Harian Nasional

Page 1

SELASA, 28 JULI 2015 | Nomor 650 Tahun II

Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-

RI-Inggris Sepakati Bisnis Rp 11,2 Triliun

Yuk, Menabung untuk Anak

»A10

»C25

A

HAZARD KIAN KUAT Pemain Belgia ini semakin matang dan menawan.

» B17 DINAMIS DAN MENCERAHKAN

Politik Uang Terancam

PIDANA

HARIAN NASIONAL | AULIA RACHMAN

SANKSI PIDANA PEMILU DINILAI REALISTIS DIBERLAKUKAN

GELIAT LALU LINTAS JAKARTA Sejumlah kendaraan menerobos jalur TransJakarta di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (27/7). Memasuki hari pertama masuk kerja dan sekolah pascalibur panjang Lebaran, lalu lintas Ibu Kota kembali bergeliat. Imbasnya, kemacetan panjang tak dapat dihindarkan.

Jakarta

26-33°C

Bandung

18-30°C

Semarang

25-34°C

Yogyakarta

22-32°C

Surabaya

JAKARTA (HN) Praktik politik uang dalam helatan pilkada serentak tahun ini semakin diawasi. Ancaman sanksi pidana kepada pelaku praktik culas tersebut kian mendekat, seturut rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tak akan membiarkan politik uang mencederai pesta demokrasi. Komisioner Bawaslu Nasrullah mengatakan, keberadaan sanksi bagi pelaku politik uang akan diperketat malalui ketentuan peraturan dan pengawasan. Selain itu, pihaknya turut mengkritisi penerapan sanksi pidana sembilan bulan. Menurut Nasrusllah, hukuman tersebut terlalu kecil dan tidak membawa efek jera. “Kami akan mendorong penegakan hukum untuk memproses pelaku politik uang berdasarkan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 149 KUHP. Jika perlu, pemerintah mengadakan sanksi pidana pemilu yang hingga saat ini belum ada,” katanya kepada HARIAN NASIONAL, Jakarta, Senin (27/7). Menurut Nasrullah, UU Nomor 8 Tahun 2015 tidak spesifik menyebutkan adanya ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku politik uang. Namun, hal tersebut tak berarti politik uang dibiarkan bebas. Didasari semangat pemilu, Bawaslu akan mendorong pelaku politik uang didipidanakan melalui KUHAP. Pasal 149 KUHP, misalnya, berbicara mengenai suap dalam proses pemilihan dengan sanksi penjara. Dalam kasus temuan politik uang, masyarakat dengan membawa bukti kuat dapat melaporkan kepada Bawaslu untuk kemudian ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Bawaslu juga berencana mencantumkan ihwal haramnya politik uang dalam Peraturan Pengawasan Pemilu (Perbawaslu). “Ini kan soal semangat penegakan hukum. Memang kalau lihat aturannya, Bawaslu dibatasi. Tetapi perlu diingat kalau semangatnya penegakan hukum, maka perlu ada 23-34°C

Denpasar

22-32°C

Hujan Lebat

terobosan dari Bawaslu,” ujar Nasrullah. Sikap Bawaslu berencana memidanakan pelaku politik uang patut didukung. Sebab, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN), praktik politik transaksional di Indonesia saat ini jauh lebih massif ketimbang satu dekade sebelumnya. Anggota Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, praktik politik uang merupakan ancaman terhadap masa depan demokrasi kesejahteraan masyarakat. “Perilaku politik peserta pemilu dan kesadaran pemilih juga akan bahaya masa depannya. Ini (politik uang) harus disadari sejak awal,” tuturnya. Untuk memangkas mata rantai politik uang, Sunanto mengimbau pengawas pemilu hadir di tengah masyarakat guna memberi pemahaman. Selain itu, keberanian masyarakat melaporkan aktivitas turut menjadi solusi. Dosen Ilmu Politik Universitas Nasional Hendrawan Tahir menilai, saat ini proses penanganan tindak pidana pemilu politik uang secara materiil cukup suliit dan kurang memungkinkan untuk diajukan ke pengadilan. “Ini yang membuat para pelaku politik dagang sapi berkeliaran dan uang bertebaran saat pemilu dilakukan,” ujarnya. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan warga untuk memilih calon kepala daerah antikorupsi. Salah satu cara yang dianjurkan ialah tidak menerima uang dari transaksi politik. “Jangan memilih dan memberi dukungan kepada calon kepala daerah yang pernah terkait dengan korupsi,” katanya. Tak hanya masyarakat, semangat tersebut, menurut dia, harus juga dimiliki partai politik. Sikap tersebut, sambungnya, dengan tidak mencalonkan kandidat kepala daerah yang bermasalah dan memiliki rekam jejak tak jauh dari praktik rasuah. O HERMAN SINA | EKO B HARSONO Hujan Sedang

Hujan Ringan

Berawan

Cerah Berawan

Cerah sumber: BMKG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.