KAMIS, 28 JANUARI 2016 | Nomor 799 Tahun III
A
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
MUSIC
WINGS AIR BUKA RUTE BALIKPAPAN-PALU
SISI GELAP POP ASIA
»A7
»C25 » B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
ANTARA | HAFIDZ MUBARAK A
Direktur Program Transparency International Indonesia Ilham Saenong memaparkan hasil survei indeks persepsi korupsi (CPI) di Indonesia saat peluncuran di Jakarta, Rabu (27/1).
Korupsi Hukum Menghantui Indonesia naik peringkat dalam CPI 2015. JAKARTA (HN) Peringkat dan nilai indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index/ CPI) Indonesia tahun lalu naik 19 ketimbang tahun sebelumnya. Namun, masalah yang masih menghantui yaitu tingginya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik. “Tanpa kepastian hukum dan pengurangan penyalahgunaan kewenangan politik, kesejahteraan warga akan terancam,” kata Direktur Program Transparancy International (TI) Indonesia Ilham Saenong di Jakarta, Rabu (27/1). Indonesia mengalami kenaikan konsistensi dalam pemberantasan korupsi. Pada 2015, skor Indonesia naik menjadi 36 dan menempati urutan 88 dari 168 negara. Pada 2014, Indonesia berada di urutan 107 dengan skor 34. Skor Indonesia secara pelan naik dua poin dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun Jakarta
23-34°C
Bandung
sebelumnya. Skor CPI itu berada pada rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 dipersepsikan sangat bersih. CPI merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sektor publik yaitu korupsi yang dilakukan pegawai negeri, penyelenggara negara, dan politisi. Sejak diluncurkan pada 1995, CPI telah digunakan banyak negara sebagai rujukan situasi korupsi dalam negeri dibandingkan negara lain. Dia menerangkan, pada 2015, rata-rata skor CPI global bertahan di angka 43. Perbedaan dengan tahun sebelumnya, jumlah negara yang memiliki skor di bawah rata-rata menurun yang artinya ada 5 persen dari negara yang telah melampaui skor ratarata global. “Dalam CPI 2015, negara dengan skor tertinggi di antaranya Denmark (skor 91), nomor dua ada Finlandia (skor 90), Swedia
20-32°C
Semarang
24-37°C
Yogyakarta
PERINGKAT & SKOR CPI 2015 Regional
Global Negara
Skor
2 9 11 15 16 17 24
8 54 76 88 95 112 147
85 50 38 36 35 31 22
Rangking
Singapura Malaysia Thailand Indonesia Filipina Vietnam Myanmar Skor
Tetap
Sumber: Transparancy International
(89), Selandia Baru (88), dan Belanda (87). Sedangkan, negara dengan skor terendah adalah Somalia dan Korut (skor 8), Afganistan (11), dan Sudan (12),” ujar Ilham. Ilham menerangkan, kenaikan skor dan peringkat Indonesia, di antaranya adanya akuntabilitas penyelenggaraan negara lebih baik (ada perbaikan). “Efektivitas pencegahan korupsi terasa membaik. KPK selalu sentral di segala bidang,” katanya. Berita buruknya, menurut Ilham, korupsi di segala bentuk masih marak di lembaga penegakan hukum baik di peng23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
adilan, kepolisian, dan kejaksaan. “Daya tahan dalam memperbaiki Indonesia dari korupsi, harus ada komitmen kuat pemerintah dan harus ada konsistensi penegak hukum,” ujar dia. Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengatakan, kenaikan skor tersebut patut syukuri. “Ini prestasi. Naik cuma dua poin, tapi peringkatnya naik 19 tingkat. Kalau KPK enggak diapa-apain (bergejolak), mungkin skornya minimal 40 poin,” katanya. Sejak 2006, kata Giri, CPI Indonesia naik terus sampai sekarang. “Keberadaan KPK memicu poin Indonesia selalu naik. Sekarang jangan tanya eksistensi KPK. Tanya bagaimana kinerja ke depannya. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK sangat dibutuhkan dalam memberantas korupsi,” ujar dia. Deputi Kepala Staf Presiden Yanuar Nugroho mengatakan, Kabinet Kerja mempunyai tujuan 25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
besar, salah satunya reformasi birokrasi. “Pemerintah harus lebih transparan ke publik,” katanya. Menyoal korupsi, menurut dia, hukuman terhadap pelaku masih terbilang ringan, dengan biaya terlalu mahal. “Pelaku korupsi semakin berjamaah. Untuk itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberantas korupsi. Harus ada satu peta. Sekarang banyak peta sehingga tidak memadai,” kata Yanuar. Peneliti ICW Lalola Easter juga menilai positif kenaikan peringkat Indonesia tersebut. Namun, sisi parameter penghimpunan data perlu dipertanyakan. “Bisa jadi hasil penilaian itu tidak merefleksikan keadaan KPK saat ini,” katanya. Menurut dia, persepsi tersebut diteliti para pebisnis, sehingga bisa saja kenaikan peringkat tersebut tidak pas dengan keadaan umum yang terjadi di Indonesia terkait korupsi, terutama yang terjadi dalam tubuh KPK. O ARIF KUSUMA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG