Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019 | Nomor 1685 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

REKAH PULAU MERAH

PESTA JANGAN BIKIN TERLENA

» A11

» B17

A

AFP | BNPB | HO

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

MUSIBAH TAMBANG ILEGAL Tim penyelamat menggotong seorang penambang yang ditemukan selamat dari lokasi pertambangan emas tanpa izin di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondouw, Sulawesi Utara, Rabu (27/2). Empat orang tewas dan 19 lainnya berhasil diselamatkan kala longsor menghantam pertambangan ilegal ini. >> Berita di Halaman A8

HONORER MENUNTUT KEADILAN » Jakarta

24 - 31°C

Bandung

20 - 29°C

A4 Semarang

JAKARTA (HN) P e m b a g i a n zona kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dikhawatirkan menimbulkan perasaan diskriminatif antarpeserta Pemilu Serentak 2019. Terlebih, jika kebijakan yang diterapkan penyelenggara itu tidak berjalan baik, bahkan justru semakin mempersulit salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) atau kedua kubu. “Harus ada jaminan keadilan di tengah kekhawatiran banyak kalangan soal netralitas penyelenggara pemilu. Zona yang ditentukan juga harus dipastikan mudah diakses semua jenis transportasi, bertempat luas, nyaman, dan ramai,” kata Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Syarif Hidayatullah Adi Prayitno dikonfirmasi HARIAN NASIONAL, Rabu (27/2). Menurut Adi, pembagian zona kampanye jadi dua bukan cara strategis meski harus dihargai. Jika KPU bertujuan mengubah sistem agar lebih aman, menghindari masalah, dan risiko bertemunya dua kubu dalam satu waktu, aparat penegak hukum bisa melakukan itu. Selama ini, kampanye umum dinilai Adi masih bisa diatasi aparat penegak hukum beserta jajaran. Artinya, masih banyak cara lain. “Toh aparat sudah siap siaga mengamankan kampanye umum,” ujarnya. KPU RI kemarin menggelar pertemuan dengan perwakilan tim kampanye dari dua kubu capres dan cawapres yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Gedung KPU, Jakarta. KPU memutuskan membagi zona kampanye rapat umum jadi dua, A dan B dengan wilayah yang ditentukan. Rapat umum serentak selama 21 hari ini jelang masa tenang kampanye. Zona ini diberlakukan ber-

HARGA PROPERTI DIANGGAP TERLALU TINGGI » 24 - 33°C

Yogyakarta

23-32°C

Surabaya

26-35°C

Pembagian zona kampanye oleh KPU berpotensi timbulkan diskriminasi antarpeserta pemilu. DUA ZONA KAMPANYE PEMILU

A

Aceh | Sumatera Utara | Sumatera Barat | Riau | Jambi | Banten | Jakarta | Jawa Barat | Kalimantan Barat | Kalimantan Tengah | Kalimantan Selatan | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tengah | Sulawesi Utara | Nusa Tenggara Timur | Maluku | Papua.

Bengkulu | Lampung | Sumatera Selatan | Bangka Belitung | Kepulauan Riau | Jawa Tengah | Yogyakarta | Jawa Timur | Bali | Nusa Tenggara Barat | Kalimantan Utara | Kalimantan Timur | Sulawesi Barat | Gorontalo | Sulawesi Tenggara | Maluku Utara | Papua Barat. Sumber: KPU RI

dasarkan jarak dan waktu selama kampanye. Kampanye rapat umum akan dilaksanakan pada 24 Maret-13 April 2019. Peserta pemilu diberikan waktu tiga hari untuk capres dan cawapres serta partai politik (parpol) berkampanye di masing-masing daerah zonasi. Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menyebut, pergantian zona kampanye akan dilakukan setelah tiga hari. “Jadi misalnya paslon 01 di zona A tiga hari, 02 kampanye di zona B tiga hari. Setelah tiga hari, lalu bergeser zonanya. Itu demi prinsip keadilan per zona. Begitu juga di pulau-pulau lain,” kata Wahyu. Zona atau wilayah ini akan memudahkan dan memberikan kesempatan pada seluruh peserta. Pada prinsipnya pemetaan zona kampanye untuk mengedepankan prinsip keadilan berdasar Pasal 46 Ayat (1) dan ayat (2) dan ayat 2 PKPU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dengan begitu, tidak mungkin peserta pemilu pada hari yang sama akan berkampanye di dua zona. “Setiap zona terdiri atas 17 provinsi yang pengelompokannya berdasarkan pulau,” ujarnya. Setiap parpol, kata Wahyu, sudah menentukan sikap politik

A5 Denpasar

B

dan dukungan, kecuali Garuda. Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mempermasalahkan jika pelaksanaan kampanye selama tiga hari setiap zona karena bisa merugikan kedua parpol dan timses. “Kedua parpol dan timses tidak akan mendapat waktu kampanye ketika akhir pekan. Padahal, itu waktu efektif.” Kubu pendukung 02 ini mengusulkan, kampanye selama tiga hari di setiap zona diubah menjadi satu hari agar pembagian waktu adil dan setara. Ketua Bidang Pemenangan PBB Sukmo Harsono senada, mempertanyakan parpol untuk bisa berkampanye di dua zona sekaligus. Kubu pendukung paslon 01 itu menilai, aturan ini berpotensi menimbulkan gesekan di lapangan. “Misal ada kampanye pilpres (01) di Jawa Tengah pada pagi hari, kemudian sorenya parpol pengusung capres-cawapres (02) juga kampanye. Ini sangat memungkinkan terjadinya gesekan kedua belah pihak,” ujar Sukmo. Kepala Sekretariat Posko Cemara TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Garda Maharsi menilai, prinsip pembagian zona kampanye harus bisa mewujudkan keadilan dan kondusivitas di lapangan. O TEGAR RIZQON ALFIAN

TRUMP–KIM BARTER SENYUM DAN OPTIMISME » 26-35°C

Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Nasional by Harian Nasional - Issuu