SABTU, 28 FEBRUARI 2015 | Nomor 523 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
A
B17
Chevrolet tak Cabut Investasi
Berlabuh di Selatan Banten
»A7
»C25
GRANADA vs BARCELONA
NODA MASA SILAM
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
“RAPBD Jakarta Bermasalah” JAKARTA (HN) Ketegangan yang melanda Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau biasa disapa Ahok, dengan DPRD kini singgah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemarin, Ahok melaporkan adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada Rancangan APBD 2015 ke komisi antirasuah. Menurut dia, dalam draf RAPBD versi DPRD terdapat ‘dana siluman’ yang mencapai Rp 12,1 triliun. “Kami membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting dengan yang dibuat kawan-kawan DPRD. Selisihnya sampai Rp 12 triliun,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/2). Bukti yang ia bawa berupa salinan berkas APBD yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Hal serupa, kata Ahok, juga pernah terjadi dalam RAPBD 2014. Ketika itu, penentuan anggaran belum menggunakan sistem e-budgeting. Yang ia persoalkan yakni dana bantuan pengadaan UPS di 55 sekolah dengan anggaran mencapai Rp 6 miliar per unit. Karena itu, ia tak hanya melaporkan dugaan kejanggalan dalam RAPBD 2015. “Dari 2012 sampai 2015. Tapi yang paling banyak 2014 dan 2015,” katanya. Pada 2014, misalnya, hasil penyelidikan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbu, ketika itu, ditemukan adanya dana sebesar RP 4,3 triliun tidak dieksekusi. Namun pada temuan lain, terdapat 55 kegiatan yang nominal anggarannya mencapai Rp 6 miliar untuk pengadaan UPS. “Para kepala sekolah kaget. Sebenarnya tidak memasang UPS. Pola ini mau digunakan lagi. Saya kira harga UPS tidak sampai Rp 6 miliar,” tuturnya. Selain dana pendidikan, Ahok juga menemukan adanya ‘dana siluman’ yang tercantum dalam anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Jakarta
24-32° C
Bandung
22-31° C
Pariwisata, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana, Dinas Kesehatan, dan sejumlah dinas lainnya. Karena itu, mantan Bupati Belitung Timur ini berharap KPK segera melakukan penyelidikan. “Kita serahkan semua kepada KPK,” kata Ahok. Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan, laporan Ahok belum dapat disimpulkan. KPK, kata dia, memerlukan waktu untuk menelaah persoalan tersebut. “Tapi, dugaan adanya dana siluman dapat terlihat,” ujarnya. Johan memastikan lembaganya tidak akan menelantarkan laporan yang masuk. Meski begitu, penelahaan akan menjadi langkah awal sebelum menggelar penyelidikan. “Apalagi dalam proses telaah ditemukan unsur pidana, maka kami bisa lakukan proses lebih lanjut, apakah penyelidikan atau penyidikan,” tuturnya. Koordinator Indonesian Corruption Wacth (ICW) Ade Irawan mengatakan, apa yang dilaporkan Ahok, terutama terkait dugaan penyelewengan anggaran dalam RAPBD 2015, dapat ditangani KPK meski belum adanya pencairan dana. Ini karena komisi antirasuah juga memiliki tugas untuk mencegah tindak pidana korupsi terjadi, seturut dengan penindakan. “Sebenarnya bisa dua hal sekaligus, pencegahan terhadap penggunaan anggaran dan penindakan terhadap upaya korupsi,” kata Ade kepada HARIAN NASIONAL. Dalam konteks pencegahan, KPK dinilai dapat merinci pos anggaran yang diduga disusupi. Karena itu, Ahok harus mampu memberikan bukti soal adanya pelanggaran, semisal dinas apa saja yang ditempatkan dalam sengkarut masalah. Hasil penelusuran ICW, sejumlah mata anggaran dalam APBD DKI Jakarta pada 2014 berhasil dimanfaatkan. “Kami punya datanya, tapi belum bisa dipublikasikan,” ujarnya. Selain itu, komisi antirasuah diharapkan memeriksa sejumlah unsur anggaran. Upaya ini guna menyelisik adanya transaksi yang sudah dilakukan atau tidak.
Semarang
O RIDWAN MAULANA | DIAN RISKI ROSMAYANTI
24-32° C
Yogyakarta
23-33° C
Surabaya
ANTARA | HAFIDZ MUBARAK A
Gubernur DKI Jakarta menduga ada ‘dana siluman’ sebesar Rp 12,1 triliun yang berpeluang dikorupsi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) didampingi Plt Pimpinan KPK Johan Budi (kiri) usai melaporkan dugaan penyelewengan RAPBD DKI Jakarta, Jumat (27/2). 23-33° C
Denpasar
24-33° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG