Harian Nasional

Page 1

JUMAT, 26 JUNI 2015 | Nomor 628 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

ARGENTINA vs KOLOMBIA

THE BEGINNING

Data Personal Pengguna Belum Dilindungi

»B17

»C25

A

Quality Food Products

Kami adalah mitra usaha terbaik anda. Ka Bakery Freshly Baked PProduct r setiap hari kaya akan gizi & hygienis.

Jl. Imam Bonjol No. 9 Panunggangan Barat Karawaci Tangerang , kode pos 15139

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Pemerintah Pilih Skala Prioritas JAKARTA (HN) A r g u m e n t a s i DPR menggulirkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) demi pemerataan pembangunan di daerah. Padahal, sejak desentralisasi diterapkan, dalam APBN selalu ALOKASI TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA (APBN-P 2015) Dana Transfer Lainnya Rp 104,4 triliun Dana Desa Rp 20,8 triliun

3% 2%

Dana Keistimewaan Yogyakarta Rp 0,5 triliun dan Dana Otonomi Khusus Rp 17,1 triliun

16%

Total Rp 664,6 triliun 79% Dana Perimbangan Rp 521,8 triliun: Dana Alokasi Umum Rp 352,9 triliun (68 persen) Dana Alokasi Khusus Rp 58,8 triliun (11 persen) Dana Bagi Hasil Rp 110,1 triliun (21 persen) Sumber: Kementerian Keuangan RI

dialokasikan dana bagi daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TkD). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada 2006 alokasi TkD Rp 226,4 triliun atau 33,7 persen total Belanja Negara. Dalam APBN-P 2012, besaran TkD Rp 478,7 triliun atau 30,9 persen dari total Belanja Negara. Hasil kesepakatan APBN-P 2014 menetapkan besaran TkD Rp 596,5 dengan tambahan alokasi Dana Desa. “Sedangkan dalam APBN-P 2015, TkD Rp 664,6 triliun. Semua itu hasil pembahasan pemerintah bersama DPR,” kata Menkeu Bambang Brodjonegoro dihubungi HARIAN NASIONAL, Kamis (25/6) petang. Hingga kemarin, Menkeu Bambang mengaku belum menerima proposal dana aspirasi. Oleh karena itu, dia tak bisa memastikan apakah dana aspirasi akan masuk pembahasan RAPBN 2016. “Pokoknya, sampai saat ini, itu baru aturan internal DPR. Kita belum terima apa-apa. Kita belum bahas apa-apa. Kalau belum ada proposal, saya belum bisa bicara apa-apa,” ujarnya. Menkeu Bambang akan bersikap sesuai arahan Presiden. Dia memastikan untuk lebih dulu membaca detail proposal

ANTARA | UMARUL FARUQ

APBN akan digunakan secara bijak ketimbang menyepakati usulan DPR terkait dana aspirasi.

PERKUAT TANGGUL KOLAM LUMPUR PORONG Alat berat digunakan untuk memperbaiki tanggul di titik 73B Desa Kedungbendo, Sidoarjo, Jawa Timur, menyusul tak adanya proses pengaliran lumpur dari dalam kolam penampungan ke Kali Porong, Kamis (25/6). Pemerintah bersedia menalangi PT Minarak Lapindo Brantas Rp 781 miliar dari APBN bagi korban luberan lumpur itu. Pencairan itu menunggu perpres terbit.

dana aspirasi jika sudah dikirimkan DPR. “Tentunya. Pasti (ikut arahan Presiden). Kita lihat proposalnya dulu. Karena belum ada proposal, enggak ada yang bisa dibahas,” katanya. Menteri Sekretaris Negera Pratikno berharap, DPR menimbang ulang dana aspirasi karena perekonomian nasional tengah menurun. Presiden Joko Widodo, menurut Pratikno, mengimbau seluruh pihak turut prihatin dengan kondisi ekonomi dan masyarakat saat ini. “Masyarakat sedang susah. Jadi harus bisa memanfaatkan anggaran negara semaksimal dan seefektif mungkin,” ujarnya. Pemerintah, kata dia, akan memanfaatkan APBN dengan bijak ketimbang menyepakati

usulan DPR terkait dana aspirasi. Apalagi, usulan itu berada di luar program kerja yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, usulan dana aspirasi itu rentan disalahgunakan. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto berpendapat, jika pemerintah tidak setuju, maka dana aspirasi tidak bisa dilaksanakan. Artinya, jika pemerintah tak memasukkan dalam RAPBN 2016, program dana aspirasi gagal. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, wakil rakyat masih menunggu sikap resmi pemerintah melalui pembahasan RAPBN 2016 di Badan Anggaran DPR. “Kita lihat respons pemerintah. Tiap undang-undang harus ada persetujuan pemerintah dan DPR,” katanya.

Menurut Politikus PAN itu, jika pada akhirnya pemerintah menolak, tak masalah bagi DPR. Dia menilai penolakan merupakan hal biasa. Dia menegaskan, DPR tidak akan melobi pemerintah untuk memasukkan UP2DP dalam RAPBN 2016. Sementara itu, Sekjen Partai NasDem Rio Patrice Capella mengatakan, bersama PDI-P dan Hanura terus mendorong pemerintah mengabaikan usulan dana aspirasi tersebut. “Kami mendesak pemerintah secara resmi menolak usulan tersebut. Banyak potensi permasalahan yang bakal timbul. Potensi menabrak undang-undang dan potensi korupsi,” tuturnya. O TARI | DION | REZA

» Berita Terkait di A3

IMSAKIYAH RAMADHAN 1436 H | 26 JUNI 2015 JAKARTA & SEKITARNYA Imsyak 04.31 Subuh 04.41 Dhuhur 11.58 Ashar 15.19 Magrib 17.51 Isya 19.05

SURABAYA & SEKITARNYA Imsyak 04.09 Subuh 04.19 Dhuhur 11.35 Ashar 14.55 Magrib 17.25 Isya 18.40

MEDAN & SEKITARNYA Imsyak 04.46 Subuh 04.55 Dhuhur 12.31 Ashar 15.57 Magrib 18.41 Isya 19.56

MAKASSAR & SEKITARNYA Imsyak 04.39 Subuh 04.49 Dhuhur 12.08 Ashar 15.30 Magrib 18.03 Isya 19.17

BALIKPAPAN & SEKITARNYA Imsyak 04.42 Subuh 04.52 Dhuhur 12.18 Ashar 15.42 Magrib 18.20 Isya 19.34

MANADO & SEKITARNYA Imsyak 04.05 Subuh 04.15 Dhuhur 11.46 Ashar 15.11 Magrib 17.52 Isya 19.07

JAYAPURA & SEKITARNYA Imsyak 04.13 Subuh 04.23 Dhuhur 11.46 Ashar 15.09 Magrib 17.44 Isya 18.58 Sumber: Kementerian Agama RI

Jakarta

24-33°C

Bandung

23-33°°C

Semarang

23-34°C

Yogyakarta

20-31°C

Surabaya

23-34°C

Denpasar

23-32°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.