KAMIS, 26 FEBRUARI 2015 | Nomor 521 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Warteg Terimbas Harga Beras
A
Ancaman Sampah Laut
»A7
»C25
INI BARCA, BUNG! B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Panel KY mendapatkan informasi, hakim praperadilan kasus BG yang sudah ditetapkan, tiba-tiba diganti. JAKARTA (HN) Komisi Yudisial (KY) memeriksa lima aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terkait laporan mereka terhadap Hakim Sarpin Rizaldi. Salah satu temuan panel, dugaan pergantian hakim praperadilan yang menyidangkan gugatan Komjen Pol Budi Gunawan atas status tersangka yang disematkan KPK. “Iya benar, ada pengembangan informasi. Kami baru mengetahui dugaan pergantian hakim itu. Kami akan mengembangkannya karena informasi ini datang belakangan,” kata Ketua Panel Hakim KY Eman Suparman dihubungi HARIAN NASIONAL di Jakarta, Rabu (25/2). Menurut Eman, saksi pelapor tak bersedia menyodorkan bukti, namun meminta KY mengecek register di PN Jakarta Selatan. “Kami sudah mendesak si pelapor, tetapi dia meminta kami mengecek register. Untuk itu, kami berencana meminta keterangan Ketua PN Jakarta Selatan (Haswandi) sebagai pengambil kebijakan saat menetapkan pemimpin sidang praperadilan itu. Kami pasti dalami, mengapa perubahan itu dilakukan,” tuturnya. Eman mengatakan, KY juga bakal memanggil Hakim Sarpin terkait laporan koalisi. “Giliran (pemanggilan) dia (Sarpin) setelah semua data pendukung selesai,” katanya. Sebelumnya, Jakarta
24-33° C
Bandung
SURYADHARMA ALI Tersangka dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji periode 2010-2013 PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
MUKTI ALI Tersangka dugaan korupsi dana bansos di Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
FUAD AMIN IMRON Tersangka dugaan suap pengelolaan migas DIRENCANAKAN
MARTHEN DIRA TOME Tersangka dugaan korupsi dana pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua, NTT DIRENCANAKAN
JERO WACIK Tersangka dugaan gratifikasi di Kementerian ESDM DIRENCANAKAN Sumber: Pusat Data HARIAN NASIONAL
Hakim Sarpin menolak dimintai keterangan KY. Namun, Eman
22-31° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
menegaskan, KY memiliki cara tersendiri agar dia kooperatif. KY pun berencana meminta keterangan KPK terkait laporan koalisi itu. Hal tersebut terutama menyangkut permintaan koalisi agar KY mengecek registrasi di PN Jakarta Selatan. “Paling tidak kami meminta keterangan kuasa hukum tergugat (KPK) dalam sidang praperadilan itu. Ini penting karena kami harus melihat register perkara saat pertama kali diajukan,” tutur Eman. Alasan lainnya, menurut dia, hingga kini KY belum menerima salinan putusan praperadilan dari PN Jakarta Selatan. Sebelumnya, koalisi juga telah melaporkan Hakim Sarpin ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA). Mereka menilai, Hakim Sarpin telah melakukan dua pelanggaran. Pelanggaran pertama, dia dinilai memutus perkara di luar kewenangan dan menyimpang nalar publik. “Pelanggaran kedua, dia salah mengutip pendapat ahli yakni Prof Bernard Arief Sidharta,” kata peneliti ICW Lola Easter. Dalam pemeriksaan di KY kemarin, Arief Sidharta hadir. Menurut dia, Hakim Sarpin salah mengutip pendapatnya, terutama jawaban atas pertanyaan tentang penetapan tersangka sebagai produk atau hasil penyidikan. “Saya memang mengatakan begitu. Namun, hal itu tidak bisa disimpulkan, penetapan tersangka bagian dari tindakan penyidikan sehingga masuk kewenangan praperadilan,” ujarnya. MA belum Tahu Sementara itu, terkait permintaan Presiden Jokowi agar MA turun tangan meluruskan keruwetan hukum akibat putusan yang
23-32° C
Surabaya
23-33° C
Denpasar
ANTARA | HAFIDZ MUBARAK A | FILES
KETUA PN JAKSEL SEGERA DIPERIKSA
HAKIM SARPIN RIZALDI
ditetapkan Hakim Sarpin, Juru Bicara MA Suhadi mengaku belum mengetahui. “Saya belum tahu itu. Secara tertulis, kami belum mendapatkan informasi,” katanya. Bagi Suhadi, praperadilan kasus Komjen Budi Gunawan merupakan persoalan wajar. Dia mengatakan, putusan itu sekaligus sebagai peringatan, penyidik KPK harus lebih berhati-hati menetapkan seseorang sebagai tersangka. “KPK sering berdalih dengan dua alat bukti. Jika bukti
25-32° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
sudah lengkap, langsung saja limpahkan ke pengadilan. Kalau perkara pokok masuk pengadilan, praperadilan kan otomatis gugur,” ujarnya. Suhadi menyayangkan, KPK seringkali menggantung status tersangka begitu lama. “Karena tak segera diproses, mereka (tersangka) mau jadi ketua partai tidak bisa. Mau jadi pejabat juga tidak bisa. Kan kasihan,” katanya. O DION B ARINTO | RIZAVAN S THORIQI
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG