SELASA, 27 SEPTEMBER 2016 | Nomor 990 Tahun IV
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
DORTMUND vs REAL MADRID
PENGAJARAN AL QURAN
MISI MUSTAHIL RONALDO
MERANGSANG HAFALAN SEJAK DINI
»B17
»C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Distribusi KIP Tersendat Data JAKARTA (HN) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi program andalan Presiden Joko Widodo belum terserap maksimal. Menukil data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), masih terdapat 20 persen siswa belum menerima KIP. Sebanyak 3,5 juta siswa yang belum menerima manfaat KIP merupakan anak dari orangtua penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Papua menjadi provinsi dengan jumlah siswa terendah yang telah menerima KIP, baru menyentuh 50 persen. Ihwal alasan program belum terserap maksimal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, karena sebagian besar KIP tersangkut di kecamatan dan kelurahan. Kondisi tersebut imbas ketidakcocokan data dengan apa yang terjadi di lapangan. “Kami siapkan mekanisme supaya KIP bisa sampai kepada yang berhak,” kata Hamid di Jakarta, Senin (26/9). Hasil pencatatan secara keseluruhan, baru 7,2 juta siswa penerima KIP yang memasukkan
data dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), atau 55 persen dari jumlah penerima. Alhasil, siswa yang masuk dalam sasaran penerima manfaat tak bisa menerima bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP). Itu karena bantuan tersebut disalurkan lewat KIP. Soal peluang bantuan dari PIP bisa diterima siswa tanpa memiliki KIP, menurut Hamid bisa dilakukan. Kelonggaran tersebut dapat berlaku untuk siswa dengan orangtua pemegang KKS atau PKH. Kepemilikan program tersebut menjadikan siswa langsung peserta KIP, kendati tak menerima kartu. Hamid mengatakan, kelonggaran serupa juga berlaku bagi siswa yang tinggal di kawasan terpencil, termasuk akses terbatas. Hamid mencontohkan Papua. Namun, penerimaan PIP tanpa memiliki KIP sekadar solusi alternatif. Itu karena pemerintah masih mengutamakan kepemilikan KIP. Dalam skema penyaluran, selain Kemdikbud, Kementerian Agama (Kemenag) juga ditugas-
ANGGARAN & KUOTA PENERIMA KIP JENJANG PENDIDIKAN SD SMP SMA SMK JUMLAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN 2015 SASARAN ANGGARAN 10.470.610 4.711.774.500.000 4.249.607 3.187.205.250.000 1.353.515 1.353.515.000.000 1.846.538 1.846.538.000.000 17.920.270 11.099.032.750.000
2016 SASARAN ANGGARAN 10.360.614 4.299.010.725.000 4.369.968 3.325.099.770.000 1.367.559 1.391.564.000.000 1.829.167 1.408.665.662.000 17.927.308 10.424.340.157.000
KEMENTERIAN AGAMA JENJANG PENDIDIKAN MI/sederajat MTs/sederajat MA/sederajat JUMLAH
2015 SASARAN 877.992 1.020.616 552.964 2.451.572
2016 ANGGARAN SASARAN ANGGARAN 395.096.400.000 567.962 255.607.900.000 765.462.000.000 671.862 503.787.000.000 552.965.000.000 380.378 380.980.000.000 1.713.523.400.000 1.620.202 1.140.374.900.000 Sumber: Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan
DAMAYANTI SIAP BONGKAR AKTOR LAIN » Jakarta
23-34°C
Bandung
20-30°C
Semarang
ANTARA | YUDHI MAHATMA
Baru 55 persen siswa memperbarui Data Pokok Pendidikan.
DUKUNGAN UNTUK PEMERINTAH Ketua Umum Golkar Setya Novanto (kanan) berbincang dengan Menko Polhukam Wiranto saat pembukaan Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Golkar Seluruh Indonesia, Jakarta, Senin (26/9). Pertemuan ditujukan untuk menyolidkan koordinasi terkait dukungan untuk pemerintahan Joko Widodo.
kan untuk mendistribusikan KIP untuk siswa di sekolah agama. Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Nur Kholis Setiawan mengklaim pendistribusian KIP tak menemui kendala. Menurut dia, pendataan yang valid menjadi kunci ketepatan penyerapan KIP. Kemenag menggunakan basis data penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) 2014, PIP 2015, dan program KKS. Data syahdan dipadankan dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Hasilnya, ada 924.327 dari total kuota sebanyak 1,3 juta siswa madrasah yang berhak menerima
A4 22-32°C
RASIO IMPOR SAPI DITUNGGU » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya
26-35°C
KIP. “Sampai saat ini belum ada masalah distribusi KIP,” ujarnya kepada HARIAN NASIONAL. Sistem administrasi vertikal juga memiliki peran. Menurut Nur Kholis, sistem tersebut menjadikan penyebaran berjalan dengan satu komando. Alhasil, kantor wilayah dan kepala madrasah cukup mengikuti arahan pemerintah pusat. Kemenag, sambungnya, menargetkan distribusi KIP selesai pada akhir September 2016. Sementara sisa kuota dilanjutkan pada tahap kedua, Oktober tahun ini—bertepatan dengan awal pencairan KIP untuk siswa ma-
A7
Denpasar
drasah. Siswa madrasah penerima KIP tak perlu mendaftar ulang dalam Education Management Information System (EMIS). Berbeda dengan Kemdikbut yang mengharuskan siswa memasukkan data ulang dalam Dapodik. “EMIS merupakan basis data siswa madrasah yang paling baru, sehingga tak perlu update,” katanya. Pengamat Pendidikan Henny Supolo mengingatkan, bantuan pendidikan membuka kesempatan siswa untuk memperbaiki kesejahteraan. “Siswa menjadi tidak rendah diri,” tuturnya. O ROSMHA WIDIYANI
PBB KECAM ANDIL RUSIA » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG