JUMAT, 28 NOVEMBER 2014 | Nomor 436 Tahun II
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
Kuliner Makasar dalam Sehari
Bom Hajar Mobil Kedubes Inggris
» C25
» A16
A
PASUKAN JEMPOLAN » B17
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
LION AIR GROUP TAMBAH ARMADA PESAWAT ATR
HARIAN NASIONAL | MAKHFUD SAPPE
Perdana Menteri Italia Matteo Renzi (dua dari kanan) dan CEO Lion Air Group Rusdi Kirana (dua dari kiri) menunjukkan dokumen kerja sama usai penandatanganan pembelian tambahan 40 pesawat ATR 73-600 oleh Lion Air Group senilai US$ 1 miliar di Istana Palazzo Chigi, Roma, Kamis (27/11), disaksikan CEO ATR Patrick de Castelbajac (kiri). Pesanan ini merupakan bagian dari rencana Lion Air Group membeli 100 pesawat ATR turboprop generasi terbaru. » BERITA DI HALAMAN A7
Akhiri Pemerasan Buruh Migran JAKARTA (HN) Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya melantik Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menggantikan Gatot Abdullah Mansyur. Sejumlah pekerjaan besar pun menanti. “BNP2TKI harus melakukan reformasi birokrasi agar benarbenar bisa melindungi buruh migran bermasalah. Mereka harus memastikan akses keadilan bagi buruh migran,” kata Direktur Eksekutif Migrant CARE kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (27/11). Menurut Anis, sejumlah persoalan perlu diurai BNP2TKI. Kewenangan dan peran mereka seringkali tumpang tindih dengan Kementerian Ketenagakerjaan. ”Internal BNP2TKI haJakarta
23-33° C
Bandung
rus dievaluasi karena selama ini seringkali bertabrakan dengan kementerian terkait,” ujar dia. Anis mengatakan, harmonisasi peran dan kewenangan dengan Kementerian Ketenagakerjaan penting dilakukan mengantisipasi konflik kelembagaan. “Sebagai contoh, harus ada review kewenangan BNP2TKI yang menempatkan TKI government to government sekaligus mengawasi. Ini dua kewenangan yang seharusnya tidak bisa dikerjakan satu pihak,” katanya. Selain kewenangan dan peran tersebut, BNP2TKI harus mulai membangun sistem perlindungan bagi TKI sebagai pahlawan devisa mengingat kasus pemerasan TKI terbukti terjadi. “Perlindungan itu mulai dari rekrutmen hingga pemulangan. Mekanisme pengawasan yang efektif dalam penempatan buruh migran harus dikedepankan pula. Tak kalah penting, mereka perlu membangun kerja sama multi-stakeholders, termasuk bersama masyarakat sipil
21-31° C
Semarang
24-34° C
Yogyakarta
PENEMPATAN TKI BERDASARKAN PROVINSI ( 1 Januari - 31 Oktober2014)
HARIAN NASIONAL | JOKO SUTRISNO
Kepala BNP2TKI Nusron Wahid berjanji mengikuti rekomendasi KPK terkait tata pengelolaan TKI.
Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Lampung Sumatera Utara Banten Bali Sulawesi Selatan DKI Jakarta Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat DI Yogyakarta Sumatera Selatan Sumatera Barat Kepulauan Riau Sulawesi Utara
88.816 76.700 66.016 50.656 14.435 11.865 8.207 7.019 6.774 6.361 4.792 4.661 3.254 1.676 1.061 993 934
785 763 758 732 721 454 399 399 262 233 109 74 42 39 38 35
Aceh Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan Riau Jambi Kalimantan Timur Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Maluku Bengkulu Maluku Utara Kalimantan Tengah Papua Barat Papua Bangka Belitung Gorontalo
TOTAL
360.063 Sumber: BNP2TKI
dalam perlindungan buruh migran,” ujar Anis. Dihubungi terpisah, Nusron Wahid berjanji mengikuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata pengelolaan TKI. “Seluruh rekomendasi KPK, pasti kami ikuti,” katanya. Namun, dia belum bisa memerinci satu per satu kebijakan yang 23-31° C
Surabaya
24-34° C
Denpasar
akan diambil guna mengikuti rekomendasi KPK itu. “Belum bisa mengomentari case per case karena baru dilantik. Saya belum tahu lubang-lubang kasus itu di mana saja,” ujarnya. Namun, dia berkomitmen menjalankan rekomendasi KPK agar perlindungan TKI semakin diperkuat. “Caranya, deteksi 26-34° C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
dini dengan sistem yang kuat sehingga TKI kita terlindungi baik di luar negeri maupun di dalam negeri,” kata Nusron. Sebelumnya, KPK merekomendasikan BNP2TKI dilikuidasi atau diubah bentuk sebagai tindak lanjut hasil sidak di Bandara Soekarno Hatta beberapa waktu lalu. Saat itu, KPK menilai BNP2TKI tidak bisa melakukan perlindungan maksimal pada TKI. Terlebih, banyak oknum BNP2TKI justru terlibat pemerasan terhadap TKI di bandara sepulang dari luar negeri. Laporan Migrant CARE berdasarkan testimoni sejumlah TKI terkait pemerasan itu pun tak pernah direspon BNP2TKI, hingga akhirnya KPK turun tangan. Sejak pembentukan pada 2004, BNPTKI juga bermasalah terkait sistem tata kelola. “Salah satu bentuk kebobrokan sistem tata kelola itu, mereka mempekerjakan kembali orang-orang yang sudah pensiun,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. O RIZAVAN S THORIQI | ARIF KUSUMA Hujan Ringan
Berawan
Cerah Berawan
Cerah