Harian Nasional

Page 1

KAMIS, 28 APRIL 2016 | Nomor 874 Tahun III

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

A

TRAVEL

HARGA BBM DIPASTIKAN TAK NAIK

YUK, LIHAT BINTANG

»A7

»C25

» B17

DINAMIS DAN MENCERAHKAN

PNS Fiktif Ganggu Pembangunan Dari 57 ribu PNS fiktif di Indonesia, 1.800 berada di DKI Jakarta.

ANTARA | WIDODO S JUSUF

JAKARTA (HN) Temuan sebanyak 57 ribu pegawai negeri sipil (PNS) fiktif, hasil verifikasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), diyakini terjadi di seluruh Indonesia, mulai dari pemerintah pusat, daerah, kementerian dan lembaga, serta perguruan tinggi. Temuan tersebut imbas belum seluruh wilayah di Indonesia menggunakan sistem daring (online) terkait data kepegawaian. Selain itu, keberadaan ribuan PNS fiktif membuat kerugian negara kian terbuka, termasuk mengganggu laju pembangunan. Pasalnya, ribuan PNS “siluman” itu tetap memperoleh gaji. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan angka PNS fiktif terbanyak, yakni mencapai 1.848 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, dari jumlah 1.848 PNS yang tak memiliki status, 400 di antaranya masih dalam pelacakan. “Sementara 1.000 lainnya diketahui telah berstatus pensiun, namun masih tercatat di BKN,” katanya di Jakarta, Rabu (27/4). Salah satu nama yang masuk dalam kategori purnatugas yakni mantan Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo atau Foke. Menurut Agus, dari 400 PNS yang belum diketahui, 66 di antaranya tidak melakukan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik atau ePUPNS. Ia menduga jumlah tersebut merupakan pegawai yang terjerat hukum. Agus mengatakan, PNS yang tengah menjalani proses hukum belum bisa diberhentikan sebelum ada putusan hukum tetap. Alhasil, PNS yang tak melakukan pencatatan ulang dalam e-PUPNS tetap diberikan gaji. “Gaji tetap diberikan sampai kami menerima keputusan (hukum),” ujarnya. BKD DKI Jakarta, kata dia, akan melakukan verifikasi dan validasi mengenai jumlah PNS yang berkategori fiktif. “Bisa jadi satu digit saja angka itu ada,

Kerja Sama Indonesia-Serbia Presiden Joko Widodo (kanan) berdialog dengan Presiden Serbia Tomislav Nikolic (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/4). Kunjungan kenegaraan pertama Tomislav Nikolic untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan bilateral kedua negara. Jakarta

24-33°C

Bandung

21-29°C

Semarang

:25-32°C

Yogyakarta

24-33°C

Surabaya

26-35°C

Denpasar

26-35°C

Hujan Lebat

maka sistem akan mencatat yang bersangkutan belum pensiun,” ungkapnya. Mengenai pemutakhiran data, menurut Agus, hanya bisa dilakuan terhadap PNS yang telah purnatugas. Alhasil, pemutakhiran tak bisa menyentuh PNS yang masih menjalani proses hukum. Karena itu, BKD DKI Jakarta berencana meningkatkan koordinasi, melalui surat, dengan pengadilan yang tengah memerkarakan PNS. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, karib disapa Ahok, mengakui keberadaan ribuan PNS fiktif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta imbas sistem yang belum akurat. “(Sistem pendataan PNS) Baru kami buat,” ujarnya. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh menuturkan, kehadiran 57 ribu PNS tak berstatus imbas belum diterapkannya sistem data kepegawaian secara online di seluruh Indonesia. Tak hanya menyentuh pemerintah pusat dan daerah, PNS fiktif juga terjadi di lingkungan kementerian, lembaga negara, termasuk perguruan tinggi. Karena itu, ia meminta instansi negara, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, memperbaiki sistem kepegawaian. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, temuan 57 ribu PNS fiktif berpotensi mengganggu laju pembangunan. Itu karena anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, baik di pusat atau daerah, justru tersedot untuk membiayai PNS fiktif. “Jadi menyangkut APBN dan belanja daerah. Maka itu akan kami cek secara betul,” katanya. Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Tjahjo telah menginstruksikan dilangsungkan pemeriksaan terhadap status PNS. Upaya tersebut sebagai salah satu cara untuk mengetahui keberadaan PNS fiktif di daerah. Apalagi, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, PNS yang tercatat mencapai 5 ribu orang. O CHUSNUL CHOTIMAH | ARIA TRIYUDHA Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.