SELASA, 26 JANUARI 2016 | Nomor 797 Tahun III
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
LONJAKAN HARGA PANGAN
LIFTWARE
Kementan tak Mau Disalahkan
Sendok Pintar Google
»A7
»C25
» B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Kerugian Kondensat Rp 35 Triliun JAKARTA (HN) Dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kasus penjualan kondensat antara PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan BP Migas (sekarang SKK Migas) yang disidik Bareskrim Polri, menguat. Hal itu seturut diterimanya hasil pemeriksaan investigatif soal penghitungan kerugian keuangan negara dari BPK. “Jumat lalu kami terima (hasil pemeriksaan investigatif dari BPK). Merujuk PKN BPK, kerugian keuangan negara US$ 2,7 miliar atau jika dengan nilai tukar saat ini Rp 35 triliun,” kata Kepala Sub Direktorat Pencucian Uang Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Kombes Pol Golkar Pangarso di Jakarta, Senin (25/1). Menurut Golkar, berdasarkan komunikasi dengan BPK ketika menerima laporan tersebut, nilai kerugian negara itu terbesar yang pernah dihitung BPK dan disidik Kepolisian. “Sebelumnya yang paling besar kan perkara Century,” ujar dia. Dengan adanya laporan itu, penyidikan kasus yang menjerat mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan
JEJAK KASUS TPPI
Jakarta
23-34°C
Bandung
Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, serta pendiri TPPI Honggo Wendratmo, sebagai tersangka itu tuntas. Penyidik segera melimpahkan berkas perkara bersama laporan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ke Kejaksaan Agung. Namun, menurut Golkar, penyidikan perkara itu tetap berjalan karena diduga banyak pihak terlibat. Oleh karena itu, penyidik selanjutnya fokus mencari tersangka baru. “Penyidikan baru kita lakukan, bisa sebelum berkas pertama dikirim ke Kejaksaan Agung atau setelahnya,” katanya. Dalam perkara ini, nama mantan Menkeu Sri Mulyani dan mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro terseret. Sri sudah memberikan penjelasan, saat kasus berlangsung, dia sekadar sebagai bendahara negara yang mengatur tata laksana pembayaran kondensat milik negara yang dikelola BP Migas dan dijual TPPI. Dia mengaku menerbitkan surat persetujuan tata laksana itu berdasarkan kajian menyeluruh Ditjen Anggaran dan Badan
ANTARA | ADENG BUSTOMI
Polri segera limpahkan berkas kasus yang melibatkan mantan petinggi BP Migas dan PT TPPI itu ke Kejagung.
KULIT UKIR KHAS CIAMIS Perajin menyelesaikan pembuatan tas di salah satu rumah produksi di Lingkungan Kelapa Jajar, Ciamis, Jawa Barat, Senin (25/1). Pembuatan tas, dompet, sabuk, dan aksesoris motor gede berbahan kulit sapi impor yang diukir manual itu dijual Rp 450 ribu-Rp 2 juta dan dipasarkan melalui media sosial.
Kebijakan Fiskal. Surat itu atas pertimbangan surat dari Pertamina No 941 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Persetujuan Pembelian Mogas 88 sebanyak 50 ribu barel per hari. Pertimbangan lainnya, surat BP Migas pada TPPI No 011 tanggal 12 Januari 2009 tentang Penunjukan Langsung BP Migas kepada TPPI sebagai penjual kondensat dengan syarat produsen aromatik dan olefin itu menyediakan jaminan pembayaran sesuai ketentuan BP Migas untuk mengambil kondensat yang
di-lifting. Sri membantah tudingan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi bahwa dia menunjuk langsung TPPI untuk menjual kondensat bagian negara itu. Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK Agus Santoso menyatakan, ada dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Namun, dia enggan memerinci. Dia hanya mengatakan, “Indikator adanya pencucian uang setelah PPATK mengirimkan laporan hasil analisis kepada KPK. Kalau kami sudah mengeluarkan (analisis), berarti
ada indikasi itu. Sebaliknya, kalau tidak, ya hanya masuk di data kami.” Hingga kini, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan Raden Priyono, Djoko Harsono, serta Honggo Wendratmo, sebagai tersangka. Mereka diduga menyalahgunakan wewenang dalam proses penunjukan TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara. Penyidik menjerat mereka dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. O ARIF KUSUMA | RIDWAN MAULANA
DESEMBER 2011: TPPI memiliki utang pada Pertamina US$ 548 juta, BP Migas US$ 180 juta, dan PT Perusahaan Pengelola Aset Rp 3,27 triliun. Kreditur pemerintah dan TPPI sepakat menandatangani Master Restructuring Agreement (MRA) yang akan menjadi payung restrukturisasi komprehensif TPPI. Tujuan restrukturisasi, agar PT Tuban Petro melalui TPPI bisa beroperasi kembali dengan normal dan menggerakkan ekonomi nasional | JULI 2012: TPPI tak melaksanakan ketentuan MRA. Pertamina mengultimatum TPPI membayar sebagian utang paling lambat 16 Agustus 2012 seperti yang dijanjikan perusahaan. Bila melewati batas, Pertamina akan mengambil langkah hukum ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk mempailitkan produsen aromatik dan olefin itu | SEPTEMBER 2012: Karena TPPI gagal bayar utang, Pertamina mengevaulasi aset TPPI. Salah satu yang diincar adalah kilang TPPI di Tuban | JANUARI 2015: Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, langkah Pertamina mengambil alih kilang TPPI melalui akusisi itu terpaksa diurungkan karena ada tanggungan utang dalam jumlah besar | MEI 2015: Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri memeriksa 20 saksi terkait perkara dugaan korupsi dan pencucian uang di SKK Migas dan TPPI. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, dan pendiri TPPI Honggo Wendratmo. Mereka diduga merugikan keuangan negara Rp 2 triliun. Polisi sudah memblokir rekening ketiga tersangka dan mengajukan permohonan pencegahan mereka bepergian ke luar negeri | JUNI 2015: Direktur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigjen Pol Victor Simanjutak mengatakan, penyidik akan memeriksa Honggo Wendratmo di Singapura setelah menerima surat sakit yang dikirim tersangka yang mengaku menderita penyakit jantung. Sumber: Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri 20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG