Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 28 MARET 2019 | Nomor 1708 Tahun VI

Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-

TRAVEL & LIFESTYLE

SPORTS

MUSIM BAHAGIA DI NEGERI SAKURA

SUDAH CUKUP

» A11

» B17

A

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

KPK akan mengumumkan nama-nama yang tidak patuh menyerahkan LHKPN.

Menko Polhukam Wiranto memukul gong disaksikan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) saat pembukaan Rakornas bidang Kewaspadaan Nasional di Jakarta, Rabu (27/3). Rakornas ini dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

JAKARTA (HN) T i n g k a t kepatuhan penyelenggara ­negara masih minim. Komisi Pem­ berantasan Korupsi (KPK) meng­ ultimatum calon anggota legis­ latif (caleg) yang berstatus peta­ hana agar menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke komisi anti­ rasuah, lantaran masih banyak yang belum dan cenderung ter­ tutup membuka informasi yang berkaitan dengan mereka. Penyerahan LHKPN salah satu bentuk ujian terhadap caleg petahana mematuhi ­ aturan. Setidaknya, publik perlu tahu harta serta aset yang dimiliki para pejabat yang mencalonkan kembali sebagai anggota dewan, baik menuju kursi DPR RI, DPRD Kota/Kabupaten, maupun DPD. Jika sampai batas waktu yang ditentukan yakni 31 Maret 2019, mereka belum menyerahkan, KPK akan mengumumkan. “KPK memang tidak bisa memberikan sanksi bagi m ­ ereka yang tidak atau belum menyerah­ kan LHKPN hingga 31 Maret 2019. Namun, KPK akan meng­ umumkan nama-nama yang be­ lum lapor (tidak patuh) di website agar diketahui masyarakat,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Rabu (27/3). Catatan KPK, masih ­ sekitar 50 persen anggota dewan yang belum menyerahkan LHKPN, ter­ masuk caleg petahana di dalam­ nya. KPK berharap, para caleg yang ­kembali ­mengikuti ­kontestasi ­pileg pada P ­ emilu 2019, t­ erbuka. Selain ­ harta kekayaan, ­ mereka diminta transparan soal rekam ­ jejak. Terkait pesta demokrasi ­nasional, komisi antirasuah juga kerap ­dapat laporan soal marak­

RAKORNAS KEWASPADAAN NASIONAL

Bawaslu mendorong peserta pemilu terbuka agar masyarakat mengenali calon yang akan dipilih. RAHMAT BAGJA ANGGOTA BAWASLU RI

nya politik uang. Namun, kewenangan KPK ter­ batas menindaklanjuti per­soalan tersebut, terkecuali m ­ ereka yang terlibat ­merupakan ­penyelenggara negara. Bagi caleg p ­ endatang baru, KPK tidak bisa karena masih ber­ status k ­ andidat. Selain itu, KPK hanya bisa m ­ ­ e­ nindak jika ada temuan pidana korupsi di atas ­ Rp 1 ­miliar. “Jika temuannya di bawah itu, p ­ enindakan d ­ iserahkan ­kepada kepolisian dan k ­ ejaksaan,” ­ujarnya. Pernyataan itu menyusul koordinasi Bawaslu RI ­ kepada KPK kemarin. Menurut A ­ nggota

PACU PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA » Jakarta 24 - 31°C

Bandung 20 - 29°C

A4

Semarang 24 - 33°C

Bawaslu RI Rahmat Bagja, ­kedatangannya ke KPK guna ber­ temu ­pimpinan komisi a ­ ntirasuah membahas ­hubungan ­antara politik dan ­pidana pemilu. Pem­ bahasan juga melebar soal peng­ gunaan ­fasilitas dan dana peme­ rintah, serta ­keterbukaan ­peserta pemilu. Intinya, pemilih perlu ­ mendapat informasi. “Kami saling menyarankan dan mencegah politik uang,” kata Rahmat. Dalam konteks ini, ­Bawaslu mengimbau peserta ­ pemilu membuka semua track record (rekam jejak) dalam ­ pekerjaan, ­pengabdian, termasuk ­harta ­kekayaan (bagi petahana) k ­ epada masyarakat. ­ Tujuannya, agar publik tidak membeli ­ “kucing dalam karung”. ­ Menyangkut politik uang, kata Rahmat, ­ banyak modus. Dia menyebut, ­ ada calon yang tidak dikenali, tapi dengan uang tawaran jadi dipilih. “Saya kira ini saatnya peserta pemilu membuka semua rekam jejak dan saling berkompetisi ­sehat sehingga masyarakat bisa memilih dengan baik,” ujarnya.

Pemilu kali ini diharapkan ber­ langsung adil dan b ­ erintegritas, jauh dari ­ politik uang, peng­ gunaan ­ fasilitas atau dana ­pemerintah ­untuk ke­pentingan ­tertentu. Peneliti ­Formappi ­Lucius Karus ­berpendapat, ­ultimatum KPK terkait m ­ inimnya caleg ­ (petahana) yang me­ nyerahkan LHKPN merupakan imbauan penting. Namun, Karus me­nyayangkan masih ada celah dari sisi aturan, sehingga sia-sia. Menurut dia, aturan yang ada sulit membuat caleg tergerak jika batas waktu pelaporan jus­ tru ­ berakhir jelang p ­elantikan. Arti­nya, hanya mereka yang ter­ pilih yang diikat oleh kewajiban me­nyerahkan LHKPN, ­terkecuali bagi petahana, punya kewajiban pada awal hingga akhir masa jabatan dan patut ­diperbaharui setiap ­tahun. Di sisi lain, kepatuh­ an menyerahkan LHKPN guna membuktikan akuntabilitas. “Ini perlu dipertegas. Jangan sampai, karena tak ada ­ancaman sanksi, mereka ­ (penyelenggara negara) merasa bebas untuk tidak menyerahkan LHKPN.

WINGS AIR PERDANA LAYANI PALANGKA RAYA » Yogyakarta

23-32°C

Surabaya 26-35°C

A5

Denpasar 26-35°C

KPK harus temukan cara agar bisa m ­ endesak caleg (petahana) ­mematuhi aturan,” ujarnya. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengakui, infor­ masi tentang caleg, baik pen­ datang baru maupun ­petahana masih sangat minim. Itu ­terlihat dari s­ itus KPU yang tak mem­buka semua hal berkaitan ­ ­ peserta, terutama menyangkut latar belakang caleg yang ikut kon­ ­ testasi. Kondisi ini men­ cederai semangat keterbukaan ­informasi publik dan transparansi Pemilu Serentak 2019. Berdasar data yang di­himpun Perludem dari sistem i­nformasi KPU (infopemilu.kpu.go.id), per 6 Februari 2019, ada 2.043 (25,56 persen) dari 7.992 caleg yang enggan buka data diri. Jika ­direkapitulasi berdasarkan jenis kelamin, terdapat 1.162 dari 4.790 (24.26 persen) caleg laki-­ laki enggan membuka data diri. Sedangkan kaum perempuan terdapat sebanyak 881 caleg dari 3.203 (27.51 persen). l TEGAR RIZQON ALFIAN | MUHAMMAD CHAERUL HALIM (RM) | SHERLYA PUSPITA SARI

DUNIA HARUS LAWAN SIKAP AS » Hujan Lebat

Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

A10

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.