SENIN, 28 NOVEMBER 2016 | Nomor 104 Tahun IV
Hari ini 32 halaman | Rp 3.000,-
ROSBERG JUARA DUNIA BARU F1
JALAN MIMPI BIDUAN
»B24
»C25
A
DINAMIS DAN MENCERAHKAN
Moratorium UN Tunggu Inpres Penangguhan UN Dikhawatirkan Mengganggu Standar Pendidikan Nasional
ANTARA | ARIF FIRMANSYAH
BOGOR (HN) Wacana moratorium ujian nasional (UN) pada 2017 segera diputuskan. Pekan ini, Presiden Joko Widodo berencana menggelar rapat terbatas untuk menentukan status ujian nasional pada tahun depan. Menurut Joko Widodo, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengajukan usulan moratorium UN. Keputusan berlanjut atau tidaknya UN harus melalui mekanisme rapat terbatas, sebelum dikukuhkan lewat Instruksi Presiden (Inpres). “Kemendikbud telah memutuskan agar UN (berlaku) desentralisasi. Ini akan dibawa dalam ratas (rapat terbatas) untuk diputuskan,” kata Presiden saat menghadiri Perayaan Hari Guru Nasional di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/11). Wacana penangguhan UN dilatari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dari efek UN. Hasil pemetaan, sekadar 30 persen sekolah yang mampu memenuhi standar nasional. Sisanya masih jauh tertinggal. Apalagi sedari dua tahun lalu, UN tidak lagi ditempatkan sebagai komponen utama kelulusan siswa. Wacana moratorium juga sebagai respons peralihan kewenangan pengelolaan sekolah kepada pemerintah daerah. “Kalau itu (moratorium UN) memang perlu dan dapat mengetahui standar ujian dari kualitas pendidikan kita, ya dilakukan,” tutur Presiden. Kendati kewenangan pemerintah untuk menggelar ujian, menurut Muhadjir, standar Kemendikbud tetap digunakan sebagai acuan. Badan Standar Nasional Pendidikan akan diterjunkan sebagai pengawas. “(Moratorium UN) Sudah saya sampaikan (kepada Presiden). Tapi memang ada prosedur yang
TUJUAN UJIAN L NASIONAL PEMETAAN MUTU PROGRAM PENDIDIKAN PERTIMBANGAN SELEKSI JENJANG PENDIDIKAN DASAR PEMBINAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PEMERATAAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PEMETAAN PENCAPAIAN STANDAR PESERTA DIDIK Sumber: Kemendikbud
harus dilalui. Beliau (Presiden) juga telah meminta penjelasannya, agar bisa dianalisis dampak positif dan negatifnya. Jadi ini hanya masalah prosedur saja,” kata Muhadjir. Penasihat Federasi Serikat
CITRA PARTAI GOLKAR TERANCAM » Jakarta
24-33°C
Bandung
Presiden Joko Widodo (tengah) berada di tengah kerumunan tenaga pengajar saat menghadiri Peringatan Hari Guru Nasional 2016 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/11). » Berita Terkait di A5
21-29°C
A3
Semarang
Guru Indonesia Doni Koesoema mengingatk kan, wacana moratorium UN harus melibatkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sedari 2015, ia melanjutkan, hasil UN berdampak pada jalur undangan masuk perguruan tinggi negeri (PTN). “Saya setuju moratorium UN. Tapi perlu dibahas lagi dengan Kemenristekdikti untuk masalah SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Usul saya, semua tes masuk memakai jalur tertulis agar fair dan objektif,” imbaunya. Pengamat Pendidikan Arif Rahman menilai moratorium UN dapat menjadi solusi dari per-
BATIK AIR SIAP TERBANG KE AUSTRALIA » :25-32°C
Yogyakarta
24-33°C
Surabaya
26-35°C
bedaan pendidikan antardaerah. “Karena tiap daerah memiliki (kualitas) berbeda, maka UN tidak cocok untuk menentukan kelulusan. Menurut saya ini sudah tepat, tinggal bagaimana rencana ini dibuat payung hukum.” Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Hafidz Abbas khawatir, pemberian kewenangan sekolah menyelenggarakan ujian membuat kualitas pendidikan tak berlaku nasional. Sampai saat ini, ia mengingatkan, kualitas siswa belum seragam. Jika standardisasi sekolah berlaku beda, menurut Hafidz, kualitas pendidikan Indonesia akan terpuruk. “Jika sekolah dibiarkan
A7
Denpasar
berjalan sendiri-sendiri, di mana kehadiran negara untuk mengangkat yang lemah?” ujarnya. Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah menilai UN harus tetap dilaksanakan. Itu karena UN berfungsi untuk memetakan kondisi pendidikan, bukan sebagai penentu kelulusan. Seharusnya, kata Ferdiansyah, pemerintah membenahi sistem guna mencegah praktik minor selama UN. Ia khawatir penangguhan UN membuat upaya membenahi kualitas pendidikan di daerah, seperti antara Jawa dan Papua, menjadi terganggu. “Perbaiki sistemnya agar kecurangan tidak terjadi,” tutur Ferdiansyah. O BRIGITHA SESILYA | RIDSHA VIMANDA
MASA DEPAN AS-KUBA TIDAK PASTI » 26-35°C
Hujan Lebat
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
A15 Cerah Berawan
Cerah sumber: BMKG