KAMIS, 26 MEI 2016 | Nomor 896 Tahun III
A
Hari ini 24 halaman | Rp p 3.000,-
KEMENHUB BATALKAN PEMBEKUAN
YUK JALAN-JALAN KE TAMAN!
»A3
»C17
» B9 DINAMIS DAN MENCERAHKAN
SEKOLAH ANTARPULAU
ANTARA | PUSPA PERWITASARI
Sejumlah siswa menggunakan perahu pancung untuk kembali ke Pulau Lengkang, Batam, Rabu (25/5). Ketersediaan sekolah yang terbatas menyebabkan siswa SMP dan SMA Pulau Lengkang harus menempuh perjalanan menggunakan perahu pancung untuk menjangkau sekolah yang berada di Pulau Belakang Padang.
Sanksi Kebiri Dilegalkan Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dilakukan dengan cara-cara luar biasa. JAKARTA (HN) P e n y e m a t a n status kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa telah memiliki payung hukum. Kemarin, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016—perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perppu, pemerintah menempatkan sejumlah sanksi kepada pelaku kejahatan, yakni pemberatan pidana, hukuman mati, kebiri, sanksi penjara seumur hidup, atau kurungan penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun. “Perppu ini untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan,” kata Jokowi, Joko Widodo biasa disapa, di Jakarta, Jakarta
24-33°C
Bandung
Rabu (25/5). Menurut Presiden, kejahatan seksual terhadap anak dapat merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak. Selain itu, tindak pidana tersebut turut mengganggu kenyamanan, ketenteraman, keamanan, juga ketertiban masyarakat. Lantaran telah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, imbau Jokowi, maka penanganan yang dilakukan harus melalui cara-cara yang luar biasa. “Untuk itu ruang lingkup peppu mengatur pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku dengan syarat-syarat tertentu,” tuturnya. Pemberatan pidana, misalnya, berupa penambahan sepertiga masa kurungan dari ancaman pidana, termasuk pidana mati, seumur hidup, dan sanksi kurungan dari 10-20 tahun. Ancaman pidana tambahan juga menyentuh pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, serta pemasangan alat deteksi elektronik. “Penambahan pasal-pasal itu akan memberikan ruang bagi
21-29°C
Semarang
25-32°C
Yogyakarta
SANKSI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL Penjara minimal 10 tahun Penjara maksimal 15 tahun Denda maksimal Rp 5 miliar Pemberatan 1/3 masa tahanan Hukuman kebiri Pemasangan alat deteksi Pengumuman identitas pelaku Sumber: Pusat Data Harian Nasional
hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak,” kata Jokowi. Presiden berharap, perppu bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku, termasuk menekan tindak kejahatan seksual terhadap anak. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, perppu otomatis berlaku setelah ditandatangani. Pemerintah, sambungnya, segera mengirimkan perppu ke DPR untuk disahkan. “Kami berharap temanteman di DPR sepakat dengan pemerintah agar perppu dapat 24-33°C
Surabaya
26-35°C
Denpasar
dijadikan UU,” tuturnya. Sanksi kebiri, kata Yasonna, tak dilakukan secara kastrasi— pembuangan testis atau ovarium—melainkan berupa kebiri kimia. Hukuman tersebut dapat diterapkan sesuai pertimbangan hakim. “Hakim akan melihat faktafakta, dan itu (kebiri) diberikan kepada pelaku yang berulang, pelaku beramai-ramai, paedofil anak, jadi bukan kepada sembarang,” ungkapnya. Sanksi tersebut tidak berlaku terhadap pelaku anak-anak. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Titik Haryati mengatakan, perppu akan menjadi momok bagi calon pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dalam upaya perlindungan anak, terutama menyangkut kekerasan seksual, perppu diyakini akan menjadi benteng terakhir. “Ini (perppu) bisa jadi jadi solusi. Hukuman mati bisa dikenakan manakala pelanggaran yang dilakukan berlapis-lapis. Kami sangat mengapresiasi dengan adanya keputusan ini,” 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
ujarnya. Meski begitu, pelaksanaan hukuman kebiri dinilai perlu diawasi. Para penegak hukum, imbaunya, harus mampu mengadopsi sanksi tersebut. Tanpa pengawasan, bonus demografi 2025 yang menjadikan anak Indonesia memasuki generasi emas dikhawatirkan amblas. Direktur Eksekuif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo punya penilaian lain. Menurut dia, pemerintah belum menyadari dampak dari keberadaan perppu. Sanksi dalam perppu, sambungnya, sekadar fokus pada pelaku. Sanksi kebiri, misalnya, dianggap dapat membawa dampak fisik dan psikologis terhadap pelaku, bukan memperbaiki karakter terpidana. “Jadi bukan merehabilitasi,” katanya. Ia khawatir arah kebijakan justru menjadikan beban, seperti kelebihan kapasitas lembaga tahanan dan beban anggaran. O AHMAD REZA | TEGAR ALFIAN | ANDRIAN PRATAMA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG