JUMAT, 27 DESEMBER 2013 | Nomor 116 Tahun I
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
INVESTASI Sang Juru Selamat Berkat Rooney, United SEJAK terhindari dari kekalahan dan DINI malah meraup tiga poin. »C25
Proteksi Perlu Seiring Revisi DNI
»B17
A
»A7
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Kuburan Massal Korban Tsunami
REUTERS | DINUKA LIYANAWATTE
Anak-anak berdoa di sebuah kuburan massal di Peraliya, sekitar 90 km arah selatan dari Kolombo, Ibu Kota Sri Lanka, Kamis (26/12). Kuburan massal ini berisi para korban penumpang kereta api yang terempas dari treknya saat dihantam tsunami pada 26 Desember 2004. Kemarin tepat sembilan tahun peringatan tsunami dahsyat yang mengguncang sejumlah negara di Asia dan menewaskan sedikitnya 230 ribu orang. Lebih separuh dari total korban berada di Indonesia, disusul Sri Lanka, India, Thailand, serta sembilan negara lainnya. Foto-foto lain di A14
Izin Pelantikan Hambit Ditolak
KPK mengklarifikasi, surat permohonan bukan di layangkan Kemendagri tetapi oleh DPRD Gunung Mas. JAKARTA (HN) Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK) akhir nya menentukan sikap terkait rencana pelantikan Bupati Gu nung Mas terpilih Hambit Bin tih di Rutan Guntur, Jakarta Selatan. Meski dipercaya rakyat melalui pilkada langsung, pena hanan tersangka dalam dugaan suap penanganan sengketa Pilka da Gunung Mas di Mahkamah Konstitusi (MK) itu membuat KPK berkata lain. “Pimpinan sepakat menolak memberikan izin pelantikan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (26/12). Selain itu, Johan mengklari fikasi ihwal surat permohonan. Sebelumnya surat itu dikatakan berasal dari Kementerian Dalam Jakarta
24-32° C
Bandung
Negeri (Kemendagri). Namun, Johan menyatakan surat per mohonan pelantikan Hambit berasal dari DPRD Gunung Mas Kalimantan Tengah. Karena itu, dia mengatakan surat resmi pem beritahuan penolakan izin segera disampaikan kepada mereka dalam waktu dekat. Kemendagri, kata Johan, ha nya memberikan Surat Keputus an (SK) Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Gunung Mas. “Surat pemohon izin melakukan pelantikan bukan dari Kemendagri,” katanya. Penjelasan tersebut seka ligus mengkonfirmasi pernyata an Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas beberapa waktu lalu. Dalam
22-32° C
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
pernyataan yang disampaikan, mereka keberatan dengan ren cana pelantikan Hambit. Busyro, misalnya, menganggap rencana pelantikan tersebut hanya mem bawa contoh buruk. Hal itu lan taran Hambit telah mendekam di rutan atas kasus dugaan korupsi yang dilakukannya. Menurut Busyro, Kemendagri harus bertanggung jawab dengan penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. UU itu me nyatakan Kemendagri baru bisa memberhentikan seorang kepala daerah jika telah menyandang status terdakwa. Busyro me minta agar penerapan aturan itu menghormati aspek moral sebagai esensi setiap undangundang. Apalagi dalam perkara korupsi yang dia anggap sebagai skandal moral. 23-31° C
Surabaya
24-33° C
“Tak pantas jika tersangka korupsi dilantik sebagai kepala daerah,” kata dia. Menurut dia, Mendagri semestinya tak berke baratan memihak pada pilihan etika dan moral. “Dibandingkan menerapkan UU, tapi menabrak kepentingan.” Bambang Widjojanto meng anggap rencana pelantikan Hambit hanya mencederai m oral bangsa di tengah gencarnya pemberantasan korupsi. Dia me ngatakan, penolakan pemberian izin pelantikan yang menjadi sikapnya dapat menjadi pertim bangan Kemendagri. Peneliti Indonesia Corrupt ion Watch (ICW) bidang Politik Abdullah Dahlan mengapresiasi sikap KPK. Menurut dia, peris tiwa ini menjadi pembelajaran bagi Kemendagri dalam me ngambil sikap. Dia berpendapat
Denpasar
24-31° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah harus segera direvisi. “Kemendagri perlu ber selaras d engan KPK. Ini bisa men jadi solusi,” ujarnya. Sebelumnya, Staf Ahli Mendagri Reydonnyzar Moenek mengatakan, rencana pelantik an Hambit guna memenuhi ke tentuan perundang-undangan karena dia terpilih secara konsti tusional. Tak adanya pelantikan justru menimbulkan kekosongan pemerintahan. “Ada hak konstitusi untuk tetap dilantik meski dia tersangka dan dalam tahanan. Dia terpilih melalui mekanisme pemilihan (Pilkada) secara konstitusional. Kita harus hormati itu. Bagai mana mau dinonaktifkan kalau dia tidak dilantik?” kata dia. l AHMAD REZA >> BERITA TERKAIT DI HALAMAN A2 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG