RABU, 26 MARET 2014 | Nomor 202 Tahun I
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Alternatif Pendidikan Masa Depan
BARCELONA vs CELTA VIGO
»C25
»B17
A
Kesenjangan Sosial Diminta Dikurangi
SEGITIGA SAMA KAKI
»A7
DINAMIS DAN MENCERAHKAN BANSOS DAN KAMPANYE PEMILU
KPK Minta SBY Keluarkan Inpres
BANSOS UNTUK PARPOL (dalam rupiah)
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, permasalahan muncul lantaran pemerintah tak memiliki data konkret masyarakat. Karena itu, realisasi dana bansos menjadi simpang siur. Dia mencatat, setidaknya ada delapan kementerian yang menikmati dana bansos demi kepentingan partai. Kementerian Agama (Kemenag) memiliki catatan tertinggi mencapai Rp 13,398 triliun. “Kemenag merupakan milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP),” katanya. Kementerian Pertanian menyusul di urutan kedua dengan nilai bansos 2014 mencapai Rp 5,354 triliun. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Romahurmuziy membantah partainya menerima dana bansos dari Kemenag. Selain itu, dia juga menolak anggapan uang sebanyak Rp 13,398 triliun yang merupakan dana bansos Kemenag dimanfaatkan PPP sebagai dana kampanye. Hal itu, kata dia, dapat dibuktikan dengan laporan dana kampanye yang telah diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sekjen PKS Taufik Ridho sejurus. Menurut dia, dana kampanye PKS bersumber dari kader partai. Karena itu, dia menolak anggapan penggunaan dana bansos Kementerian Pertanian dimanfaatkan PKS. “Kami membangun sistem dari bawah. Caleg dan kader saling membantu mengumpulkan dana,” katanya.
ANTARA | AKBAR NUGROHO GUMAY
JAKARTA (HN) Dugaan penyelewengan anggaran bantuan sosial (bansos) di sejumlah kementerian terkuak. Mencegah berkepanjangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam surat, lembaga ad hoc pimpinan Abraham Samad itu meminta SBY untuk mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait pengalokasian dana bansos. Selama ini, kata Juru Bicara KPK Johan Budi, pengalokasian dana bansos dilakukan di berbagai kementerian. “Setelah dilakukan pengkajian, KPK meminta pengelolaan dana bansos hanya pada Kementerian Sosial (Kemensos) saja,” kata Johan di Jakarta, Selasa (25/3). Karena itu, kata dia, “Kementerian lain tidak lagi mengelola bansos.” Johan mengatakan, surat tersebut juga ditembuskan kepada DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tak hanya kepada presiden, komisi antirasuah juga melayangkan surat kepada kepala daerah, yakni gubernur. Catatan KPK, penggunaan dana bansos di daerah mengalami peningkatan menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). “Ada yang meningkat 15 persen lebih dari sebelumnya,” kata Johan. KPK juga menemukan adanya yayasan fiktif yang sengaja dibuat guna mengucurkan dana bansos. Menurut Johan, koreksi tidak akan dilakukan jika pengelolaan dana bansos tepat sasaran. “Jangan sampai bansos digunakan untuk kepentingan politik,” katanya.
Anti–Golput Pemilu Simpatisan sejumlah partai politik peserta Pemilu 2014 melakukan long march untuk mengampanyekan anti-golput di Solo, Jawa Tengah, Selasa (25/3). Dalam aksinya mereka mengajak segenap masyarakat untuk mengikuti pemilu dengan bersih, jujur, serta menekan angka golput.
O AHMAD REZA | CATUR NUGROHO
Kementerian Agama (PPP)
Kementerian Pertanian (PKS)
Kementerian Sosial (PKS)
Kementerian Perumahan Rakyat (PPP)
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PKB)
Kementerian Kelautan & Perikanan (GOLKAR)
Kementerian Koperasi & UKM (DEMOKRAT)
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PKB)
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
13,398
5,354
5,545
1,798
766
MILIAR
MILIAR
611
284
MILIAR
MILIAR
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
TRILIUN
11,280 TRILIUN
TRILIUN
6,349 TRILIUN
TRILIUN
3,351 TRILIUN
TRILIUN
2,224 TRILIUN
1,215 TRILIUN
727
32
446
MILIAR
70
MILIAR
MILIAR
Sumber: Seknas FITRA
Jakarta
24-33° C
Bandung
22-31° C
Semarang
24-33° C
Yogyakarta
24-34° C
Surabaya
23-34° C
Denpasar
24-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah