RABU, 27 MEI 2015 | Nomor 603 Tahun II
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Beras Plastik Sudah Meresahkan
Ketika Anak Enggan Mengonsumsi Sayur dan Buah
»A7
»C25
B17 ERNESTO BRONZETTI, AGEN CARLO ANCELOTTI
RAFA 99%
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
LETUSAN GUNUNG API DI GALAPAGOS
REUTERS | GALAPAGOS NATIONAL PARK | DIEGO PAREDES | HO
Gunung Api Wolf, puncak tertinggi Kepulauan Galapagos yang terletak di Pulau Isabela, menyemburkan asap dan lahar panas, Selasa (25/5). Otoritas setempat menyatakan letusan terjadi beberapa kali dan mengancam kelangsungan hidup spesies langka iguana pink. Gunung setinggi 1,7 km ini merupakan habitat flora dan fauna yang menginspirasi Charles Darwin dalam kunjungan pada 1835 silam hingga lahirlah teori evolusi.
» BERITA DI A15
DANA DESA
Masyarakat Sekadar Pelengkap JAKARTA (HN) P e n g e l o l a a n dana desa dinilai belum sesuai kaidah. Menurut Ketua Umum Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Sudir Santoso, tak hanya dari regulasi, pemanfaatannya pun belum sesuai amanat Undang-Undang Desa. Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 itu, katanya, pengelolaan dana desa, sebelum dicairkan, harus melalui sejumlah mekanisme, seperti musyawarah desa. “Dalam forum itu akan ditentukan penggunaan uang yang berasal dari dana desa. Tapi sayangnya tak semua wilayah menerapkan ini. Jadi masyarakat hanya sebagai pelengkap, bukan subjek,” ujarnya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Selasa (25/6). Sementara terkait regulasi, Sudir menilai sejumlah aturan yang baru diterbitkan, semisal PP Nomor 22 Tahun 2015 tenJakarta
26 - 34 ° C
Bandung
tang Dana Desa—sebelumnya PP 60 Tahun 2014, tumpangtindih dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015. Sebab, menurutnya, kedua peraturan tersebut sama-sama membicarakan soal penganggaran, pengawasan, dan penyusunan dana desa, termasuk payung hukum semisal peraturan gubernur dan wali kota. Padahal, sesuai amanat UU Desa, sambung Sudir, instansi pemerintah yang bertindak memberikan bantuan kepada aparatur desa untuk membentuk payung hukum ialah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) bertindak sebagai pengawas. Lalu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), katanya, “Sekadar penyalur dana kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).”
22 - 31 ° C
Semarang
24 - 34 ° C
Yogyakarta
Ini (RKP Desa) telah disusun setahun lalu melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat desa. Jadi sudah aspiratif. SUPRAYOGA HADI Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KDPDTT
Ia khawatir, saling-silang kewenangan ini membuat pengelolaan dana desa menjadi tak bermanfaat. Selain itu, kondisi tersebut turut membuat aparatur desa bingung untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa. Selain itu, penyusunan Ang20 - 33 ° C
Surabaya
23 - 34 ° C
Denpasar
garan Pendapatan dan Belanja (APB) Desa juga tersendat. Padahal, seluruhnya menjadi syarat pencairan dana. Meski begitu, Sudir optimistis pengelolaan dana desa akan optimal. Hal itu karena perangkat pengawasan yang berada di desa telah lama terbentuk, yakni keberadaan Tim Pengendali Dana Desa bentukan KDPDTT. Tapi, penilaian Sudir ihwal minimnya penyelewengan disanggah Direktur Centre For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi. Menurut dia, tumpangtindihnya kewenangan di kementerian membuat penyaluran rentan diselewengkan. “Sangat rawan penyimpangan dalam sektor eksekusi,” ujarnya. Kondisi tersebut, sambungnya, diperburuk dengan belum meningkatnya kapasitas pengawasan di desa. Meski pengawasan sejatinya dapat melibatkan Badan Peng22 - 32 ° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
awasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tapi Uchok menilai hal tersebut sulit diharapkan. Sebab, jelasnya, BPKP tak dapat mengaudit secara menyeluruh. Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk melatih masyarakat desa agar dapat bertindak sebagai pengawas. Pelatihan, sambungnya, “Dapat melalui pemberian pendidikan mengenai dokumen mana yang harus diawasi. Jika terjadi kejanggalan harus melakukan apa.” Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa KDPDTT Suprayoga Hadi menolak penilaian Sudir yang menganggap masyarakat sekadar pelengkap. Menurut dia, penggunaan dana desa telah masuk dalam RKP Desa. “Ini (RKP Desa) telah disusun setahun lalu melalui musyawarah desa yang melibatkan masyarakat desa. Jadi sudah aspiratif.” O AHMAD REZA | WAHYU NUGROHO Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG