas serangkaian terobosan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna memperkuat sistem perlindungan agar lebih terintegrasi. ‘’Selain menangani berbagai persoalan WNI di luar negeri, sistem perlindungan yang solid dan ‘baru’ juga diperlukan untuk mempersiapkan Indonesia memutus akar rantai permasalahan mereka,’’ kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kemenlu RI, Lalu Muhammad Iqbal kepada Devy Lubis dari HARIAN NASIONAL dalam wawancara khusus pada pertengahan Desember 2016.

Berikut petikannya:

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

23

PROYEKSI INDONESIA

RUTE BARU ARSIP GOOD GAME CAMPUS

RUTE BARU LION AIR MULAI 7 DESEMBER 2016

Jakarta (CGK) - Tanjung Pandan Jam 09.25 WIB

Anak-anak di Good Game Campus, Jakarta sedang mendapatkan pelatihan pemrograman untuk pembuatan aplikasi games.

GENERASI ANAK ANGKA BINER “Because something is happening here But you don’t know what it is” Ballad of A Thin Man Bob Dylan

D

alam sehari berapa lama kita melepaskan diri dari internet? Hampir seluruh kehidupan seharihari kita terkoneksi dengan internet. Dulu, kita mengakses internet melalui komputer, tapi kini semua orang mudah mengaksesnya dan lebih murah melalui smartphone.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2016 menyebutkan, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta orang. Dari sejumlah wilayah yang disurvei, tiga wilayah terbesar yakni Jawa sebanyak 86,33 juta orang, Sumatera 20,75 juta, dan Sulawesi 8,45 juta.

Dari total pengguna, jumlah laki-laki 69,66 juta orang, sedangkan perempuan 63,03 juta. Berdasarkan usia, pengguna terbanyak usia 35-44 tahun sekitar 38,7 juta orang.

Lalu, 25-34 tahun (32,3 juta), 10-24 tahun (24,4 juta), dan 4554 tahun (23,8 juta).

Berdasarkan pekerjaan, pengguna terbanyak pekerja/ wiraswasta 82,2 juta, ibu rumah tangga 22 juta; mahasiswa 10,3 juta; dan pelajar 8,3 juta.

Berdasarkan perangkat yang dipakai, smartphone sebanyak 63,1 juta, sedangkan komputer hanya 2,2 juta. Sisanya, sekitar 67,2 juta menggunakan smartphone dan komputer.

Menurut eMarketer, pada

2018 diprediksi hampir separuh dari populasi manusia di dunia akan rutin mengakses internet. Pada 2015 saja jumlah pengguna internet di dunia melampaui 3 miliar orang dan diprediksi meningkat hingga 6,2 persen tahun ini.

Revolusi teknologi informasi membuat dunia bergerak cepat.

Hubungan orang satu dengan yang lainnya lebih cepat. Dunia seperti desa. Tak ada batasbatas yang menghalangi orang untuk berkomunikasi.

Kini sebuah generasi telah lahir. Generasi yang sering disebut sebagai Generasi Y atau Generasi Internet. Mereka akrab dengan dunia internet. Muncul dengan karakter dan nilai-nilai hidup yang berbeda dengan generasi para orangtua. Facebook adalah contoh hasil kreativitas anak-anak generasi ini.

Generasi tersebut memiliki karakter multitasking. Mereka mengerjakan sesuatu secara bersamaan; mengetik e-mail di smartphone, tapi sekaligus mendengarkan musik, chatting lewat aplikasi messenger, akses berita online, YouTube dan lainlain.

Mereka juga tak hanya ingin menjadi generasi konsumen, tapi juga produsen. Maka, lahirlah sejumlah aplikasi-aplikasi mobile atau platform lain yang menawarkan sesuatu yang sebelumnya tak pernah kita bayangkan. Generasi ini memunculkan kreativitas baru dari revolusi teknologi informasi.

“Tiap generasi lazimnya berhadapan dengan seperangkat kejadian unik yang kemudian mendefinisikan tempat mereka

dalam sejarah dan membentuk sudut pandang dan gaya hidup mereka,” demikian tulis Don Tapscott, dalam buku Grown Up Digital, How the Net Generation Is Changing Your World (2009).

Coding atau bahasa pemrograman mulai dan sedang digemari Generasi Internet. Mereka berkubang dalam lautan angka-anak biner, yang bagi sebagian orang masih dianggap rumit. Aqeela Chessa, misalnya, murid kelas 4 SD Al Azhar 4 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sudah membuat toko online bernama International Luxury dan dua aplikasi games selama belajar di Clevio Coder Camp, Jakarta.

Bahasa pemrograman, bagi Chessa, adalah petualangan yang penuh misteri, tapi menantang untuk diselesaikan. Ia menganggap smartphone dan komputer serta perangkat lunak di dalamnya sebagai teman akrab untuk menghabiskan waktu luang.

Seperti kutipan lirik lagu Bob Dylan di atas, sesuatu yang terjadi saat ini barangkali kita tak mengetahui persisnya, kita hanya berkubang pada konsumsi kontennya. Maka dari itu, generasi muda sekarang harus menangkap “sesuatu” itu untuk masa depan.

Sebab, “Dunia digital kini telah masuk dalam kehidupan kita. Masa depan akan serbadigital. Sebagai generasi muda harus bisa merebut masa depan demi bangsa,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Rudiantara.

O ANDI NUGROHO | ADINDA PRYANKA | CHRISTINA AMBARRITA | HABSARI

Tanjung Pandan - Jakarta (CGK) Jam 11.40 WIB

MULAI 8 DESEMBER 2016

Solo - Tarakan

Kupang – Lombok

Jam 10.40 WIB

Jam 11.35 WITA

Tarakan - Solo

Lombok – Kupang

Jam 14.50 WITA

Jam 13.55 WITA

RUTE BARU WINGS AIR MULAI 1 DESEMBER 2016

Ketapang - Pontianak Jam 11.10 WITA

Pontianak - Ketapang Jam 14.15 WITA

Pangkalan Bun - Ketapang Jam 09.55 WITA

Ketapang - Pangkalan Bun Jam 15.30 WITA

2x Makassar - Wakatobi Jam 08.10 WITA (Via Kendari), 11.05 WITA (Non Stop)

2x Wakatobi - Makassar Jam 10.45 WITA (Via Kendari), 12.50 WITA (Non Stop)

MULAI 8 DESEMBER 2016

Medan - Sabang Jam 12.20 WIB

Sabang - Medan Jam 13.55 WIB

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

24

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

Masyarakat Indonesia masih banyak menjadi konsumen terhadap segala produk teknologi, belum memproduksi.

HARIAN NASIONAL | BAYU INDRA KAHURIPAN

D

i depan orangtua, teman-teman, dan pengajar, Aqeela Chessa menjelaskan proyeknya. Murid kelas 4 SD Al Azhar 4 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, itu terlihat antusias meski penjelasannya terbata-bata.

Bocah sembilan tahun itu menampilkan sebuah toko permainan online bernama International Luxury. Ini hasil kerja kerasnya selama mengikuti pendidikan pemrograman (coding) tingkat 3.0 di Clevio Coder Camp, Jakarta. “Saat ini baru ada dua mainan (buatan saya), salah satunya permainan maze. Ke depan, ada games lain yang bergenre petualangan seperti Star Wars,” ujarnya di sela presentasi di Think.Web, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12).

Perkenalannya dengan teknologi sejak masih di Taman Kanakkanak. Ketika teman sebayanya memilih mobil-mobilan, Chessa fokus dengan smartphone dan komputer.

Tidak sekadar bermain, Chessa juga kerap mengutak-atik gawai hingga akhirnya ia sendiri yang meminta kepada orangtuanya untuk kursus coding.

Meski sempat jenuh, dukungan pengajar dan suasana kelas yang akrab membuat Chessa betah.

Proses coding yang digeluti Chessa tidaklah instan. Untuk membuat aplikasi, ia berkali-kali mengulang proses coding dari awal. Sedih dan kesal sempat melanda. Apalagi seusia Chessa, emosinya masih terbilang labil.

Tapi, proses itu dianggap Chessa sebagai pengalaman berharga yang patut dinikmati. Dari penuturan sang ibunda, Ani, Chessa menganggap setiap proses pembelajaran sebagai sebuah teka-teki yang penuh misteri dan menantang untuk diselesaikan.

“Kesal, ngambek pernah, namun dengan dukungan dari pengajar yang memang menyenangkan, Chessa jadi menjalaninya dengan gembira,” ucap Ani. Chessa mengatakan, gawai dan internet menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kesehariannya. Bahkan, tidak jarang, ia menganggap smartphone dan komputer serta perangkat lunak di dalamnya sebagai teman akrab untuk menghabiskan waktu luang.

Ia memiliki keinginan kuat untuk mengambil bagian dalam perkembangan teknologi. Ia bercita-cita menjadi seperti Bill Gates, Steve Jobs, dan Mark Zuckberg yang telah menaruhkan jejak sejarah di dunia teknologi informasi.

Aqeela Chessa (kiri berbaju biru) bersama teman-temannya usai mempresentasikan proyek aplikasinya di Kantor Think.Web, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12).

CODING YANG MENGASYIKKAN Tidak jauh berbeda dengan Chessa, Dimas (12) dan Farrel (12) juga memiliki tekad tinggi untuk terus berkarya. Kemauan ini terbukti dari rencana inovasi di hasil perkembangan tugas akhir mereka, Apollo Games.

Walau terlihat sederhana, Apollo Games menjadi hasil kerja keras dan kerja sama dua remaja yang sebelumnya belum pernah mengenal satu sama lain.

Bagi Dimas dan Farrel, Apollo Games yang kelak harus dikembangkan secara lebih matang itu, bukanlah sumber penghasilan utama. Justru, keduanya menganggap bahwa Apollo Games merupakan media permainan yang seharusnya bisa dinikmati semua kalangan.

“Nanti bisa diisi games yang bisa saja diakses gratis sama publik. Hasil pendapatan saya dari iklan-iklan yang ditaruh di website saya ini,” ujar Dimas yang disambut tepuk tangan.

Sejak masih duduk di bangku SD, Dimas akrab dengan teknologi, begitu pun Farrel.

Keakraban dengan gawai dan internet membuat mereka cepat memahami coding. Dukungan dari para pengajar di Clevio yang interaktif semakin memudahkan keduanya menguasai materi.

Co-founder dan Camp Manager Clevio Fransiska Oetami mengatakan, presentasi Chessa dkk merupakan pelatihan untuk memupuk kepercayaan diri. Kelak ketika memasuki dunia kerja,

kata dia, bisa “menjual” hasil karya ke publik Presentasi juga tahap kenaikan kelas. Setiap murid yang naik tingkat akan diberikan lisensi sebagai tanda kelulusan.

Di akhir presentasi, para murid mengikrarkan janji seorang coder. “Intinya, mereka harus memanfaatkan kemampuan mereka untuk hal yang baik dan tidak menyalahgunakannya,” ujar Siska, sapaan akrabnya, di Gedung @america, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Clevio dibangun Siska dan suaminya, Aranggi Seomardjan, untuk mewadahi minat anaknya, Neo, akan dunia coding. Mereka merasa di Jakarta belum ada sekolah coding yang nyaman untuk Neo, tipe anak geek (orang yang sangat tertarik pada hobi, kadang dinilai aneh dari umum). Mereka pun akhirnya membangun sekolah coding ala kemping yang mengutamakan kerja tim (teamwork) yang menyenangkan. Kerja tim ini diterapkan sebagai bentuk gambaran dunia kerja kelak.

Aranggi mengatakan, permainan adalah media efektif untuk mengajarkan anak-anak tentang banyak hal. “Mereka bertindak bukan sebagai penghafal rumus, tapi pencipta rumus karena programming adalah belajar logika,” ujarnya.

Clevio menerapkan empat prinsip. Pertama, cerdik. Kemampuan ini dimiliki oleh orang Indonesia. “Kalau adu smart,

misalnya, dalam pendidikan, kita sudah kalah dengan Jepang, Jerman, dan Amerika. Tapi, dalam hal cerdik, kita biasa mengakali segala kondisi. Mengakali di sini tentu dalam konteks positif,” ucap Aranggi.

Kedua, leverage, di mana teknologi bukan bertindak sebagai tujuan akhir melainkan pengungkit.

Ketiga, human centris. Clevio tidak menuntut seseorang menghasilkan suatu inovasi, melainkan fokus pada perkembangan sumber daya manusia. Terakhir, greater good.

Aplikasi dan games berfungsi sebagai media yang memberikan dampak positif bagi kehidupan.

Industri Permainan Ketimbang Korea Selatan dan Jepang, Indonesia masih tertinggal dalam industri permainan atau inovasi aplikasi.

Di Korsel dukungan pemerintah terhadap industri permainan terlihat nyata.

Senior Teacher Good Game Campus Argadipa Pratama Wibawa mengatakan, masyarakat Indonesia masih banyak menjadi konsumen terhadap segala produk teknologi, belum memproduksi.

“Tapi, kita masih memiliki potensi besar dari segi kemampuan.

Terlebih, kalau kita didukung secara penuh sama pemerintah,” ujar dia, Kamis (15/12). Good Game Campus adalah institusi pendidikan di bidang kursus desain dan pengembangan games

di Jakarta Selatan.

Menurut Argadipa, keuletan sumber daya manusia menjadi poin utama. Selama empat tahun mengajar, kata dia, poin inil terbilang sulit dicari pada sebagian coder Indonesia. “Gaming itu kompleks, gabungan antara art dan logika, di mana kita dituntut untuk menonversikan antara apa yang ada di pikiran kita ke komputer. Butuh kerja keras serta konsistensi,” tutur Argadipa.

Secara garis besar, Good Game Campus memiliki empat tingkat yang terbagi ke dua fokus: pemrograman dan desain. Di Basic 1, murid diberi pemahaman programming dan desain secara mendasar yang akan difokuskan pada mobile pada Basic 2.

Setiap hari, Arga mengajarkan permainan berbeda yang lebih ke implementasi berbagai kasus, namun dalam genre simpel seperti Tahu Bulat atau Ping Pong.

DitingkatIntermediate1,murid diajak mulai masuk ke tiga dimensi dengan proyek pemrograman simpel. Memasuki ke Intermediate 2, Arga memberikan materi lebih kompleks yang menuntut murid untuk menghasilkan produk lebih bagus.

“Tidak perlu bikin yang wah karena tidak akan keburu dalam satu tingkatan, di mana hanya ada 16 kali pertemuan. Setidaknya, sudah mumpuni dari sudut pandang guru dan (aplikasi) bisa dimainkan,” ujarnya.

O ADINDA PRYANKA

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

25

I N D O N E S I A

PERDALAM APLIKASI DI SEKOLAH Tak hanya siswa yang dituntut berkembang secara kreatif, guru dan staf didorong untuk mengiringi pembelajaran dengan pengembangan serupa.

ARSIP SMK BAKTI IDHATA

M

engenakan batik dengan motif, warna, dan model bebas, belasan remaja usia 16-17 tahun tengah bergurau di teras kelas. Masing-masing menumpahkan kegeraman tentang soal ujian yang sulit. Meski beberapa yang lain menertawakan dan menggoda karena merasa bisa mengerjakannya.

Suasana itu berlangsung di teras depan kelas XI Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Idhata, Jakarta Selatan, usai Ujian Akhir Semester mata pelajaran RPL Produktif. Jauh dari mata pelajaran eksak seperti Fisika, Kimia, dan Biologi, siswa SMK Bakti Idhata melihat masa depan sebagai sesuatu yang harus disiasati. Salah satunya, mengiringi perkembangan teknologi dengan kemampuan memproduksi games, aplikasi, dan website.

Seperti yang diakui siswa kelas XI RPL SMK Bakti Idhata Dinda Permata. Dia tertarik masuk SMK karena sejak awal menggemari pemrograman. Tidak terikat pekerjaan dengan atasan, Dinda ingin menjual karya berbasis program. Ambisi tersebut ditempuh Dinda melalui pelajaran di kelas dan bersama komunitasnya di luar sekolah.

“Menjual karya. Kesannya mahal dan genius,” kata Dinda saat ditemui HARIAN NASIONAL, Kamis (15/12).

Berbasis Teknologi Informasi, SMK Bakti Idhata memiliki jurusan Rekayasa Perangkat Lunak yang fokus pada pengembangan games, apikasi, dan website. Meski tidak memiliki mata pelajaran khusus, SMK Bakti Idhata mengadakan ekstrakurikuler bagi siswa yang ingin berfokus mengembangkan games. Sebab, kurikulum Jurusan RPL mengutamakan pendalaman materi melalui teks dan praktik seperti coding.

“Terpenting menguasai PHP (Personal Home Page) dan visual basic” ujar siswa asal Cipete tersebut.

Bersama rekan-rekan satu kelas, dia sempat memenangkan Juara 3 Lomba Pengembangan Aplikasi yang diselenggarakan oleh Microsoft, September lalu.

Mereka mengembangkan games dari aplikasi Kodu Lab Game milik Microsoft.

Mengedepankan basis RPL Produktif dan PHP, Jurusan RPL tidak hanya mengembangkan games dan aplikasi. Justru, siswa digenjot membuat program dan website. Dari basis tersebut— yang mengutamakan kemampuan coding—beragam aplikasi, games,

Siswa kelas XI SMK Bakti Idhata, Jakarta Selatan, sedang membuat desain gambar melalui komputer untuk tugas sekolah.

website, bahkan software yang lebih besar, mungkin diciptakan.

“Basisnya terlebih dahulu, pengembangan bisa setelahnya, termasuk desain,” kata Dinda.

Selain belajar di kelas, Dinda dan teman-temannya sering berkumpul untuk belajar dan merancang program. Karena berbasis logika dan langkah, kata Dinda, tidak semua siswa cepat menangkap materi.

Dalam membuat program, tidak boleh ada langkah yang terlewati. Jika terhenti atau salah coding dalam langkah tertentu, sistem tidak bisa menangkap kode, sehingga games atau aplikasi gagal dijalankan.

Hal-hal detail tersebut, menurut Dinda, akan lebih berguna daripada mempelajari banyak hal tetapi hanya setengah-setengah.

“Lebih siap dan percaya diri karena mempelajari skills,” ujarnya.

Seperti Dinda, siswa kelas XII Multimedia SMK Bakti Idhata Muhammad Alfin Nur berencana “menjual” kreativitas. Meski tidak spesifik mengembangkan perangkat lunak, basis-basis dalam perangkat lunak ia ambil dan terapkan ke dalam produknya.

“Saya banyak membuat film dan suvenir, tetapi tetap butuh basis perangkat lunak,” kata Alfin.

Di dalam games, website, atau aplikasi, sama-sama membutuhkan unsur desain, musik, motion atau gerakan, manipulasi visual, dan sebagainya. Hal itu, kata dia, membuat masing-masing program dan studi (prodi) tidak bisa

terpisah dengan prodi lain.

“Saya membuat film animasi dengan gerakan berbasis pengembangan perangkat lunak. Bedanya, mereka coding, saya manipulasi visual,” ujar dia.

Dengan rata-rata 80 siswa setiap angkatan, SMK Bakti Idhata memiliki tiga jurusan atau program studi. Meliputi Multimedia (MM), Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), dan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).

Humas bagian Kesiswaan Rosidi mengatakan, tidak hanya siswa yang dituntut berkembang secara kreatif. Guru dan staf didorong untuk mengiringi pembelajaran dengan pengembangan serupa. Seluruh kegiatan di SMK Bakti Idhata dilakukan dengan teknologi, termasuk ujian berbasis aplikasi.

“Masing-masing mata pelajaran ada aplikasinya,” ujar Rosidi.

Aplikasi tersebut memungkinkan siswa mengakses materi ajar dalam bentuk Pdf, Microsoft Words, maupun Microsoft Power Point, termasuk ujian, latihan ujian, beserta nilainya. “Aplikasi sekaligus meminimalisasi subjektivitas guru kepada siswa,” kata Rosidi.

Sekolah lain yang fokus pada pengembangan serupa yaitu SMK Cyber Media. Melalui program tersebut, Radiska Syahrani, siswa kelas XI Multimedia sempat menorehkan prestasi sebagai Juara 3 Lomba Desain Grafis Tingkat SMA/SMK Jakarta Selatan dan Juara 1 Lomba Film Pendek Ting-

kat SMA/SMK Jakarta.

Meski lebih banyak berprestasi di bidang multimedia, Radiska berambisi menggabungkan keterampilan multimedia dengan perangkat lunak. Ingin membuat rumah produksi dan perusahaan periklanan, Radiska berencana menciptakan sendiri website dan aplikasi pemasaran produk-produknya.

“Memilih dunia kreatif karena asyik,” kata Radiska saat ditemui di Jakarta, Senin (19/12).

Adapun keterampilan teknologi seperti penguasaan terhadap multimedia dan perangkat lunak, kata Radiska, adalah hal yang bisa dipelajari. Berawal dari banyaknya tugas membuat kaligrafi selama sekolah di SMP berbasis agama Islam, Radiska merasa mampu menggambar.

“Baru sekarang bisa vektor dan mozaik, dulu hanya bisa menggambar manual,” ujar siswa asal Mampang tersebut.

Sementara itu, pengajar Teknik Komputer dan Jaringan sekaligus Kepala Bagian Kurikulum SMK Cyber Media Trada Lardiatama mengatakan, sekolahnya lebih menggenjot pemrograman dasar dalam website.

“Memulai dari server jaringan terlebih dahulu,” kata Trada.

Menurut Trada, pengembangan perangkat lunak semula dimulai dengan pengembangan karakter animasi. Namun, perubahan kurikulum 2013 menjadikan animasi bukan lagi porsi utama pengembangan.

Proses pembelajaran, kata Trada, dikembangkan melalui kunci dan print up, sehingga siswa lebih memahami cara menggambar manual secara detail dan stop motion. “Basis ini bisa diadopsi ke film maupun games,” tuturnya.

Berbeda dengan SMK Bakti Idhata yang mengedepankan pengembangan metode pembelajaran, SMK Cyber Media memilih mengedepankan pengembangan kreativitas. Di antaranya, kreativitas bermusik, menggambar, dan visualisasi imajinasi. Hal itu dimaksudkan untuk mempermudah langkah pengembangan selanjutnya.

Baik melalui software penciptaan musik maupun permainan manual dan mentransfernya ke dalam komputer, musik penting untuk menjadi latar games ataupun film. “Sebenarnya yang membedakan hanya pengambilan langkahnya. Film dan games membutuhkan unsur yang hampir sama,” ujar Trada.

Adapun secara luas, tren memilih sekolah di SMK mengalami pegeseran. Dahulu, orang memilih bersekolah di SMK karena ingin segera bekerja dan karena keterbatasan biaya. Saat ini, kecenderungan tersebut bergeser.

Motif rata-rata siswa memilih sekolah di SMK karena menyukai bidang spesifik tertentu dan ingin memperdalamnya lebih dini.

“Sekarang SMK hanya langkah awal untuk memperdalam skills sebelum memasuki bangku kuliah,” kata Trada. O HABSARI

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

26

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

RUDIANTARA – MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MASA DEPAN ITU SERBADIGITAL

M

Programmer itu pekerjaan yang cukup menjanjikan, apalagi jika pandai melihat peluang di segala bidang. Maka, nanti ada beasiswa bagi peserta didik yang memiliki minat dan keterampilan di bidang programming.

enteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pembelajaran teknologi informasi di beberapa negara sudah mulai intensif sejak sekolah menengah pertama. Namun, di Indonesia materi TI masih dianggap ranah tingkat perguruan tinggi.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada perubahan paradigma untuk mengenalkan dunia TI ke anak didik. Sebab, ia ingin agar anak-anak muda Indonesia menjadi programmer andal dan menjadi “tuan” di negeri sendiri. Kementerian Kominfo pun turun tangan mendorong anakanak muda yang doyan TI melalui program beasiswa. “Sepanjang 2016 ditargetkan sekitar 200 bibit muda pembuat aplikasi online di dalam negeri,” ujar Rudiantara.

Berikut nukilan wawancara wartawan HARAN NASIONAL Christina Ambarrita dengan Menkominfo Rudiantara dalam beberapa kali pertemuan, pekan lalu.

Seperti apa program beasiswa itu?

Kominfo kerja sama dengan Coding Smart School (CoSS) yang juga didukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya akan berdiskusi dengan Mendikbud mengenai hal ini.

Saya harap calon programmer muda dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sebab, Kominfo saat ini sedang mengusahakan beasiswa tersebut.

Saya janjikan bahwa nanti ada 20 siswa (yang terpilih seleksi) selama tiga tahun untuk digratiskan di sekolah pelatihan program double degree. Sasarannya, begitu mereka selesai dua tahun di home schooling, tahun ketiga akan magang di 10 perusahaan ternama yang telah bekerja sama. Peserta didik selama tiga tahun akan dibimbing oleh praktisi programmer.

(Peserta yang mengikuti program CoSS double degree akan memperoleh dua sertifikat di bidang kurikulum dan coding komputer. Sedangkan, program CoSS single degree mendapat sertifikat

KEMENINFO

Bagaimana Anda melihat pembelajaran TI di Indonesia?

Pendekatannya masih perlu diubah, programmer bisa dimulai sejak dini. Anggapan orangtua bahwa menjadi ahli programmer harus dilakukan level mahasiswa, itu salah besar.

kelulusan di bidang coding komputer.)

Lalu?

Dengan program ini, sekaligus ingin menunjukkan pembelajaran TI secara intensif bisa dimulai di level SMA, bahkan SMP. Dunia digital kini telah masuk dalam kehidupan kita. Masa depan akan serbadigital sebagai generasi muda harus bisa merebut masa depan demi bangsa.

Program ini memang nonprofit, namun tetap ada dana investasi. Investasi yang dibutuhkan selama tiga tahun sekitar Rp 3 miliar. Saya ajak teman-teman untuk bangun ini. Sejauh ini kami sudah jalin komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Tapi, memang perlu ke Kemendikbud agar meluaskan program tersebut secara nasional.

Kini muncul sejumlah pembuat aplikasi lokal, bagaimana dukÒungan dari Kominfo?

Sepanjang 2016 ditargetkan sekitar 200 bibit muda pembuat aplikasi online di dalam negeri. Hal ini supaya menggeser dominasi layanan aplikasi asing di Indonesia.

Target hingga 2019 diharapkan sedikitnya 1.000 layanan aplikasi diciptakan untuk menyaingi layanan aplikasi asing. O

SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN – DIRJEN APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMINFO

Kemampuan Finansial Terbatas Berapa anggaran yang disiapkan untuk pengembangan aplikasi lokal?

Di sektor pemerintah anggaran pengembangan aplikasi sangat variatif. Anggaran ini disiapkan instansi masing-masing.

Kominfo belum memiliki aturan terkait panduan penilaian biaya pengembangan aplikasi.

Bagaimana Anda melihat kemajuan pengembang aplikasi Tanah Air? Aplikasi buatan developer lokal berkembang sangat signifikan, terlihat dari jumlah peserta yang terus bertambah di beberapa event baik nasional, regional, maupun internasional seperti INAICTA (Indonesia ICT Award), AICTA (ASEAN ICT Award), dan APICTA (Asia Pasific ICT Award).

Terlihat jumlah aplikasi/konten yang ikut terdaftar semakin besar, namun sampai saat ini, belum diukur secara kuantitatif berapa persen peningkatannya.

Target besar mengenai pengembangan TI Indonesia, khususnya aplikasi?

Target 1.000 technopreneur pada 2020. Roadmap e-commerce merupakan target besar Kominfo dalam mengembangkan TI dan tahun 2016 ditargetkan menciptakan 200 technopre-

PRASETYA | UB.AC.ID

DIRJEN Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyebutkan target pemerintah di bidang teknologi informasi (TI) adalah mencetak 1.000 technopreneur pada 2020.

Pada 2016 ditargetkan menciptakan 200 technopreneur.

Namun, banyak tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan anak-anak muda andal di bidang TI, salah satunya soal dana. “Di sektor pemerintah anggaran pengembangan aplikasi sangat variatif. Anggaran ini disiapkan instansi masingmasing. Kominfo belum memiliki aturan terkait panduan penilaian biaya pengembangan aplikasi,” katanya.

Berikut nukilan wawancara wartawan HARIAN NASIONAL Christina Ambarrita dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan melalui pesan WhatsApp, Rabu (21/12):

neur. Sampai saat ini target 200 technopreneur belum terlaksana dan baru tahap hacksprint.

Target selanjutnya yaitu mendukung beberapa program di antaranya fasilitas co-workingspace, katalog aplikasi dan konten, pembuatan Appstore nasional, dan dukungan ekonomi kerakyatan berbasis digital.

Soal kurikulum SMK di bidang TI apakah ditangani Kominfo?

Sejauh ini baru sebatas wacana Kominfo membantu atau mengusulkan adanya kurikulum bidang TI masuk dalam kurikulum Nasional untuk SMK non TI. Karena SMK di bidang TI telah memiliki kurikulum yang dibuat oleh Kemdikbud dan Kominfo telah berkoordinasi dengan Edupec untuk menyiapkan kurikulum coding bagi SMK. Apakah aplikasi lokal siap bersaing dengan luar negeri?

Kualitas aplikasi/games buatan lokal tidak kalah dan bisa disejajarkan dengan buatan luar negeri, terbukti beberapa games Indonesia menjadi Top 10 di Playstore dan Appstore, juga menang di bebrapa event internasional.

Namun, masih banyak yang belum siap monetisasi. Masalah utama adalah kemampuan finansial yang terbatas seperti biaya promosi, marketing, dan iklan. Dari sisi regulasi Kominfo mendukung perkembangan games lokal dengan mengeluarkan regulasi tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik.

Hasil aplikasi anak negeri yang populer apa saja?

Games seperti Tahu Bulat, target Acquired, Dreadout, Tebak Gambar, dan Sage Fusion 2. Sementara untuk mobile apps seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia, Imess, Litebig, Tiket.com, iGrow, dan Halodoc. O

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

28

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A CHERLY JUNO

ANTARA

SERI BARU

PERAN MEDSOS ERA media sosial (medsos) berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Namun, aktor Cornelio Sunny justru telat bergabung dengan media sosial.

Pemeran Alif dalm film 3 itu belakangan menyadari peran penting media sosial.

“Medsos bisa sebagai personal branding untuk mendukung karier aktor saya,” katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lio, sapaan akrab Cornelio, mengatakan, saat medsos mulai merambah Indonesia, dia justru malas bergabung. Media sosial, kata dia, kini penting karena memungkinkan berinteraksi dengan penggemarnya, termasuk mendapat masukan dan kritik.

“Resolusi 2017 saya akan lebih fungsional menggunakan media sosial,” kata aktor The Professionals itu.

Lelaki keturunan MeksikoPalembang itu mengatakan, akan, media sosial memudahkan hkan penggemar atau yang ingin berkomunikasi lebih cepat epat mengakses segala informasi rmasi tentang dirinya. Kemudahan dahan itu, di mata Lio, antara lain n akses media sosial yang langsung gsung mendunia.

“Berbeda dengan koran yang mengharuskan pelanggan gan membeli terlebih dahulu. lu.

Saat ini, jutaan orang bisa mengakses informasi tanpa batasan wilayah,” tuturnya. rnya.

Menyadari akses media sosial yang tidak memiliki iliki batasan, Lio justru berencana rencana membatasi diri. Sebagai ai figur publik, dia tidak ingin terlalu tampil personal. Bahkan, an, dia memilih dikurasi agar bisa mengontrol konten yang ng layak diunggah.

“Media sosial bukan n untuk diri saya sendiri, tetapii untuk orang yang ingin berhubungan ubungan dengan saya” ujar sutradara radara yang memperoleh penghargaan ghargaan di Busan International Film ilm Festival 2014 itu. O HABSARI

NIXIA

ANGGA DWIMAS SASONGKO

SESUAI KEBUTUHAN

PETIKAN FILM PUBLICIST

CORNELIO SUNNY

HARNAS | OKKY O ELIA

HARNAS | HABSARI

B

agi masyarakat urban masa kini, gawai atau gadget merupakan sebuah kebutuhan.

Bahkan, model dan penyanyi Cherly Yuliana Anggraini atau akrab disapa Cherly Juno menyebut gawai memiliki arti begitu penting dalam hidupnya.

“Sepenting arti cinta dan kebahagiaan buat saya,” tuturnya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Senin (5/12).

Aktivitas sehari-hari mantan personel Cherrybelle itu memang menuntut intensitas komunikasi dengan keluarga, teman, maupun rekan kerja. Hal itu, kata dia, menjadi salah satu faktor utama gawai menjadi unsur penting dalam hidupnya.

Keinginannya untuk terus eksis di media sosial turut memberikan pengaruh besar. “Makanya, saya sering banget menggunakan gawai, sesering saya makan nasi,” ujar perempuan kelahiran Riau, 25 tahun silam.

Tidak sekadar komunikasi dan ajang eksis, Cherly juga memanfaatkan gawai untuk merelaksasikan diri. Dia kerap menggunakan aplikasi yang dapat membuatnya merasa santai, seperti untuk games dan olahraga.

“Terpenting, kita harus bijaksana memakai gawai. Benar kalau gawai dapat mendekatkan yang jauh.

Terus, yang dekat masa bisa menjadi jauh dan kita kalah dengan gawai?

Makanya, be a smart user saja,” ucap pencinta karakter Doraemon ini.

Mementingkan kualitas dan kenyamanan, Cherly lebih memilih Apple dibandingkan label lain untuk gawai maupun perangkat digital lain.

Bahkan, resolusi Cherly pada 2017 yaitu ingin melengkapi koleksi seri iPhone miliknya sampai ke seri terbaru, iPhone 7+.

“Saya sudah mulai koleksi dari iPhone 5. I’m craving for Apple stuffs!” ujar Cherly bersemangat. O ADINDA PRYANKA

SENSASI VR

PERKEMBANGAN pesat dunia teknologi dan komputer terus diikuti gamer profesional Monica Carolina.

Virtual Reality (VR) menjadi salah satu gawai yang dinanti perempuan yang karib disapa Nixia ini.

Nixia tertarik mencoba sensasi bermain games dengan VR. Dia berharap memiliki VR model terbaru yang dilengkapi dengan headset. “Resolusi 2017 saya ingin punya BR HTC Vive. Alat itu bisa membuat gamer merasakan permainan di depan mata,” tuturnya saat dihubungi HARIAN NASIONAL, beberapa waktu lalu.

Resolusi lain Nixia yaitu memiliki Playstation VR terbaru yang juga dilengkapi headset.

Alat-alat itu, kata dia, menambah keseruan ketika bermain games.

“Objek itu rasanya seperti benarbenar di depan mata, suaranya juga bisa menambah sensasi keseruan bermain,” katanya.

Nixia memang dikenal sebagai gamer profesional yang

berhasil meraup ratusan juta rupiah dari hobinya itu. bahkan, dia menjuarai kompetisi games bertaraf internasional bergenre first person shooter (FPS) yang digemari sejak kecil.

Perempuan kelahiran Jakarta, 24 tahun silam itu sejak duduk di bangku SMA pada 2008 intens mengikuti perlombaan games.

Dia pernah menjadi juara kedua bersama sebuah tim yang seluruh anggotanya lelaki dalam kompetisi kualifikasi World Cyber Game (WGC) 2008 Indonesia dalam permainan Call of Duty 4.

Saat ini dia sibuk mengembangkan kemampuannya dengan membentuk komunitas gamer perempuan dengan sebutan NXA-Gaming sejak 2011. Hingga kini banyak kejuaraan dari tingkat nasional maupun internasional diraih grupnya. Selain itu, grup yang didirikan Nixia berhasil menarik perhatian banyak gamer perempuan dari seluruh penjuru Tanah Air. O OKKY OCTAVIANUS ELIA

GAWAI menjadi salah satu GA alternatif untuk menghibur diri alt bagi sutradara Angga Dwimas ba Sasongko. Meski mencintai Sa games pada ponsel pintar, dia ga tak mengharap terlalu banyak untuk perkembangan gadget un dan aplikasi pada 2017. da Sutradara Filosofi Kopi, Cahaya dari Timur: Beta Ca Maluku, dan Surat dari Praha Ma itu mengatakan, kemajuan teknologi informasi baik dari tek segi gawai dan aplikasi perlu seg disikapi positif. “Kita tidak bisa dis menghalangi perkembangan me teknologi, tapi harus bijak tek menggunakannya,” tuturnya me kepada HARIAN NASIONAL, kep pekan pek lalu.

Angga merasa kebutuhan di lingkup teknologi informasi saat saa ini sudah cukup tersedia.

Aplikasi ataupun ter gawai gaw canggih yang akan bermunculan pada 2017 ber tak terlalu dinantikan.

“Saat “Sa ini saya sudah merasa terpenuhi, tinggal pintar-pintar ter memanfaatkan yang ada,” katanya.

Suami Anggia Kharisma itu mengatakan, gawai biasanya dimanfaatkan untuk bermain games baik di laptop ataupun smartphone saat memiliki waktu luang. “Saya biasanya suka main games Football Manager. Walau gemar bermain games, saya bukan termasuk tipikal orang yang addict dengan gawai,” ujarnya.

Hal itu terbukti, ia hanya memiliki satu ponsel yang digunakan setiap hari dan belum berniat menambah ponsel lain. “Gawai seperti ponsel untuk kebutuhan saja,” katanya.

Lelaki 31 tahun itu mengakui kemajuan aplikasi berkembang pesat. Meski tidak terlalu mengikuti perkembangan, ada satu aplikasi yang menjadi favoritnya yaitu Artemis.

Aplikasi itu memang berhubungan dengan profesinya, menyediakan jendela bidik digital.

O CHRISTINA AMBARRITA

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

29

I N D O N E S I A

SETIA MENANTI BUKTI KESERIUSAN Komitmen pemerintah mutlak diperlukan demi pemenuhan target SEA Games 2017, titian menuju prestasi di Asian Games 2018.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

B

uah pembinaan olahraga Indonesia diuji selama dua tahun ke depan.

Selayaknya tidak dijadikan beban, melainkan tantangan yang harus dijawab. Dua event olahraga regional dan kontinental menuntut keseriusan persiapan demi prestasi yang diharapkan.

SEA Games 2017 di Malaysia menjadi ujian pertama. Tidak masuknya enam cabang olahraga (cabor) andalan di SEA Games ini mengancam perolehan medali Merah Putih. Padahal, hasil di negeri jiran tersebut diharapkan menjadi salah satu cermin menakar performa Indonesia kala menggelar Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.

Publik Tanah Air dipaksa mengelus dada melihat prestasi Indonesia pada delapan penyelenggaraan SEA Games terakhir. Indonesia tidak lagi jagonya persaingan multievent di kawasan regional Asia Tenggara.

Dari delapan gelaran terakhir, hanya sekali juara umum digenggam, tepatnya saat menjadi tuan rumah edisi 2011. Di luar itu, capaian terbaik adalah posisi tiga (2003, 2009).

Di SEA Games 2017 Malaysia, peluang Indonesia meraih proyeksi 24 pingat emas sirna seiring tidak dipertandingkannya cabor rowing, kano, kempo, gulat, voli pantai, dan angkat besi putri.

Bisa dipahami jika Satlak Prima tidak berani mematok target muluk. Cukup di urutan empat, naik satu peringkat dari capaian SEA Games 2015 Singapura.

Di sisi lain, tantangan Kontingen Indonesia tidak bisa dibilang ringan. Setidaknya 60 medali emas wajib dibawa pulang.

Padahal, jika dihitung kasar, dari 47 keping emas di SEA Games 2015 (yang memertandingkan cabor-cabor yang dihapus di SEA Games Malaysia mendatang), kans tersisa Merah Putih adalah 23 emas.

Cabor angkat besi putra yang kembali dipertandingkan di Malaysia tidak memberi jaminan.

Mereka hanya siap menambah dua medali emas. ‘’Satlak Prima ingin lima emas, tapi tunggu dulu. Kami tidak janji,” kata Manajer Timnas Angkat Besi Alamsyah Wijaya kepada HARIAN NASIONAL. Kondisi kian mendebarkan menilik keterbatasan anggaran yang dialokasikan Kementerian

Renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk gelaran Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang. Renovasi ditargetkan rampung pada Oktober 2017. Selain infrastruktur, tuan rumah Indonesia juga harus serius menyiapkan para atletnya agar mampu menoreh prestasi terbaik di ajang persaingan olahraga se-Asia tersebut.

CAPAIAN INDONESIA DI SEA GAMES & ASIAN GAMES SEA GAMES (SEJAK 2000) Tahun

Kota

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Kuala Lumpur (Malaysia) Hanoi (Vietnam) Manila (Filipina) Nakhon Ratchasima (Kamboja) Vientiane (Laos) Palembang (Indonesia) Naypyidaw (Myanmar) Singapura (Singapura)

Peringkat

Emas

Perak

Perunggu

3 3 5 4 3 1 4 5

72 55 49 56 43 182 65 47

74 68 79 64 53 151 85 61

80 98 89 83 74 143 110 74

Peringkat

Emas

Perak

Perunggu

14 22 15 17

4 2 4 4

7 4 9 5

12 14 13 11

ASIAN GAMES (SEJAK 2002) Tahun

Kota

2002 2006 2010 2014

Busan (Korea Selatan) Doha (Qatar) Guanghzhou (China) Incheon (Korea Selatan)

Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk Satlak Prima.

Dana Rp 500 miliar untuk 2017 bagi program pimpinan Ahmad Sutjipto tersebut dinilai belum cukup mengakomodasi seluruh biaya persiapan SEA Games dan Asian Games. Belum lagi untuk sport science demi memaksimalkan performa atlet.

Satlak Prima dipaksa memutar otak menghadapi situasi tersebut. Mereka pun harus selektif memilih cabor prioritas.

Yang tidak potensial memberikan emas tidak akan didanai dalam Pelatnas SEA Games karena pemerintah juga dituntut membiayai pendanaan 41 cabor yang dipertandingkan di Asian Games 2018.

Alhasil, induk organisasi yang berkeras mengirimkan atlet ke SEA Games 2017 tetap diizinkan asalkan pendanaan pelatnas menggunakan dana sendiri sebagaimana yang dilakukan Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI). ‘’Kami siasati 24 atlet pilihan berlatih desentralisasi. Sebenarnya dijanjikan masuk SK Prima 2017, tapi jika tidak, kami tetap berupaya menggelar pelatnas.

Hanya pendanaan try out akan coba dirapatkan lagi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI) Hans Nayoan.

Dayung menilai tidak dipertandingkannya cabor ini di SEA Games 2017 justru mem-

berikan keuntungan. La Memo dkk dipastikan bisa lebih fokus mempersiapkan diri untuk Asian Games 2018. Padahal jika bicara tentang peluang meraih medali, tiga disiplin dayung (kano, rowing, dan perahu naga) telah menyumbangkan 10 emas di SEA Games 2015. ‘’Bagi kami mempersiapkan 2018 paling penting. Saat ini perhatian pemerintah belum maksimal, tapi mereka berjanji memperbaiki tahun depan. Anggaran Prima sebaiknya ditambah, apalagi mereka fokus menerapkan sport science yang memakan banyak biaya,” kata Manajer Timnas Dayung Budiman Setiawan.

Dengan kondisi seperti itu, jelas komitmen pemerintah merupakan hal yang ‘’sakral’’. Jangan sampai pengalaman buruk persiapan menuju multievent terulang, seperti keterlambatan penyediaan peralatan latih tanding hingga menunggaknya pembayaran uang saku atlet dan pelatih. Pun, cabor-cabor di Asian Games 2018 yang tidak dipertandingkan di SEA Games 2017 harus mendapatkan fasilitas try out.

Selayaknya pemerintah menyesuaikan dukungan dana dengan target yang diberikan. Terlebih beban yang diberikan di Asian Games 2018 terbilang berlipat, yaitu masuk 10 besar. Kali

terakhir Indonesia masuk 10 besar, tepatnya di peringkat tujuh, terukir di Asian Games 1990 Beijing. Setelahnya posisi Indonesia bisa dibilang terjun bebas, termasuk posisi 17 pada Asian Games 2014 Incheon, Korea Selatan. ‘’Semua kebutuhan atlet, penyediaan peralatan, nutrisi, dan try out harus terealisasi tepat waktu. Buat program bersama.

Jika hasil tidak tepat sasaran, semua pihak harus bertanggung jawab dan tidak saling menyalahkan,” kata pengamat olahraga Tommy Apriantono.

Pun, seandainya target SEA Games bisa dipenuhi, Kontingen Indonesia tidak boleh jemawa.

Bagaimanapun, persaingan di Asian Games jauh lebih berat ketimbang di SEA Games. ‘’Peta kekuatan cabor olimpik justru mengarah ke negara Asia Timur (China, Jepang, Korea Selatan), Iran, dan pecahan Uni Soviet,” ujar Tommy.

Oleh karena itu, kata Kabid Binpres Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) Susi Susanti menyarankan, pemerintah harus cepat tanggap dan menjalin komunikasi dengan induk-induk organisasi terkait kendala di lapangan. ‘’Semua masalah bisa diselesaikan asal ada komunikasi yang baik dengan Satlak Prima.’’ z ALVIN TAMBA | ADITYA PRATAMA

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

30

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

JANGAN BERHENTI WUJUDKAN HARAPAN Membangun sepak bola Indonesia butuh lebih dari sekadar semangat.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

M

inim prestasi. Predikat ini seolah menempel pada Tim Nasional (Timnas) Sepak Bola Indonesia pada level prasenior maupun senior.

Sejak SEA Games mempertandingkan Timnas U-23 pada 2001, belum sekeping emas pun diraih cabang olahraga (cabor) sepak bola. Sepanjang sejarah SEA Games, dua kali timnas senior memberikan pingat emas, yaitu pada 1987 dan 1991.

Dua puluh tahun gelaran Piala AFF (sebelumnya Piala Tiger), belum satu pun trofi diraih.

Capaian terbaik adalah lima kali runners-up, termasuk yang kali terakhir pada 2016. Thailand digdaya dengan lima kali juara, Singapura empat kali, serta Malaysia dan Vietnam masing-masing satu kali.

Secercah harapan kembali muncul ketika timnas senior meraih runners-up di Piala AFF 2016. Capaian ini sangat layak diapresiasi karena skuad “Garuda” menuju turnamen tersebut dengan persiapan yang serbapas, jika tidak bisa dibilang darurat.

Timnas senior polesan Alfred Riedl disiapkan ke Piala AFF 2016 di tengah kondisi ketiadaan kompetisi domestik resmi yang digelar PSSI dan, otomatis, diakui federasi di atasnya seperti Federasi Sepak Bola ASEAN (AFF), Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), maupun Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Timnas ke Piala AFF tersebut disiapkan hanya setelah FIFA resmi mencabut skorsing untuk PSSI pada akhir Mei ei 2016. Karena sanksi anksi FIFA,

Timnas Indonesia sebelum kickoff laga leg pertama final Piala AFF 2016 melawan Thailand di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (14/12).

efek dari pembekuan PSSI oleh Pemerintah (Kementerian Pemuda dan Olahraga) pada April 2015, Timnas Indonesia diharamkan mengikuti Kualifikasi Piala Dunia 2018 Rusia maupun Kualifikasi Piala Asia 2019 Uni Emirat Arab.

Jika timnas lantas mampu tampil sebagai runners-up Piala AFF, harus diakui sebagai capaian mengejutkan di pengujung 2016.

Bertolak dari capaian termutakhir, memasuki 2017 seharusnya sepak bola Indonesia

JEJAK

TIMNAS INDONESIA

lebih garang menatap prestasi.

“Sepak bola Indonesia jelas butuh perubahan,” kata Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi, yang baru dipilih pada Kongres Biasa PSSI di Ancol, Jakarta, 10 November 2016.

Menurut letnan jenderal yang juga menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu, dalam membangun sepak bola Indonesia butuh lebih dari sekadar semangat. Sepak bola Tanah Air harus dikelola orangorang yang kompeten di bidangnya dan tidak mementingkan suatu kelompok.

“Pengelolaan yang baik tentu

SEA GAMES (U-23 Sejak 2001) 2001: Posisi Keempat | 2003: Babak Grup | 2005: Posisi Keempat | 2007: Babak Grup | 2009: Babak Grup | 2011: Runners-Up | 2013: Runners-Up | 2015: Posisi Keempat

ASIAN GAMES (U-23 sejak 2002) 2002: Tidak Berpartisipasi | 2006: Babak Grup | 2010: Tidak Berpartisipasi | 2014: Babak 16 Besar

PIALA TIGER/PIALA AFF 1996: Peringkat Keempat | 1998: Peringkat Ketiga | 2000: Runners-Up | 2002: Runners-Up | 2004: Runners-Up | 2007: Babak Grup | 2008: Semifinal | 2010: Runners-Up | 2012: Babak Grup | 2014: Babak Grup | 2016: Runners-Up – Perebutan tempat ketiga ditiadakan sejak 2007 seiring perubahan nama Piala Tiger menjadi Piala AFF

PIALA ASIA AFC 1956: Tidak Berpartisipasi | 1960: Tidak Berpartisipasi | 1964: Tidak Berpartisipasi | 1968: Tidak Lolos Kualifikasi | 1972: Tidak Lolos Kualifikasi | 1976: Tidak Lolos Kualifikasi | 1980: Tidak Lolos Kualifikasi | 1984: Tidak Lolos Kualifikasi | 1988: Tidak Lolos Kualifikasi | 1992: Tidak Lolos Kualifikasi | 1996: Babak Grup | 2000: Babak Grup | 2004: Babak Grup | 2007: Babak Grup | 2011: Tidak Lolos Kualifikasi | 2015: Tidak Lolos Kualifikasi | 2019: Tidak Ikut Kualifikasi karena Skorsing FIFA

ujungnya adalah prestasi. Kami paham sepak bola kita ini baru ‘sembuh’, tapi saya yakin beberapa tahun mendatang Indonesia bisa menjadi bangsa yang juara, terutama dalam sepak bola,” katanya kepada HARIAN NASIONAL beberapa waktu lalu.

Ia juga menekankan pentingnya kualitas kompetisi serta pembinaan usia muda. Jika kedua aspek tersebut terpenuhi, demikian Edy, prestasi jaminannya. Ia pun bertekad mewujudkannya bersama para pengurus lain PSSI. “Saya rasa kita semua bangsa Indonesia harus optimistis mampu mewujudkannya.’’

Tantangan Terdekat Pada tataran internasional, SEA Games Malaysia pada Agustus 2017 di depan mata. Setahun berikutnya, Indonesia menjadi tuan rumah ajang prestisius Asian Games 2018 –pesta olahraga bagi bangsa-bangsa se-Asia.

Sungguh indah jika Timnas Indonesia mampu memberikan prestasi yang lebih baik ketimbang yang diraih pada ajang-ajang serupa sebelumnya.

“Pada setiap event pasti kami menargetkan yang terbaik. Untuk SEA Games yang levelnya masih Asia Tenggara, harapan kami Indonesia bisa raih emas. Kita punya waktu sekitar enam bulan.

Saya rasa itu cukup untuk melakukan segala persiapan,” ujar Sekjen PSSI Ade Wellington.

Desember ini PSSI masih melakukan evaluasi pascagagal juara di Piala AFF 2016. Namun,

Januari 2017 skuad timnas mulai pemusatan latihan setelah seleksi pemain rampung. “Proses rekrutmen pemain yang dilakukan Riedl kemarin terjadi pada kepengurusan PSSI sebelumnya, tapi sekarang menjadi tanggung jawab kami. Yang pasti Januari nanti semuanya sudah berjalan normal,” kata Ade. PSSI juga mempersiapkan timnas berjenjang, mulai dari U-15 hingga senior. “Tujuannya pasti prestasi. Apalagi kita tuan rumah Asian Games 2018. Kita mulai dari sekarang supaya nanti tidak ada yang namanya kesulitan mencari pemain,’’ ucap Ade. Di sisi lain, Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Ahmad Sutjipto mengatakan belum ada keputusan terkait anggaran untuk kontingen sepak bola di SEA Games 2017.

Namun, ia mengakui PSSI merupakan salah satu federasi olahraga yang dikenal mandiri.

“PSSI itu organisasi besar. Secara manajemen, mereka sudah memiliki sistem tersendiri. Bisa saja mereka menggunakan dana sendiri,” katanya.

PSSI pun mantap melangkah. Merespon pernyataan Satlak Prima, Ade menyatakan PSSI siap mengeluarkan biaya sendiri demi memberangkatkan pemain serta ofisial ke SEA Games.

“Kami memang sudah siapkan anggarannya, tapi jumlahnya masih dihitung. Pokoknya SEA Games dan Asian Games harus ikut,” kata Ade. z ANNAS FURQON HAKIM | ADITYA PRATAMA

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

31

I N D O N E S I A

AHMAD SUTJIPTO – KETUA SATLAK PRIMA

AKUNTABILITAS PROGRAM HARUS BISA DIKETAHUI

Bisa dijelaskan program jangka panjang Satlak Prima?

Indonesia sudah tertinggal dalam kompetisi olahraga prestasi. Kalau ingin mengejar, kita harus benar-benar mempelajari yang dilakukan calon lawan. Secara bertahap, kita juga perlu mengubah cara melatih atlet dan menangani olahraga.

Pertama, selektif memilih cabang olahraga (cabor) unggulan, karena dana pengelolaan terbatas. Prima bekerja sama dengan induk olahraga untuk menentukan kelompok atlet elite dan potens emas, lalu memikirkan dukungan yang harus diberikan.

Persiapan SEA Games 2017?

Kami sudah membuat perhitungan tentang kondisi Indonesia dan calon lawan. Kami

tidak berani menjamin bakal berada di tiga besar. Tuntutan juara juga belum dapat dipenuhi karena tidak ada loncatan drastis dalam olahraga.

Target harus masuk akal, tergantung pada aset yang tersedia, yang meliputi kemampuan fisik, mental, dan kapasitas teknik atlet. Ini tantangan bagi cabor dalam memenuhi beban medali (target) yang ditimpakan.

Target medali di SEA Games 2017?

Posisi layak untuk Indonesia adalah menduduki peringkat empat. Mari petakan situasi sekarang. Di SEA Games, proyeksi medali dihitung berdasarkan 38 cabor yang berisi 405 nomor pertandingan. Celakanya, beberapa cabor unggulan Indonesia yang tidak dimainkan, semisal angkat besi putri, rowing, dayung, dan perahu naga. a.

Itu merugikan karena peluangg meraih emas menurun.

Tetap bisa diperkirakan, n, Pada SEA Games 2011 hingga a 2015, distribusi menjadi perr ringkat satu adalah 23 persen n atau 90-100 medali emas. Peeringkat tiga dan empat rata-raata meraih 70 medali emas. Pada a 2015, kita hanya bisa merebut ut 40 emas.

Satlak Prima sudah memetaakan potensi di Malaysia setidakknya mengumpulkan 70-80 medaali emas dengan margin error 10 0 persen. Maka memperoleh sekiitar 77 medali emas pun tidak jadi di masalah.

Peluang memenuhi target?

Ini menjadi tantangan besar. r.

Kami sudah melakukan observaasi ke semua induk olahraga, terr rdapat 111 atlet pilihan untuk diiikutkan dalam 22 cabor di SEA A Games 2017. Jumlah masih bisa a berubah.

Peluang bisa diambil jika a faktor penunjang prestasi terr rpenuhi seperti rancangan perr rforma, ketepatan dan konsisstensi pelaksanaan, dukungan n sport science, penempaan fisik, k, pelatih, dan anggaran memadai ai —hal yang sangat kami harap-kan dari pemerintah.

Namun, tujuh cabor yang belum menunjukkan indikasi peluang juara, mayoritas di cabang permainan. Kalau pemerintah memutuskan tidak perlu ikut, kami juga tidak berwenang memberangkatkan.

Lalu target Asian Games 2018?

Pada edisi 2014 di Incheon, Korea Selatan, Indonesia di posisi 17. Sekarang rencana kita masuk 10 besar. Untuk berada di zona itu kita membutuhkan sekitar 12 emas dari 41 cabor yang dipertandingkan. Semua tergantung pada persiapan kami selama dua tahun ke depan.

Tentu semua tidak lepas dari pembinaan. Bagaimana strateginya?

Sebanyak 322 atlet diberi SK dari Satlak Prima. Di antara jumlah tersebut, 144 atlet diidentifikasi potensial meraih medali. Kami siapkan perencanaan performa mereka, dimulai dari tes kesehatan (November), penempaan fisik (Desember 2016—Maret 2017), dan pematangan teknik plus pemantauan kebugaran atlet pemantauan (hingga Agustus 2017). Semua itu berkelanjutan.

Verifikasi atlet dilakukan seusai PON Jabar. Tes kesehatan juga sudah dilewati. Tes semacam ini berguna untuk membuat profil atlet. Kami ambil 215 atlet menggunakan screening medics.

Semua tes sudah dilakukan.

Sementara yang belum mendapatkan SK 436 atlet. Sekitar 20 persen masih di pertimbangan terkait peluang meraih medali. Mereka pun masih punya agenda pembinaan sendiri.

training camp (TC—pemusatan latihan) dan try out (uji coba).

Dengan target dan program tersebut beserta tahapannya, bagaimana dengan dukungan anggaran?

Pemerintah mengucurkan dana Rp 500 miliar untuk tahun anggaran 2017. Sementara dana itu sudah cukup. Kalau kurang, kita akan mengajukan revisi. Komitmen pemerintah sangat kuat. Jangan sampai terjadi kesalahan seperti dulu (keterlambatan penyediaan peralatan, misalnya). Kami tahu apa yang harus dilakukan, teratur, demi mencapai tujuan.

Perlukah sport science segera diterapkan demi pencapaian target itu?

Satlak Prima menerapkan sport science secara intensif sejak Januari 2016. Program ini akan dilanjutkan berkesinambungan.

Sport sciencee itu penting demi

menunjang peningkatan prestasi atlet. Pemerintah mencanangkan penyiapan Kawasan Olympic di Cibubur, Jakarta Timur, sebagai pusat kepelatihan performa tinggi, didukung penuh dengan sport science. Tentu Prima harus menjadi induk untuk lembaga yang kelak mengurusi bidang sport science secara permanen.

Sebegitu urgent-kah sport science?

Investasi di bidang ini memang sangat besar, tapi sepadan dengan prestasi yang bisa didapatkan. Olahraga, khususnya prestasi, sudah berkembang menjadi bisnis yang besar. Bukan lagi sekadar hobi. Ini sudah jadi pertarungan visi dan misi antarbangsa.

Karena itu, program kepelatihan atlet tidak bisa lagi dilakukan secara tradisional.

Harus bisa diketahui akuntabilitasnya, baik dalam bentuk performance, medali, atau dalam bentuk anggaran (dana).

Olahraga prestasi menuntut investasi yang besar. Sport science memerlukan dana besar dari pemerintah.

Sebagai pertanggungjawaban, kami akan memberikan prestasi yang setimpal. z

Tahapan programnya?

Sepulangnya dari Malaysia, kami akan melakukan evaluasi selama dua pekan, lantas bersiap untuk Asian Games 2018. Persiapan ini mencakup

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

M

enorehkan prestasi ‘’memuaskan’’ menjadi bidikan Indonesia saat dipercaya sebagai tuan rumah Asian Games 2018 Jakarta-Palembang. Memuaskan bermakna masuk 10 besar di Asia sebagaimana target yang dicanangkan pemerintah. Harus diakui, target tersebut ambisius menilik capaian Indonesia sebelumnya meski bukan mustahil dipenuhi.

Demi target itu, Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) mempersiapkan program jangka panjang. Dimulai dengan persiapan di Olimpiade Rio 2016.

Hasilnya, Merah Putih meraih satu medali emas (ganda campuran bulu tangkis) serta dua perak (angkat besi).

Dari capaian di Olimpiade Rio tersebut, Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) Ahmad Sutjipto meyakini persiapan Indonesia sudah berada di jalur yang tepat. SEA Games 2017 Malaysia menjadi titian menuju pencapaian target di Asian Games 2018. ‘’Perkara terpenting adalah menjalankan program jangka panjang yang sudah digariskan. Ini harus dilakukan secara konsisten, jangan sampai terhenti di tengah jalan atau hilang motivasi karena terkendala sesuatu hal,’’ kata Sutjipto dalam wawancara khusus dengan Alvin Tamba dan Aditya Pratama dari HARIAN NASIONAL. Berikut petikannya:

HARIAN NASIONAL | www.harnas.co

EDISI KHUSUS, 26-31 DESEMBER 2016 | Nomor 1066 Tahun IV

P R O Y E K S I

I N D O N E S I A

15