SENIN, 28 MARET 2016 | Nomor 847 Tahun III
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
DISTRIBUSI LONJAKKAN SEMBAKO
JANGAN BATALKAN EURO 2016!
»A7
»B17
A
» C25
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Sanksi Penjara Harus Diubah Kelebihan kapasitas membuat lapas rentan dihinggapi masalah.
MAGNET ERWIANA
Jakarta
23-34°C
Bandung
AFP | DALE DE LA REY
Mantan pekerja migran Indonesia Erwiana Sulistyaningsih (atas, tiga dari kanan) melayani permintaan berfoto selfie dengan pengagumnya di Hong Kong, Minggu (27/3). Pada Januari 2014, berita penyiksaan dan penelantaran Erwiana oleh Law Wan-tung, majikannya di Hong Kong, menjadi konsumsi rakyat dunia. Atas perbuatannya, Law divonis enam tahun penjara oleh pengadilan pada Februari 2015. Kasus Erwiana andil memperbaiki kondisi buruh migran, tetapi kehidupan mereka belum sepenuhnya layak.
lima tahanan berubah menjadi 50 orang. Menurut dia, persoalan kekurangan lapas dapat ditangani. Caranya, jelas Akbar, jika sanksi tak selalu bermuara pada penjara. Tapi sampai saat
ini, seluruh perkara acap memberikan sanksi penjara. Alhasil, penghuni lapas selalu mengalami peningkatan. Kementerian Hukum dan
JUMLAH PENGHUNI LAPAS Total Kapasitas
FOTO: ANTARA
JAKARTA (HN) Insiden di Rumah Tahanan Malabero, Kota Bengkulu, Sumatera, berpotensi menjalar. Pasalnya, muatan di lembaga pemasyarakatan (lapas) telah melebihi ambang batas. Catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), dari 33 provinsi, sekadar delapan wilayah yang memiliki lapas dengan penghuni normal. Kondisi tersebut, menurut Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi, membuat potensi kerusuhan kian terbuka. “Akar permasalahan di lapas itu karena kelebihan kapasitas. Ditambah lagi (sejak) diberlakukannya pengetatan remisi untuk warga binaan kasus narkoba,” katanya kepada HARIAN NASIONAL di Jakarta, Minggu (27/3). Imbas lainnya, jelas Akbar, para warga binaan tak bergairah mengikuti program pembinaan, termasuk taat kepada aturan di lingkungan lapas. “Harapan mereka mendapatkan reward berupa remisi sulit,” ujarnya. Kondisi kian diperburuk dengan jumlah penghuni lapas yang semakin bertambah. Pada Maret 2016, catatan Ditjen PAS, jumlah warga binaan dari 33 kantor wilayah di Indonesia –433 lapas– mencapai 183.681, 35 persen di antaranya merupakan tahanan narkoba. Jumlah tersebut tak sebanding dengan kapasitas lapas yang sekadar 119.706 penghuni. “Dengan over kapasitas, maka semakin bertambah pula persoalan-persoalan di lingkungan lapas,” ungkap Akbar. Selain itu, kelebihan kapasitas tak diikuti pengadaan fasilitas dan sumber daya manusia. Fasilitas toilet, misalnya. Saat ini, kata Akbar, toilet yang seharusnya sekadar menampung
20-32°C
ACEH BALI BABEL BANTEN BENGKULU DI YOGYAKARTA JAKARTA GORONTALO JAMBI JABAR JATENG JATIM KALBAR KALSEL KALTENG KALTIM KEP RIAU Semarang
5.699 1.946 1.935 6.791 2.095 1.268 16.238 818 3.480 18.376 10.002 17.367 3.467 7.739 2.923 7.340 3.426
24-37°C
4.552 1.112 1.130 4.764 2.085 1.929 5.891 888 1.789 15.871 9.372 11.674 2.405 2.595 1.754 3.375 2.023 Yogyakarta
Total
Kapasitas
LAMPUNG 6.066 MALUKU 956 MALUKU UTARA 822 NTB 1.922 NTT 3.165 PAPUA 1.389 PAPUA BARAT 792 RIAU 8.802 SULBAR 653 SULSEL 6.968 SULTENG 1.935 SULTENG 1.922 SULUT 2.218 SUMBAR` 3.598 SUMSEL 9.522 SUMUT 22.041
3.977 1.290 1.475 1.057 2.740 1.666 936 3.101 795 5.786 1.424 1.884 2.072 3.067 6.446 8.811
Sumber: Ditjen Pemasyarakatan | Maret 2016 23-34°C
Surabaya
25-36°C
Denpasar
HAM, kata Akbar, tak menyarankan penambahan lapas baru. Penambahan, sambungnya, akan menambah beban negara. Sebagai solusi, evaluasi pemberian sanksi harus dilakukan, yakni tak menempatkan penjara sebagai solusi. Apalagi, menurut Akbar, ada sanksi lain selain penjara, yakni denda dan sosial. Meski begitu, Kementerian Hukum dan HAM tetap mengoptimalkan kondisi dan fasilitas lapas. Direktur Eksekutif Institute Criminal and Justice Reform Supriyadi Widodo Eddyono berpendapat, penambahan lapas belum mampu menyelesaikan persoalan. Itu karena persoalan di dalam lapas tak sekadar daya tampung. Kondisi di internal lapas, seperti infrastruktur dan petugas keamanan, menurutnya masih minim. Imbasnya, potensi kekerasan, kriminalisasi dalam lapas, termasuk pembentukan geng bisa terjadi. Selain itu, kondisi lapas yang 25-34°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
tak layak huni turut menjadikan masalah kian semrawut. “Lapas-lapas di Indonesia dalam kondisi mengkhawatirkan,” kata Supriyadi. Belum habis, kebijakan yang mengarahkan lapas sebagai media rehabilitasi dinilai turut menjadi penyumbang. Padahal, ia mengingatkan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan agar proses persidangan menaikkan nilai minimum pidana. Tujuannya, mengurangi jumlah tahanan. Namun, kata Supriyadi, perluasan kewenangan kepolisian, termasuk menjadikan lapas sebagai media rehabilitasi, membuat persoalan di dalam lapas tak berkesudahan. “Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah melakukan evaluasi yang serius atas kebijakan pemidanaan di Indonesia, khususnya mengantisipasi kelebihan kapasitas dalam lapas,” imbaunya. O ARIF KUSUMA | ANDRIAN PRATAMA
» Berita Terkait di A2 Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG