JUMAT, 28 FEBRUARI 2014 | Nomor 176 Tahun I
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
PESONA BATAM Batik Air Gunakan di Sepotong Lumexis IFE Luti Gendang System
»B17
MAHADAHSYAT
»A7
»C25
A
NASIONAL H A R I A N
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
HARIAN NASIONAL | TEGUH INDRA
GENANGAN DI GUNUNG SAHARI
Dua anak bermain di genangan air di depan Mangga Dua Square Jakarta, Kamis (27/2). Hujan deras yang mengguyur Ibu Kota sejak pagi membuat air di kali sekitar Jalan Gunung Sahari meluap ke jalan dan menyebabkan kemacetan panjang.
Akil Tembak KPK soal Peran Mahfud
Jakarta
24-31° C
Bandung
22-30° C
masuk dalam Majelis Panel yang meme riksa perkara, Akil merasa dakwaan tidak cermat. Dia juga menganggap kasus yang men jeratnya dimanfaatkan sejumlah pihak un tuk melakukan pencitraan. Ia menyebut pengamat hukum, profesor, dan bakal calon presiden yang memanfaatkan mo mentum tersebut. “Seolah-olah mereka yang paling benar,” ujarnya. Dia menganggap ramainya komentar yang berkembang malah menurunkan wiba wa peradilan. Selain itu, komentar-komentar tersebut juga tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mahfud MD membantah “bermain” dalam Pilkada Banten. Menurut dia, Akil yang memungut aksi korupsi di luar penge tahuan hakim konstitusi lain. Dalam putus an pilkada itu, Majelis Panel memutuskan secara murni tanpa ada tujuan lain. “Loh, justru di situ korupsinya dia (Akil). Saya yang jadi Panel Hakim bersama Bu Maria dan Pak Anwar sudah melaku kannya dengan benar,” katanya. Mahfud yakin JPU KPK akan mampu membuktikan dugaan korupsi Pilkada Banten. Bahkan, dia mengaku telah me ngetahui alur pembuktian dalam perjalan an proses hukum. l AHMAD REZA S
Semarang
24-32° C
Yogyakarta
23-32° C
BANTAHAN AKIL VS DAKWAAN JPU KPK DAKWAAN JPU KPK
PENGAKUAN AKIL MOCHTAR
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
JAKARTA (HN) Mantan Ketua Mah kamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar meng ungkapkan pembelaannya atas serangkaian tudingan perkara yang disandarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dugaan suap penanganan sengketa Pilkada Banten, misalnya, Akil menganggap Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tak berani men cantumkan nama Mahfud MD, Ketua MK sebelum Akil, dalam dakwaan. Padahal, kata dia, Mahfud menjadi Ketua Panel Hakim dalam sengketa Pilka da Banten. “KPK menguraikan susunan Majelis Panel yang menyebut saya sebagai ketua. Padahal, Mahfud yang menjadi ke tuanya dan saya tidak masuk sebagai ang gota,” kata Akil dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 927/2). Selain itu, mantan Wakil Ketua Komisi III DPR itu menganggap JPU tidak dapat menguraikan secara cermat ihwal uang Rp 7,5 miliar yang diduga diterima Akil dari adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana. Dalam dakwaan JPU, uang itu diduga sebagai imbalan atas penanganan seng keta Pilkada Banten di MK. Akil memper tanyakan dalil yang dibangun JPU KPK dalam dakwaan tersebut. Lantaran tidak
Surabaya
Tak pernah terima uang dari Chairun Nisa Rp 3 M.
KPK temukan Rp 3 M dari Chairun saat operasi tangkap tangan.
Musyawarah pleno dan putusan Pilkada Lebak 26 September 2013.
1 Oktober 2013 Susi Tur Andayani kirim SMS kepada Akil, Rp 1 M disiapkan.
Tak meminta uang Muhtar Ependy terkait Pilkada Empat Lawang.
Akil terima Rp 10 M dan US$ 500 ribu melalui Muhtar Ependy.
Tak pernah telepon dan minta uang ke Muhtar Ependy.
20 Mei 2013 Muhtar Ependy menyerahkan Rp 7,5 M secara tunai dan Rp 3,8 M ditransfer (Pilkada Palembang).
Rp 250 juta dari Susi tak berhubungan Pilkada Lampung Selatan.
Juli 2010 Susi serahkan Rp 250 juta dan Rp 250 Juta pada Oktober 2010.
Putusan mengabulkan permohonan Khofifah-Herman dalam Pilkada Jatim.
Akil menerima janji Rp 10 M dari Zainudin Amali agar tolak permohonan Khofifah-Herman.
Terima Rp 1 M adalah dalil kontradiktif.
Juli 2012 Akil minta uang Samsu Umar Abdul Rp 6 M (Pilkada Buton).
Terima hampir Rp 3 M, dalil tak cermat.
Akil minta Sahril Hamid menyampaikan ke Rusli Sibua sediakan Rp 6 M sebelum putusan Pilkada Pulau Morotai.
Bukan anggota Panel Hakim Konstitusi pemeriksa perkara Pilkada Tapanuli Tengah.
Akil minta Rp 3 M kepada Raja Bonaran Situmeang .
Dakwaan tak logis, tak cermat, dan kabur.
Wagub Papua 2006-2011 Alex Hasegem mentransfer Rp 50 juta (14 September 2010) dan Rp 75 juta (20 Juni 2011).
Bukan ketua atau anggota Panel Hakim Konstitusi pemeriksa Pilkada Banten.
Sebagai hakim konstitusi Akil terima uang secara berlanjut Rp 7,5 miliar dari Tubagus Chaeri Wardana (Wawan). Sumber: Nota Keberatan (Eksepsi) Akil Mochtar dan Dakwaan JPU KPK
24-34° C
Denpasar
24-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah