KAMIS, 28 MARET 2019 | Nomor 1708 Tahun VI
Hari ini 24 halaman | Rp 3.000,-
TRAVEL & LIFESTYLE
SPORTS
MUSIM BAHAGIA DI NEGERI SAKURA
SUDAH CUKUP
» A11
» B17
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
KPK akan mengumumkan nama-nama yang tidak patuh menyerahkan LHKPN.
Menko Polhukam Wiranto memukul gong disaksikan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) saat pembukaan Rakornas bidang Kewaspadaan Nasional di Jakarta, Rabu (27/3). Rakornas ini dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.
HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN
JAKARTA (HN) T i n g k a t kepatuhan penyelenggara negara masih minim. Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK) meng ultimatum calon anggota legis latif (caleg) yang berstatus peta hana agar menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke komisi anti rasuah, lantaran masih banyak yang belum dan cenderung ter tutup membuka informasi yang berkaitan dengan mereka. Penyerahan LHKPN salah satu bentuk ujian terhadap caleg petahana mematuhi aturan. Setidaknya, publik perlu tahu harta serta aset yang dimiliki para pejabat yang mencalonkan kembali sebagai anggota dewan, baik menuju kursi DPR RI, DPRD Kota/Kabupaten, maupun DPD. Jika sampai batas waktu yang ditentukan yakni 31 Maret 2019, mereka belum menyerahkan, KPK akan mengumumkan. “KPK memang tidak bisa memberikan sanksi bagi m ereka yang tidak atau belum menyerah kan LHKPN hingga 31 Maret 2019. Namun, KPK akan meng umumkan nama-nama yang be lum lapor (tidak patuh) di website agar diketahui masyarakat,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Rabu (27/3). Catatan KPK, masih sekitar 50 persen anggota dewan yang belum menyerahkan LHKPN, ter masuk caleg petahana di dalam nya. KPK berharap, para caleg yang kembali mengikuti kontestasi pileg pada P emilu 2019, t erbuka. Selain harta kekayaan, mereka diminta transparan soal rekam jejak. Terkait pesta demokrasi nasional, komisi antirasuah juga kerap dapat laporan soal marak
RAKORNAS KEWASPADAAN NASIONAL
Bawaslu mendorong peserta pemilu terbuka agar masyarakat mengenali calon yang akan dipilih. RAHMAT BAGJA ANGGOTA BAWASLU RI
nya politik uang. Namun, kewenangan KPK ter batas menindaklanjuti persoalan tersebut, terkecuali m ereka yang terlibat merupakan penyelenggara negara. Bagi caleg p endatang baru, KPK tidak bisa karena masih ber status k andidat. Selain itu, KPK hanya bisa m e nindak jika ada temuan pidana korupsi di atas Rp 1 miliar. “Jika temuannya di bawah itu, p enindakan d iserahkan kepada kepolisian dan k ejaksaan,” ujarnya. Pernyataan itu menyusul koordinasi Bawaslu RI kepada KPK kemarin. Menurut A nggota
PACU PENGURANGAN EMISI GAS RUMAH KACA » Jakarta 24 - 31°C
Bandung 20 - 29°C
A4
Semarang 24 - 33°C
Bawaslu RI Rahmat Bagja, kedatangannya ke KPK guna ber temu pimpinan komisi a ntirasuah membahas hubungan antara politik dan pidana pemilu. Pem bahasan juga melebar soal peng gunaan fasilitas dan dana peme rintah, serta keterbukaan peserta pemilu. Intinya, pemilih perlu mendapat informasi. “Kami saling menyarankan dan mencegah politik uang,” kata Rahmat. Dalam konteks ini, Bawaslu mengimbau peserta pemilu membuka semua track record (rekam jejak) dalam pekerjaan, pengabdian, termasuk harta kekayaan (bagi petahana) k epada masyarakat. Tujuannya, agar publik tidak membeli “kucing dalam karung”. Menyangkut politik uang, kata Rahmat, banyak modus. Dia menyebut, ada calon yang tidak dikenali, tapi dengan uang tawaran jadi dipilih. “Saya kira ini saatnya peserta pemilu membuka semua rekam jejak dan saling berkompetisi sehat sehingga masyarakat bisa memilih dengan baik,” ujarnya.
Pemilu kali ini diharapkan ber langsung adil dan b erintegritas, jauh dari politik uang, peng gunaan fasilitas atau dana pemerintah untuk kepentingan tertentu. Peneliti Formappi Lucius Karus berpendapat, ultimatum KPK terkait m inimnya caleg (petahana) yang me nyerahkan LHKPN merupakan imbauan penting. Namun, Karus menyayangkan masih ada celah dari sisi aturan, sehingga sia-sia. Menurut dia, aturan yang ada sulit membuat caleg tergerak jika batas waktu pelaporan jus tru berakhir jelang p elantikan. Artinya, hanya mereka yang ter pilih yang diikat oleh kewajiban menyerahkan LHKPN, terkecuali bagi petahana, punya kewajiban pada awal hingga akhir masa jabatan dan patut diperbaharui setiap tahun. Di sisi lain, kepatuh an menyerahkan LHKPN guna membuktikan akuntabilitas. “Ini perlu dipertegas. Jangan sampai, karena tak ada ancaman sanksi, mereka (penyelenggara negara) merasa bebas untuk tidak menyerahkan LHKPN.
WINGS AIR PERDANA LAYANI PALANGKA RAYA » Yogyakarta
23-32°C
Surabaya 26-35°C
A5
Denpasar 26-35°C
KPK harus temukan cara agar bisa m endesak caleg (petahana) mematuhi aturan,” ujarnya. Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengakui, infor masi tentang caleg, baik pen datang baru maupun petahana masih sangat minim. Itu terlihat dari s itus KPU yang tak membuka semua hal berkaitan peserta, terutama menyangkut latar belakang caleg yang ikut kon testasi. Kondisi ini men cederai semangat keterbukaan informasi publik dan transparansi Pemilu Serentak 2019. Berdasar data yang dihimpun Perludem dari sistem informasi KPU (infopemilu.kpu.go.id), per 6 Februari 2019, ada 2.043 (25,56 persen) dari 7.992 caleg yang enggan buka data diri. Jika direkapitulasi berdasarkan jenis kelamin, terdapat 1.162 dari 4.790 (24.26 persen) caleg laki- laki enggan membuka data diri. Sedangkan kaum perempuan terdapat sebanyak 881 caleg dari 3.203 (27.51 persen). l TEGAR RIZQON ALFIAN | MUHAMMAD CHAERUL HALIM (RM) | SHERLYA PUSPITA SARI
DUNIA HARUS LAWAN SIKAP AS » Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A10
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG